Jakarta, 20 Agustus 2009 Yang terhormat, Para Peserta Dana Pensiun Seluruh Karyawan ABFI Institute Perbanas Di Jakarta Dalam rangka melaksanakan amanat dari Pemberi Kerja/Yayasan Pendidikan Perbanas untuk peralihan program Dana Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), perlu dilakukan langkah‐langkah sosialisasi kepada seluruh peserta dan seluruh karyawan ABFI Institute Perbanas. Melalui media ini kami ingin menyampaikan informasi tentang dana pensiun, dimulai dari ketentuan perundang‐undangan sistem kesejahteraan karyawan di Indonesia sampai dengan perhitungan manfaat pensiun yang dilakukan dalam program pensiun manfaat pasti. Selamat membaca dan semoga berkenan. Salam hormat, Julia Lukman Ketua Dana Pensiun Paguyuban Perbanas
Sekilas tentang Dana Pensiun 1. Ketentuan Perundang‐undangan Sistem Kesejahteraan Karyawan di Indonesia Sistem Kesejahteraan Karyawan (sektor swasta dan BUMN) di Indonesia terdiri atas yang bersifat WAJIB dan yang bersifat SUKARELA a. Ketentuan yang bersifat WAJIB diatur dalam: 1) UU No. 3 Th. 1992 tentang Jamsostek 2) UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan 3) UU No. 40 Th. 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) b. Ketentuan yang bersifat SUKARELA diatur dalam: 1) UU No. 11 Th. 1992 tentang Dana Pensiun 2) UU No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Perasuransian 2. Mengapa Pensiun Diperlukan? Pensiun atau Jaminan Hari Tua merupakan salah satu dambaan setiap pekerja. Ini merupakan konsekuensi logis dari siklus hidup manusia yang ditandai oleh kelahiran, masa anak‐anak, masa remaja, masa dewasa, masa lanjut usia dan kematian sebagai akhir dari perjalan hidup seseorang di dunia. Anak Î Remaja Î Dewasa Î Lanjut usia Î Wafat Pendidikan/ Produktif Istirahat/ Investasi Pensiun
1
3. Apa yang dimaksud dengan Dana Pensiun? Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala yang dibayarkan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat dana pensiun adalah agar ada jaminan kesinambungan penghasilan pada purna tugas bagi dirinya sendiri, bagi istri/suami dan anaknya untuk kesejahteraan di hari tua 4. Falsafah Dana Pensiun Falsafah dana pensiun adalah Aman Sejahtera di Hari Tua, diawali dengan adanya falsafah dasar Sejahtera Kini dan Sejantera Nanti Sejahtera Kini Adalah kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan di masa karyawan masih muda dan mampu bekerja keras serta cerdik untuk meningkatkan prestasi dan produktifitas. Hal ini dpenuhi dengan memberikan gaji yang wajar dan unsur‐unsur kesejahteraan lainnya seperti pengobatan, pendidikan, olahraga, kesenian, asuransi, gerakan koperasi, bonus dan sebagainya sesuai kemampuan keuangan lembaga. Sejahtera Nanti Adalah jaminan kesejahteraan di hari tua, yang akan dinikmati pada saat karyawan telah diputuskan hubungan kerjanya oleh lembaga karena usia lanjut atau sebab‐sebab lain. Hal ini antara lain dipenuhi dengan menyelenggarakan “Program Pensiun” yang mencukupi namun sesuai kemampuan institusi. 5. Asas – Asas Dana Pensiun: a. Asas Kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun, demikian pula dengan kepesertaan. Peserta berhak memilih ikut atau tidak ikut Dana Pensiun, tetapi Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari kepesertaannya atau menuntut hak atas manfaat pensiunnya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. b. Asas Keterpisahan Kekayaan, kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya dan kekayaan Dana Pensiun tidak boleh diganggu gugat. c. Asas Pendanaan, penyelenggaraan Dana Pensiun harus dengan sistem pendanaan (berupa iuran), baik dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta, minimal sekali sebulan. Dengan sistem pendaan maka akan terbentuk akumulasi dana secara teratur dan sistematis guna membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan. d. Asas Penundaan Manfaat, Manfaat Pensiun baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai usia pensiun. Bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, ditunda pembayaran manfaat pensiunnya, paling cepat setelah peserta mencapai usia pensiun dipercepat. e. Asas Portabilitas, Peserta Dana Pensiun dapat pindah menjadi peserta Dana Pensiun lain dengan persyaratan dan prosedur tertentu. f. Asas Pengawasan dan Pembinaan, Dana Pensiun diawasi oleh Menteri Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. g. Asas Vesting Right, hak atas dana baru timbul apabila masa kepesertaannya telah mencapai 3 tahun atau lebih. Catatan: Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun Paguyuban Perbanas (PDP DP3) pasal 25 disebutkan: (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun
2
(2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 45 (empat puluh lima) tahun (3) Usia Pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun. 6. Jenis‐Jenis Dana Pensiun dan Program Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Dana Pensiun
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Catatan: Sampai saat ini Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan belum pernah ada di Indonesia 7. Apa yang dimaksud dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja? Dana Pensiun Pemberi Kerja, disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dari dana Pensiun, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja 8. Apa yang dimaksud dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan? Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dari pengertian ini maka yang dapat mendirikan DPLK hanya bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.
3
9. Perbedaan Program PPMP dan PPIP PPMP Besarnya Manfaat Pensiun sudah pasti berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun
Aspek
Manfaat Pensiun
Besarnya iuran Pemberi Kerja tergantung dari kecukupan dana Pemberi Kerja untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun berdasarkan perhitungan Aktuaria. Ada risiko pendanaan (iuran) bagi pemberi kerja Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan (apabila defisit) Besarnya iuran Peserta (apabila ada) telah ditetapkan secara pasti dalam Peraturan Dana Pensiun Pada umumnya Past Service Liability (PSL) diakui dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja Arahan investasi ditetapkan Pendiri
Iuran
Past Service Liability (PSL)
Kebijakan Investasi
PPIP Besarnya Manfaat Pensiun tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sampai seorang Peserta berhenti bekerja untuk kemudian dibelikan anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa Besarnya Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta (apabila ada) telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Tidak ada risiko pendanaan bagi Pemberi Kerja Tidak ada iuran tambahan bagi Pemberi Kerja
Tidak ada Past Service Liability (PSL) Arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas, pilihan investasi sesuai profil risiko Peserta Tanggung jawab Peserta
Tanggung jawab Pemberi Kerja Risiko Investasi Kelompok dan berkaitan Administrasi Dana Perorangan (individual account) dengan aspek Aktuaria Mutlak diperlukan sejak awal pembentukan dan secara reguler untuk menghitung Perhitungan Aktuaria Tidak diperlukan besarnya iruan dan kecukupan dana Dilaksanakan oleh Dana Pensiun Harus dialikan ke Perusahaan atau dialihkan ke Perusahaan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa untuk dibelikan Asuransi Jiwa untuk dibelikan Pensiun anuitas. anuitas, dikenakan pajak sesuai Perusahaan Asuransi Jiwa dan
4
ketentuan.
bentuk anuitas diplih oleh Peserta dan kena pajak sesuai ketentuan.
10. Apa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau manfaat Pensiun Peserta. Catatan: PDP DP3 pasal 1 ayat 13 menyebutkan: Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji bulan terakhir Karyawan yang besarnya ditetapkan 15 (lima belas) kali gaji pokok dan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun. 11. Dana Pensiun Paguyuban Perbanas (DP3) Dana Pensiun Paguyuban Perbanas adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Berdasarkan SK No. 004/SK/YPP/III/2009, bertanggal 24 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pengurus Baru, telah dilakukan pembaruan pengurus Dana Pensiun Paguyuban Perbanas dalam rangka proses peralihan program pensiun, dengan komposisi: Ketua: Julia Lukman Wakil Ketua: Slamet Pramono Sekretaris: Joko Prajoko Kemudian dikeluarkan SK No. 018/SK/YPP/VII/2009 bertanggal 15 Juli 2009 tentang Pembubaran Dana Pensiun Paguyuban Perbanas (DPPK DP3) dan Pengalihan Program Dana Pensiun Paguyuban Perbanas ke DPLK untuk menindaklanjuti rencana peralihan program Pensiun tersebut. Selanjutnya dikeluarkan SK No. 019/SK/YPP/VIII/2009 bertanggal 3 Agustus 2009 tentang Penunjukkan Tim Likuidasi dengan komposisi: Ketua: Julia Lukman Sekretaris: Slamet Pramono Anggota: Joko Prajoko Fitri Purwiyanto Adapun tujuan alih program dari PPMP ke PPIP adalah: o untuk meningkatkan kesejahteraan karena manfaat pensiun yang diterima oleh peserta saat ini sangat kecil o agar Pemberi Kerja/Yayasan dapat meningkatkan/menaikkan gaji pegawai tanpa harus mangaitkan dengan pembayaran PSL. o agar pengelolaan investasi dapat ditingkatkan. 12. Bagaimana cara menghitung manfaat pensiun dalam Program Pensiun Manfaat Pasti? Di dalam PDP yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep‐186/KM.17/1995 tentang Pengesahan atas
5
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Paguyuban Perbanas, ada 5 jenis rumus manfaat pensiun, yaitu: a. Manfaat Pensiun Normal (MPN) b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) c. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) d. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak (Ahli Waris) e. Pensiun Ditunda Manfaat pensiun ini dapat diterima pensiunan secara bulanan dimana perhtiungan akan menggunakan rumus bulanan atau diterima sekaligus dimana perhitungan akan menggunakan rumus sekaligus (tabel aktuaria) dengan memperhatikan status keluarga dari masing‐masing peserta. Adapun yang dimaksud dengan status keluarga adalah: 1) Bujangan Î bagi peserta belum menikah atau janda/duda tanpa anak 2) Kawin ada anak Î bagi peserta menikah dan mempunyai anak 3) Kawin tanpa anak Î bagi peserta menikah tetapi belum mempunyai anak 4) Janda/duda ada anak Î janda/duda dan mempunyai anak Status keluarga ini harus dibuktikan dengan kartu keluarga yang terkini, sehingga perhitungan manfaat pensiun dapat dilakukan secara benar. Sangat disarankan apabila peserta atau seluruh karyawan dapat menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada pengurus dana pensiun agar data peserta dapat ter‐update dengan baik. Untuk memudahkan pengertian tentang pensiun normal, pensiun dipercepat dan pensiun ditunda, gambar di bawah ini menunjukkan jenis usia pensiun yang akan menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima.
PENSIUN DITUNDA jika kepesertaan > 3 tahun manfaat pensiun dapat diterima pada usia pensiun dipercepat
Pensiun Dipercepat
45 th
Pensiun Normal
55 th
a.Rumus Bulanan = 2,5%* x MK** x PhDP*** Manfaat Pensiun Normal (MPN) Rumus Sekaligus = Manfaat Bulanan x 12 bulan x Tabel Sekaligus Aktuaria Ketentuan Pemerintah: * Faktor Penghargaan per Tahun Masa Kerja (maksimal 2,5% untuk rumus bulanan atau maksimal 2,5 untuk rumus sekaligus (KMK 343/1998 pasal 3) **MK = Masa Kerja diakui.
6
Oleh karena Manfaat Pensiun maksimal adalah 80% dari PhDP (rumus bulanan) atau maksimum 80 x PhDP (rumus sekaligus (KMK 343/1998 pasal 3) maka maka maksimal masa kerja diakui adalah 32 tahun (80/2,5 = 32 tahun). ***PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun, dalam PDP disebutkan PhDP adalah 15 x gaji pokok yang digunakan untuk perhitungan potongan iuran dan manfaat pensiun. ‐ Jika manfaat pensiun per bulan < Rp750.000, nilai sekarang atas Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus (PMK91/2005 pasal 13 ayat 1) ‐ Jika manfaat pensiun sekaligus < Rp100.000.000, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus (PMK 91/2005 pasal 13 ayat 2). b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) Rumus Bulanan = Faktor Pengurang x ( 2,5% x MK x PhDP) Rumus Sekaligus = Manfaat Bulanan x 12 bulan x Tabel Sekaligus Aktuaria Catatan: faktor pengurang ada dalam manfaat pensiun dipercepat untuk azas keadilan, bahwa karyawan yang tidak bekerja sampai dengan usia pensiun normal dihargai lebih kecil. c. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) Rumus Bulanan = 2,5% x MK x PhDP d. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak (Ahli Waris) Rumus = Minimal 60% dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun e. Pensiun Ditunda Penerimaan Manfaat Pensiun Ditunda dapat dibayarkan apabila peserta mencapai usia pensiun dipercepat (45 tahun) atau setelahnya dengan menggunakan rumus perhitungan manfaat pensiun dipercepat, dengan syarat apabila kepesertaannya dalam dana pensiun minimal 3 (tiga) tahun. 13. Adakah contoh perhitungan manfaat pensiun yang diterima peserta dalam PPMP? Ada dua contoh yang dapat diberikan disini, yaitu a. manfaat pensiun yang tidak kena pajak b. manfaat pensiun yang terkena pajak Contoh perhitungan Manfaat Pensiun Normal tidak kena pajak Mr. Mars adalah karyawan yang menikah dan mempunyai 2 orang anak, telah mencapai usia pensiun normal sesuai peraturan kepegawaian dan telah mengabdi pada lembaga selama 18 (delapan belas) tahun dengan gaji pokok per bulan Rp18.000 yang digunakan untuk perhitungan potongan iuran pensiun. Maka, perhitungan manfaat pensiunnya adalah sebagai berikut. ‐ Gaji pokok = Rp18.000
7
‐ ‐
PhDP = 15 x Rp18.000 = Rp270.000 Masa Kerja = 18 tahun
Rumus Bulanan = 2,5% x MK x PhDP Rumus MPN bulanan = 2,5% x 18 tahun x Rp270.000 = Rp121.500 Karena lebih kecil dari Rp750.000 (Ketentuan Menteri Keuangan) maka dapat dihitung manfaat pensiun normal sekaligus sebagai berikut. Rumus Sekaligus = Manfaat Bulanan x 12 bulan x Tabel Sekaligus Aktuaria Rumus sekaligus = Rp121.500 x 12 bulan x 8,96796 = Rp13.075.285,68 Catatan: ‐ 8,96796 adalah faktor sekaligus untuk Peserta dengan status keluarga ada anak pada usia 56 tahun. ‐ Karena jumlah manfaat pensiun sekaligus < Rp25.000.000, maka manfaat pensiun tidak dikenakan pajak penghasilan ‐ Karena jumlah manfaat pensiun sekaligus < Rp100.000.000, maka manfaat pensiun itu dapat diambil sekaligus. Contoh perhitungan Manfaat Pensiun Normal kena pajak Mrs. Venus adalah karyawan yang menikah dan mempunyai 4 orang anak, telah mencapai usia pensiun normal sesuai peraturan kepegawaian dan telah mengabdi pada lembaga selama 23 tahun 9 bulan dengan gaji pokok per bulan Rp51.150 yang digunakan untuk perhitungan potongan iuran pensiun. Maka, perhitungan manfaat pensiunnya adalah sebagai berikut. ‐ Gaji pokok = Rp51.150 ‐ PhDP = 15 x Rp51.150 = Rp767.250 ‐ Masa Kerja = 23 tahun 9 bulan Rumus Bulanan = 2,5% x MK x PhDP Rumus MPN bulanan = 2,5% x 23,75 tahun x Rp767.250 = Rp455.554,69 Karena lebih kecil dari Rp750.000 (Ketentuan Menteri Keuangan) maka dapat dihitung manfaat pensiun normal sekaligus sebagai berikut. Rumus Sekaligus = Manfaat Bulanan x 12 bulan x Tabel Sekaligus Aktuaria Rumus sekaligus = Rp455.554,69x 12 bulan x 8,96796 = Rp49.024.754,85
8
Catatan: ‐ 8,96796 adalah faktor sekaligus untuk Peserta dengan status keluarga ada anak pada usia 56 tahun. ‐ Karena jumlah manfaat pensiun sekaligus > Rp25.000.000, maka manfaat pensiun dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Menteri Keuangan. ‐ Karena jumlah manfaat pensiun sekaligus < Rp100.000.000, maka manfaat pensiun itu dapat diambil sekaligus. Potongan Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) “Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, …” Peraturan Pemerintah No. 149 tahun 2000 bertanggal 23 Desember 2000 Pasal 1 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang prbadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penylenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak‐pihak yang membayarkan. Keputusan Menteri Keuangan No. 112/KMK.03/2001 bertanggal 6 Maret 2001 Pasal 1 huruf b Uang tebusan pensiun adalah penghasilan yang dibayarkan oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan baik DPPK maupun DPLK kepada orang pribadi yang berhak menerimanya sekaligus. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 333 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) Pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, Peserta dianggap telah menerima hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, sehingga Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21. Tarif Pajak Penghasilan PP No. 149 tahun 2000 KMK No. 112 tahun 2001 Besarnya Tarif PPj (per 1 Januari 2001) : Tidak kena pajak ‐ Rp 0 < Penghasilan < Rp25.000.000 ‐ Rp25.000.000 < Penghasilan < Rp50.000.000 : 5% ‐ Rp50.000.000 < Penghasilan < Rp100.000.000 : 10% ‐ Rp100.000.000 < Penghasilan < Rp200.000.000: 15% > Rp200.000.000 : 25% Oleh karena manfaat pensiun sekaligus Mrs. Venus di atas Rp25.000.000, maka manfaat pensiun tersebut dikenakan pajak dengan perhitungan seperti di bawah ini:
9
Pajak atas manfaat pensiun
= (Rp49.024.754,85 – Rp25.000.000) x 5% = Rp24.024.754,85 x 5% = Rp1.201.237,74
Manfaat pensiun sekaligus yang diterima Mrs. Venus adalah: = Manfaat pensiun sekaligus – potongan pajak = Rp49.024.754,85 ‐ Rp1.201.237,74 = Rp47.823.517,11 14. Jika program pensiun dialihkan ke DPLK, bagaimana uang pensiun kami? Sosialisasi awal tentang peralihan program pensiun dan proses peralihan akan dijelaskan oleh Pendiri dan Aktuaris pada Kamis, 27 Agustus 2009 mulai pukul 08.30 WIB di Auditorium unit III. Sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi tahap‐tahap selanjutnya yang akan ditentukan jadwalnya kemudian. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mengetahui masa depan kita secara lebih pasti dari sumber yang kompeten. 15. Bagaimana memilih DPLK yang berkinerja baik? Pada 31 Agustus – 3 September 2009 direncanakan akan ada presentasi dan beauty contest dari 3 (tiga) DPLK terpilih kepada peserta dengan membuka counter/booth di loby unit V. Peserta diharapkan dapat memilih DPLK yang sesuai dengan “selera risiko” yang dimiliki dan diminta untuk mengisi angket dalam menentukan DPLK yang akan dipilih.
Akhir kata, kerjasama dari semua pihak untuk memberikan data yang akurat dan terkini akan memudahkan kami untuk melakukan perhitungan secara benar, terima kasih.
10
