1
AKUNTANSI DANA PENSIUN PROGRAM MANFAAT PASTI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA DANA PENSIUN BANK INDONESIA (DAPENBI) Hayuningtyas Pramesti Dewi 1) Fenny Dwi Lestari 2)
Abstract: This study purposesof knowing about implementation the Accounting standards in retirement fund organization called Dana Pensiun. This study analysed qualitatively by comparing the Accounting implementation in Dana Pensiun Bank Indonesia and the Accounting Standards in Indonesia. Source of data are Financial Report provided by Dana Pensiun Bank Indonesia in year 2012 and 2013, also by interview and observation the calculation of retirement fund. The result show that the implementation of Accounting Dana Pensiun Bank Indonesia is accordance with the generally accepted Accounting Standards in Indonesia. Keywords: Accounting Implementation, Financial Report, Generally Accepted Accounting Standards. PENDAHULUAN Sepanjang hidupnya, manusia mengalami perkembangan kodrati berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Sebagai makhluk hidup yang merupakan bagian dari alam, manusia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan semua yang ada pada alam itu sendiri.Kemampuan untuk dapat memanfaatkan alam tersebut diperoleh secara alamiah juga, dalam arti bahwa setiap orang secara alamiah dan secara kodrati memiliki daya dan kemampuan dalam bentuk karsa (kemampuan untuk mempunyai kehendak dan kemauan), cipta (kemampuan akal pikiran atau pengetahuan), rasa (kemampuan untuk berperasaan dan berbudi pekerti), dan karya (kemampuan untuk bertindak atau berbuat).Dari sejak lahir sampai pada saat kematiannya, manusia melewati rangkaian masa dan kurun waktu, dimana kemampuan untuk menjadi manusia yang produktif tidak selamanya dapat berlangsung terus menerus. Secara alamiah, sampai pada saat tertentu
seseorang berada dalam keadaan belum produktif, dan hanya dapat memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Demikian pula setelah melewati masa usia tertentu, dimana manusia akan berada dalam keadaan tidak produktif atau sudah meninggalkan masa produktifnya. Dalam hal tertentu, keterbatasan produktivitas seseorang juga timbul dalam hal yang bersangkutan mengalami halangan atau menderita cacat. Pada usia tuakemampuan seseorang untuk berproduksi mulai menurun sehingga mengakibatkan pula menurunnya penghasilan. Sakit/kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat akan mempengaruhi kemampuan dalam mencari penghasilan. Kematian seseorang yang bertugas mencari penghasilan bagi keluarganya akan berakibat terhentinya sumber penghasilan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Dengan demikian, kelangsungan atas penghasilan merupakan sumber utama dalam memenuhui kebutuhan ekonomi seseorang dan kekayaannya.
2
Untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, masyarakat yang modern dan berkembang tidak lagi hanya memikirkan kehidupannya pada hari ini. Terlebih lagi bagi karyawan adalah merupakan suatu kebutuhan untuk merencanakan kehidupannya di masa yang akan datang dengan memanfaatkan suatu sistem yang dapat memberikan jaminan baginya apabila ia cacat sehingga tidak dapat lagi bekerja atau meninggal dunia. Salah satu untuk memperoleh jaminan penghasilan hari tua itu adalah melalui penyelenggaraan Program Pensiun, yang memberikan penghasilan hari tua berupa pembayaran Manfaat Pensiun kepada para pesertanya. Melihat arti penting Dana Pensiun, maka Pemerintah memberikan status badan hukum kepada Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992 dengan mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa Dana Pensiun merupakan suatu lembaga keuangan yang memainkan peranan penting dalam masyarakat. Berdasarkan UU tersebut, yang termasuk dalam pengertian lembaga Dana Pensiun adalah yang diselenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang pada umumnya dikelola oleh BUMN dan swasta, tidak termasuk Dana Pensiun PNS (Taspen), Dana Pensiun TNI (Asuransi Sosial TNI), dan Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan). Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang unik dan berbeda dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan, yaitu PSAK 18 (revisi 2010). Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi Laporan Keuangan, penilaian Aset dan penentuan kewajiban manfaat pensiun ditambah peraturan yang diterbitkan oleh
BAPEPAM-LK No.PER-05/BL/2012 mengenai penyusunan Laporan Keuangan dan dasar penilaian Investasi bagi Dana Pensiun membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlakuan Akuntansi Dana Pensiun sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangannya.Penelitian yang sejalan pernah dilakukan oleh Elvina Octavia Bukit (2012) yang melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pertamina secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnyamanfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang dinilai berdasarkan masa kerja karyawan, faktor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana prosedur dan perlakuan akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI)? 2. Apakah prosedur dan perlakuan akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti yang diterapkan pada Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan BAPEPAM? TINJAUAN LITERATUR Dana Pensiun Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1992, definisi Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi
3
kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu: 1) Sisi Pemberi Kerja, Dana Pensiun sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia. 2) Sisi Karyawan, Dana Pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. 3) Sisi Pemerintah, dengan adanya Dana Pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara. 4) Sisi Masyarakat, adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Manfaat Dana Pensiun Menurut PSAK 18 (revisi 2010) tentang Akuntansi Dana Pensiun dan UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam yaitu: 1) Manfaat Pensiun Normal, 2) Manfaat Pensiun Dipercepat, 3) Manfaat Pensiun Cacat, 4) Manfaat Pensiun Ditunda. Disamping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak. Jenis-jenis Program Dana Pensiun Program dana pensiun yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik Negara maupun bagi
karyawan Pemerintah terdiri atas dua jenis yaitu Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Menurut PSAK 18 (revisi 2010) Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan hasil usaha. Tujuan dari pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti adalah untuk menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pesiun, posisi keuangan serta kinerja investasinya. Sedangkan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan saat mencapai usia pensiun. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun berdasarkan masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja, dan penghasilan dasar pensiun yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun.Tujuan pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan serta kinerja investasinya yang berguna untuk menentukan besarnya kekayaan Dana Pensiun dihubungkan dengan besarnya kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada saat tertentu. Jenis-jenis Lembaga Dana Pensiun Menurut UU No.11 Tahun 1992, di Indonesia hanya ada dua lembaga yang dapat menyelenggarakan program Dana Pensiun, yaitu: 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang
4
memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Bank atau perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai pendiri danapensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar Perhitungan Manfaat Pensiun Besarnya maksimum Manfaat Pensiun (MP) yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar:
MP = Faktor Penghargaan (2,5%) x Masa Kerja x Gaji Pokok Terakhir
Sumber: Peraturan Dana Pensiun Bank Indonesia (2005)
Masa kerja maksimum yang diperhitungkan adalah sebesar 32 tahun, sehingga maksimum Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada peserta adalah sebesar 80% dari gaji pokok terakhir. Indeks Konjungtur Indeks Konjungtur adalah indeks yang terdapat dalam komponen gaji, yang mencerminkan besarnya biaya hidup di
suatu kota. Besarnya pembayaran Manfaat Pensiun tersebut kemudian dikalikan dengan Indeks Konjungtur yang jumlahnya berbeda tergantung masingmasing wilayah kantor Bank Indonesia tempat dimana Peserta memasuki masa pensiun. Akuntansi Dana Pensiun Akuntansi Dana Pensiun diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18.Tujuan PSAK 18 (revisi 2010) yaitu sebagai Pedoman proses Akuntansi serta proses penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Berdasarkan PSAK 18 (revisi 2010), dalam PPMP besarnya Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Penilaian Aset Dana Pensiun dinilai sesuai dengan PSAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca untuk Aset tertentu disamping nilai historis perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi. Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan Dana Pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.Masalah yang penting dalam Akuntansi Dana Pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah merupakan kompensasi
5
kepada pegawai yang ditangguhkan (ditunda) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Namun demikian,berkembang beberapa cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Salah satu ukuran alternatif itu adalah mendasarkannya pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada karyawan.Kewajiban tunjangan terjamin dihitung dengan memakai tingkat gaji sekarang berlaku dan hanya mencakup tunjangan yang dijamin.Ukuran kewajiban lainnya adalah mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program dengan menggunakan tingkat gaji yang sekarang berlaku. Ukuran yang ketiga adalah mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan yaitu nilai sekarang tunjangan yang terjamin diakrualkan sampai tanggal ini berdasarkan tingkat gaji masa depan karyawan. Laporan Keuangan Dana Pensiun Laporan Keuangan menurut PSAK 18 (revisi 2010) terdiri atas: 1) Laporan Aset Bersih. Laporan Aset Bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (Aset) bersih dana pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Agar laporan Aset dapat menggambarkan keadaan yang lebih jelas, maka dalam penyusunan laporan Aset bersih harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dalam bidang dana pensiun. Hal ini berarti dalam laporan Aset bersih harus dibuat sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan untuk perhitunganpendanaan dan kekayaan dana pensiun. Demikian juga terhadap investasi dana pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya.Besarnya Aset bersih ditentukan dengan selisih antara jumlah
Asetdana pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pasti yang belum jatuh tempo. 2) Laporan Perubahan Aset Bersih. Laporan Perubahan Aset Bersih adalah laporan yang dapatmemberikan informasi penting tentang perubahan jumlah Aset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.Sedangkan menurut Peraturan BAPEPAM LK No.PER-05/BL/2012, ada penambahan unsur Laporan Keuangan sebagai berikut: 1) Neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengertian tersebut. Neraca dana pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban dana pensiun, baik kewajiban manfaat pensiun maupun kewajiban yang lainnya. Komponen neraca dana pensiun terdiri dari Posisi Keuangan Dana Pensiun dan Nilai historis khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya. 2) Perhitungan Hasil Usaha. Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha dana pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus dana pensiun pada periode yang bersangkutan. 3) Laporan Arus Kas. Laporan arus kas adalah laporan yang dapat memberikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan Aset bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas.Agar laporan arus kas dapat menggambarkan alokasi kondisi kas yang sejelas-jelasnya, maka dalam penyusunan laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode akuntansi. 4) Catatan Atas Laporan Keuangan. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan pada
6
bulan April sampai dengan Juni 2015 dari Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) beralamat di Gedung Yayasan Kesejateraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) Lantai 5-7, Jalan Deposito VI No. 12-14 Komplek Perkantoran Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan 12870. Data tambahan berupa keterangan diperoleh dari wawancara.Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan dana pensiun dan membandingkan kesesuaian pengakuan dan pencatatannya dengan teori yang ada, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 (revisi 2010) serta bagaimana proses pencatatan dan pelaporan manfaat pensiun tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.
Manfaat Pensiun yang dibayar yaitu sebesar Rp 7.500.000 dikalikan dengan 153% sehingga menjadi Rp 11.475.000. Berdasarkan ilustrasi ini, jika Bapak Tono meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda atau ahli waris adalah sebagai berikut: 1) Untuk 12 bulan pertama, sebesar 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. Jadi Manfaat Pensiun yang diterima oleh ahli waris tetap sebesar Rp 11.475.000, 2) Untuk bulan ke 13 dan seterusnya, sebesar 80% dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. Jadi Manfaat Pensiun yang diterima oleh ahli warus sebesar Rp 9.180.000 (80% x Rp 11.475.000). b. Manfaat Pensiun dipercepat Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat sebulan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
ANALISA DAN PEMBAHASAN Perhitungan Manfaat Pensiun a. Manfaat Pensiun Normal Perhitungan Manfaat Pensiun Normal dihitung dengan rumus sebagai berikut:
MP Ditunda = Faktor Pengurang x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Pensiun Bandung Indonesia Dasar cabang
MP Normal = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun Ilustrasi: Bapak Tono telah bekerja selama 30 tahun dengan penghasilan dasar pensiun sebesar Rp 10.000.000,-. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal = 2,5% x 30 tahun x Rp 10.000.000 = Rp 7.500.000. Besarnya pembayaran Manfaat Pensiun lalu dikalikan dengan Indeks Konjungtur yang jumlahnya berbeda, tergantung dari masing-masing wilayah kantor Bank Indonesia tempat dimana Peserta memasuki pensiun. Dalam hal ini, Bapak Tono memasuki masa pensiun di Kantor Pusat Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, maka Indeks Konjungtur di Jakarta yaitu 153%.Jadi
Ilustrasi: Bapak Michael telah bekerja selama 25 tahun dengan penghasilan dasar pensiun sebesar Rp 5.000.000,.Ia bekerja pada Kantor Bank
mengajukan pensiun dipercepat pada usia 49 tahun. Maka masa kerja tetap dihitung 25 tahun, saat Bapak Michael berhenti bekerja.Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat = 0,521310 (Faktor pengurang pada saat usia 49 tahun, dengan asumsi tingkat bunga aktuaria 8,75%) x 2,5% x 25 tahun x Rp 5.000.000 = Rp 1.629.094. Hasil manfaat pensiun lalu dikalikan dengan Indeks Konjungtur untuk wilayah Bandung sebesar 149%, jadi pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat yang diterima oleh Bapak Michael sebesar Rp 2.427.350.Berdasarkan contoh tersebut jika Bapak Michael meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda atau ahli waris adalah sebagai berikut: 1) Untuk 12 bulan pertama, sebesar 100% dari
7
Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. Jadi Manfaat Pensiun yang diterima oleh ahli waris tetap sebesar Rp 2.427.350. 2) Untuk bulan ke 13 dan seterusnya, sebesar 80% dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. Jadi Manfaat Pensiun yang diterima oleh ahli waris sebesar Rp 1.941.880 (80% x Rp 2.427.350).
Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun Bank Indonesia Berikut adalah beberapa ilustrasi pencatatan yang dilakukan oleh DAPENBI pada tahun 2012 dan 2013: a. Penerimaan Dividen 2012 Kas Rp 24.607.722.455 Pendapatan Dividen Rp 24.607.722.455 2013 Kas Rp 63.009.473.383 Pendapatan Dividen Rp 63.009.473.383 b. Pendapatan Investasi 2012 Kas Rp 130.481.822.430 Pendapatan Investasi Rp130.481.822.430 2013 Kas Rp 115.720.426.738 Pendapatan Investasi Rp115.720.426.738 c. Pembayaran Beban Operasional Beban Operasional Rp 39.722.443.931 Kas Rp 39.722.443.931 d. Pembayaran Manfaat Pensiun Manfaat Pensiun Rp 452.671.836.582 Kas Rp 452.671.836.582 Pada akhir periode, akun Manfaat Pensiun akan ditutup ke dalam akun kewajiban aktuaria jurnalnya adalah sebagai berikut: Kewajiban Aktuaria Rp 452.671.836.582 Manfaat Pensiun Rp 452.671.836.582
Ada sedikit kenaikan pembayaran Manfaat Pensiun untuk Peserta jika dibandingkan dengan tahun 2012. Jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut: Manfaat Pensiun Kas
Rp 430.303.585.597 Rp 430.303.585.597
Kewajiban Aktuaria Rp 430.303.585.597 Manfaat Pensiun Rp 430.303.585.597 Hasil Usaha Investasi Hasil usaha Dana Pensiun adalah salah satu usaha Dana Pensiun untuk memenuhi kewajiban aktuaria terhadap Peserta pensiun. Bila terjadi laba maka akun selisih kewajiban aktuaria akan dikredit. Bila Dana Pensiun mengalami rugi usaha, maka akun selisih kewajiban aktuaria akan didebet. Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun Bank Indonesia Perlakuan akuntansi pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia sebagai berikut: a. Neraca. Merupakan posisi keuangan (Aset dan kewajiban) pada periode tertentu, Unclassified Balance Sheet, Sisi Debet terdiri dari: Investasi (penilaian dengan harga perolehan), SPI (penilaian dengan selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar), Aset Lancar Non Investasi, Aset Operasional dan Aset Lain (penilaian dengan harga perolehan), Sisi Kredit: Kewajiban Aktuaria (penilaian dengan nilai estimasi/proyeksi), Kewajiban diluar Kewajiban Aktuaria dan Selisih Kewajiban Aktuaria (penilaian dengan selisih antara kewajiban aktuaria dengan Aset bersih). Adapun perlakuan Selisih Kewajiban Aktuaria disajikan sebesar kenaikan (penurunan) Aset bersih ditambah (dikurang) penyesuaian nilai kewajiban aktuaria, Penyesuaian nilai kewajiban aktuaria disajikan sebesar selisih antara kewajiban aktuaria dalam laporan
8
keuangan terakhir dengan kewajiban aktuaria dalam laporan periode sebelumnya. b. Laporan Aset Bersih. Berisi informasi tentang jumlah Ase yang tersedia untuk membayar kewajiban Manfaat Pensiun. Adapun komponen Laporan Aset Bersih adalah: Investasi (penilaian dengan Nilai Wajar), Deposito dan deposito on call (Penilaian dengan Nilai Wajar yang berupa Nilai Nominal), Sertifikat Deposito, SBI dan SPH diatas 1 tahun (penilaian dengan Nilai Wajar yang berupa Nilai Nominal), Saham, Obligasi dan Surat Berharga Pemerintah (penilaian dengan Nilai Wajar sesuai klasifikasi), Reksadana dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif (penilaian dengan Nilai Wajar yaitu Nilai Aset Bersih), Penempatan Langsung (penilaian dengan Nilai Wajar yaitu Nilai Appraisal atau Ekuitas), Aset Lancar non Investasi (penilaian sama dengan komponen nilai Neraca), Aset Operasional (penilaian dengan Nilai Wajar), Aset Lain, Kewajiban diluar kewajiban aktuaria/kewajiban Manfaat Pensiun. Berikut ini adalah Laporan Aset Neto dari Dana Pensiun Bank Indonesia. c. Laporan Perubahan Aset Bersih Informasi tentang perubahan Aset bersih yang tersedia untuk membayar Manfaat Pensiun dan menguraikan penyebab perubahannya (tambah atau kurang). Komponen Laporan Perubahan Aset Bersih terdiri dari: 1) Penambahan Aset bersih yaitu hasil investasi, peningkatan/penurunan investasi, iuran, pendapatan lain-lain, dan pengalihan dari Dana Pensiun lain, 2) Pengurangan Aset bersih yaitu beban investasi, beban operasional, beban diluar investasi dan operasional, manfaat pensiun, pajak penghasilan, dan pengalihan ke Dana Pensiun lain. d. Laporan Hasil Usaha adalah Laporan yang menggambarkan hasil usaha selama periode tertentu. Komponen
Laporan Hasil Usaha adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Investasi berupa bunga, dividen, sewa, laba/rugi pelepasan investasi, dan pendapatan investasi lain, 2) Beban Investasi berupa beban transaksi, beban pemeliharaan tanah & bangunan, beban penyusutan bangunan, beban manajer investasi, dan beban investasi lain, 3) Beban operasional berupa gaji, kantor, pemeliharaan, penyusutan, jasa pihak ketiga, dan beban operasional lainnya, d) Pendapatan dan beban lainlain berupa bunga keterlambatan iuran, laba/rugi penjualan Aset lainlain/operasional, pendapatan di luar investasi, dan beban lain di luar beban investasi dan operasional. e. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menggambarkan penerimaan dan penggunaan kas yang disusun dengan metode langsung. Komponen Laporan Arus Kas adalah: 1) Arus kas dari kegiatan investasi (penerimaan: bunga, dividen, sewa, investasi lain, pelepasan investasi. Pengeluaran: penanaman investasi, pembayaran beban investasi), 2) Arus kas dari kegiatan operasional (penerimaan: penjualan Aset investasi dan operasional, pendapatan di luar investasi. Pengeluaran: pembayaran beban operasional, pembelian Aset operasional, beban operasional lain dan pajak penghasilan), 3) Arus kas dari kegiatan pendanaan (penerimaan: iuran normal dan untuk PPMP tambahan, penerimaan bunga keterlambatan, pengalihan dari Dana Pensiun lain. Pengeluaran: manfaat pensiun dan pengalihan ke Dana Pensiun lain). KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: a. Proses akuntansi hingga laporan keuangan yang diterapkan oleh DAPENBI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK 18 (revisi 2010)
9
dan Peraturan BAPEPAM LK No.PER-05/BL/2012 serta peraturan lain yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menerapkan Program Pensiun Manfaat Pasti. b. Perhitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun telah sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/19/PDG/2005 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DAPENBI serta sesuai dengan UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. c. Portofolio investasi yang telah dilakukan Dana Pensiun Bank Indonesia pada tahun 2013 mengalami penurunan nilai investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaiu sebesar kurang lebih Rp 496 Milyar yang mencakup investasi pada Surat Berharga Negara, Saham, Obligasi, Sukuk, dan Unit Penyertaan Reksa Dana. Saran Sedangkan Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: a. Pemerintah sebaiknya melakukan pembaruan Undang-undang mengenai program yang dijalankan oleh Dana
Pensiun yang dilakukan secara berkesinambungan, sejalan dengan inflasi serta kenaikan harga di segala sektor. b. Bagi pembaca serta masyarakat luas yang telah bekerja pada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja atau mempunyai Program Pensiun, akan memberikan ketenangan hidup di hari tua. Sebaliknya bagi pembaca yang bekerja pada perusahaan yang tidak mempunyai Program Pensiun, sebaiknya mengikuti program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga yang mempunyai kinerja terpercaya. Dengan mengikuti program Dana Pensiun, diharapkan akan memberikan ketenangan finansial di hari tua. c. Portofolio investasi yang dilakukan Dana Pensiun sebaiknya dikembangkan lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memberikan hasil investasi yang optimal serta agar dapat menjamin pembayaran Manfaat Pensiun dan juga meningkatkan keuangan Dana Pensiun.
DAFTAR PUSTAKA Author, I. (2013), Final Buku Laporan Tahunan 2013, (ONLINE), Available, http://www.dapenbi.co.id Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012, Peraturan KetuaBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2012 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun Bank Indonesia, 2005, Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/19/PDG/2005 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun
BankIndonesia Brigham & Houston, 2010, Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Buku Ed.11), Jakarta: Salemba Empat Bukit, Elvina Octavia, 2012, Analisis Penerapan Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana PensiunPertamina, Skripsi, Makassar: Program Studi Akuntansi Fakultas EkonomiUniversitas Hasanuddin Makassar Fahmi, Irham, 2011, Analisis Laporan Keuangan (Edisi 1), Bandung: Alfabeta
10
Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Martono & Agus Harjito, 2010, Manajemen Keuangan (Edisi 3), Yogyakarta:Ekonisia Nussy, Andika FP, 2014, Analisis Penerapan PSAK 18 (revisi 2010) MengenaiAkuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado, JurnalIlmiah,Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas SamRatulangi Republik Indonesia, 1992, Undang-Undang No. 11 Tentang Dana Pensiun Riahi-Belkaoui, Ahmed, 2011, Teori Akuntansi (Buku 1), Jakarta: SalembaEmpat
Siregar, Gracia Marina Adheline, 2012, Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) Terhadap PelaporanKeuangan Dan Audit Atas Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Pemberian Kerja), Skripsi, Jakarta: Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Salemba Jakarta Suharsono, (2010), Pensiun Sebagai Jaminan Kesinambungan PenghasilanHari Tua, (ONLINE), Available, http://www.adpi.or.id Tandelilin, Eduardus, 2010, Portofolio dan Investasi, Yogyakarta: Kanisius Untara, Wahyu, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta: Indonesia Tera