RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 6/PUU-XII/2014 Pemberian Manfaat Pasti Pensiun Bagi Peserta Dana Pensiun I.
PEMOHON Harris Simanjuntak.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Noomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL dan MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri − Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun − Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 P e s e r t a y a n g pe ns iu n p a da us ia p e ns iu n no r ma l atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang d ih it u n g berdasarkan r u mu s p e n s iu n yang b e r la k u bagi kepesertaannya sampai saat pensiun − Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah − Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun − Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 1) Dana Pensiun wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun 2) Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya − Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 54 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif bagi Dana Pensiun atau pendiri
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 27 ayat (1) ayat (2) UUD 1945 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. − Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Pasal 9 Undang-Undang a quo tidak jelas sehingga membuatnya menjadi debatable, khususnya penggalan kalimat atau frasa yang berbunyi “…sampai saat pengesahan Menteri”, frasa tersebut menjadi celah untuk dilanggar dan membuka penafsiran baru sesuai keinginan yang membacanya dalam hal ini Direksi PT. DI yang menafsirkannya “bahwa manfaat pensiun yang dimaksud berlaku hanya sebelum terbit tanggal surat pengesahan Menteri atas PDP perubahan dan setelah terbit tanggal pengesahan, maka semua hak yang diperoleh sesuai PDP sebelumnya telah dihilangkan oleh Direksi PT. DI ketika PDP perubahan yaitu PDP Skep/248 yang telah diberlakukan surut”; 2. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang a quo sudah secara pasti menyebutkan dengan tegas bagi peserta Dana Pensiun (dapen IPTN) mendapatkan hak manfaat pasti ketika pensiun dibebankan kepada pemberi kerja dalam hal ini adalah Direksi PT.DI dan membayarkannya secara utuh ketika pensiun, namun nyatanya tidaklah demikian; 3. Pasal 28 Undang-Undang a quo telah melumpuhkan substansi yang didalilkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang a quo dan telah membuat Direksi PT.DI yang melanggarnya tetap aman karena tidak ada sanksi hukum; 4. Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang a quo diberlakukan tanpa adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas, hanya sanksi administratif saja, sehingga membuat PT. DI dengan leluasa melanggar ketentuan tersebut.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan semua permohonan Uji Materiil atau Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD 1945; 2. Menyatakan, bahwa Pasal 28 terkait dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pesiun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya secara berlaku surut; 3. Menyatakan bahwa Pasal 55 terkait dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya secara berlaku surut; 4. Menyatakan bahwa Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya secara berlaku surut, sehingga semua peserta dapen IPTN yang telah pensiun baik pensiun dipercepat maupun pensiun ditunda karena di PHK dalam rangka restrukturisasi SDM sejak Desember 2003 atau sesuai Putusan P4P Depnakertrans sejak tanggal 29 Januari 2004, juga yang telah pensiun normal karena usia mencapai 55 tahun atau pensiun janda/duda atau pensiun cacat hingga tanggal 5 Juli 2011, boleh mendapatkan segala kekuarangan pembayaran manfaat pasti pensiunnya berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) dalam PDP Nomor Kep/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999 tertanggal 06 Desember 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan surat pengesahan Nomor KEP.116/KM-117/2000 tanggal 24 April 2000; 5. Demikian juga kami mohon agar Yang Mulia pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan juga membatalkan surat pengesahan yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Biro Dana Pensiun dengan Nomor KEP-545/KM.10/201, tanggal 06 Juli 2011 atas pengesahan terhadap klausul Surat Keputusan Direksi PT. DI selaku pemberi kerja dan pendiri dapen IPTN Nomor Skep/248/030.02/PTD/UT.0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 tentang penggantian PDP Kep/05, karena selain sudah inskonstitusional juga bertujuan yang (jahat) yaitu dalam rangka meresmikan pelanggaran HAM yang telah dilakukan Direksi PT.DI secara terencana dan berkelanjutan sejak Desember 2003 hingga sekarang dengan PhDP dalam Skep/1289. Sebab dengan pembatalan surat pengesahan tersebut, maka kerugian inskonstitusional sebagaimana telah dialami peserta dapen IPTN sejak Desember 2003 tidak terulang lagi bagi peserta dapen IPTN yang belum pensiun maupun kepada seluruh peserta yang telah pensiun sejak TMT tanggal 06 Juli 2011. Dengan demikian, baik yang pensiun sejak TMT tanggal 06 Juli 2011 hingga tanggal putusan dan penetapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas Uji Materil Undang-Undang Dana Pensiun yang dimaksud, maupun seluruh peserta dapen IPTN yang belum pensiun akan
mendapatkan hak manfaat pasti pensiunnya berdasarkan rumus penghitungan yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) dalam PDP Kep/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999 tertanggal 06 Desember 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan surat pengesahan Nomor KEP.116/KM-117/2000 tanggal 24 April 2000; 6. Atau apabila Yang Mulia para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Pasal 28 terkait dengan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 55 terkait Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku, demikian juga bila Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, mohon agar Yang Mulia para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap norma atau ketentuan yang terkandung dalam semua pasal tersebut, demi tegasnya dan tegaknya sanksi hukum untuk membuat efek jera bagi yang telah melakukan pelanggaran HAM, juga demi tegaknya dan adilnya hukum bagi seluruh peserta dapen IPTN yang telah pension maupun yang belum. Dengan demikian, Direksi PT.DI selaku pemberi kerja wajib bertanggung jawab penuh untuk tunduk dan melaksanakan segala kewajibannya membayar segala kekurangan pembayaran manfaat pasti pensiun kepada seluruh peserta dapen IPTN yang telah pension sejak Desember 2003 hingga tanggal 05 Juli 2011 berdasarkan rumus penghitungan yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) dalam PDP Kep/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999 tertanggal 06 Desember 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan surat pengesahan Nomor KEP.116/KM-117/2000 tanggal 24 April 2000; 7. Atau demikian juga, bila Yang Mulia para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap pengesahan dari Kepala Biro Dana Pensiun atas surat pengesahan Nomor KEP-545/KM.10/201 terhadap PDP Nomor Skep/248/030.02/PTD/UT.0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 tetap berlaku dan sah, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya agar seluruh peserta yang sudah pensiun sejak TMT 06 Juli 2011 hingga tanggal putusan dan penetapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas Uji Materil Undang-Undang Dana Pensiun yang dimaksud dan juga seluruh peserta dapen yang belum pensiun sebagaimana Pemohon sendiri akan mendapatkan hak manfaat pasti pensiunnya sesuai rumus penghitungan sesuai PDP yang berlaku bagi masing-masing sesuai masa kepesertaannya hingga TMT pensiun dikemudian hari, yaitu sebesar: manfaat pasti pensiun berdasarkan rumus penghitungan yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) dalam PDP Kep/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999 tertanggal 06 Desember 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan surat pengesahan Nomor KEP.116/KM-117/2000 tanggal 24 April 2000, tanggal
24 April 2000 hingga tanggal 05 Juli 2011 (sebelum terbit PDP Skep/248 tanggal 06 Juli 2011), ditambah dengan manfaat pasti berdasarkan PDP Skep/248 sejak TMT tanggal 06 Juli 2011 hingga TMT pensiun peserta dikemudian hari nantinya, berdasarkan ketentuan dalam PDP Kep/05 Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
