Program Jaminan Pensiun Di Masa Datang dan Implikasinya bagi Pasar Kerja di Indonesia
Disampaikan Oleh : Drs. Wahyu Widodo, MM Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
DASAR IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL
UUD 1945 Psl 28 H (3) Psl 34 (2)
UU No. 3 Tahun 1992
UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 24 Tahun 2011
Ttg. JAMSOSTEK
Ttg SJSN
Ttg. BPJS
JAMINAN BAGI TENAGA KERJA -DHK (Wajib) -LHK (Sukarela)
DASAR PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH MASYARAKAT
IMPLEMENTASI SJSN Membentuk 2 BPJS :
4 Program: - JKK (pengusaha) - JHT (TK dan Peng) - JK (Peng) - JPK (peng)
5 Program: - JK - JKK - JHT - JKm - JP
BPJS Ketenagakerjaan Program: JKK, JHT, JP, JKm Sasaran: Seluruh Pekerja
JAMINAN SOSIAL ADALAH HAK SETIAP WARGA NEGARA
BPJS Kesehatan Program: JK Sasaran: Seluruh Rakyat
2
DATA POTENSIAL KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN HAK SETIAP WARGA NEGARA
SAAT INI PENYELENGGARA
PESERTA JAMSOS PESERTA PNS = 4.637.999 TNI =
412.379
Polri =
464.340
Bekerja
: 110.800.000
Paruh Waktu
: 25.920.000
1/2 Penganggur : 10.890.000
Jumlah 147.610.000 JAMKESMAS & JAMPERSAL PEMDA => JAMKESDA
Peserta Jamsostek DHK : 11.821.641 (AKTIF) LHK: 809.289
Jumlah 18.145.648
3
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004) KEMANUSIAAN
TUJUAN : SUSTAINABILITAS dan PERLINDUNGAN
KEADILAN SOSIAL
ASAS
MANFAAT
ASURANSI SOSIAL
( Pasal 39 UU 40/2004 ttg SJSN )
Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya
TABUNGAN WAJIB
PRINSIP PENYELENGGARAAN
( Pasal 39 UU 40/2004 ttg SJSN )
( Pasal 4 UU 40/2004 ttg SJSN )
KEGOTONGROYONGAN AKUNTABILITAS
NIRLABA PORTABILITAS
KETERBUKAAN KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB
KEHATI-HATIAN DANA AMANAT
HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL DIPERGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM & UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEPENTINGAN PESERTA
PRINSIP KESEIMBANGAN & KESINAMBUNGAN SUSTAINABILITY KEBERLANJUTAN
Fairness
Control of Risk
Actuarial Fund Life Reserve Ratio
Redistribution
ADEQUACY KECUKUPAN Derajat kehidupan yg layak → kebutuhan pokok pekerja & kel nya Target Replacement Rate/Relative Pension Level
AFFORDABILITY TERJANGKAU Daya beli kontributor
Tingkat pengeluaran rumah tangga Tingkat kemampuan menabung 5
MULTIPILAR MODEL SYSTEM PILAR III TABUNGAN INDIVIDU
PILAR II PROGRAM PENSIUN SUKARELA
PILAR I PROGRAM PENSIUN WAJIB
Program tambahan sukarela: MP atau IP • DPPK • DPLK • Program Pensiun Sukarela lainnya
•Program SJSN, dengan mempertimbangkan • Reformasi Program Pesangon
6
JAMINAN PENSIUN
Diselenggaraan berdasarkan manfaat pasti
Diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap
( Pasal 39 UU 40/2004 ttg SJSN)
Terdapat batas atas dan batas bawah manfaat Formula ditetapkan berdasarkan masa kerja dan upah terakhir Manfaat pensiun anuitas → berkala bulanan Pelindungan berupa uang tunai terhadap resiko cacat total tetap, meninggal dunia atau memasuki usia pensiun
MANFAAT
JP
IURAN
PESERTA
Peserta yang berhak mendapatkan manfaat pensiun anuitas adalah peserta yang telah memiliki masa iur sedikitnya 15 tahun, kecuali ditetapkan lain ( Pasal 41 UU 40/2004 ttg SJSN )
Iuran ditanggung bersama oleh pekerja & pemberi kerja : - % dari upah/penghasilan - Nominal ( Pasal 42 UU 40/2004 ttg SJSN )
Akumulasi iuran + hasil pengembangannya untuk peserta
1 PENSIUN HARI TUA OLD AGE PENSION
Diterima peserta usia saat pensiun normal walau msh bekerja Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn
5
2
PENSIUN ORANG TUA SURVIVOR PENSION
•Diterima ortu ahli waris peserta lajang yg meninggal sebelum pensiun •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir •Diberikan plg lama 5 thn
MANFAAT JP (UANG TUNAI)
4 PENSIUN ANAK SURVIVOR PENSION
•Diterima anak ahli waris peserta/pensiunan yg meninggal •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir •Diberikan sampai anak meninggal, menikah, bekerja/ usia 23 thn (max 2 anak)
PENSIUN CACAT DISABILITY PENSION
•Diterima peserta saat mengalami cacat total tetap sebelum usia pensiun normal •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir
3 PENSIUN JANDA/DUDA SURVIVOR PENSION
•Diterima janda/duda ahli waris peserta/pensiunan meninggal •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir 8
PENSIUN JAMINAN SOSIAL
9
•
Jaminan Pensiun adalah hak pekerja yang pensiun setelah memenuhi masa iur. Esensi Jaminan Pensiun adalah untuk reduksi kemiskinan dalam jangka panjang sebagai bagian dari Millenium Development Goals (MDG’s) atau Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (TPM)
•
Pelaksanaan Jaminan Pensiun masa iur tidak harus 15 tahun, bisa lebih karena pekerja belum usia 55 tahun; penetapan manfaat Jaminan Pensiun perlu konservatif untuk tahap awal tidak lebih dari 33% menyusul iuran minimal tidak kurang dari 8% dan setelah itu harus ditinjau ulang.
10
•
Agar tidak berisiko tinggi, maka perlu menunda usia pensiun dari 55 ke 60 tahun sebagai bagian dari solusi aging problem.
•
Dalam kondisi perekonomian “krisis”, maka manfaat Jaminan Pensiun perlu dikurangi dan agar tidak membebankan fiskal negara kemudian setelah perekonomian pulih kembali dimana manfaat Jaminan Pensiun dikembalikan seperti sebelumnya.
•
Jangan sampai terjadi kemiskinan lansia di masa datang di Indonesia, untuk itu perlu dilakukan regulasi preventif untuk reduksi / pencegahan kemiskinan.
PERBEDAAN PENSIUN PRIVAT & PENSIUN JAMINAN SOSIAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11
Karakteristik Dasar hukum Pendiri Operator / Penyelenggara Sifat kepesertaan Orientasi Penggunaan faktor Rumusan manfaat Iuran sbg proporsi upah Rancangan manfaat Besaran manfaat Prinsip gotong royong Batasan upah Pembayaran manfaat Penyebab defisit Penanggung-jawab
Pensiun Privat UU tentang pendirian Pemberi-kerja DPPK / DPLK Sukarela Individual Min-mak 1-2,5% x MK x GTT 1/8-1/4 12,5-25% Konsumsi hari tua Bervariasi Tidak ada Tidak berlaku Diketeng mll Akun peserta Masa kerja lalu Pemberi-kerja
Pensiun JS UU Jaminan Sosial Negara / Pemerintah BPJS Wajib Kolektif Rata-rata 1% x 15 = 0,15 1/12 = 8,33% ~ 8% Konsumsi dasar hari tua Relatif sama Ada 8 x PTKP Lajang Sistem Pengalokasian Penuaan usia penduduk Pemerintah
DESAIN PROGRAM IURAN DAN FORMULA MANFAAT
Iuran 8% (3% dibayar peserta pekerja) dan ditinjau secara berkala
Formula Manfaat Bulanan (FMB) → perhitungan manfaat pensiun tahun pertama 1% x MI x PDP rata-rata 3 tahun terakhir x (Faktor
Pengali)
Minimum MB 0,15
PTKP dan dapat ditinjau kembali
Maksimum MB 3,2 PTKP dan dapat ditinjau kembali
Batas atas PDP 8
Indeksasi MB sebesar 50% inflasi periode sebelumnya dan dapat ditinjau kembali → digunakan untuk perhitungan manfaat pensiun setelah tahun pertama
PTKP dan dapat ditinjau kembali
DESAIN PROGRAM DESAIN MANFAAT JAMINAN PENSIUN
masa iur untuk memperoleh manfaat bulanan adalah 15 tahun ATAU 30 bulan iur dalam 36 bulan sebelum peserta meninggal atau cacat total tetap KHUSUS untuk pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak atau pensiun orang tua Minimum
MB
Pensiun Hari Tua ATAU MB Pensiun Cacat sebesar FMB
MB
Pensiun Janda/Duda sebesar 70% dari FMB bagi Janda/Duda peserta
yang meninggal dunia ATAU
70% dari MB pensiunan yang meninggal dunia
Bagi peserta yang meninggal
dunia atau mengalami cacat total
tetap, masa iur diperhitungkan sampai dengan peserta diasumsikan mencapai usia pensiun
DESAIN PROGRAM DESAIN MANFAAT JAMINAN PENSIUN
MB Pensiun Anak sebesar 50% dari FMB peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki janda/duda ATAU 50% dari MB pensiunan hari tua atau pensiunan cacat yang meninggal dunia da tidak memiliki janda/duda ATAU 70% dari MB pensiunan janda/duda yang meninggal dunia.
MB Pensiun Orangtua sebesar 20% dari FMB (Faktor Pengali 100%) peserta lajang yang meninggal dunia ATAU 20% dari MB pensiunan hari tua lajan atau pensiunan cacat lajang yang meninggal dunia
TRANSISI PELAKSANAAN dan Penyesuaian 2015
2019 • Peserta: seluruh pekerja usaha Besar, Menengah dan Kecil • Stabilitas Penyelenggaraan Pensiun
• Mulai pelaksanaan Jaminan Pensiun • Target: Pekerja formal usaha Besar dan Menengah
Transisi I Sinkronisasi Peraturan perundangundangan
2029 • Peserta: seluruh pekerja • PNS, TNI/Polri menjadi peserta Pensiun SJSN • Penyelenggaraan yang Baik, layak dan sustain
Transisi II Adjusting Iuran, Manfaat & Usia Pensiun
SINKRONISASI KEBIJAKAN DALAM TRANSISI PENYELENGGARAAN JAMINAN PENSIUN
No
Penyesuaian
Keterangan
Tahun
1
Sinkronisasi JP dengan Ketentuan Pesangon dalam Pasal 167 UU No. 13 Th. 2003
Perlu revisi UU Ketenagakerjaan (khususnya Pasal 167) agar tidak menimbulkan pembiayaan ganda bagi peserta
2015 - 2017
2
Sinkronisasi dengan UU No. 11 th. 1992 tentang Dana Pensiun
Penyesuaian UU Dana Pensiun (misal, melalui CoB antara BPJS dan DPPK/DPLK) atau melalui revisi UU 11/1992
2016 – 2019
3
Penyesuaian Iuran JP
Disesuaikan dengan tingkat inflasi dan peningkatan standar minimum masy. Indonesia
Mulai 2019
4
Penyesuaian Manfaat JP
Disesuaikan dengan perubahan tingkat iuran, angka harapan hidup, standar minimal hidup layak dan stabilitas finansial BPJS
Mulai 2019
5
Penyesuaian Usia Pensiun
Setiap 3 tahun usia pensiun dinaikkan 1 tahun s.d 65 tahun
Mulai 2019
6
Perencanaan program Jaminan Pensiun untuk pekerja mandiri (Optional)
Penyusunan skema iuran dan manfaat bagi pekerja mandiri (mengacu pada mekanisme program Jamsos TK-LHK)
Mulai 2022
Model Pensiun Ideal di Indonesia (setelah transisi)
Tabungan Individu
Pensiun Sukarela
Manfaat Maks Pensiun SJSN
Manfaat Pensiun SJSN
Standard Protection Floor
Standar Minimum Hidup Layak
• Pensiun SJSN merupakan jaminan pensiun dengan manfaat dasar dan layak dengan mekanisme manfaat pasti • Kenaikan manfaat berdasarkan besaran iuran peserta • Manfaat maksimal pensiun SJSN dihitung berdasarkan iuran maksimal (8 PTKP dapat ditinjau kembali) untuk melindungi sustainability program jaminan pensiun • Skema pensiun di Indonesia memungkinkan program dana pensiun mandiri dan skema tabungan individu tetap berlangsung
IMPLIKASI PROGRAM PENSIUN TERHADAP PASAR KERJA PEKERJA
1
Mendapat kompensasi yang baik
Kewajiban Moral Memberi rasa aman bagi pekerja Menjamin ketenangan masa depan pekerja Memberi rasa aman bagi pekerja
2
Loyalitas Memotivasi pekerja agar berdedikasi tinggi
3
Kompetisi Pasar Kerja Perusahaan berdaya saing & mempunyai nilai lebih Mendapatkan pekerja yang berkualitas & professional Sebagai penghargaan atas pengabdian pekerja Meningkatkan citra perusahaan
PEMBERI KERJA
KEBIJAKAN JAMINAN PENSIUN DALAM MENJAGA KELANGSUNGAN USAHA DAN KETENANGAN BEKERJA
Menjaga pertumbuhan lapangan kerja & pertumbuhan ekonomi
Melindungi tingkat penghasilan & standar hidup pekerja
Menjaga daya beli dari upah pekerja
KEBIJAKAN JAMINAN PENSIUN
KELANGSUNGAN USAHA DAN KETENANGAN BEKERJA
19
KEBIJAKAN JAMINAN PENSIUN DALAM UPAYA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA & KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
UPAYA YANG DILAKUKAN
MENATA KEMBALI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN NASIONAL DAN MENERAPKAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL YANG DIARAHKAN UNTUK MENDORONG DAN MENINGKATKAN DAYA SAING (COMPETITIVE) TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI.
MENDORONG PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL YANG POTENSIAL DAN USAHA EKONOMI KREATIF.
MEMPERKUAT KEBIJAKAN & LANGKAH-LANGKAH YANG PRO - INVESTASI DAN PRO-TENAGA KERJA,
MENDORONG KEMANDIRIAN ALTERNATIF PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA MELALUI KEWIRAUSAHAAN & KEMITRAAN USAHA
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
