MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan merupakan permasalahan yang sangat serius saat ini, maka dipandang perlu untuk mendorong Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di berbagai daerah;

b.

bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten / Kota mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) Tahun 2010;

c.

bahwa dalam rangka pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

1.

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2.

Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Iia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.

Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068)

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2004-2009; 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 175.1/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. MEMUTUSKAN; Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menteri Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Menteri adalah unsur pembantu Presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab kepada Presiden. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat

4. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan di bidang lingkungan hidup terutama dalam rangka peningkatan kualitas air yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 6. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah institusi atau lembaga yang berbentuk Badan/Dinas atau Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan. 9. Rencana Definitif yang selanjutnya disebut RD adalah dokumen perencanaan yang berisikan rencana kegiatan dan anggaran secara rinci.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1) Tujuan kebijakan pengalokasian DAK Bidang LH adalah agar Pemerintah Kabupaten / Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas air dan atau disesuaikan dengan isu lingkungan di daerahnya dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota melalui pengadaan sarana dan prasarana fisik penunjang. (2) Sasaran pengalokasian DAK Bidang LH adalah melengkapi sarana dan prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan dengan mengoptimalkan antara lain a) . Sarana dan prasarana laboratorium, b) . Sarana dan prasarana pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan biogas c) Sarana dan prasarana perlindungan sumberdaya air d) . Sarana dan prasarana sistem informasi lingkungan e) Alat pemantau kualitas udara f) . Alat pemantau kualitas tanah

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantauan kualitas air melalui pengadaan sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium; gedung laboratorium; sarana pengolahan limbah laboratorium, mobil sampling, speed boat yang dirancang khusus untuk sampling, atau mobile lab (laboratorium bergerak); (2) Pengendalian Pencemaran Air: melalui pembangunan unit pengolah sampah dengan menerapkan prinsip 3 R; pembangunan IPAL untuk Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta IPAL Medik; dan pembangunan Biogas; (3) Perlindungan Sumberdaya Air: melalui kegiatan penanaman pohon di sekitar mata air di luar kawasan hutan; pembuatan sumur resapan untuk perlindungan sumber air; pembuatan lubang biopori; pembangunan turap; pembangunan taman hijau di bantaran sungai; pembangunan unit pengolah / pencacah gulma (tanaman pengganggu); dan pembuatan papan informasi untuk perlindungan sumberdaya air; (4) Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan melalui kegiatan pengadaan perangkat keras komputer dan server, yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dalam rangka pelaporan SLHD; (5) Pengendalian Pencemaran Udara pada daerah padat industri melalui pengadaan alat pemantau kualitas udara; alat pembuat asap cair dan alat pembuat briket arang.; (6) Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa melalui pengadaan alat pemantau kualitas tanah. Pasal 4 (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan daftar kegiatan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang diterima; (2) Pemilihan dan penetapan kegiatan harus mempertimbangkan kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi; prioritas penanganan masalah; ketersediaan SDM, keberlanjutan kegiatan secara proposional, serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan; (3) Kabupaten / Kota tidak diperkenankan membeli peralatan laboratorium dengan jenis dan fungsi yang sama, termasuk laboratorium lingkungan bergerak (mobile lab)

Pasal 5 (1) Anggaran DAK Bidang LH tidak diizinkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut : a. b. c. d. e. f. g.

Biaya administrasi proyek; Biaya penyiapan proyek fisik; Biaya penelitian; Biaya pelatihan; Honor-honor; Biaya perjalanan pegawai daerah; dan Lain-lain biaya umum sejenis termasuk biaya pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara dan lahan; pengambilan data sampah dan biaya untuk penyusunan laporan.

(2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010. BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Kegiatan Pasal 6 (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai Menteri Teknis menyiapkan petunjuk teknis pemanfaatan anggaran DAK Bidang LH sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota; (2) Pelaksana kegiatan DAK Bidang LH 2010 di Daerah adalah instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup; (3) Bupati / Walikota penerima DAK Bidang LH wajib mengalokasikan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang diterimanya; (4) Selain dana pendamping, Bupati / Walikota penerima DAK diminta mengalokasikan dana penunjang untuk operasional dan kegiatan lainnya minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang diterimanya; (5) Kegiatan DAK Bidang LH 2010 wajib dilaksanakan dengan cara kontraktual dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; (6) Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini; (7) Rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, lampiran IE dan lampiran IF peraturan ini.

Bagian Kedua Pengelolaan Anggaran Pasal 7 Anggaran DAK Bidang LH dikelola sebagaimana DAK bidang atau sektor lainnya yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PEMBINAAN Pasal 8 Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan arahan. BAB VI PEMANFAATAN Pasal 9 1. 2.

Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium dalam pemantauan kualitas lingkungan; Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan penggunaan unit pengolah sampah, IPAL, teknologi biogas dan sarana prasarana perlindungan sumberdaya air , sistem informasi lingkungan, alat pemantau kualitas udara dan alat pemantau kualitas tanah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas air BAB VII PENGAWASAN dan PEMANTAUAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 10

(1) Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan ataupun melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Propinsi. (3) Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi diatur melalui keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pemantauan Pasal 11 Tim pemantau terdiri dari pemantau pusat dan daerah. Tim Pemantau Pusat terdiri dari : a. b. c. d.

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ; Direktur Dana Perimbangan, DJPK, Departemen Keuangan ; Unit teknis di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pasal 12

Tim Pemantau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas untuk: a. b. c. d.

Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH 2010; Menyusun format pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH 2010; Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Pusat secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan; Melakukan pertemuan koordinasi 2 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Pasal 13

Tim Pemantau Daerah terdiri dari : a. b.

Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH Regional); Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi. Pasal 14

Tim Pemantau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas untuk: a. b.

Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK LH 2010 bersama-sama Tim Pemantau Pusat; Melakukan pertemuan koordinasi dengan daerah penerima DAK Bidang LH 2010 minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk memantau pelaksanaan DAK. Bagian Ketiga Evaluasi Pasal 15

(1) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat bersama-sama Tim Pemantau Daerah (PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun; (2) Evaluasi yang dilakukan terutama untuk melihat kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan. (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran DAK Bidang LH tahun berikutnya; BAB VIII PELAPORAN Pasal 16 (1) Bupati/Walikota penerima DAK Bidang LH 2010 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup Cq. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup dan juga kepada PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi. Laporan tersebut terdiri dari: a. Laporan hasil pemantauan kualitas air sungai disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. Laporan hasil pemantauan kualitas udara, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; c. Laporan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; d. Laporan periodik per-bulan terhadap volume sampah terolah harian untuk tahun berjalan, disampaikan setiap .bulan; e. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir; f. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setiap triwulan yang bersangkutan berakhir; g. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Berkaitan dengan lingkup yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH, yaitu pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH maka kabupaten / kota juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Laporan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini; (4) Laporan dibuat dalam bentuk word process, sedangkan untuk data atau tabel dalam spreadsheet, serta harus menyertakan soft copy masing-masing laporan (dalam Compact Disk) - CD

BAB IX PENUTUP Pasal 17 (1) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menghentikan pencairan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2010, bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan ini. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

2009

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Ttd. Drs. Pudjihastuti NIP. 19551203 198210 2 001 Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan RI 2. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas 3. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup 4. Inspektur Kementerian Negara Lingkungan Hidup

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK Bidang LH) TAHUN 2010 I.

Umum

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan. Di sisi lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih populer dengan undang-undang Otonomi Daerah serta diterbitkannnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan PP 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan propinsi dan pemerintahan Kabupaten / Kota, kiranya peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup akan semakin menonjol dan memegang peran yang sangat penting. Perubahan peran dan tanggungjawab tersebut seyogianya diikuti dengan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah yang ditindaklajuti dengan upaya melengkapi infrasturktur terutama sarana dan prasarana peningkatan kualitas air termasuk air danau yang meliputi sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran air, serta sarana dan prasarana perlindungan sumber daya air. Agenda peningkatan kualitas air yang menjadi salah satu fokus pengelolaan lingkungan saat ini karena persoalan air banyak dikonotasikan dengan pencemaran, kelangkaan air dan banjir yang terjadi hampir setiap tahun di hampir daerah di seluruh Indonesia. Dari sisi pengaturan, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengaturan bagi upaya bersama menghadapi penurunan kualitas air yang terjadi dapat dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, baik Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan masyarakat dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki, baik yang bersifat penyelesaian masalah saat ini maupun pengembangan sistim pengelolaan kualitas air yang lebih baik. Atau dari upaya yang bersifat teknis hingga upaya yang bersifat manajerial. Ke depan, keberadaan kapasitas yang kuat dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, kehadiran sistim pengelolaan Lampiran I Juknis DAK Bidang LH 2010

1

kualitas air yang lebih baik, serta kemampuan pendanaan yang memadai bagi pengelolaan lingkungan hidup di Daerah akan menjadi faktor yang sangat penting dalam melaksanakan agenda peningkatan kualitas air yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Secara umum kondisi kualitas air yang semakin menurun dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut: 1.

2. 3. 4.

Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan di 30 propinsi Indonesia (KLH, 2006) dengan frekwensi pengambilan sampel sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun telah menunjukkan bahwa parameter DO, BOD, COD, fecal coli dan total coliform mayoritas sudah tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I menurut PP 82 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Indonesia dapat diasumsikan telah tercemar. Penurunan kualitas air akibat kegiatan industri telah menyebabkan pencemaran air serta menyebabkan sebagian besar penduduk disepanjang sungai kesulitan untuk memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari. Berkurangnya daerah resapan akibat penebangan liar dan praktek-praktek pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan. Perubahan iklim yang terjadi memicu terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan telah menyebabkan kekeringan yang luar biasa sehingga terjadi gagal panen dan kesulitan memperoleh air. Demikian juga halnya pada musim penghujan, banjir terjadi di hampir seluruh daerah setiap tahunnya dengan skala yang lebih luas dan waktu yang cukup lama

Pengalokasian DAK Bidang LH merupakan salah satu Instrumen yang dirancang untuk mempercepat akselarasi perbaikan kualitas lingkungan. Selain itu, pengalokasian DAK Bidang LH didasari oleh keinginan yang kuat untuk mendorong Daerah melakukan tindakan nyata terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui pengadaan sarana dan prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup, yang digunakan untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup, Kondisi kualitas lingkungan hidup terutama kualitas air (sungai dan danau) semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan yang terjadi di sepanjang sungai dan berkontribusi mencemari badan air, seperti limbah domestik, industri pertanian, peternakan dan kegiatan lainnya. Untuk itu pemanfaatan DAK Bidang LH tahun 2010 tetap difokuskan pada peningkatan kualitas air (sungai) sebagai upaya berkesinambungan dari DAK tahuntahun sebelumnya. Disamping itu dalam rangka mendorong penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup, pemanfaatannya juga diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran udara dan pengendalian kerusakan lahan / tanah. Hasil pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH tahun 2007 dan 2008 secara umum menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana fisik dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Peralatan laboratorium yang dibelanjakan dapat membantu Daerah terutama dalam melakukan uji petik sebagai bahan “bandingan”, meskipun hanya untuk beberapa parameter sederhana seperti BOD, COD dan DO. Sedangkan sarana prasarana lainnya seperti unit pengolah sampah, IPAL, teknologi biogas dan sarana prasarana perlindungan sumber daya air dan sistem informasi lingkungan sangat membantu dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan. Lampiran I Juknis DAK Bidang LH 2010

2

Tujuan : Membantu daerah dalam hal pendanaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama kualitas air permukaan. Sasaran : 1. Terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang LH. 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, udara, dan lahan di Kabupaten dan Kota. 3. Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan perlindungan sumberdaya air dan lahan, di Kab/Kota yang menerima DAK Bidang LH Tahun 2010. Lingkup Pemanfaatan : Lingkup pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010 merupakan lanjutan dari pemanfaatan DAK Bidang LH tahun-tahun sebelumnya, dengan di tambah kegiatankegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kualitas lingkungan yang didasarkan pada permasalahan lingkungan yang dihadapi kabupaten / kota, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: a. Pemantauan kualitas air permukaan: meliputi sungai, danau, dan situ; b. Pengendalian pencemaran meliputi: pencemaran limbah industri kecil, industri skala rumah tangga, limbah rumah sakit, dan sampah; c. Perlindungan sumberdaya air meliputi: sumber mata air, wilayah tangkapan air dan air danau; d. Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan; e. Pengendalian Pencemaran Udara; f. Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa . Daftar dan rincian kegiatan berikut merupakan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi; prioritas penanganan masalah dan keberlanjutan kegiatan secara proporsional. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Ttd. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Dra. Pudjihastuti NIP. 19551203 198210 2 001

Lampiran I Juknis DAK Bidang LH 2010

3

SALINAN LAMPIRAN I A PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PEMANTAUAN KUALITAS AIR 1.

Latar Belakang

Salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas air adalah melalui pemantauan kualitas air. Melalui pemantauan kualitas air akan dihasilkan data primer yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah antisipatif serta upaya penanganannya. Agar dapat dihasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kiranya diperlukan beberapa prasyarat antara lain kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium yang memadai, sumberdaya manusia yang handal dan metode yang tepat. Untuk itu, kegiatan pemantauan kualitas air lebih difokuskan untuk melengkapi sarana dan prasarana pemantauan kualitas air: 2.

Tujuan

Melengkapi sarana dan prasarana pemantau kualitas air agar tersedianya data kualitas air yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Kabupaten / Kota. 3.

Sasaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana pemantau kualitas air di Kabupaten / Kota 4.

Output

a. b. c.

Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan; Terbangunnya gedung laboratorium lingkungan; Tersedianya mobil sampling, speed boat yang dirancang khusus untuk sampling atau mobile lab (laboratorium lingkungan bergerak.

5.

Lingkup Pemanfaatan

a. b.

Pembelian peralatan laboratorium; Pembangunan, penyempurnaan dan renovasi gedung laboratorium apabila belum sesuai dengan persyaratan; Pembelian mobil sampling, speed boat yang dirancang khusus untuk sampling atau mobile lab (laboratorium lingkungan) bergerak; Perlengkapan gedung laboratorium.

c. d.

Lampiran IA Pemantauan Kualitas Air Juknis DAK Bidang LH 2010

4

6.

Rincian Kegiatan

a.

Peralatan Laboratorium Lingkungan

Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan merupakan lanjutan dari pengadaan peralatan laboratorium yang telah dilakukan pada DAK Bidang LH tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya untuk melengkapi peralatan laboratorium lingkungan terutama untuk pengujian sampel kualitas air. Dalam pengadaan peralatan tersebut baik bentuk, jenis, merk dan jumlah alat yang akan diadakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keperluan daerah. Namun demikian, kualitas peralatan agar tetap diutamakan supaya dapat memenuhi standar laboratorium lingkungan. Data hasil uji lab yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk itu, dalam pengadaan peralatan tersebut daerah dapat berkonsultasi dengan PUSARPEDAL - KNLH, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait. Pengadaan peralatan laboratorium dimaksud tidak termasuk pembelian preparat atau bahan kimia lainnya yang habis pakai. Peralatan laboratorium dimaksud terdiri dari: 1). Peralatan sampling air; 2). Peralatan pengujian parameter kualitas air; 3). Peralatan pendukung lainnya seperti : alat ukur, alat timbang, dan peralatan gelas b.

Pembangunan Gedung Laboratorium

Pembangunan gedung laboratorium lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan pemantauan kualitas air dan menyediakan data kualitas air yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan bangunan laboratorium tidak termasuk pengadaan tanah.. Lingkup pembangunan laboratorium meliputi renovasi, pengadaan perlengkapan dan penyempurnaan laboratorium penyelesaian dan penyempurnaan IPAL laboratorium, halaman parkir, pagar dan penambahan ruang : (i)

Perlengkapan laboratorium

Bagi daerah yang telah memiliki laboratorium, ataupun yang akan membangun laboratorium dapat melakukan pengadaan atau melengkapi gedung laboratoriumnya dengan perlengkapan sebagai berikut : 1). 2). 3). 4).

Lemari penyimpan peralatan; Lemari penyimpan sampel; Meja laboratorium untuk instrumen Meja harus kokoh, permukaannya dilapisi lapisan yang kedap air, seperti epoksi atau formika. Jika menggunakan keramik batas-batasnya sebaiknya menggunakan epoksi/pelapis kedap air 5). Meubelair; 6). Air Conditioner (AC); Lampiran IA Pemantauan Kualitas Air Juknis DAK Bidang LH 2010

5

7). Exhaust-fan; 8). Peralatan kesehatan dan keselamatankerja (K3) di laboratorium termasuk Safety Shower dan Lemari Asam Gambar I A. 1 Contoh Gambar Lemari Asam

Gambar I A. 2 Contoh Meja Kerja Laboratorium


6

Catatan : Jarak minimum antar meja kerja harus dipertimbangkan untuk kenyamanan dalam melakukan kegiatan laboratorium. Posisi meja kerja sedapat mungkin tidak mengganggu kegiatan personel lain Gambar I A. 3

Keterangan Gambar: Adapun jarak antar meja kerja disarankan sebagai berikut : (a). Pekerja di salah satu sisi meja, tidak ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya maka jarak minimum 1020 mm; (b). Pekerja di salah satu sisi meja, namun ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya maka jarak minimum 1200 mm; (c). Pekerja di salah satu sisi meja pada dua meja yang sejajar, tidak ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya maka jarak minimum 1350 mm; (d). Pekerja di salah satu sisi meja pada dua meja yang sejajar, namun ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya maka jarak minimum 1800mm.

(ii)

Gedung Laboratorium Lingkungan :

Luas bangunan laboratorium lingkungan minimal 200 m2, sedangkan bentuk fisik dan bahan baku bangunan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada DAK Bidang LH Tahun 2009 selain untuk pembangunan gedung laboratorium baru, gedung yang sudah ada dapat pula dilaksanakan penyempurnaan atau renovasi bangunan gedung laboratorium yang meliputi pembangunan pagar, pembangunan IPAL laboratorium, pembangunan tempat parkir dan penambahan ruang. Ruang bangunan laboratorium lingkungan dapat terdiri dari : 1). Ruang staf; 2). Ruang Kepala Lab; 3). Ruang Adminsitrasi Peneriman Contoh Uji / Sampling; 4). Ruang Penyimpanan Contoh Uji / Sampling; 5). Gudang Bahan Kimia; 6). Ruang UV / VIS dan Ruang GC; 7). Ruang AAS / Voltametri; 8). Ruang Timbang; 9). Ruang Kerja / Analisa Sample dan Lemari Asam; 10). Ruang Gas; 11). Unit Pengolah Limbah Padat Laboratorium. Lampiran IA Pemantauan Kualitas Air Juknis DAK Bidang LH 2010

7

Catatan : Jumlah ruangan laboratorium disesuaikan dengan kebutuhan dan peralatan yang dimiliki Gambar I A. 4 Contoh Rancangan Gedung Laboratorium Lingkungan

Laboratorium lingkungan dapat memiliki ruangan yang memenuhi persyaratan sesuai peruntukkannya, antara lain: a. Ruang penyimpanan contoh uji termasuk contoh uji arsip disesuaikan dengan kebutuhan denga suhu 40 C + 20C; b. Ruang timbang yang bebas debu dilengkapi meja bebas getar denga suhu Ruangan 200C + 30C dan kelembaban 45% - 65% serta disarankan untuk menggunakan pintu ganda; c. Ruang preparasi contoh uji dilengkapi meja dengan ukuran minimal lebar 90 cm tinggi 80 cm dan panjang disesuaikan kebutuhan; d. Ruang instrumen dengan suhu ruangan 200C + 30C dan kelembaban 45% 65%, misalnya untuk : 1). Spektrofotometer UV-Vis disarankan berukuran minimal 6 m2 2). AAS/ICP/Hg-analyzer disarankan berukuran minimal 7,5 m2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan; 3). GC/GC-MS/HPLC/IC disarankan berukuran minimal 6 m2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan. e. f. g. h.

Ruang mikrobiologi yang dilengkapi dengan ruiang steril dan bebas debu (Laminar Air Flow Cabinet) untuk pengujian mikroorganisme; Ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan acuan dengan suhu ruangan dan kelembaban disesuaikan dengan persayaratan; Lemari asam harus digunakan bila preparasi menggunakan bahan kimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap; Langit-langit, lantai, dinding dan jendela.


8

i.

j.

Terbuat dari bahan yang kuat, dicat dan debu tidak mudah menempel misalnya dengan acrylic. Lantai terbuat dari beton dan dilapisi bahan kedap air atau dilapisi vinyl tahan gores. Kebutuhan tenaga listrik Kebutuhan tenaga listrik sebesar kurang lebih 10-20 KVA dan tergantung pada peralatan laboratorium - untuk peralatan UV/VIS dan TOC masing-masing dubutuhkan 2 GPO (general purpose outlet) ganda dengan sirkuit yang terpisah; - untuk AAS : 1 buah GPO dan 1 buah switch berkekuatan cukup besar untuk exhaust fan dengan menggunakan 1 sirkuit 10A. Juga harus disiapkan 2 GPO ganda lainnya dengan sirkuit terpisah untuk peralatan penunjang/asesori AAS; - untuk setiap meja diperlukan 1 buah GPO ganda dan sirkuit tidak melebihi 8 GPO Sistem utilitas bangunan - Laboratorium harus memiliki sistem penghawaan yang memadai : alami dan buatan (AC). Ventilasi terbuka mempunyai luas minimal 10% dari luas lantai dan letaknya bersilangan agar perubahan udara memadai; - Laboratorium harus memiliki sistem penerangan yang memadai alami (cahaya matahari) dan buatan (tenaga listrik) - Laboratorium harus memiliki sumber air bersih yang kontinyu Gambar I A. 5 Contoh Skema Pengolah Limbah Laboratorium Lingkungan TANGKI BAHAN

LIMBAH LIMBAH

POMPA DOSIS PENYARING TEKAN SLUDGE SLURRY TANK

PROSES KIMIA

TANGKI EFLUENT TANGKI AERASI

POMPA PENGERIN G

TANGKI NETRALASI BLOWER

SEDIMENTASI


FILTRASI

9

c.

Laboratorium Lingkungan Bergerak (Mobile Lab)

Untuk memudahkan pengambilan sampel dan dapat melakukan, daerah diperkenankan untuk melakukan pengadaan mobile sampling, speedboat yang dirancang khusus untuk sampling atau mobile lab (laboratorium bergerak). Khusus untuk mobile lab berupa kendaraan roda 4 atau lebih rancangannya sebagaimana gambar 2 dan 3 berikut ini dengan syarat-syarat : 1). Bagian depan sesuai dengan keadaan kendaraan pada umumnya, selain untuk pengemudi tempat duduk dapat memuat 2 orang lainnya (petugas pengambil sampel atau petugas laboratorium). 2)

3)

Bagian belakang terdiri dari : • Alas kendaraan dilapisi material PVC yang cukup kuat; • Bagian belakang samping kanan sejajar pengemudi dibuatkan meja kerja, ukuran: lebar 30 – 40 Cm, tinggi 50 – 60 Cm, panjang sesuai panjang mobil, menggunakan bahan anti korosi; • Bagian bawah meja dibuatkan lemari/rak-rak bertutup untuk penyimpanan alat-alat pengujian portable, glassware dan bahan kimia, menggunakan bahan anti korosi dan di disain agar tahan getaran dan goncangan; • Penempatan kursi lipat, ice-box dan peralatan lainnya agar didisain pada posisi yang tidak mungkin terlepas pada saat mobil berjalan. Mobile lab (kendaraan roda 4 atau lebih atau speed boat) harus diberi logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup, (logo KNLH disampaikan dalam lampiran ini atau dapat di download dari website www.menlh.go.id). Gambar I A. 6 Contoh Rancangan mobile lab (laboratorium bergerak)


10

Gambar I A. 7 Contoh Mobil Lab Jenis Double Gardan

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Ttd. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum



11

SALINAN LAMPIRAN I B PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 1.

Latar Belakang

Salah satu upaya dalam rangka pengendalian pencemaran air adalah dengan meningkatkan kualitas air, terutama air permukaan seperti sungai dan danau. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah masuknya limbah (limbah cair dan sampah) yang bersumber dari kegiatan-kegiatan di sepanjang sungai seperti rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan yang masuk ke badan air (sungai/danau). Untuk itu dalam rangka pengendalian pencemaran air dilakukan kegiatan pembangunan unit pengolah sampah dengan menerapkan prinsip 3 R (reused, reduced dan recycle), sedangkan untuk mengurangi beban limbah cair yang mencemari sungai, dilakukan pembangunan instalasi pengolah air limbah (IPAL) serta pembangunan teknologi biogas. 2.

Tujuan

Mengurangi beban limbah cair dan sampah rumah tangga yang masuk ke dalam badan air (sungai/danau). 3.

Sasaran

Terbangunnya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air berupa unit pengolah sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan biogas. 4.

Output

a. b. c. d.

Bangunan pengolah sampah berikut alat pengolah sampah; Bangunan IPAL untuk UKM; Bangunan IPAL Medik; Bangunan unit biogas.

5.

Lingkup Kegiatan

a. b. c. d.

Pembangunan unit pengolah sampah dalam rangka penerapan prinsip 3 R; Pembangunan IPAL UKM; Pembangunan IPAL rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan; Pembangunan unit biogas dan genset biogas untuk membantu mengurangi beban pencemaran sungai di kawasan pemukiman, peternakan dan pertanian; Pengadaan mesin biodiesel.

e.

Lampiran IB Pemantauan Kualitas Air JUKNIS DAK Bidang LH 2010

12

6.

Rincian Kegiatan

a.

Pembangunan unit pengolah sampah dalam rangka penerapan prinsip 3 R

Pembangunan unit pengolah sampah terutama diarahkan dalam rangka penerapan prinsip 3 R, untuk menanggulangi pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan sampah ke badan sungai. Oleh karena itu pembangunan unit pengolah sampah ini diutamakan berada di sekitar badan air (sungai/danau). Unit pengelolaan sampah dimaksud terdiri dari : 1) Pembangunan rumah atap pengolah sampah; 2) Alat pencacah sampah organik; 3) Alat pencacah sampah organik kapasitas 5 m³/jam; 4) Conveyor pemilah; 5) Conveyor input (feeder) untuk composting; 6) Pengayak kompos mekanis minimal 2,5 ton/jam; 7) Mesin briket biomass; 8) Mesin turbo generator biomass; 9) Dryer; 10) Carbon bar furnace; 11) Alat pencacah sampah botol plastic kapasitas minimal 100 kg/jam; 12) Alat pencacah sekaligus pencuci sampah kantong plastik kapasitas minimal 1,5 m³/jam; 13) Mesin decomposing; 14) Tong sampah; 15) Gerobak sampah; 16) Mesin mixer kompos kapasitas minimal 1 ton/jam; 17) Pembangunan mesin pembakar lumpur IPAL; 18) Kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) untuk pengangkut sampah. Dalam rangka pengembangan dan penerapan prinsip 3 R, daerah dapat melakukan pengadaan lebih dari satu unit item komponen unit pengolah sampah (terutama disarankan untuk point 1 sampai 5).


13

Gambar I B. 1 Contoh Lay Out Pengelolaan Sampah Organik

Gambar I B. 2 Contoh Bangunan Unit Pengolah Sampah


14

b.

Pembuatan biogas;

Penanganan limbah yang baik dapat memperbaiki lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, diantaranya adalah para peternak dan petani. Pemanfaatan limbah yang tadinya tidak bermanfaat menjadi berhasil guna merupakan suatu pendidikan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengurangi beban pencemaran sungai di kawasan perumahan, peternakan, pertanian dan juga sekaligus dapat mengurangi emisi gas rumah kaca adalah dengan pembuatan teknologi biogas. Teknologi ini dapat menghasilkan energi terbarukan, dimana dulu limbah (kotoran ternak) langsung dimanfaatkan menjadi pupuk (zero waste), saat ini kotoran tersebut dimanfaatkan dahulu menjadi sumber energi (biogas) baru kemudian dimanfaatkan menjadi pupuk. Sumber pencemar yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas antara lain adalah: - kotoran / limbah ternak sapi / kerbau / babi dsb; - enceng gondok; - sisa proses pembuatan tahu / ampas tahu; - kotoran manusia (tinja). Untuk pembuatan teknologi biogas skala rumah tangga, minimal dilakukan 10 unit atau equivalen dengan reduksi emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 35 tCO2/tahun. Dalam pembuatan biogas pertimbangan desain teknis perlu dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pemilihan desain / model instalasi biogas antara lain sebagai berikut : a. Desain sederhana, dalam hal konstruksi, operasional dan perawatan; b. Bahan baku mudah didapat, jenis bahan baku yang dapat digunakan adalah bahan bangunan dan bahan fabrikan (fiber); c. Mudah diperbaiki, aman dan bila memungkinkan mudah dipindahkan. d. Harga terjangkau oleh petani dan peternak, dan umur pemakaiannya lama.


15

Gambar I B. 3 Contoh Rencana Desain Biodigiser (Eceng Gondok) Desain Biodigister Tampak Samping dan Atas


16

Gambar I B. 4 Contoh Rencana Desain Biodigiser (Kotoran Sapi) Desain Biogas Kotoran Sapi Tampak Samping Dan Atas

Tampak

Tampak


17

Gambar I B. 5 Contoh Sketsa Tata Letak Teknologi Biogas


18

c. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pembuatan IPAL UKM dimaksudkan untuk pengurangan beban pencemaran sungai di kawasan perumahan, peternakan dan pertanian. Bentuk dan rancangannya dapat disesuaikan kondisi daerah masing-masing termasuk kapasitasnya. Gambar I B. 6 Contoh Lay Out IPAL UKM

d. Pembangunan IPAL Medik Pembuatan IPAL Medik dimaksudkan untuk pengurangan beban pencemaran sungai di lingkungan rumah sakit. Bentuk dan rancangannya dapat disesuaikan kondisi daerah masing-masing termasuk kapasitasnya. Pembangunan IPAL Medik terdiri dari : 1). IPAL Medik untuk Rumah Sakit; 2). IPAL Medik untuk Puskesmas; 3). IPAL Medik untuk Klinik; 4). IPAL Medik untuk Laboratorium Kesehatan.


19

Gambar I B. 7 Contoh Lay Out IPAL Medik




20

SALINAN LAMPIRAN I C PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR 1.

Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kelangkaan air pada musim kemarau yang kecenderungannya diikuti oleh kekeringan yang berkepanjangan, dan kelimpahan air pada musim hujan yang diikuti pula oleh banjir dengan skala luas dan waktu yang cukup lama adalah dengan melindungi sumber daya air. Salah satu upaya menambah cadangan air tanah adalah dengan menambah kapasitas resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan sumur resepan. 2.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi sumberdaya air 3.

Sasaran

Terlindunginya sumber-sumber mata air di luar kawasan hutan dan meningkatkan kuantitas air tanah pada musim kemarau, serta tertanggulanginya kelimpahan air pada musim hujan pada daerah-daerah tertentu. 4.

Output a. Tumbuhnya tanaman pelindung di sekitar sumberdaya air b. Terbangunnya sumur-sumur resapan c. Terjaganya pelestarian fungsi sumber air di luar kawasan hutan

5.

Lingkup Kegiatan a. b. c. d. e.

Penanaman pohon di luar kawasan hutan; Pembangunan sumur resapan / biopori; Pembangunan turap; Pembangunan taman hijau di bantaran sungai / danau / situ; Pengadaan alat pengolah/pencacah gulma (tanaman pengganggu) di danau/situ; f. Pembuatan papan informasi perlindungan sumberdaya air; g. Rehabilitasi daerah tangkapan air (pembuatan jebakan air).

Lampiran IC Perlindungan Sumber Daya Air JUKNIS DAK Bidang LH 2010

21

6.

Rincian kegiatan :

a.

Penanaman pohon di sekitar sumber mata air yang berada di luar kawasan hutan;

Jenis pohon yang disarankan untuk ditanam di sekitar sumber mata air yang berada di luar kawasan hutan adalah jenis tanaman lokal yang berumur panjang. Namun demikian, apabila ada alasan teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (saran dari ahli), jenis tanaman lainnya atau yang berasal dari luar daerah boleh digunakan. Umur dan besar bibit tanaman disesuaikan kondisi setempat. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: • Lokasi penanaman harus berada di luar kawasan hutan dan berada disekitar sumber atau mata air; • Mudah terjangkau, untuk akses pemeliharaan; • Lahan untuk lokasi penanaman bukan milik perseorangan atau sejenisnya, untuk memudahkan pengendalian; • Jika lokasi penanaman merupakan milik perseorangan atau sejenisnya pemerintah daerah wajib membebaskan lahan tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat; • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Komponen kegiatan penanaman pohon di sekitar sumber mata air yang berada di luar kawasan hutan meliputi : 1). Pengadaan bibit tanaman; 2). Biaya penanaman; 3). Biaya pemeliharaan. b.

Pembangunan sarana perlindungan sumber air berupa sumur resapan

Pembangunan sarana perlindungan sumber air berupa sumur resapan, diharapkan dapat menjadi salah satu penyelesaian untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air pada musim kemarau dan mengurangi volume air larian (run off) pada musim hujan. Kegiatan ini dapat membantu memberikan tambahan cadangan air dan juga mengurangi air limpahan. Bentuk, ukuran, jumlah dan model sumur resapan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Untuk menambah cadangan air, sumur resapan sebaiknya dibangun dilokasi atau disekitar sumber cadangan air atau mata air sehingga dapat berfungsi sebagai kantong air. Sedangkan untuk mengurangi volume air larian sebaiknya dibangun di permukiman penduduk . Contoh rancangan sumur resapan dapat dilihat pada Gambar I C. 1.


22

Gambar I C. 1 Contoh Rancangan Sumur Resapan

c.

Pembangunan Turap / Talaud

Pembangunan turap / talud di bantaran sungai merupakan salah satu upaya untuk melindungi sumber daya air dari erosi, selain itu juga dimaksudkan untuk menambah estetika. Dengan menambah keindahan bantaran sungai diharapkan dapat mendorong masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air dengan tidak membuang sampah ke badan air (sungai). Untuk mendapatkan hasil yang optimal, letak turap / talaud, rancang bangun, dan, bahan yang akan dugunakan sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh bangunan turap / talaud disajikan dalam Gambar I C. 2.


23

Gambar I C. 2 Contoh Gambar Turap/Talud

d. Pembangunan Taman Hijau di bantaran sungai / danau / situ Pembangunan taman hijau di bantaran sungai / danau / situ merupakan salah satu upaya untuk melindungi sumber daya air dengan menambah estetika daerah tersebut, sehingga mendorong masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air dengan tidak membuang sampah ke badan air (sungai / danau / situ), dan sekaligus dapat digunakan sebagai tempat / sarana interaksi sosial masyarakat. Untuk itu, kegiatan pembangunan Taman Hijau agar lebih diutamakan untuk tujuan tersebut, dan untuk mendapatkan hasil yang optimal baik dari segi rancangan, bahan yang akan dIgunakan maupun letak Taman Hijau yang akan dibangun seyogianya dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, baik bentuk kontruksi maupun jenis bahan yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai gambaran berikut disajikan gambar Taman Hijau sebagai bahan perbandingan.


24

Gambar I C. 3 Contoh Gambar Taman Hijau

e. Pengadaan alat pengolah/pencacah gulma (tanaman pengganggu) di Danau / Situ Pengadaan alat pengolah / pencacah gulma (tamanan pengganggu) di perairan danau / situ dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas perairan danau / situ melalui upaya pemanfaatan tanaman pengganggu baik untuk kompos maupun bahan kerajinan lainnya. Hal ini sekaligus merupakan upaya mendorong diterapkannya prinsip 3 R dalam setiap aspek kehidupan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, baik jenis dan merk mesin, kemampuan mesin atau kapasitas dan bangunan serta alat alat pendukungnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Pembuatan papan informasi perlindungan SD Air Pembuatan papan informasi perlindungan sumber daya air dimaksudkan untuk mendorong keperdulian masyarakat dalam menjaga kebersiahan dan tidak membuang sampah sembarang terutama ke badan air. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan ini baik bentuk maupun bahan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikan, setiap papan informasi diwajibkan mencantumkan logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup DAK Bidang LH 2009. Berikut disajikan contoh gambar papan informasi lingkungan sebagai bahan perbandingan.


25

Gambar I C. 4 Contoh Gambar papan Informasi Lingkungan Hidup




26

SALINAN LAMPIRAN I D PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN 1. Latar Belakang Keberadaan DAK Bidang LH beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pemantauan kondisi lingkungan semakin meningkat. Data yang terkumpul dari hasil pengawasan dan pemantauan ini sangat bermanfaat, terutama sebagai bahan penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD). Laporan SLHD merupakan sumber informasi penting dan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Mengingat pentingnya data dan informasi lingkungan hidup, maka diperlukan kapasitas dalam mengelola data dan informasi lingkungan. Sistem informasi kualitas lingkungan merupakan suatu sistem yang berfungsi membantu menyimpan data lingkungan, mengolah data menjadi informasi lingkungan dan mempublikasikan data dan informasi lingkungan kepada masyarakat. Memiliki sistem informasi lingkungan yang berkualitas merupakan kunci dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.. Salah satu prasyarat penting dalam pembangunan sistem informasi adalah tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi. Untuk itu melalui DAK Bidang LH diberikan alokasi kegiatan untuk pembangunan sistem informasi kualitas lingkungan tersebut. 2. Tujuan Meningkatkan kualitas data dan informasi lingkungan hidup yang akan digunakan untuk pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten / Kota.

3. Sasaran Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten / Kota dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan.

Lampiran ID Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan DAK BIdang LH 2010

27

4. Output Terpenuhinya sarana perangkat keras dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan, berupa : a) Tersedianya komputer PC/Notebook pengolah data beserta perangkat lunaknya; b) Tersedianya komputer server beserta perangkat lunaknya; c) Tersedianya peralatan pendukung / pengamanan pasokan listrik; d) Tersedianya peralatan koneksi jaringan internal (LAN / Local Area Network). 5. Lingkup Kegiatan a) b) c) d)

Pembelian komputer pengolah data beserta perangkat lunaknya; Pembelian komputer server beserta perangkat lunaknya; Pembelian peralatan pendukung / pengamanan pasokan listrik; Pembelian peralatan koneksi jaringan internal (LAN / Local Area Network).

6. Rincian Kegiatan a. Kerangka Pengembangan Dalam pengembangan pengelolaan data dan informasi lingkungan terdapat tiga hal penting yang harus dimiliki. Pertama, memiliki kapasitas dalam menyimpan data secara terstruktur, efisien dan aman. Kedua adalah kemampuan / kapasitas dalam mengolah data menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambill kebijakan. Ketiga atau yang terakhir adalah memiliki kemampuan / kapasitas dalam mempublikasikan data dan informasi sehingga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Walaupun target yang akan dicapai dalam DAK Bidang LH adalah pengadaan sarana fisik untuk peningkatan kualitas sistem informasi lingkungan, namun diharapkan instansi pengelola lingkungan hidup di daerah juga melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan di daerahnya, secara bertahap dan terencana. Tahapan Pengembangan yang disarankan adalah sebagai berikut : i. Terdapat komputer, Fungsi komputer adalah sebagai alat pengolah data mentah menjadi data dan informasi yang siap disajikan, antara lain dalam rangka . penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD); ii. Terdapat komputer server Fungsi komputer server adalah sebagai pengatur jaringan internal / LAN, tempat penyimpanan data bersama, koneksi internet, pembagi koneksi internet ke komputer lain yang terhubung dalam jaringan internal, pembagi akses


28

iii.

penggunaan printer bersama dan lain-lain; Publikasi data dan informasi Publikasi yang disarankan adalah publikasi elektronik dan online melalui situs web pemda. Dengan memiliki situs web instansi pengelola lingkungan sebagai bagian dari situs web pemda maka instansi pengelola lingkungan hidup di daerah akan dengan mudah mempublikasikan data dan informasi kondisi lingkungannya kepada publik dan pemangku kepentingan lain.

Dari tahapan pengembangan yang dilakukan tersebut diharapkan terjadi aliran data, mulai dari pemantauan di lapang, penyimpanan data di server, analisis / pengolahan data menjadi informasi, penyimpanan kembali informasi hasil, dan publikasi data informasi kepada publik melalui situs web pemda. b. Pembelian komputer PC/Notebook pengolah data Tidak ada spesifikasi khusus yang diwajibkan dalam pengadaaan komputer pengolah data, namun ada beberapa kelengkapan yang disarankan antara lain: a. Monitor, papan ketik (keyboard), tetikus (mouse) dan perangkat lunak legal (baik berbayar ataupun opensource) minimal terdiri dari sistem operasi, anti virus (jika sistem operasi yang digunakan membutuhkan) dan aplikasi perkantoran (office suite yang minimal terdiri dari aplikasi spreadsheet, word processor dan presentation); b. Processor sebaiknya sudah memiliki inti lebih dari satu; c. Memory minimal 1 Gigabit; d. Memiliki pemutar / pembaca cakram digital DVD; e. Harddisk “best value”; f. Memiliki akses koneksi jaringan minimal berkabel (ethernet card) 100 / 1000; g. Memiliki kartu grafis (VGA card) terpisah dengan mainboard. c.

Pembelian komputer server

Tidak ada spesifikasi khusus yang diwajibkan dalam pengadaaan komputer yang berfungsi sebagai server, namun ada beberapa kelengkapan yang disarankan antara lain : a. Monitor, papan ketik (keyboard), tetikus (mouse) dan perangkat lunak legal (baik berbayar ataupun opensource) minimal terdiri dari sistem operasi yang diperuntukan sebagai server dan anti virus (jika sistem operasi yang digunakan membutuhkannya); b. Processor sebaiknya sudah memilki inti lebih dari satu dan memiliki teknologi yang cukup canggih; c. Memory minimal 2 Gigabit; d. Memiliki pemutar / pembaca cakram digital DVD; e. Harddisk lebih besar dari komputer biasa dan memiliki teknologi yang lebih cepat;


29

f. Memiliki akses koneksi jaringan minimal berkabel (ethernet card) 100/1000; g. Memiliki kartu grafis (VGA card) terpisah dengan mainboard; h. Memiliki modem, untuk akses internet. Tipe modem tergantung ketersedian akses internet di tempat masing-masing (dial up, ASDL / broadband, radiolink, 3G, CDMA2x, dll). Akses internet tidak dibiayai melalui DAK, namun disarankan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Internet penting dalam pengembangan sistem informasi lingkungan terutama dalam berkomunikasi, bertukar data, menambah pengetahuan, meng-update sistem operasi dan antivirus (agar keamanan perangkat lunak terjaga), serta sebagai pendorong penggunaan teknologi informasi. d. Pembelian peralatan pendukung / pengamanan pasokan listrik Peralatan pendukung / pengaman pasokan listrik berfungsi untuk menjaga komputer dari kerusakan akibat gangguan pasokan listrik. Gangguan pasokan listrik yang umum terjadi adalah tidak stabilnya tegangan listrik dan terputusnya pasokan listrik. Kedua jenis gangguan listrik tersebut berpotensi besar merusak komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak didalamnya. Untuk mengatasi tidak stabilnya tegangan listrik tersebut diperlukan stabilizer (penstabil tegangan listrik). Untuk mengatasi sering terputusnya pasokan listrik oleh PLN secara tiba-tiba, digunakan UPS (uninterupable power supply) atau power bank. UPS akan memberikan pasokan listrik cadangan untuk beberapa menit pada saat pasokan listrik terputus, sehingga mencegah mudah rusaknya perangkat keras dan lunak pada komputer. e. Pembelian peralatan koneksi jaringan internal (LAN / Local Area Network) Peralatan koneksi jaringan internal berfungsi agar komputer-komputer yang ada dalam sebuah kantor dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jika komputerkomputer dapat terhubung dengan jaringan maka keuntungan yang diperoleh adalah dapat menggunakan fasiltas teknologi informasi lainya secara bersama-sama, misalnya berbagi koneksi internet, berbagi penggunaan printer, dan berbagi data. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Ttd. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Dra. Pudjihastuti NIP. 19551203 198210 2 001 Lampiran ID Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan DAK BIdang LH 2010

30


31

SALINAN LAMPIRAN I E PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 1. Latar Belakang Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber pencemar yang salah satunya berasal dari sumber tidak bergerak yaitu industri Upaya pengendalian pencemaran udara didasari pada Kepmen Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Kepdal Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak 2. Tujuan Melengkapi sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, guna mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan. 3. Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana pemantauan pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak di kabupaten / kota. 4. Output Tersedianya peralatan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak. 5. Lingkup Pemanfaatan Lingkup pemanfaatan meliputi pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak. 6. Rincian Kegiatan Dalam pengadaan peralatan pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak harus disesuaikan dengan kondisi daerah diutamakan dan memenuhi standart yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam pengadaan peralatan pemantauan kualitas udara emisi sumber tidak bergerak tersebut dapat berkonsultasi dengan PUSARPEDAL- KLH, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait. Peralatan pengendalian pencemaran udara yang dimaksud terdiri dari: 1. Pengadaan alat pemantau kualitas udara; 2. Pengadaan alat pembuat asap cair; Lampiran IE Pengendalian Pencemaran Udara Juknis DAK Bidang LH 2010

31

3. Pengadaan alat pembuat briket arang. Gambar I E. 1 Contoh Alat Pembuat Asap Cair

Gambar I E. 2 Contoh Alat Pembuat Briket Arang


Dra. Pudjihastuti NIP. 19551203 198210 2 001 Lampiran IE Pengendalian Pencemaran Udara Juknis DAK Bidang LH 2010

32

Lampiran IE Pengendalian Pencemaran Udara Juknis DAK Bidang LH 2010

33

SALINAN LAMPIRAN I F PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA 1. Latar Belakang Tanah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan, di samping sebagai ruang hidup, media lingkungan, tanah juga memiliki fungsi produksi, yaitu antara lain sebagai penghasil biomassa seperti bahan makanan, serat, kayu, dan bahan obat-obatan. Selain itu, tanah juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian maka sumberdaya tanah memiliki nilai yang sangat penting. Mengingat pentingnya tanah maka pengendalian kerusakan tanah sangat diperlukan, sebab tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas yang senantiasa mendapatkan tekanan yang besar. Sebagai upaya melakukan pengendalian kerusakan tanah, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Peraturan tersebut menetapkan kriteria baku kerusakan tanah nasional sebagai batasan status rusak tidaknya suatu tanah. Dengan mengetahui kondisi status kerusakan tanah diharapkan ada upaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, yang bertujuan untuk memelihara kelestarian fungsi tanah. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam melakukan tugas pengawasan dan pemantauan tersebut, diperlukan seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter sifat fisik kimia dan biologi tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa. 2. Tujuan Melengkapi sarana dan prasarana pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, guna mendukung kegiatan pengawasan dan pemantauan sebagai upaya pengendalian kerusakan tanah. 3. Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Lampiran IF Pengendalian Kerusakan Lahan Juknis DAK Bidang LH 2010

33

4. Output Tersedianya peralatan pemantauan kerusakan tanah. 5. Lingkup Pemanfaatan Lingkup pemanfaatan meliputi peralatan pemantauan kerusakan tanah. 6. Rincian Kegiatan Dalam pengadaan peralatan pengendalian kerusakan tanah harus sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan pemantauan. kualitas peralatan agar tetap diutamakan dan memenuhi standart yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan peralatan tersebut daerah dapat berkonsultasi dengan KLH, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait. Peralatan pemantauan kerusakan tanah yang dimaksud terdiri dari: 1. Alat untuk pengambilan sample tanah; 2. Alat pengujian uji sample tanah



Lampiran IF Pengendalian Kerusakan Lahan Juknis DAK Bidang LH 2010

34

SALINAN Format Penulisan Laporan LAMPIRAN II A PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009

LAPORAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN

Menyajikan ringkasan seluruh isi laporan ......(maksimal 2 halaman)

•

Menceritakan kondisi dan tekanan yang terjadi di sungai prioritas (jumlah industri, pemukiman, pertambangan dsb) 5 tahun terakhir (2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009), serta isu-isu yang muncul (pada sungai prioritas) selama satu tahun terakhir

•

Menyampaikan ringkasan hasil pemantauan kualitas air sungai prioritas

•

Menyampaikan target pelestarian sungai prioritas

HASIL PEMANTAUAN

1. Metoda Sampling

Menyampaikan hasil pemantauan kualitas air sungai prioritas

- Menyampaikan informasi tentang cara pengambilan sampling dan lokasi -

2. Data Kualitas Air Sungai

-

(titik)pengambilannya; Menyampaikan data tentang pelaksana (laboratorium) yang melaksanakan sampling dan analisis Menyampaikan data / tabel pemantauan kualitas air sungai (dalam spreed sheet / pengolah data)

Lampiran Format Penulisan Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai Juknis DAK Bidang LH 2010

35



Lampiran Format Penulisan Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai Juknis DAK Bidang LH 2010

36

SALINAN Format Penulisan Laporan LAMPIRAN II B PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009 LAPORAN PERIODIK PER BULAN TERHADAP VOLUME SAMPAH HARIAN UNTUK TAHUN BERJALAN UMUM 1. Nama kabupaten/kota 2. Provinsi 3. Jumlah Penduduk Kota a. Administratif b. Di wilayah dengan kepadatan penduduk > 5000 jiwa/km2 c. Tingkat pertumbuhan penduduk 4. Luas Wilayah Kota a. Luas Administratif b. Luas wilayah yang mendapat pelayanan Kebersihan PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Timbulan Sampah 2. Sampah Terangkut 3. Sistem pengolahan sampah kota (landfill, insinerator, 3R dan lainnya), sebutkan sesuai sistem yang ada 4. Kegiatan 3R (Reuse, Reduce & Recycling) apa yang telah tersedia dan dilaksanakan di daerah anda serta jumlah dengan kapasitasnya masing-masing?

: :

.......................................................................................... ..........................................................................................

: : :

............................................................................. jiwa ............................................................................. jiwa ......................................................................% per tahun

: :

.......................................................................................... ..........................................................................................

: : :

.......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................

:

..........................................................................................

Lampiran Format Penulisan Laporan Periodik Per Bulan Terhadap Volume Sampah Harian Juknis DAK Bidang LH 2010

37

5.

a. Teknologi pengkomposan b. Teknologi pembuatan kertas daur ulang c. Teknologi pembuatan plastik d. Teknologi logam e. Teknologi pembuatan gelas f. Teknologi pembakaran g. Lainnya, sebutkan Kegiatan 3R apa yang dilaksanakan di daerah anda dengan menggunakan sebagian dananya berasal dari DAK? a. Unit 3R (sebutkan pengelolanya masing-masing dan sumber sampahnya) b. Sebutkan proses 3R (sebutkan sesuai pengelola dan lokasi yang ada serta pilih yang relevan) ► Pemilahan ► Pencacahan ► Pengepakkan (balling) ► Pengkomposan ► Daur ulang (Sampah, kertas, kaca, kaleng, logam dan lainnya, sebutkan c. Uraikan siklus atau alur sistem 3R (sebutkan sesuai pengelola dan lokasi yang ada) sedikitnya meliputi sumber sampah – unit proses 3R – produk 3R – pemanfaat produk 3R. Apabila ada residu yang tidak terdaur-ulang atau menjadi produk sebutkan lokasi pembuangan dan metode pengolahannya (misalnya open dumping, sanitary landfill atau pembakaran/insinerator) d. Operasional dan pemeliharaan (sebutkan sesuai pengelola dan lokasi yang ada) ► Biaya ► Pendanaan (sumber dana dan besarannya) e. Peralatan atau bangunan fisik, sbb ► Peralatan dan bangunan*

: : : : : : : :

.......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................

:

.......................................................................................... ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... APBD DAK Bidang LH Sumber lainnya (sebutkan)


38

► Nama lokasi (pengelola) Hanggar utama 9 Kontruksi 9 Luas ……………………………m2 Unit-unit: 9 Penerima sampah 9 Belt conveyor (pilah manual) 9 Shredder (pemotong) 9 Area untuk stok 9 Bengkel dan gudang 9 Unit pemotong plastik 9 Area dan unit alat penyaring kompos 9 Fasilitas umum (kantor, ibadah, keamanan, toilet dll) Hanggar pengomposan dan unit lain 9 Kontruksi 9 Luas ……………………………m2 Unit-unit: 9 Luas efektif 9 Proses pengomposan: ● Windows ● Dipercepat (Suplai udara aerasi (exhaust fan)) ● Stok produk dan gudang kompos … m2 Kantor administrasi: 9 Kontruksi 9 Luas ……………………………m2 Suplai air 9 Sumber air kebutuhan proses 9 Sumber air untuk lain-lain Suplai listrik 9 ………………… KW, sumber (PLN/Genset) Volume sampah yang dikelola melalui program 3 R Volume sampah yang dikelola melalui program 3R yang sebagian dananya berasal dari DAK Lampiran Format Penulisan Laporan Periodik Per Bulan Terhadap Volume Sampah Harian Juknis DAK Bidang LH 2010

39

Target pencapaian program 3 R dalam pengurangan sampah: 9 Tahun 2012 :………………………..% 9 Tahun 2015 :………………………..% 9 Tahun 2020 :………………………..% Catatan: * apabila lebih dari satu lokasi, harap mengulangi tabel diatas sesuai dengan jumlah lokasi. Abaikan/hapus peralatan atau bangunan yang tidak relevan atau tambahkan peralatan atau bangunan yang belum tercantum




40

SALINAN Format Penulisan Laporan

LAMPIRAN II C PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009

SISTEMATIKA LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) Laporan SLHD terdiri dari 2 (dua) buku yaitu; - Buku Laporan SLHD (Buku I) - Buku Data SLHD (Buku II)

Buku I Buku satu Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari tiga bab (penjelasan lengkap dapat dilihat dalam Pedoman Umum Penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten / Kota), dengan perincian sebagai berikut. Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

Bab I

Bab 2

Ditandatangani oleh Gubernur, Bupati atau Walikota

Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya A.. Lahan dan Hutan B. Keanekaragaman Hayati C. Air D. Udara E. Laut, Pesisir dan Pantai F. Iklim G. Bencana Alam Tekanan Terhadap Lingkungan A. Kependudukan B. Permukiman C. Kesehatan D. Pertanian

Lampiran Format Penulisan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Juknis DAK Bidang LH 2010

41

Bab 3

E. Industri F. Pertambangan G. Energi H. Transportasi I. Pariwisata J. Limbah B3 Upaya Pengelolaan Lingkungan A. Rehabilitasi Lingkungan B. Amdal C. Penegakan Hukum D. Peran Serta Masyarakat E. Kelembagaan

Buku II Sistematika Buku Data mengikuti Buku 1, namun tidak disertai dengan Kata Pengantar (penjelasan lengkap lihat Pedoman Umum Penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten / Kota). Tabel-tabel yang disajikan adalah sebagai berikut: Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya

Bab 1

Bab 2

A. Lahan dan Hutan B. Keanekaragaman Hayati C. Air D. Udara E. Laut, Pesisir dan Pantai F. Iklim G. Bencana Alam Tekanan Terhadap Lingkungan A. B. C. D. E. F. F. G. H. J.

Kependudukan Permukiman Kesehatan Pertanian Industri Pertambangan Energi Transportasi Pariwisata Limbah B3


42

Upaya Pengelolaan Lingkungan Bab 3

A. B. C. D. E.

Rehabilitasi Lingkungan Pengawasan Amdal Penegakan Hukum Peran Serta Masyarakat Kelembagaan

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Ttd. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum



43


LAMPIRAN II D PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009

Laporan Pemantauan Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa 1. 2. 3. 4.

No Form Tanggal Pemantauan Nama Observer GPS-UTM

: …………………………………………............................. : …………………………………………............................. : …………………………………………............................. : Zone ……….S/N; X : ...............; Y; ………................., Elevasi : ……….m dpl 5. Lokasi : Provinsi : .......... Kab : ................, Kec : ......................, Desa : ....................Dusun/KP : ...................... 6. Penggunaan Lahan : ........................................................... 7. Vegetasi/Tanaman (existing): a. ..................... b. ..................... 8. Lereng : ........................% 9. Erosi aktual : 1). Tidak erosi; 2). Erosi; 3). Longsor; 4). lainnya 10. Tindakan Konservasi : 1). Tidak diteras; 2). Diteras; 3). Lainnya 11. Konservasi Vegetatif : ...................... Lain-lainnya : .......................... 12. Catatan : ...............................

Parameter Kerusakan Tanah Lahan Kering NO

PARAMETER

Lahan Basah AMBANG KRITIS

NO

PARAMETER

NILAI

1.

Ketebalan solum

........ cm

1.

Subsidensi gambut di atas pasir kuarsa

... cm / thn

2.

Kebatuan permukaan

........ %

2.

Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah

... cm

3.

Komposisi fraksi pasir

... % koloid;

3.

Kedalaman air tanah

... cm


44

dangkal

... % pasir kuarsatik 4.

Berat isi

... g/cm3

4.

Redoksi untuk tanah berpirit

... mV

5.

Porositas total

... mV

5.

Redoks untuk gambut

... mV

6.

Derajat pelulusan air

... %

6.

pH (H2O) 1 : 2,5

...

7.

pH (H2O) 1 : 2,5

... cm/jam

7.

Daya Hantar Listrik / DHL

... mS / cm

8.

Daya hantar Listri / DHL

... mS/cm

8.

Jumlah mikroba

... cfu/g tanah

9.

Redoks

... mV

10.

Jumlah mikroba

... cfu/g tanah

11.

Lapisan tanah tererosi

... cm/thn





45

SALINAN Format Penulisan Laporan LAMPIRAN II E PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009

Laporan Triwulan (Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran) Laporan Triwulan : ………… Kabupaten / Kota : …………. Anggaran No

1

Program / Kegiatan

2

Volume

3

Lokasi

DAK (Rp)

Dana Pendamping (Rp)

4

5

Realisasi Jumlah (Rp) (Rp) 6

7

Sisa Anggaran Keterangan

(%)

(Rp)

(%)

8

9

10

11

Misalnya 1 Pengendalian Pencemaran Air - Pembangunan Teknologi Biogas - Pembangunan IPAL UKM

Lampiran Format Penulisan Laporan Triwulan Juknis DAK Bidang LH 2010

46

2 Pembangunan Sistem Informasi - Pengadaan perangkat Keras (komputer & server)

catatan : - Laporan Triwulan dibuat dalam spreed sheet - Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dapat dijelaskan pada laporan ini.




Lampiran Format Penulisan Laporan Triwulan Juknis DAK Bidang LH 2010

47


LAMPIRAN II F PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009

Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup DAK-LH Tahun 2010 Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN

(menyajikan ringkasan seluruh isi laporan)

Isi Bab I menyampaikan antara lain tentang : - latar belakang dan tujuan DAK-LH 2010 (pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan isu dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di daerah); - ringkasan pelaksanaan DAK-LH 2010 (realisasi anggaran dan kegiatan); - ringkasan tentang kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK-LH 2010; - ringkasan agenda kedepan.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN

(menyajikan pelaksanaan DAK-LH 2010)

Isi Bab II menyampaikan antara lain tentang : - pencapaian/target antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (mekanisme monitoring kegiatan); - hasil kegiatan (sarana dan prasarana) yang terbangun atau tersedia dari DAK-LH 2010; - kendala pelaksanaan DAK-LH 2010.

BAB III

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA Isi Bab III menyampaikan antara lain tentang : - upaya pemanfaatan sarana dan prasarana DAK–LH 2010; - keberhasilan (success story) dan kendala dalam rangka optimalisasi pemanfaatan DAK selama ini.

BAB IV

AGENDA KEDEPAN

(menyajikan rencana pelaksanaan DAK-LH kedepan/selanjutnya). MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Ttd. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.


Dra. Pudjihastuti Lampiran Format Penulisan Laporan Akhir

Juknis DAK Bidang LH 2010

48

NIP. 19551203 198210 2 001

Lampiran Format Penulisan Laporan Akhir

Juknis DAK Bidang LH 2010

49

SALINAN Logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup LAMPIRAN II G PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2009 TANGGAL : 31 Desember 2009

LOGO “KALPATARU” KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Bingkai berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih dan warna bingkai Biru Galaksi (Pantone 661)

Bagian atas logo berbentuk batang dan cabang pohon, berwarna Hijau Zamrud (Pantone 347)

Bagian bawah berbentuk akar pohon, ,berwarna Emas (Pantone 873)


Dra. Pudjihastuti NIP. 19551203 198210 2 001 Logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup Juknis DAK Bidang LH 2010

49

Logo Kementerian Negara Lingkungan Hidup Juknis DAK Bidang LH 2010

49

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents