PERATURAN DANA PENSIUN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN BIRO DANA PENSIUN

PERATURAN DANA PENSIUN

ARGIMA6P U

vtlAnAttimyst:o*S

zowtmiuton** 0H•

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 732/KM.10/2011 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN ANGKASA PURA I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan surat nomor AP1.4278/ICP.15.01/2010/DU-B tanggal 30 Nopember 2010 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir nomor AP.I.3512/KF'.15.01/2011/DU-B tanggal 18 Agustus 2011 mengenai kelengkapan dokumen, Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Angkasa Pura I telah mengajukan permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I. b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK. 017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

6. Keputusan....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER1KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-732/KM.10/2011 TANGGAL : 19 Agustus 2011

-26. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: ICEP-146/BL/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Biro Dana Pensiun Untuk Dan Atas Nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Menmidatangani Surat Dan Atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DART DANA PENSIUN ANGKASA PURA I. PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.91/KP. 15.01/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun dan Dana Pensiun Angkasa Pura I. KEDUA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ICEP-274/KM.17/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Menteri Keuangan; Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; Kepala Biro Dana Pensiun; Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) , selaku Pendiri Dana Pensiun Angkasa Pura I. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011 a.n. Menteri Keuangan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.b. Kepala Biro Dana Pensiun

sesuai dengan aslinya, agian Umum

ad Mulabasa Hutabarat NIP 195401061983031001

yo Wahyu di S. IP 195710281985121001

13 /6'

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Ka yeling No.2 Jakarta - Pusat (10610) Telepon Induk : (021) 6541961 (Hunting) Facsimile : (021) 6541513, 6541514 HomePage : www.angkasapuratco.id

KEPALA BIRO DANA PENSIUN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DICATAT DALAM

24 AGUS Pada tanggal Dcngan Noinor : 11 03 0 Thula Tangan : Fl CITA BA RAT 106198303100i

KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) NOMOR : KEP.91/KP.I5.01/2010 TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DART DANA PENSIUN ANGKASA PURA I DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), Menimbang

: a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor ICEP.19/KU.60/2000 yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP. 274/KM.17/2000 tanggal 12 Juni 2000. bahwa sehubungan dengan perkembangan dalam pengelolaan dan kinerja Dana Pensiun Angkasa Pura I, maka Pendiri memandang perlu untuk meningkatkan peran Dana Pensiun Angkasa Pura I dalam peningkatan kesejahteraan Pensiunan. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyempumakan dan menetapkan kembali Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Angkasa Pura I dengan suatu Keputusan Direksi.

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 11). Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126) dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milk Negara tanggal 25 Oktober 2005. Akta Pendirian PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor I tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 15 Agustus 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22475), yang diubah dengan Akta Nomor 34 tanggal 27 Agustus 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 16 Agustus 2010. 6. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.56/OM.00/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.87/OM.00/2008 dan terakhir diubah dengan Keputusan Direlcsi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor ICEP.08/0M.01/2010. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) TENTANG PERATUFtAN DANA PENSIUN DART DANA PENSIUN ANGKASA PURA I. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Keputusan Mi yang dimaksud dengan : Pendiri adalah PT. Angkasa Pura I (Persero) berkedudukan di Jakarta. Dana Pensiun adalah dana pensiun Angkasa Pura I. 3. Pemberi Kerja adalah pendiri. 2

Direksi adalah direksi pemberi kerja. Pengurus adalah pengurus dana pensiun. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas dana pensiun. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan dana pensiun dari dana pensiun Angkasa Pura I. Pegawai adalah Pegawai Pemberi Kerja yang telah diangkat sebagai Pegawai Perusahaan sesuai Peraturan Pemberi Kerja. Peserta adalah Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Pemberi Kerja yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan ditetapkan oleh pendiri sebagai peserta dana pensiun. Pensiunan adalah peserta yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan dana pensiun. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari peserta/pensiunan yang meninggal dunia/tewas yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta berhenti bekelja atau meninggal dunia/tewas atau pensiun. Anak adalah semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia/tewas atau pensiun. Pihak Yang Berhak adalah janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh peserta dalam hal peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) : Untuk menghitung Iuran : adalah Gaji Pokok terakhir pegawai ditambah Tunjangan Isteri/Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan Perusahaan sesuai dengan ketentuan penggajian yang ditetapkan pemberi kerja. Untuk menghitung Manfaat Pensiun : adalah Gaji Pokok terakhir pegawai ditambah Tunjangan Isteri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Pangan berupa beras yang besamya ditetapkan berdasarkan keputusan pemberi kerja. Paket Gaji adalah Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk menghitung manfaat pensiun yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Pangan. Masa Kerja adalah masa kerja pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun. 3

Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh pemberi kerja, sehingga menyebabkan pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang Iayak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya. 20. Tewas adalah meninggal dunia karena : menjalankan tugas kewajibannya; dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; langsung diakibatkan luka-luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan kewajibannya; atau akibat perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab. 21. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pcnsiun. Arahan Investasi adalah suatu pedoman bagi pengurus dalam melakukan tugas pengelolaan kekayaan dana pensiun dalam bidang investasi. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan (I) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Angkasa Pura I, disingkat DAPENRA dan berkedudukan di Jakarta. (2) Kantor Cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun ini dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3 Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Ny. Anna Sunarhadi, S.H. Nomor 54 tanggal 29 Oktober 1988 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan surat Nomor : S-694/MK-13/1989 tanggal 02 Juni 1989. 4

Dana Pensiun sebagaimana tersebut dalam ayat (1) telah disesuaikan dengan UndangUndang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang disahkan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP.274/KM.17/2000 tanggal 12 Juni 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2000 Nomor 64. Dana Pensiun ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 4 Asas dan Landasan Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Pasal 5 Maksud dan Tujuan Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah puma bakti.

BAB II PENDIRI Pasal 6 Kewajiban Pendiri Pendiri berkewajiban untuk : Membayar iuran Pendiri. Memungut iuran Peserta. Menyetor seluruh luran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas kepada Dana Pensiun. Membayar bunga atas hutang luran sebagaimana dimaksud pada huruf c yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo. Melaporkan secara tertulis perubahan Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas kepada Menteri. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

5

Pasal 7 Hak dan Wewenang Pendiri Pendiri berhak dan berwenang untuk : Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerimaan Titipan. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi. Menetapkan program Rencana Kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Dana Pensiun. Mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas. g. Menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan penghasilan Iainnya untuk Pengurus dan Dewan Pengawas. Pasal 8 Tanggung Jawab Pendiri Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

BAB III PENGURUS Pasal 9 Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus (I) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri. Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan I (satu) orang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat Anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa masa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan Anggota Pengurus dimaksud. 6

Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurusi yang ada untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Jabatan Pengurus berakhir apabila : masa jabatannya berakhir; meninggal dunia; mengundurkan diri; diberhentikan oleh Pendiri; e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau g. Dana Pensiun bubar. Setiap perubahan Anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain/ Anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/ Jabatan eksekutif/ Pejabat Struktural pada perusahaan Pemberi Kerja/ pada perusahaan lain. Pasal 10 Persyaratan Pengurus (1) Pengurus yang diangkat harus memenuhi kriteria serta kualifikasi sebagai berikut : Pegawai Pemberi Kerja; memiliki akhlak dan moral yang baik; tidak pemah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian; pemah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun; dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. (2) Persyaratan untuk memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dipenuhi Pengurus dengan melampirkan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun yang dibentuk bersama oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (3 ) Terhadap penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan ketentuan yang berlalcu.

7

Pasal 11 Kewajiban Pengurus Pengurus berkewajiban untuk : Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta atau Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun. Menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri. Menyusun Laporan Keuangan Triwulanan, memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta. Menyampaikan kepada Pendiri : Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku. Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik 5 (lima) bulan setelah tahun buku. 3. Laporan Investasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. g.



Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri sesuai dengan bentuk, jenis, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari : I. Laporan Keuangan. Laporan Investasi dan Daftar Investasi Bulanan. Laporan Teknis. 4. Laporan Aktuaris.

h.

Menyampaikan kepada Peserta : Neraca dan perhitungan Flash Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan dan hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP). 5. Ringkasan basil evaluasi Dewan Pengawas. Menyampaikan Laporan Investasi kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 8

k.

Mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

I.

Menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Dana Pensiun untuk mendapat persetujuan Pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun buku, dan jika sampai dimulainya tahun anggaran barn usulan belum disetujui, maka untuk anggaran rutin berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan tahun sebelumnya.

in.

Menyusun rencana investasi tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas selambat-lambatnya setiap akhir bulan November. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai Laporan Investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. Bersama Dewan Pengawas membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan Portofolio Investasi dan hasilnya.

Pasal 12 Hak dan Wewenang Pengurus Pengurus mempunyai hak sebagai berikut : Memperoleh penghasilan yang berupa honorarium, tunjangan dan penghasilan lainnya yang besamya ditetapkan oleh Pendiri sebagai biaya Dana Pensiun. Anggota Pengurus yang telah menyelesaikan satu periode masa jabatan atau mengakhiri jabatan melalui pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Pengurus, diberikan Uang Jasa Akhir Masa Jabatan. c. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta. (2) Pengurus mempunyai wewenang sebagai berikut : Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, Pengelolaan Dana Pensiun, Pengelolaan Investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun. Membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan penghasilannya. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan. e. Dircktur Utama dan atau Anggota Direktur lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Pengurus.

9

f. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan, maka salah seorang Anggota Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Pengurus. (3) Flak dan wewenang Pengurus lebih lanjut diatur dalam hubungan tata kerja Pengurus yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri.

Pasal 13 Tanggung Jawab Pengurus Pengurus bertanggung jawab alas hal-hal sebagai berikut : Pengelolaan atas Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri. c. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan tentang Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Pasal 14 Rapat Pengurus Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Hasil rapat Pengurus hams dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. BAB IV DEWAN PENGAWAS Pasal 15 Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas. Penunjukan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri. (3) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

10

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya I (satu) orang hams berasal dari Pensiunan. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Direksi dan Pejabat Pemberi Kerja atau dari Pegawai. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pegawai yang diajukan oleh Organisasi Pekerja pada Pemberi Kerja yang mempunyai jumlah terbanyak dan wakil Pensiunan yang diajukan oleh Organisasi Pensiunan yang mempunyai jumlah terbanyak. (8) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) hams memenuhi !criteria serta kualifikasi sebagai berikut Warga Negara Republik Indonesia; memiliki akhlak dan moral yang balk; c. tidak pemah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian. (9) Direksi atau Pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja, tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan keinginannya tersebut secara tertulis kepada Pendiri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat Anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambatlambatnya 3 (tiga) bukan sejak terjadinya lowongan Anggota Dewan Pengawas dimaksud. (14) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : masa jabatannya berakhir; meninggal dunia; mengundurkan diri; diberhentikan oleh Pendiri; dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir. 1I

(15) Setiap perubahan Anggota Dewan Pengawas harus dilaporkan kepada Menteri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya perubahan.

Pasal 16 Kewajiban Dewan Pengawas Dewan Pengawas berkewajiban untuk : Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus. Bersama Pengurus membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas Laporan Investasi. Menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis alas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta. Melaksanakan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya I (satu) kali untuk I (satu) tahun buku.

Pasal 17 Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

(I) Dewan Pengawas mempunyai hak sebagai berikut : Menerima honorarium, tunjangan dan penghasilan Iainnya yang besamya disetujui oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun. Anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan satu periode masa jabatan atau mengakhiri jabatan melalui pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Dewan Pengawas berhak alas Uang Jasa Akhir Masa Jabatan. (2)

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : Menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik. Memberikan persetujuan alas rencana investasi tahunan yang disusun oleh Pengurus. Masing-masing atau bersama-sama berwenang untuk memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun. Meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.

12

Pasal 18 Tanggung Jawab Dewan Pengawas Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri. Pasal 19 Rapat Dewan Pengawas (I) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Panggilan untuk rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang halhal yang akan dibicarakan. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua berhalangan hadir, maka salah seorang dari anggota Dewan Pengawas atas dasar musyawarah mufakat ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Pengawas. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir. Dalam hal rapat Dewan Pengawas tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal rapat pertama itu dan rapat kedua ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, apabila jumlah yang hadir minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Pengawas. Keputusan rapat Dewan Pengawas hams diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan I (satu) suara. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh Pimpinan Rapat. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

13

BAB V KEKAYAAN DANA PENSIUN Pasal 20 Kekayaan Dana Pensiun Kekayaan Dana Pensiun berasal dari : bran Pemberi Kerja. luran Peserta. Hasil Investasi. Pengalihan dari Dana Pensiun bin. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang digariskan Pendiri. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali pinjaman dalam bentuk investasi yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. Surat-surat atau dokumen mengenai Investasi Kekayaan Dana Pensiun tertentu yang ditetapkan oleh Pendiri dititipkan kepada Penerima Titipan. Pasal 21 Penitipan Kekayaan Dana Pensiun (I) Kekayaan Dana Pensiun berupa surat berharga yang memerlukan jasa penitipan berdasarkan surat Pendiri wajib dititipkan pada Penerima Titipan. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Pendiri. Setiap perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. BAB VI KEPESERTAAN Pasal 22 Kepesertaan (1) Syarat-syarat kepesertaan adalah sebagai berikut Pegawai Perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan. Berusia 18 Tahun atau telah menikah. c. Mendaftarkan diri sebagai Peserta Dana Pensiun. 14

Membayar iuran dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gaji guna pembayaran Iuran kepada Dana Pensiun. Memiliki bukti kepesertaan dari Dana Pensiun. (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir apabila Peserta : meninggal dunia/tewas, atau Pensiun, atau berhenti bekerja dan/atau mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain; atau tidak memenuhi lagi syarat-syarat kepesertaan. (3) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Pasal 23 Masa Kerja (I) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja. Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenamya. Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenamya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja. Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan kcputusan Pemberi Kerja. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan abs pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh. Pasal 24 Iuran

(I)

Setiap Pegawai wajib membayar Iuran sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 15 huruf a yang dipotong langsung dari penghasilan Peserta oleh Pemberi Kerja. 15

Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia/ Tewas. Pemberi Kerja wajib membayar Iuran yang besamya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria. Iuran Pemberi Kerja terdiri dan Iuran Normal dan Iuran Tambahan untuk angsuran deficit yang terjadi. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya dan Iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima betas) bulan berikutnya. (6) Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui VA (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan : sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Umum Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta dan dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelalcsanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Pasal 25 Usia Pensiun Peserta Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh enam) tahun.

Pasal 26 Hak Peserta Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai Laporan Investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat. 16

Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda. (7) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran Peserta ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito berjangka 12 (dua belas) bulan pada Bank Umum Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta dan dibayarkan secara sekaligus.

Pasal 27 Manfaat Pensiun Normal (I) Besamya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPN = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). (2) Besamya Manfaat Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sctinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Pasal 28 Manfaat Pensiun Dipercepat (I) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat sebulan ditetapkan sebagai berikut : Usia 46 tahun 47 tahun 48 tahun 49 tahun 50 tahun atau lebih.

Rumus Manfaat Pensiun Dipercepat 80% x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) 85% x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) 90% x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) 95% x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) 100% x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)

(2) Besamya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Pasal 29 Pensiun Ditunda (I) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus : PD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)). (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila Peserta 17

mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta. (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak abs Pensiun Ditunda dapat : tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

Pasal 30 Manfaat Pensiun Cacat Besamya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus : MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui/ dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. Besamya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Pasal 31 Manfaat Pensiun Janda/ Duda dan Manfaat Pensiun Anak (I) Dalam hal Peserta meninggal dunia/ Tewas atau Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/ Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/ Duda. Dalam hal Peserta/ Pensiunan tidak mempunyai Janda/ Duda, atau Janda/ Duda meninggal dunia atau Janda/ Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Manfaat Pensiun Anak dihentikan apabila Anak telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun Anak setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun belum menikah, belum bekerja dan masih sekolah, maka Manfaat Pensiun Anak diberikan hingga Anak berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam hal Anak mengalami cacat sebelum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), Manfaat Pensiun Anak dibayarkan seumur hidup. 18

Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan apabila Anak tersebut tidak bekerja. Pengertian Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 berlaku pula bagi Anak yang mengalami cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas. Pasal 32 Besarnya Manfaat Pensiun Janda/ Duda dan Manfaat Pensiun Anak (I) Dalam hal Peserta meninggal dunia/ Tewas atau Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/ Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/ Duda. (2) Besamya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : bagi Peserta yang mcninggal dunia dan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka besamya Manfaat Pensiun Janda/ Duda adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28; bagi Peserta yang meninggal dunia belum mencapai usia Pensiun Dipercepat, maka besamya Manfaat Pensiun Janda/ Duda dihitung dengan menggunakan rumus : 80% x Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)); bagi Peserta yang tewas dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda/ Duda adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28; bagi Peserta yang tewas dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda/ Duda dihitung dengan menggunakan rumus : 100% x Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)). Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dibayarkan secara bulanan. Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, berdasarkan pilihan Janda/ Duda dibayarkan secara bulanan atau sekaligus, tanpa memperhatikan ketentuan tersebut dalam Pasal 33 ayat (I). Dalam hal Peserta meninggal dunia/ Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. Bagi Pensiunan yang meninggal dunia, maka besamya Manfaat Pensiun Janda/ Duda adalah 60% (enam puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan tersebut. (7) Besamya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besamya Manfaat Pensiun Janda/ Duda.

19

Pasal 33 Pem bayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus Dalam hal besamya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Mental yang dapat dibayarkan sekaligus, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/ Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/ Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia/ Tewas, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dad Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan. Apabila Peserta telah menerima Manfaat Pensiun secara bulanan maka yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Peserta meninggal dunia/ Tewas dan tidak mempunyai Janda/ Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk sebesar Nilai Sekarang dari hak alas Manfaat Pensiun Peserta yang dibayarkan sekaligus dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia/ Tewas. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/ Duda dan Anakl telah berakhir, dan temyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih lebih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli wads yang sah dari Peserta. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah Iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito berjangka 12 (dua belas) bulan pada Bank Umum Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.

Pasal 34 Nilai Sekarang Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi Aktuaria yang sama pada Perhitungan Aktuaria terakhir.

20

BAB VII MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN, BEBAN DAN TAHUN BUKU DANA PENSIUN Pasal 35 Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat dan Pensiun Ditunda Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta. (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Pensiunan meninggal dunia/ Tewas. Pasal 36 Manfaat Pensiun Janda/ Duda Manfaat Pensiun Janda/ Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak Peserta meninggal dunia/ Tewas atau Pensiunan meninggal dunia/ Tewas. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/ Duda berakhir pada akhir bulan Janda/ Duda meninggal dunia atau kawin lagi. Pasal 37 Manfaat Pensiun Anak Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta meninggal dunia/ Tewas atau Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/ Duda, atau Janda/ Duda meninggal dunia, atau Janda/ Duda kawin lagi. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Pasal 38 Kenaikan Manfaat Pensiun Dalam hal terjadi kenaikan Paket Gaji Peserta, maka besamya Manfaat Pensiun bagi Pensiunan/ Janda/ Duda/ Anak dinaikkan sebesar kenaikan Paket Gaji Peserta dan pemberlakuannya bersamaan dengan dimulainya kenaikan Paket Gaji Peserta. Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Pensiunan, Janda/ Duda dan Anak tidak boleh kurang dari Manfaat Pensiun yang diterima 21

sebelumnya. (3) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun. Pasal 39 Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun (I) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan pada awal bulan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/ Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun. Pasal 40 Penetapan Usia dan Tanggal Lahir Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan pertama sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah. (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/ Duda dan Anak ditentukan abs dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah. Pasal 41 Pengalihan/ Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun Hak abs Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang - Undang tentang Dana Pensiun. Pasal 42 Pajak Atas Manfaat Pensiun Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Dana Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun. Dana Pensiun wajib menyetorkan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 22

Pasal 43 Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun (I) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pemikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan. Peserta yang tidak mempunyai isteri/ suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia/ Tewas dengan surat penunjukan. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun, maka hak Peserta tersebut diberikan kepada Ahli Warisnya yang sah. Peserta wajib memberitahukan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjulcan. Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan penunjukan.

Pasal 44 Biaya Dana Pensiun Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah a. biaya honorarium, tunjangan dan penghasilan lainnya untuk Pengurus dan Dewan Pengawas; h. biaya personalia; biaya kantor; biaya akuntan publik, aktuaris, Penerima Titipan, bank, konsultan dan notaris; e. biaya perjalanan dinar; I biaya rapat; biaya pendidikan, latihan, seminar, lokakarya; biaya pemeliharaan inventaris; i. biaya asuransi; bonus; biaya pajak; I. biaya penyusutan; 23

biaya investasi; biaya operasional; biaya umum; biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun. Pasal 45 Tahun Buku Dana Pensiun Tabun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. BAB VIII PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN, PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 46 Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan hams mendapat pengesahan Menteri. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri. Pasal 47 Pembubaran dan Penyelesaian (I) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri. Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/ Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya luran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun. Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar. Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas luran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang Pendanaan dan Solvabilitas yang ditetapkan Menteri. Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja, dilarang. (6) Pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 24

Peserta, Pensiunan, Janda/ Duda, Anak dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun. Pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pembagian kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah kewajiban kepada Negara dipenuhi. Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan Dana Pensiun setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun Peserta, Pensiunan, Janda/ Duda dan Anak sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri. Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, Pensiunan, Janda/ Duda, Anak dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak. Dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Peserta yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus manfaat pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. (1 I) Dalam hal sisa kekayaan Dana Pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/ Duda atau Anak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan Dana Pensiun. Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagi Pensiunan, Janda/ Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Pensiunan atau Janda/ Duda atau Anak. Dalam hal pembagian hak Peserta, Pensiunan, Janda/ Duda atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) menghasilkan Manfaat Pensiun sama dengan jumlah yang ditetapkan Menteri yang dapat dibayarkan sekaligus, maka Nilai Sekarang dad Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus. Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada Menteri. Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (16). 25

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 Ketentuan Bagi Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dari Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan yang telah memperoleh Manfaat Pensiun sebelum berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, besarnya Manfaat Pensiun sama dengan Manfaat Pensiun yang diterima sebelumnya. Bagi Peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan pada Pemberi Kerja, berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30. Dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Penghasilan Dasar Pensiun adalah selisih lebih antara Penghasilan Dasar Pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 huruf b dan Penghasilan Dasar Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Iuran Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah 5% (persen) dari selisih lebih antara Penghasilan Dasar Pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 huruf a dan Penghasilan Dasar Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku pula bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun.

Pasal 49 Pegawai Pemberi Kerja Yang Diangkat Menjadi Direksi (I) Dalam hal Peserta diangkat menjadi Anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi Pemberi Kerja lain setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Menteri, maka dihitung sejak tanggal pengangkatan tersebut, Peserta yang bersangkutan kepesertaannya pada Dana Pensiun dihentikan dan Manfaat Pensiun yang menjadi haknya sampai saat diangkat menjadi Anggota Direksi tersebut diperhitungkan alas dasar rumus Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda, berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, sesuai dengan usia yang bersangkutan pada saat pengangkatan menjadi Anggota Direksi tersebut. (2) Dalam menghitung besamya Manfaat Pensiun dimaksud dalam ayat (1), maka Pcnghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang digunakan adalah Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang dihitung berdasarkan pangkat tertinggi.

26

Pasal 50 Manfaat Lain Penerima Manfaat Pensiun Bulanan berhak atas Manfaat lain yang berupa Bantuan Hari Raya Keagamaan dengan ketentuan : Penerima Manfaat Pensiun bulanan diberikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Pembayaran Bantuan Hari Raya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Penutup Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.I9/KU.60/2000 tentang Peraturan Dana Pensiun Dan Dana Pensiun Angkasa Pura I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, maka Pengurus dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun. Hal-hal yang bersifat teknis clan/ atau administratif ditetapkan oleh Pendiri dan/atau Pengurus. (4) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 10 Nopember 2010 PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) laku ANGKASA PURA I UTAMA,

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada,Yth. : Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero). Dewan Pengawas DAPENRA. 3. Pengurus DAPENRA.

27