ISSN 0000-0000
AKUNTANSI DANA PENSIUN DI INDONESIA Sutjipto Ngumar*)
ABSTRAK Program pensiun di Indonesia, tidak hanya dinikmati pegawai negeri atau ABRI saja, tetapi karyawan swasta dan pekerja mandiripun dapat menikmati program pensiun melalui Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK diberikan oleh perusahaan yang mempekerjakan karyawan. DPLK dibentuk bank atau perusahaan asuransi jiwa. Kedua Lembaga Dana Pensiun tersebut didirikan untuk memberikan perlindungan pada karyawan perusahaan atau pekerja mandiri. Lembaga Dana Pensiun dan calon penerima pensiun dapat memilih program pensiun dalam bentuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Akuntansi Dana Pensiun berisi jenis, bentuk dan isi Laporan Keuangan, Pengakuan dan Pelaporan Piutang Jasa Masa Lalu dan Kewajiban Aktuaria, Pengungkapan, dan Penilaian Aktiva. Kata-kata kunci : Program Pensiun Manfaat Pasti, Program Pensiun Iuran Pasti
1. PENDAHULUAN Dalam rangka pembangunan nasional bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban kostitusional yang harus dilakukan secara berencana bertahap dan berkesinambungan. Upaya untuk memelihara kesinambungan penghasilan hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perkembangan sekarang ini, telah timbul suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan khususnya karyawan perusahaan swasta yaitu dana pensiun. Bentuk tabungan dana pensiun sebagai tabungan jangka panjang, yang kemudian dapat dimanfaatkan hasilnya setelah karyawan pensiun dari perusahaannya. Penyelenggaraannya dilakukan oleh suatu program yang disebut program pensiun. Lembaga tersebut mengupayakan manfaat pensiun bagi karyawan atau pesertanya melalui suatu sistem pengumpulan dana yang disebut sistem pendanaan (Imam Syahputra at all : 1997) *)
Drs. Sutjipto Ngumar, PhD., Ak., adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Akuntansi Dana Pensiun (Sutjipto Ngumar)
115
Dalam sistem pendanaan program pensiun akan timbul akumulasi dana yang diperlukan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja. Dengan demikian akan meningkatkan motivasi kerja karyawan, yang pada gilirannya akan mendapatkan iklim kondusif bagi peningkatan produktivitas. Manfaat program pensiun begitu besar bagi masyarakat khususnya bagi peserta yang nantinya akan berdampak bagi pembangunan nasional, pemerintah telah memberikan dukungan dengan memberikan fasilitas penundaan pajak seperti tersurat dalam pasal 4 ayat (3) huruf f UU. Pajak Penghasilan Tahun 1983 (Mardiasmo 1991). Di samping karyawan yang bekerja pada perusahaan, banyak pula anggota masyarakat berstatus pekerja mandiri yang tidak menjadi karyawan pada perusahaan atau lembaga usaha lain. Oleh karena itu terhadap golongan masyarakat tersebut perlu juga diberikan kesempatan yang sama dengan karyawan perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti, sehingga mereka dapat menikmati program pensiun. Pemerintah telah membentuk Undang–Undang dana pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Imam Syahputra (1997) menyatakan penyelenggaraan program pensiun menggunakan asas pokok yaitu :
Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Asas pembinaan dan pengawasan. Asas penundaan manfaat. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.
Badan Usaha yang menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya harus mentaati peraturan dan ketentuan perundang–undangan tentang Dana Pensiun termasuk mengerti tentang prinsip–prinsip akuntansinya, karena sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku. Perusahaan (pengurus) yang menyelenggarakan dana pensiun, secara berkala berkewajiban untuk membuat laporan dana pensiun yang terdiri atas Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi.
2. SISTEM DANA PENSIUN Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja. Tugas Lembaga Dana Pensiun adalah mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dibandingkan dengan tujuan perusahaan yang berorientasi ke pasar dan mencari keuntungan, dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya Laporan Keuangan Dana Pensiun berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku
116
Ekuitas Vol.1 No.3 Desember 1997 : 115-124
khusus untuk Dana Pensiun yaitu : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 dan No. 24. Hans Tuanakotta (1995) menyebutkan hal–hal mendasar dalam sistem Dana Pensiun adalah :
Sukarela (Voluntary). Pemisahan Kekayaan (Separated Assets). Pendanaan (Funded). Hak Peserta atas Dana (Vesting Rights). Looking In. Portabilities dan Pinjaman.
Mengingat hal–hal yang mendasar mengenai sistem dana pensiun yang telah disebutkan di atas berarti peserta pensiun sebagai penerima kerja dan perusahaan sebagai majikan (pemberi kerja) secara sukarela menyerahkan dana berwujud pembayaran iuran ke Dana Pensiun yang selanjutnya dana tersebut dioperasikan oleh dana pensiun dalam rangka menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun bagi peserta pensiun. Secara singkat pengelolaan iuran pensiun dapat digambarkan sebagai berikut :
IURAN Pemberi Kerja HASIL INVESTASI IURAN Peserta
DANA PENSIUN POOL DANA Biaya Pengelolaan PROGRAM
INVESTASI
Pembayaran MANFAAT PENSIUN
Sumber : Tanakotta (1995) diolah.
Akuntansi Dana Pensiun (Sutjipto Ngumar)
117
Dana Pensiun sebagai badan hukum yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai pool dana, Dana Pensiun mendapatkan dana dari iuran pemberi kerja dan peserta (karyawan) perusahaan. Dana yang diperoleh diinvestasikan sesuai dengan ketentuan perundang– undangan dana pensiun atau arahan dari pimpinan perusahaan. Hasil Investasi setelah dikurangi biaya pengelolaan program disediakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Dalam mengelola dana masyarakat, Dana Pensiun dapat berbentuk Badan Hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK dibentuk oleh perusahaan (majikan) melalui pendiri Dana Pensiun. DPPK menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi perorangan baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPPK dan DPLK dalam mengelola dana dari peserta atau pemberi kerja serta perorangan atau pekerja mandiri, mempertanggungjawabkan pengelolaannya di antaranya dengan membuat Laporan Keuangan berdasarkan ketentuan Undang–Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Setiap Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bantuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri (PSAK ayat 1). Prinsip–Prinsip Akuntansi yang lazim untuk pensiun diberikan dalam Financial Accounting STANDARD Board (FASB) Statement No. 87 ; tentang Akuntansi Pemberi Kerja untuk Program Pensiun. (Herman Wibowo : 1995). Dalam melaksanakan perjanjian pensiun Dana Pensiun dapat memilih dua jenis yaitu : 1. Program Pensiun yaitu : Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Kieso (1993) menyebutkan : Defined Benefit Plan untuk PPMP dan Defined Contribution Plan untuk PPIP. PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. PPMP akan menetapkan besarnya pensiun yang akan diterima karyawan itu pada saat pensiun. Formula yang digunakan bahwa pensiun yang diterima tersebut merupakan fungsi dari sejumlah tahun masa kerja dan tingkat kompensasi para karyawan pada saat mendekati pensiun. (Kieso : 1993). 2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dilakukan pada rekening masing–masing peserta sebagai manfaat pensiun (IAI : 1994). Besarnya tunjangan pensiun yang akan diterima karyawan atau peserta pensiun bagi pekerja mandiri tergantung pada jumlah yang diiurkan kepada dana pensiun (DPLK). Formula yang digunakan adalah dengan memperhitungkan adanya
118
Ekuitas Vol.1 No.3 Desember 1997 : 115-124
faktor–faktor seperti umur, lama masa kerja karyawan, laba pemberi kerja dan tingkat kompensasi (Kieso : 1993). Hubungan antara DPPK dan DPLK terhadap program pensiun PPMP dan PPIP dapat digambarkan sebagai berikut :
Pemberi Kerja dan Karyawan
Pemberi Kerja dan Karyawan
Rp
Rp
DPPK
PPMP
Pekerja Mandiri
DPLK
PPIP
PPIP
Sumber : Tuanakotta At All (1995 : 10) disesuaikan.
a. Pemberi kerja dan karyawan mengiur kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja, dana tersebut dikelola dalam bentuk berbagai investasi, kemudian dibayarkan kepada karyawan penerima pensiun dalam bentuk PPMP atau PPIP. b. Pemberi kerja / Karyawan atau pekerja mandiri mengiur kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang kemudian dibayarkan kepada karyawan atau pekerja mandiri dalam bentuk PPIP.
Akuntansi Dana Pensiun (Sutjipto Ngumar)
119
3. PERMASALAHAN AKUNTANSI DANA PENSIUN Seperti sudah dijelaskan dimuka bahwa program pensiun dibedakan menjadi dua yaitu PPMP dan PPIP, sedangakan lembaga dana pensiun dapat berupa DPPK dan DPLK. DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP, sedangkan DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP. Tujuan akuntansi dana pensiun adalah menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan dana pensiun pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta tepat pada waktunya, serta informasi yang lain yang relevan sehubungan dengan keadaan keuangan dan hasil pengembangan dana. Permasalahan akuntansi dan pelaporan dana pensiun pada dasarnya mencakup : Pengakuan dan pelaporan piutang jasa masa lalu dan kewajiban aktuaria (khusus untuk PPMP). Pengungkapan dan Penilaian aktiva. Berbeda dengan akuntansi perusahaan dalam dana pensiun dikenal istilah biaya jasa lalu (Prior Service Cost) yaitu biaya atas masa kerja karyawan sebelum di mulainya program pensiun atau diberlakukannya perubahan program pensiun, Prior Service Cost sering kali disebut tunjangan yang berlaku surut (Imam Syahputra, Cs : 1997). Jasa masa lalu tersebut oleh pemberi kerja diakui sebagai biaya–biaya yang belum dibayar (jangka panjang), dan dilaporkan sebagai utang jasa masa lalu (utang program pensiun) bagi dana pensiun pos tersebut diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan dilaporkan dalam rekening piutang jasa masa lalu. Prior service cost dihitung berdasarkan perhitungan aktuarial atas jasa karyawan sebelum perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun. Biaya masa lalu yang timbul akan diamortisasi selama masa kerja mendatang karyawan sebagai bagian dari biaya pensiun berkala netto. Agar supaya laporan keuangan dana pensiun dapat dipakai oleh pihak–pihak yang memerlukan, maka perlu diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan dana pensiun (IAI : 1994). Pengungkapan–pengungkapan yang diperlukan mencakup diantaranya adalah :
Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan. Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Rincian portofolio investasi. Perhitungan kewajiban aktuaria, metode penilaian, asumsi aktuaria, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir (untuk PPMP).
120
Ekuitas Vol.1 No.3 Desember 1997 : 115-124
Berbeda dengan laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas laporan neraca, laba rugi, laba ditahan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dana pensiun menambah dua laporan lagi yaitu laporan aktiva bersih. Penilaian aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa masa lalu yang belum jatuh tempo dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria. Total seluruh aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun pada tanggal laporan.
4. LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN Sesuai dengan pasal 52 laporan keuangan dana pensiun yang disampaikan kepada Menteri Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri atas : Laporan Keuangan. Laporan Portofolio Investasi. Laporan Keuangan Dana Pensiun selain berisi jenis–jenis laporan keuangan standar ditambah dengan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva. Laporan Keuangan Dana Pensiun memuat informasi : a. Sumber Daya yang dimiliki dan pengelolaannya Dana sebagai sumber daya lembaga dana pensiun, selain berasal dari iuran peserta/karyawan atau pemberi kerja, juga berasal dari hasil investasi dana pada masa sebelumnya yang diperoleh berupa, bunga deviden, hasil sewa, diskonto, bunga obligasi dan lain sebagainya. Hasil investasi dana didalam laporan keuangan dana pensiun dilaporkan pada kelompok aktiva investasi dalam rekening deposito berjangka, sertifikat deposito, saham obligasi, surat–surat berharga lainnya, SBPU, penyertaan saham, surat pengakuan hutang, tanah dan bangunan. Sedangkan aktiva lancar yang tidak menghasilkan dilaporkan pada aktiva lancar diluar investasi dalam rekening kas dan bank, SBI, piutang iuran peserta / pemberi kerja, piutang iuran tambahan, beban dibayar dimuka piutang hasil investasi. Semua dana yang diperoleh dana pensiun merupakan sumber daya dan dikelola sesuai dengan arahan pimpinan pemberi kerja, pendiri atau pengawas dan ketentuan serta peraturan yang berlaku dalam UU Dana Pensiun. Pada laporan keuangan aktiva bersih, aktiva dimulai sebagai berikut : Uang tunai, rekening giro dan deposito, dimulai disajikan dengan nilai nominal, sertifikat deposito, SBI, SBPU, surat pengakuan hutang lebih dari satu tahun, disajikan dengan nilai tunai. Surat–surat berharga dengan nilai pasar, penyertaan langsung pada saham,
Akuntansi Dana Pensiun (Sutjipto Ngumar)
121
tanah dan bangunan dilaporkan dengan nilai appraisal, piutang dengan nilai netto sedangkan aktiva operasional dilaporkan dengan nilai buku. Bilamana suatu aktiva, misalnya gedung digunakan sebagian untuk investasi dan sebagian untuk operasional, maka penggolongan aktiva apakah sebagai investasi atau aktiva operasional ditentukan mana yang lebih signifikan (IAI : 1994). b. Akumulasi Manfaat Pensiun Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (IAI : 1994). Dengan demikian manfaat pensiun bagi pengelola dana pensiun merupakan kewajiban / hutang dan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek, dimasukkan dalam rekening utang pensiun. Apakah karyawan yang berhenti bekerja diberi pensiun, maka biaya pensiun, sebagai utang pensiun yang akan dibayarkan selama hidupnya karyawan tersebut merupakan beban dana pensiun. Jumlah pensiun yang akan dibayar ditaksir berdasarkan jumlah karyawan, umur dan jangka waktu pembayaran pensiun (Zaki Baridwan : 1992). Pada akhir periode jumlah akumulasi (taksiran) utang pensiun didebit ke rekening gaji / upah dan kredit ke rekening utang pensiun. c. Perubahan atas Sumber Daya dan Manfaat Pensiun Informasi perubahan sumber daya dan manfaat pensiun disajikan dalam perubahan aktiva bersih, laporan ini berisi tentang perubahan aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Penambahan merupakan pendapatan investasi berupa antara lain bunga, deviden, sewa, laba pelaporan investasi iuran normal, iuran tambahan dan pendapatan lain–lain. Pengurangan merupakan beban investasi berupa beban–beban operasional, manfaat pensiun, beban lain–lain pajak penghasilan pengalihan dana ke dana pensiun lain. d. Faktor Penting lainnya bagi Pemakai Laporan Keuangan Dalam laporan keuangan dana pensiun pemakai laporan perlu mendapat penjelasan mengenai kegiatan selama suatu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan dana pensiun dengan demikian pemakai laporan keuangan dapat menentukan kebijakan atas informasi yang telah diperolehnya. Faktor lain yang diperlukan pemakai adalah laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan dana pensiun pada akhir periode pelaporan, informasi penting lainnya
122
Ekuitas Vol.1 No.3 Desember 1997 : 115-124
yang diperlukan oleh pemakai laporan adalah penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi, serta perhitungan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris terakhir.
5. SIMPULAN Peranan lembaga–lembaga keuangan seperti perbankan, perasuransian dan Dana Pensiun dalam memobilisasi dana masyarakat sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Penanaman modal oleh Dana Pensiun dimaksudkan untuk pengembangan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada para peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang–bidang yang tidak bersifat spekulatif atau beresiko tinggi. Dalam penyelenggaraan program pensiun ada dua pelaksanaan yaitu : Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan DPPK didirikan untuk memberikan perlindungan terhadap karyawan pemberi kerja (majikan). Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DPLK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), sedangkan DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha untuk kepentingan karyawan atau pekerja mandiri, untuk mendapat hak–hak pensiunnya pada waktu mereka memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk menerima pensiun. Oleh karena itu perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun. Isi Laporan Keuangan Dana Pensiun di samping laporan pihak perusahaan juga berisi Laporan Penilaian Aktiva dan Penentuan Kewajiban Manfaat Pensiun. Laporan Keuangan Dana Pensiun berisi laporan aktiva bersih dan perubahan aktiva bersih bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai besarnya kekayaan Dana Pensiun yang bersedia untuk membayar manfaat pensiun dan perubahannya selama satu periode akuntansi tertentu. Neraca dan perhitungan hasil usaha dilaporkan berdasarkan metode accrual. Akuntansi neraca disajikan dengan pendekatan Unclassified Balance sheet, yaitu : dimulai dengan penyajian untuk aktiva produktif bukan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung atau metode tak langsung dengan mengklasifikasikan arus kas selama satu periode akuntansi menurut aktivitas operasi akumulasi investasi atau pendanaan.
6. DAFTAR PUSTAKA Hans Tuanakotta & Mustofa, Konsep Dasar Akuntansi Program Pensiun, IAI, KAP ; Jakarta 1995.
Akuntansi Dana Pensiun (Sutjipto Ngumar)
123
Herman Wibowo, Akuntansi Intermediate, Binarupa Aksara, Jakarta 1995. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta 1994. Imam Syahputra, Cs, Dana Pensiun di Indonesia, Penerbit Harvarindo, Jakarta 1997. Kieso & Weygandt, Intermediate Accounting, 7 th edition Published by Johnson Wiley & Sons Incorporation, New York USA, 1993. Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta 1994. Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, BPFE Yogyakarta 1992.
124
Ekuitas Vol.1 No.3 Desember 1997 : 115-124
