RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 74/PUU-XIII/2015 Pemberian Manfaat Pensiun Bagi Peserta Dana Pensiun I. PEMOHON Harris Simanjuntak II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)”; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pensiunan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang juga menjadi peserta Dana Pensiun IPTN merasa dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) UU 11/1992 karena akibat berlakunya pasal a quo sampai saat ini Pemohon belum mendapatkan manfaat pensiunnya.
2
V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU 11/1992: 1. Pasal 9: “Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri.” 2. Pasal 21 ayat (1): “Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.” 3. Pasal 31 ayat (1): “Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.” 4. Pasal 51 ayat (1): “Dana Pensiun wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.” 5. Pasal 51 ayat (2): “Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2. Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 3. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 4. Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 3
5. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon menyadari pasal-pasal a quo sudah pernah diujikan ke Mahkamah dengan Nomor Perkara 6/PUU-XII/2014 dengar amar putusan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)” karena menurut Mahkamah alasan permohonan tidak jelas, belum memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, merupakan kasus konkret yang
dialami
Pemohon,
dan
bukan
merupakan
pelanggaran
hak
konstitusional. 2. Bahwa berlakunya Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) UU 11/1992 pada faktanya norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan seluruh pensiunan untuk mendapat manfaat pensiun yang layak yang besarnya telah dipastikan sesuai rumus perhitungan yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun lama sesuai yang telah didalilkan dalam Pasal 48 ayat (1) PDP Kep/05/99 juncto Pasal 54 ayat (1) PDP Skep/248/2009. 3. Bahwa berlakunya Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) UU 11/1992 telah membuat Direksi PT. DI selaku Pemberi Kerja selama belasan tahun tidak pernah lagi menjalankan tanggungjawabnya menjaga kecukupan dana di Dana Pensiun IPTN agar tetap dapat membayar manfaat pensiun berdasarkan gaji pokok atau upah pokok terakhir. 4. Bahwa Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) UU 11/1992 diberlakukan tanpa adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas, hanya sanksi administratif saja, sehingga membuat PT. DI dengan leluasa melanggar ketentuan tersebut
4
5. Bahwa Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena pasal-pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak memberikan kepastian hukum, dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu belum menerima manfaat pensiun yang semestinya dari PT. DI.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan norma hukum yang ada dalam UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 3. Menyatakan bahwa semua tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dalam Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477) adalah perbuatan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau tindakan pidana; 4. Menyatakan barang siapa yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dalam Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3477) diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5,000,000,000.00 (lima milyar rupiah); 5. Menyatakan bahwa sanksi pidana penjara atau kurungan badan dan denda tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar hak manfaat pensiun yang utuh bagi setiap peserta Dana Pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun; 5
6. Memerintahkan semua putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
6
