»
saws
BUPATI
PERATURAN
KARANGASEM
BUPATI
KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN
2007
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKEPJA PADA KEGIATAN SATUAN KEPJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
^
BUPATI
Menimbang
KARANGASEM,
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem,
perlu diberikan Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku
kepada Pejabat/Pegawai
Negeri dan Non Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem;
OMengingat
:
l. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4437
),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN
:
<s
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKEPJA PADA SATUAN
KERJA
PERANGKAT
DAERAH
PEMERINTAH
KEGIATAN KABUPATEN
KARANGASEM BAB
I
KETENTUAN Pasal
UMUM 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Karangasem yang mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang teralokasi dalam unit kerja. 6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
anggaran dalam
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 8. Bendaharawan adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
9.
Petugas pelaksana teknis adalah Pejabat/Pegawai yang karena kemampuan teknisnya diperlukan dan ditunjuk untuk turut serta dalam pelaksanaan kegiatan.
10. Petugas pelaksana administrasi adalah Pejabat/Pegawai yang diperlukan dan ditunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 11. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai/Petugas yang terlibat dalam suatu kegiatan dengan
jumlah tertentu sesuai
ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
12.Tenaga Pengabdi adalah Tenaga yang bekerja Pemerintah tanpa ada imbalan berupa gaji/upah.
pada
Instansi
13. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. BAB II
<*/ PEMBERIAN HONORARIUM Pasal 2
(1) Kepada mereka yang ditunjuk sebagaimana tercantum kolom 2 lampiran Peraturan Bupati ini atau yang dipersamakan dapat diberikan honorarium sebagaimana tercantum Peraturan Bupati ini.
dalam
kolom
4
Lampiran
(2) Kepada tenaga pengabdi yang ditunjuk Bupati untuk membantu melaksanakan kegiatan pada unit kerja yang mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dapat diberikan honorarium Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kegiatan ditambah dari kegiatan lain dengan batas penerimaan honorarium paling banyak Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah ) per bulan. s-
Pasal 3
Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada kegiatan SKPD yang bersangkutan. Pasal4
Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan dalam satu unit kerja dapat diberikan honorarium paling banyak 36 kali dalam 1 tahun anggaran.
Pasal 5
Pejabat/pegawai yang terlibat kegiatan pada unit kerja lain, dapat diberikan honorarium diluar hitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas. Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang memerlukan adanya Pengarah/Penasehat dapat dilengkapi dengan unsur Pejabat Pengarah dan Penasehat.
Pasal 7
Tenaga Harian dipersamakan dengan Golongan II sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 8
Bendahara dan Pembantu Bendahara yang dilibatkan dalam kegiatan dapat diberikan honorarium.
suatu
BAB III PEMBERIAN
UANG
SAKU
Pasal 9
(1) Kepada mereka yang ditunjuk oleh unit kerja untuk mengikuti pelatihan ( menjadi peserta ), Diklat, Kursus, Penataran, Orentasi di wilayah Kabupaten Karangasem dapat diberikan uang saku. (2) Besarnya uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 20.000,- perhari. (3) Pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas daftar hadir dari setiap hari dan dibebankan pada kegiatan yang bersangkutan.
(4) Khusus untuk pemeriksaan KTP di Padangbai dapat diberikan uang saku Rp.47.500,- per satu kali jaga.
Pasal 10 -
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Honorarium, Uang Rapat dan Uang Saku Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai yang bekerja pada Unit Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Honorarium, Uang Rapat dan Uang Saku Kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai yang bekerja pada Unit Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di
Amlapura
Y'pada tanggaJ/,20 Pebruari 2007
*( .^BUPATI .KAfcANGASEM, '. PW-j&AN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 20 Pebruari 2007 SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM,
I MADE/MADRI
BERITAVDAERAH ;.KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 6
^
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR
6 TAHUN 2007
TANGGAL TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA
20 PEBRUARI 2007
PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.
No.
Jabatan
Uraian
2
3
Besarnya honor Maksimal
1
Bupati Wakil Bupati
185.000,-/bulan 180.000,-/bulan
Pejabat Eselon II
175.000,-/bulan
3.
Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab Pengarah/Penasehat
4.
Penguna Anggaran
175.000,-/bulan
5.
Kuasa Pengguna Anggaran
6.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
175.000,-/bulan 160.000,-/bulan
7.
Sekretaris
150.000,-/bulan
8.
Bendahara
9.
Seksi-seksi
140.000, -/bulan 140.000,-/bulan
10.
Anggota/Staf Seksi
1. 2.
•o
4
Pegawai dalam Golongan atau disamakan
1. Golongan IV 2. Golongan III
3. Golongan II
4. Golongan I
11.
Petugas Pelaksana Teknis
^
12.
Petugas Pelaksana Administrasi
Pegawai dalam golongan atau dipersamakan dengan : 1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II 4. Golongan I
Instruktur/Pengajar
140.000,-/bulan 135.000,-/bulan
105.000,-/bulan 100.000,-/bulan
Pegawai dalam golongan atau dipersamakan dengan : 1. Golongan IV
135.000,-/bulan
2. Golongan III 3. Golongan II
130.000,-/bulan 100.000,-/bulan
4. Golongan I
13.
135.000,-/bulan 130.000,-/bulan 100.000,-/bulan 95.000,-/bulan
95.000,-/bulan
Instruktur/Pengajar dari Pusat/Luar Bali.
1. Golongan IV/dipersamakan 2. Golongan III/dipersamakan Instruktur/Pengajar dari Propinsi 1. Golongan IV/dipersamakan 2. Golongan III/dipersamakan 3. Golongan II/dipersamakan Instruktur/Pengajar dari
500.000,-/jam 400.000,-/jam 120.000,-/jam 100.000,-/jam 90.000,-/jam
Kabupaten
1. Golongan IV/dipersamakan 2. Golongan III/dipersamakan
100.000,-/jam 90.000,-/jam
3. Golongan II/dipersamakan
75.000,-/jam
4.000,-/lembar 4.000,-/lembar 4.000,-/lembar 4.000,-/lembar Penulisan kertas kerja.
Penulisan lontar aksara ball Pengetikan Bahasa Indonesia. Pengetikan Bahasa Asing.
_
Pembuatan Modul dan Sejenisnya
lll'KI) ! > C> My Doci>SK Honor/ w
>J 5 /BUPATf ^KARANGASEM,
LM/aN GEREDEG ^
3.000,-/lembar 7.500,-/lembar 1.000,-/lembar 2.000,-/lembar 2.000,-/lembar
