-BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN BIJPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR:
0^
_
TAHUN2010
TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENIUIANALISA MENGENAl DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
Menimbang :
: a. bahwa untuk melakasanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomorOS Tahun 2008, tonlang Tata Kerja Komisi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Bab li Bagian Pertama Pembentukan Komisi Penilai. Maka periu dibentuk Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
--
Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 taptang Pembagian Urusan Pemerintahan antar
Pemeriniah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota . periu menetapkan tata kerja Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkurigan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat;
b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat;
Mengingat
: f
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125Jambahan Lembaran Negara
Nomor 4437); sebagaimana teiah mengalami beberapa kali perobahan terakhir dmbah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang- Perimbangan Keuangan f ^ ^ n t a r-^004 anomor femenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 126,tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); •"f-'
A:
'n
H .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor tahun 2009,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Keiembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pennerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah • Daerah Kabupaten/Kota.
r\cuuuu^dll, luydii, rungsi, i^usunan urganisasi aan lata Kerja Menteri
Negara; '
7. Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata
Keqa, Komisi Peniiai Analisi's Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; h- -
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tafiun 2001 tentang Jenis Usaha/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per bidang/LPND;
i: •'B"" .
'/
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat; MEMUTUSKAN
I'"-
Menetapkan
I" •
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA KOMISI PENILAl ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
lu
I.V.
BABl
Ketentuan
'
Umum
Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :
m
1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
2.
Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara
•J-" (
'••f*
f
.5:;;
Pemerintahdi Daerah
3. 4. 5: 3,
;j
Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat. Komisi Peniiai Kabupaten/Kota dibentiik oleh BUPATI Komisi Peniiai mempunyai tugas menilai KA.ANDAL.RKL.dan RPL Komisi peniiai sebagaimana dimaksud pada ayat 2dibantu oleh:
a. Timteknisi komisi peniiai yang selanjutnya di sebut tim teknis b. Sekretariat komisi peniiai selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Peniiai.
Tim teknis mempunyai tugas menilai secara teknis KA.ANDAL.RKL, dan RPL. 3.
Sekretariat mempunyai tugas di bidang sekretariatan.periengkapan.penyediaan infonnasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh komisi peniiai.
BAB 11 w-
Tugas, Wewenang, dan Fungs!
fi-,'-
Baglan Pertama Komisi Penilai
f-
Pasal 1
Kt-'
K' I
I.
(1)
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai
•
mempunyai (ugas menilai Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Rencana
;/
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. (2)
Komisi Penilai Kabupaten adalah Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
'.1
I
(3)
ti.i
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. Tim leknis komisi penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknls b. Sekretariat Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai
s '
(4)
Komisi Penilai Kabupaten berwewenang menilai hasii Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
If
Hidup bagi semua Rencana dan Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan diluar kewenangan Pusat
J
dan Provinsi, sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (5)
Dalam hal Kabupaten Seram Bagian Barat tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan meminta bantuan atau menyerahkannya kewenangannya kepada Bapedalda Provinsi Maluku Pasal 2
(1)
Dalam melaksanakan fungs'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Komisi Penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertlmbangan dalam pengambiian keputusan, kesepakatan Kerangka Acuao (KA) dan Kelayakan Lingkungan Hidup atas suatu Rencana Usaha dan atau Kegiatan kepada: / a. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta b.
(2)
Gubemur Maluku di Ambon
c. Bupati Seran Bagian Barat f;Ii Piru Dalam melaksanakan tugasnya, komisi Penilai wajib memperhatlkan kebijaksanaan Nasionai Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kepentingan Pertahanan Keamanan. Pasal 3
(1)
Keanggotaannya Komisi Penilai terdiri dari; Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota-Anggota lainnya.
^aDupaien tieram bagian barat.
;
(3)
;|;r-
Ketua Komisi penilai bertugas:
a- Melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan
li '
Hidup, Rencana Pen^elolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan
••i
b.
•" '
Hidup.
Menyampaikan bahan pertimbangan Komisi Penilai sebagai dasar pengambilan keputusan kesepakalari Kerangka Acuan dan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu Rencana Usaha dan/atau kegiatan Kepada Bupati, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku atau Gubernur
f:
i_
M) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1): di Kabupaten dijabat oleh
p'
Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang menangani Lingkungan Hidup di Kabupaten Seram
•||
Bagian Barat.
Il
(5)
Sekretaris Komisi Penilai bertugas: a.
Membantu Tugas Ketua
b. Merumuskan hasii Penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang dilakukan Komisi Penilai
, (5)
f '
Dalam melaksakan Penilaian, Anggota Komisi Penilai Kabupaten memberikan saran, pendapat
dan tanggapan berupa:
a- Kebijakan Instansi yang di wakillinya, bagi anggota yang berasat dari Instansi pemerintah;
f b . Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu ly:
pengetahuan, bagi para Ahli;
u
Kepentingan lingkungan hidup, bagi Anggota yang berasai dari organisasi
:'
lingkungan/lembaga swadaya masyarakat
d. Aspirasi dari kepentingan masyarakat, bagi Anggota yang berasai dari wakil masyarakat yang diduga terltena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
Bagian Kedua Tim Teknis
Pasal 4
(1)
Tim teknis di Kabupaten Seram Bagian Barat dlpimpin oleh seorang Kepala^ Bidang Lingkungan Hidup yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pasal 5
(1)
Tim teknis bertugas menilai secara teknis Kerangka Acuan(K^), Analisis Dampak Lingkungan' Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup alas Permintaan Komisi Penilai.
(2)
Penilaian secara Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penilaian terhadap: a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan atau pedoman Teknis di bidang analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
b. Kesesuaian penjndang-undangan di bidang Teknis sector bersangkutan; c. Kesesuaian lokasi dengan lata ruang; d. Ketepatan penerapan metoda Penelitian/analisis; e. Kesahihan data yang digunakan;
f.
Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;
g. Kelayakan ekologis.
(3)
Dalam menjalankan tugasnya; tim teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada komisi penilai. Pasal 7
(1}
Sekretariat Tim Teknis berkedudukan'pada Kanlor Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat
(2)
Sekretariat Tim Teknis dipimpin oieh Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab Kepada Ketua Komisi Penilai meielui Ketua Tim Teknis Pasal 8
Sekretariat Tim Teknis bertugas di bidang kesekretarialan, pelengkapan dan penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh komisi Pasal 9
. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat Komisi Penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis. •h
BAB 111
KERANGKAACUAN
Bagian Ketiga Prosedur Ponorimaan Dokumen Pasal 10
(1)
(2)
Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Kabupaten Seram Bagian Barat diajukan oleh pemrakarsa Kepada Bupati meialui Sekretariat Komisi Penilai Kabupaten Seram Bagian Barat Dokumen Kerangka Acuan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) eksemplar
(3)
Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen Bagian Keempat
Penilaian oleh Tim Teknis untuk menllai Kerangka Acuan Pasai 11
(1)
Ketua Komisi Penilai meminta Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan
(2)
Undangan dan dokumen diterima oleh seluaih peserta rapat, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian
(3)
Penilaian oleh Tim Teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan di pimpin oleh Ketua Tim Teknis
(4)
Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai
(5)
Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat Komisi Penilai.
roiiMdictii u l u i r\U(iiidi rtiiiiidi V
Pasa!12
•1)
Ketua komisi penilai mengundang para anggota.
;2)
Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah hanjs diterinna oleh para peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari keqa sebelum hari dan tanggal rapat
"
(2)
Penilaian oleh Komisi Penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang diplmpin oleh Ketua Komisi Penilai
I •.
(4)
§ ..
Dalam hal Kelua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat diplmpin oleh Sekretaris Komisi Penilai
(5)
f. •-
Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Juga dihadiri oleh penanggungjawab usaha /atau
kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang mewakili kapasitas:untuk pengambllan keputusan
I".
Dalam rapat penilaian, semua Anggota Komisi Penilai berhak menyampaikan pendapat sesuai
I ' •
(7)
dengan ketentuan dalam pasal 3ayat (6), dan (7) dan (8) Komisi Penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam
v',
proses penentuan mang Lingkup Kajian Analisis Dampak Lingkungan
y
Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selanibat-lambatnya 5{lima) hari kerja setelah rapat penilaian Semua saran, pendapat dan tanggapan para Anggota Komisi Penilai dan Pemrakarsa dicatat
(9)
oleh Petugas dari Sekretariat
j(. -
(10) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan berdasarkan hasil Penilaian Komisi Penilai
fcII;-
(11) Dokumen yang telah di tanggapi dan di sempumakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada Ketua
|\
Komisi Penilai melalul Sekretariat Komisi Penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
'f .
terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakah.
4
(12) Dalam hal dokumen yang telah ditanggapi dan di sempurnakan sebagaimana dimaksud pada
I• '
• •,
^
^y^t (11) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi setelah mandengarkan saran-saran Tim Teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari kerja
(13) Ketua Komisi Penilai selaku: Kepala Kantor Lingkungan Hidup menerbitkan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan berdasari^an hasil penilaian komisi Penilai
(14) Apabila rencana lokasi dilaksapakannya usaha dan atau kegiatan terletak dalam kawasan yang
tidak sesui dengan rencana tata aiang wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan. maka Komisi Penilai wajib menolak Kerangka Acuan tersebut. Bagian Keenam Keputusan Pasal 13
•;
;i
Keputusan kesepakatan acuan ditertDitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Seram Bagian Barat.
(2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan hasil rapat penilaian Komisi" Penilai.
iingKup Kajian Anaiisis uampaK Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan.
(4) ^
Saiinan keputusan kesepakalan Kerangka Acuan beserta dokumennya disampaikan kepada; a. Pimpinan sektor atau instansi yang membidangi usaha atau dan kegiatan yang
•
bersangkutan di Kabupalen
b. Kepala Badari Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku V.
c.
(5)
Gubemur Provinsi Maluku
Bupati mempublikasikan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.
BAB IV
ANALISIS MENGENAi DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA P^NGELOLAAN j'ji
LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Ketujuh Prosedur Penerimaan Dokumen Pasal 14
(1)
Anaiisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang dinilai oleh Komisi Penilai diajukan oieh pemrakarsa kepada Bupati melalui Sokretaris Komisi Penilai
(2)
Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,Rencana Pengelola Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai mana diatur ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 35(tiga puluh lima) eksemplar
(3)
Sekretartis Komosi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan mencatat hari dan tanggal penerimaan dokumen.
Bagian Kedelapan Penilai oleh tim teknis Pasal 15
(1)
(2)
Ketua komisi penilai meminta tim teknis untuk njeniiai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,Rencana Pengelola Lingkungan Hidup,dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat selambat-lambatnya lO(sepuluh) hari kerja dan tanggal penilaian.
(3) (4)
Penilaian oleh Tim Teknis di'akukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh Ketua Tim Teknis Semua saran.pendapat dan tanggapan Anggota Tim Teknis dicatat oleh petugas dari Sekretaris Komisi Penilai
(5)
Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada Rapat Komisi Penilai. Bagian Kesembilan Penilaian oleh Komisi Penilai Pasal 16
(1)
Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
(2)
Undangan dan dokumen rapat penilai sudah haais diterima oleh para peserta rapat selambatlambatnya lO(sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat.
penilai. i
(4)
Dalam hai ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
•'5'-
(5)
Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)-dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang mewakili kapasltas untuk pengambilan keputusan.
(6)
Dalam rapat penilaian, semua komisi penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan pasal (3) ayat(6),(7) dan (8).
(7)
Dalam penilaian komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.
(8)
Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis seiambat-lambatnya 5(lima) hari kerja setelah hari rapat.
(9)
Semua saran, pendapat dan tanggapan para komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas sekretaris komisi. penilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.
(10) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengembangan Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan kepentingan Pertahanan Keamanan.
(11) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai. •'«r
I ^
(12) Dokumen yang telah di tanggapi dan'di sempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada ketua komisi penilai, melalul sekretariat komisi penilai seiambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
%•
("13) Dokumen yang telah ditanggapi dan di sempurnakan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud
I"
I
i-: •
terhitung sejak hari dan tanggal penilaian dilaksanakan.
P3da ayat (2) belum memiliki ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi
berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu seiambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja. (14) Ketua Komisi Penilai menyampaikan berita acara penilaian dan dokumen yang telah disempumakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Seram Bagian Barat bagi analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dinilai oleh komisi penilai untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
Bagian Kesepuluh Pasal 17
(1)
Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup suatu Rencana Usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Bupati Seram Bagian Barat.
(2),
Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan: a. Dasar pertimbangan dikeluarionnya keputusan tersebut
;
b. Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat.
(3)
Salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Ungkungan Hidup, disampaikan oleh Bupati Seram Bagian Barat kepada: a. Instansi yang barwenang memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan b. Gubemur Maluku
c. Menteri sektor yang bersangkutan
d. Kepala instansi yang mengendalikan dampak lingkungan.
(4)
Bupati mempublikasikan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 18
Biaya pelaksanaan kegiatan, KomisI Penilai Tim Teknis.dan Sekretariat Komisi Analisi Mengenai
Dampak lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabufiaten Seram Bagian Barat.
BAB VI
P ENUT UP 1!
Pasal 19
I.
'
Paraturan Bupati ini beriaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan inl ,agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Ditetapkan dl Pa
Piru 23 WM NBARAT
UTTILEIHALAT
Oiundangkan Di : Piru
Pada Tanggal
: "^3 aprl
2010
SEKRETARIS DAERAH KABUaATCTOERAM BAGIAN BARAT
MANSUK
PARAF KOORDINASI Sekda Kab.SBB
Kabag Hukum
Kepala Kantor
Likungan Hidup
PARAF fv
H-h (-
2010
