SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang
: a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota dan mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan hidup; b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
1
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan; 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2011.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 6. Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. 7. Menteri adalah menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 DAK Bidang LH bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota dan penurunan emisi GRK. Pasal 3 DAK bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.
4
Pasal 4 Pelaksanaan DAK bidang LH didasarkan pada prinsip: a. meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; b. mendorong kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. mendukung bupati/walikota dalam: 1. menetapkan kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya; 2. menurunkan beban pencemaran pada air,udara dan tanah; 3. menetapkan kebijakan pengurangan volume sampah; 4. menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai paru-paru kota; 5. pemulihan fungsi sungai dan danau; dan 6. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Pasal 5 (1) Lingkup kegiatan DAK bidang LH meliputi: a. pemantauan kualitas lingkungan hidup; b. pengendalian pencemaran lingkungan hidup; c. penurunan emisi GRK; dan d. perlindungan fungsi lingkungan hidup. (2) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengembangan sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan hidup; b. pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, meliputi: 1. peralatan operasional laboratorium lingkungan hidup; 2. gedung laboratorium lingkungan hidup; 3. sarana pengolahan limbah laboratorium lingkungan hidup; dan 4. sarana laboratorium lingkungan hidup bergerak. c. pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara ambien; dan d. pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomassa. (3) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengembangan sistem informasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup; b. pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) laboratorium, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta fasilitas kesehatan; dan c. pengadaan sarana dan prasarana transportasi dan pengolah sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.
5
(4) Kegiatan penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. pengembangan sistem informasi penurunan emisi GRK; b. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota; c. pelestarian keanekaragaman hayati yang meliputi taman hijau, taman kota dan taman kehati; dan d. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan limbah organik menjadi biogas. (5) Kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. pengembangan sistem informasi perlindungan fungsi lingkungan hidup; b. pengadaan sarana dan prasarana pembuatan sumur resapan dan biopori; c. pengadaan sarana dan prasarana pengolah gulma (tanaman pengganggu); dan d. pengadaan sarana dan prasarana pencegah longsor. (6) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan data dasar yang dibangun dalam sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah kabupaten/kota. Pasal 7 (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dipilih berdasarkan pertimbangan: a. prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi; b. kondisi lingkungan hidup setempat; c. keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan; d. kesesuaian dengan perencanaan daerah; e. jumlah alokasi anggaran; dan f. ketersediaan sumberdaya manusia. (2) Kegiatan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendukung pencapaian indikator kinerja instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota. (3) Uraian kegiatan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. volume kegiatan;
6
b. besaran nilai kegiatan; dan c. dana pendamping. Pasal 8 (1) Anggaran DAK bidang LH merupakan bagian dari APBD yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran DAK bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai keluaran (output) kegiatan yang bersifat fisik. (3) Bupati/walikota wajib mengalokasikan dana pendamping dari APBD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah DAK bidang LH yang diterimanya untuk mendukung pembiayaan keluaran (output) kegiatan yang bersifat fisik. (4) Anggaran DAK bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang dipergunakan untuk: a. biaya administrasi proyek; b. biaya penyiapan proyek fisik; c. biaya penelitian; d. biaya pelatihan; e. honor-honor; f. biaya perjalanan pegawai daerah; dan g. lain-lain biaya umum sejenis yang meliputi: 1. biaya pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara dan tanah; 2. biaya pengambilan data sampah; dan 3. biaya untuk penyusunan laporan. (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan dari APBD. Pasal 9 (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengoptimalkan pemanfaatan hasil keluaran kegiatan fisik. (3) Pemanfaatan hasil keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan alokasi DAK bidang LH tahun berikutnya. Pasal 10 (1) Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan DAK bidang LH.
7
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk arahan, asistensi dan bimbingan teknis. Pasal 11 (1) Menteri melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan DAK bidang LH. (2) Menteri melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur petunjuk teknis pemanfaatan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2011. Pasal 12 Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 13 (1) Bupati/walikota wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK bidang LH kepada Menteri c.q. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dengan tembusan kepada Gubernur c.q. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; b. laporan tahunan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan c. laporan hasil: 1. pemantauan kualitas lingkungan; 2. pengendalian pencemaran lingkungan; 3. perlindungan fungsi lingkungan hidup; dan 4. penurunan emisi GRK sebagai bagian dari Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan merupakan kumulatif dari laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (5) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan petunjuk penyusunan laporan DAK bidang LH yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8
Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 11 Pebruari 2011 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd GUSTI MUHAMMAD HATTA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
9
Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 01 Tahun 2011 Tanggal : 11 Pebruari 2011 RINCIAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2011 I.
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP A. Peralatan Laboratorium Lingkungan Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan untuk pengujian sampel air, sampel udara ambien dan sampel tanah. Dalam pengadaan peralatan tersebut baik bentuk, jenis dan jumlah alat disesuaikan dengan kondisi dan keperluan daerah. Namun demikian, kualitas peralatan agar tetap diutamakan supaya dapat memenuhi standar laboratorium lingkungan. Peralatan laboratorium lingkungan terdiri atas: 1. Peralatan sampling air. Peralatan sampling air diperlukan untuk melengkapi peralatan pengujian sampel kualitas air. Peralatan sampling air dapat menguji paling sedikit parameter DO, BOD, COD, TSS, Amonia, pH dan fecal coliform. Peralatan dengan fungsi yang sama dan sudah diadakan pada tahun sebelumnya, tidak diperbolehkan pengadaannya pada tahun berikutnya. 2. Peralatan sampling udara ambien. Peralatan sampling udara ambien paling sedikit dapat menguji emisi SOx, NOx, CO, dan particulate matter (PM10). Pengadaan peralatan sampling udara ambien diutamakan bagi daerah-daerah yang padat industri, dan di daerah perkotaan. 3. Peralatan sampling tanah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan kerusakan tanah akibat produksi biomassa diperlukan seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter fisik, kimia dan biologi tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Pengadaan alat terdiri dari alat pengambilan sampel tanah dan alat pengujian sampel tanah. 1
4. Laboratorium bergerak. Untuk memudahkan pengambilan sampel air di lokasi tertentu dengan tingkat kesulitan tertentu, diperbolehkan untuk melakukan pengadaan laboratorium bergerak berupa mobil dan speedboat seperti pada Gambar 3. Khusus untuk mobile lab berupa kendaraan roda 4 (empat) atau lebih rancangannya sesuai dengan Gambar 1 dan Gambar 2, dengan syarat: a. Bagian depan sesuai dengan kondisi keadaan pada umumnya, selain untuk pengemudi tempat duduk dapat memuat 2 (dua) orang lainnya (petugas pengambil sampel atau petugas laboratorium); b. Bagian belakang, terdiri atas: 1) alas kendaraan dilapisi material PVC yang cukup kuat; 2) bagian belakang samping kanan sejajar pengemudi dibuatkan meja kerja dengan ukuran: lebar 30 – 40 Cm, tinggi 50 – 60 Cm, panjang sesuai panjang mobil, menggunakan bahan anti korosi; 3) bagian bawah meja dibuatkan lemari/rak-rak bertutup untuk penyimpanan alat-alat pengujian portable, glassware dan bahan kimia, menggunakan bahan anti korosi dan di disain agar tahan getaran dan goncangan; 4) Penempatan kursi lipat, ice-box dan peralatan lainnya agar didisain pada posisi yang tidak mungkin terlepas pada saat mobil berjalan. Gambar 1 Contoh Rancangan Mobile lab (laboratorium bergerak)
2
Gambar 2 Contoh Mobil Lab Jenis Double Gardan
Gambar 3 Contoh Gambar Speedboat
3
B. Pembangunan Gedung Laboratorium Pembangunan gedung laboratorium lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Pembangunan gedung laboratorium baru hanya diperbolehkan untuk daerah yang belum memiliki gedung laboratorium dan tidak termasuk pengadaan tanah, dengan luas bangunan paling sedikit 200 m2 seperti pada Gambar 4. Ruang bangunan laboratorium lingkungan, terdiri atas: 1. ruang staf; 2. ruang kepala laboratorium; 3. ruang adminsitrasi peneriman contoh uji /sampling; 4. ruang penyimpanan contoh uji /sampling; 5. gudang bahan kimia; 6. ruang UV dan ruang GC; 7. ruang AAS / voltametri; 8. ruang timbang; 9. ruang kerja/analisa sample dan lemari asam; dan 10. ruang gas. Gambar 4 Contoh Rancangan Gedung Laboratorium Lingkungan
Laboratorium lingkungan memiliki ruangan persyaratan sesuai peruntukkannya, antara lain:
yang
memenuhi
4
1. Ruang penyimpanan contoh uji termasuk contoh uji arsip disesuaikan dengan kebutuhan denga suhu 40 C + 20C; 2. Ruang timbang yang bebas debu dilengkapi meja bebas getar dengan suhu ruangan 200C + 30C dan kelembaban 45% - 65% serta disarankan untuk menggunakan pintu ganda; 3. Ruang preparasi contoh uji dilengkapi meja dengan ukuran minimal lebar 90 cm tinggi 80 cm dan panjang disesuaikan kebutuhan; 4. Ruang instrumen dengan suhu ruangan 200C + 30C dan kelembaban 45% - 65%, misalnya untuk : a. spektrofotometer UV-Vis disarankan berukuran paling sedikit 6 m2 b. AAS/ICP/Hg-analyzer disarankan berukuran paling sedikit 7,5 m2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan; c. GC/GC-MS/HPLC/IC disarankan berukuran minimal 6 m2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan. 5. Ruang mikrobiologi yang dilengkapi dengan ruang steril dan bebas debu (Laminar Air Flow Cabinet) untuk pengujian mikroorganisme yang meliputi: a. ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan acuan dengan suhu ruangan dan kelembaban disesuaikan dengan persayaratan; b. lemari asam harus digunakan bila preparasi menggunakan bahan kimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap; c. langit-langit, lantai, dinding dan jendela terbuat dari bahan yang kuat, dicat dan debu tidak mudah menempel misalnya dengan acrylic. Lantai terbuat dari beton dan dilapisi bahan kedap air atau dilapisi vinyl tahan gores. d. kebutuhan tenaga listrik sebesar kurang lebih 10-20 KVA dan tergantung pada peralatan laboratorium 1) untuk peralatan UV/VIS dan TOC masing-masing dubutuhkan 2 GPO (general purpose outlet) ganda dengan sirkuit yang terpisah; 2) untuk AAS : 1 buah GPO dan 1 buah switch berkekuatan cukup besar untuk exhaust fan dengan menggunakan 1 sirkuit 10A. Juga harus disiapkan 2 GPO ganda lainnya dengan sirkuit terpisah untuk peralatan penunjang/asesori AAS; 3) untuk setiap meja diperlukan 1 buah GPO ganda dan sirkuit tidak melebihi 8 GPO
5
C. Perlengkapan laboratorium Perlengkapan laboratorium, terdiri atas: 1. lemari penyimpan peralatan; 2. lemari penyimpan sampel; 3. meja laboratorium untuk instrumen; 4. meja harus kokoh, permukaannya dilapisi lapisan yang kedap air, seperti epoksi atau formika. Jika menggunakan keramik batasbatasnya sebaiknya menggunakan epoksi/pelapis kedap air seperti pada Gambar 6 dan Gambar 7; 5. meubelair; 6. air conditioner (AC); 7. exhaust-fan; dan 8. peralatan kesehatan dan keselamatankerja (K3) di laboratorium termasuk Safety Shower dan lemari asam seperti pada Gambar 5. Gambar 5 Contoh Gambar Lemari Asam
6
Gambar 6 Contoh Meja Kerja Laboratorium
Catatan: Jarak minimum antar meja kerja harus dipertimbangkan untuk kenyamanan dalam melakukan kegiatan laboratorium. Posisi meja kerja sedapat mungkin tidak mengganggu kegiatan personel lain Gambar 7
Keterangan Gambar: Jarak antar meja kerja disarankan sebagai berikut : 1. pekerja di salah satu sisi meja, tidak ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya, jarak minimum 1020 mm; 2. pekerja di salah satu sisi meja, namun ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya, jarak minimum 1200 mm; 7
3. pekerja di salah satu sisi meja pada dua meja yang sejajar, tidak ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya, jarak minimum 1350 mm; 4. pekerja di salah satu sisi meja pada dua meja yang sejajar, namun ada pekerja lain yang lewat dibelakangnya, jarak minimum 1800 mm. D. Pembangunan IPAL laboratorium. Salah satu syarat pembangunan gedung laboratorium harus membangun Instalasi Pengolahan Limbah Laboratorium (IPAL Lab), mengingat limbah-limbah yang dihasilkan dari hasil pengujian sampel dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Contoh skema IPAL Laboratorium seperti pada Gambar 8 dibawah ini. Gambar 8 Contoh Skema Pengolah Limbah Laboratorium Lingkungan TANGKI BAHAN KIMIA
LIMBAH DOMESTIK LIMBAH KIMIA
POMPA DOSIS PENYARING TEKAN
SLUDGE SLURRY TANK
PROSES KIMIA
TANGKI EFLUENT TANGKI AERASI
POMPA PENGERING
TANGKI NETRALASI
BLOWER
SEDIMENTASI
FILTRASI
8
II. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP A. Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah Usaha Kecil dan Menengah (IPAL UKM). Pembangunan IPAL UKM dirancang sesuai dengan debit, konsentrasi dan kapasitas pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu lingkungan seperti pada Gambar 9 di bawah ini. Gambar 9 Contoh Lay Out IPAL UKM
B. Pengadaan IPAL Fasilitas Kesehatan Pembangunan IPAL fasilitas kesehatan dimaksudkan untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas kesehatan. C. Pengadaan Pemusnah Limbah Infeksius Fasilitas Kesehatan Untuk memusnahkan limbah medis yang bersifat infeksius dan patologis seperti bekas jarum suntik dan potongan tubuh, digunakan prinsip insinerasi dengan menggunakan alat yang disebut incinerator.
9
Secara sederhana proses insinerasi dapat digambarkan dalam skema berikut : SUPPLAI ENERGI TERKONTROL
LIMBAH INFEKSIUS
UDARA TERKONTROL
BAKAR
INCINERATOR
PANAS
PADATAN SISA
GAS BUANG
Limbah medis direaksikan dengan oksigen dari udara dengan bantuan suplai panas dari bahan bakar menghasilkan abu buang serta panas sisa pembakaran. Secara ideal reaksi kimia dari proses pembakaran adalah sebagai berikut : CxHyOz + (x+y/4-z/2) O2
x CO2 + y/2 H2O
Pembakaran dapat terjadi dengan sempurna jika tersedia cukup udara, bahan bakar tambahan untuk pembakar, dan waktu tinggal (time residence) untuk melangsungkan pembakaran. Titik nyala yang o umumnya berkisar antara 200-500 C dicapai dengan pemberian panas yang disuplai oleh bahan bakar dari pilot burner di ruang bakar. Gambar 10. Skema Incinerator
10
D. Pengadaan Pengolah Sampah dengan prinsip 3 R Pembangunan unit pengolah sampah terutama diarahkan dalam rangka penerapan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery). Unit pengelolaan sampah, terdiri atas: 1. pembangunan rumah atap pengolah sampah; 2. conveyor pemilah sampah; 3. pencacah sampah organik dan unit composter; 4. dryer; 5. tong sampah; 6. gerobak sampah; 7. kontainer sampah; 8. truk Sampah; dan 9. arm roll. Gambar 11 Contoh Lay Out Pengelolaan Sampah Organik
11
Gambar 12 Contoh Bangunan Unit Pengolah Sampah
Gambar 13 Contoh Alat Transportasi Sampah
12
III. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) A. Pembangunan Taman Hijau/Taman Kehati Pembangunan taman hijau /taman kehati merupakan salah satu upaya untuk menangkap gas CO2 yang merupakan salah satu GRK dan sekaligus sebagai paru-paru kota. Kegiatan pembangunan Taman Kehati juga bertujuan sebagai pencadangan sumber daya alam hayati guna penyelamatan tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariaannya. Taman Kehati mempunyai fungsi antara lain : a.Sumber bibit, b.Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukungnya, c.Sumber genetik tumbuhan dan tanaman asli/lokal yang dibudidayakan secara tradisional, d.Sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, e.Ruang terbuka hijau, f. Penambahan tutupan vegetasi. Berikut contoh taman kehati sebagaimana gambar 14 di bawah ini: Gambar 14 Contoh Gambar Taman Kehati
B. Pengadaan Unit Biogas. Penanganan limbah organik yang baik dapat memperbaiki lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi misalnya bagi para peternak dan petani. Pemanfaatan limbah organik yang tadinya tidak bermanfaat
13
menjadi berhasil guna menjadi gas metan sebagai energi, pupuk cair dan pupuk padat organik. Sumber pencemar yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas, antara lain: 1. kotoran ternak sapi , kerbau dan babi; 2. eceng gondok; 3. sisa proses pembuatan tahu dan ampas tahu; Dalam pembuatan biogas pertimbangan desain teknis perlu dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan desain dan model instalasi biogas, antara lain: 1. desain sederhana, dalam hal konstruksi, operasional dan perawatan; 2. bahan baku mudah didapat, jenis bahan baku yang dapat digunakan adalah bahan bangunan dan bahan fabrikan (fiber); 3. mudah diperbaiki, aman dan bila memungkinkan mudah dipindahkan; 4. harga terjangkau oleh petani dan peternak, dan umur pemakaiannya lama. Gambar 15 Contoh Desain Biodigiser (eceng gondok) Desain Biodigister Tampak Samping dan Atas
Gambar I B. 4 Contoh Rencana Desain Biodigiser (Kotoran Sapi)
14
IV. PERLINDUNGAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. A. Pembangunan Sumur Resapan. Pembangunan sarana perlindungan sumber air berupa sumur resapan, diharapkan dapat menjadi salah satu penyelesaian untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air pada musim kemarau dan mengurangi volume air larian (run off) pada musim hujan. Kegiatan ini dapat membantu memberikan tambahan cadangan air dan juga mengurangi air limpahan. Untuk menambah cadangan air, sumur resapan sebaiknya dibangun di lokasi atau disekitar sumber cadangan air atau mata air sehingga dapat berfungsi sebagai kantong air. Sedangkan untuk mengurangi volume air larian sebaiknya dibangun di permukiman penduduk. Contoh rancangan sumur resapan dapat dilihat pada Gambar 16 Gambar 16 Contoh Rancangan Sumur Resapan
15
B. Pengadaan Pencacah Gulma (Tanaman Pengganggu) di Danau / Situ Pengadaan alat pengolah/pencacah gulma (tamanan pengganggu) di perairan danau/situ dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas perairan danau/situ melalui upaya pemanfaatan tanaman pengganggu baik untuk kompos maupun bahan kerajinan lainnya. Hal ini sekaligus merupakan upaya mendorong diterapkannya prinsip 3 R dalam setiap aspek kehidupan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, baik jenis dan merk mesin, kemampuan mesin atau kapasitas dan bangunan serta alat pendukungnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. V. SISTEM INFORMASI KUALITAS LINGKUNGAN A. Pembelian komputer PC pengolah data. Tidak ada spesifikasi khusus yang diwajibkan dalam pengadaaan komputer pengolah data, namun ada beberapa kelengkapan yang disarankan, antara lain: 1. monitor, papan ketik (keyboard), tetikus (mouse) dan perangkat lunak legal (baik berbayar ataupun opensource) minimal terdiri dari sistem operasi, anti virus (jika sistem operasi yang digunakan membutuhkan) dan aplikasi perkantoran (office suite yang minimal terdiri dari aplikasi spreadsheet, word processor dan presentation); 2. processor sebaiknya sudah memiliki inti lebih dari satu; 3. memory minimal 1 Gigabit; 4. memiliki pemutar / pembaca cakram digital DVD; 5. harddisk “best value”; 6. memiliki akses koneksi jaringan minimal berkabel (ethernet card) 100 / 1000; 7. memiliki kartu grafis (VGA card) terpisah dengan mainboard. B. Pembelian komputer server Tidak ada spesifikasi khusus yang diwajibkan dalam pengadaaan komputer yang berfungsi sebagai server, namun ada beberapa kelengkapan yang disarankan, antara lain : 1. monitor, papan ketik (keyboard), tetikus (mouse) dan perangkat lunak legal (baik berbayar ataupun opensource) minimal terdiri dari sistem operasi yang diperuntukan sebagai server dan anti virus (jika sistem operasi yang digunakan membutuhkannya); 2. processor sebaiknya sudah memilki inti lebih dari satu dan memiliki teknologi yang cukup canggih; 16
3. memory minimal 2 Gigabit; 4. memiliki pemutar / pembaca cakram digital DVD; 5. harddisk lebih besar dari komputer biasa dan memiliki teknologi yang lebih cepat; 6. memiliki akses koneksi jaringan minimal berkabel (ethernet card) 100/1000; 7. memiliki kartu grafis (VGA card) terpisah dengan mainboard; 8. memiliki modem, untuk akses internet. Tipe modem tergantung ketersedian akses internet di tempat masing-masing, antara lain dial up, ASDL/broadband, radiolink, 3G dan CDMA2x. Akses internet tidak dibiayai melalui DAK, namun disarankan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Internet penting dalam pengembangan sistem informasi lingkungan terutama dalam berkomunikasi, bertukar data, menambah pengetahuan, meng-update sistem operasi dan antivirus (agar keamanan perangkat lunak terjaga), serta sebagai pendorong penggunaan teknologi informasi. C. Pembelian peralatan koneksi jaringan internal (LAN / Local Area Network). Peralatan koneksi jaringan internal berfungsi agar komputer-komputer yang ada dalam sebuah kantor dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jika komputer-komputer dapat terhubung dengan jaringan, keuntungan yang diperoleh adalah dapat menggunakan fasiltas teknologi informasi lainya secara bersama-sama. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd GUSTI MUHAMMAD HATTA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
17
Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 01 Tahun 2011 Tanggal : 11 Pebruari 2011 PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP A. JENIS LAPORAN Laporan yang harus disusun dan disampaikan kepada Menteri c.q Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH, meliputi: 1. Laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Muatan dan tata laksana laporan triwulan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011. 2. Laporan tahunan realisasi pelaksanaan kegiatan. Memuat realisasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dalam satu tahun serta memasukkan rangkuman dari keseluruhan Laporan Triwulan yang disusun. 3. Laporan hasil kegiatan, terdiri atas: a. laporan hasil DAK untuk pemantauan kualitas lingkungan; b. laporan hasil DAK untuk pengendalian pencemaran lingkungan; c. laporan hasil DAK untuk perlindungan fungsi lingkungan hidup; d. laporan hasil DAK untuk penurunan emisi GRK; dan e. laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). B. LAPORAN HASIL DAK UNTUK PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN Laporan hasil DAK untuk pemantauan kualitas lingkungan disampaikan kepada Menteri c.q. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Hidup Provinsi dalam bentuk hard copy/cetak dan file soft copy paling lama minggu ketiga bulan November. Laporan hasil DAK untuk pemantauan kualitas lingkungan terdiri atas: 1. Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai, memuat: a. Bab I Pendahuluan, memuat: 1) kondisi dan tekanan yang terjadi di sungai prioritas selama 5 (lima) tahun terakhir, serta isu-isu yang muncul selama 1 (satu) tahun terakhir; 2) ringkasan hasil pemantauan kualitas air sungai prioritas; dan 3) target pelestarian sungai prioritas. 1
b. Bab II Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air, memuat: 1) Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) kondisi sarana dan prasarana pemantauan kualitas air yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan b) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air secara keseluruhan. 2) Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; b) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; c) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); d) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; e) kendala yang dihadapi; dan f) masukan untuk perbaikan ke depan. 3) Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) proporsi pelaksanaan pemantauan dengan menggunakan peralatan dan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki terhadap keseluruhan jumlah pemantauan yang dilakukan selama tahun anggaran 2011 (sebagai kebalikan dari proporsi pelaksanaan pemantauan yang dilakukan pihak lain/pihak ketiga); b) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; c) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan d) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Bab III Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Prioritas, memuat: 1) Metoda Sampling, yang meliputi: a) penyampaian informasi tentang cara pengambilan sampling dan lokasi (titik) pengambilannya; dan b) penyampaian data tentang pelaksana dan laboratorium yang melaksanakan pengambilan sampel dan analisis. 2) Penyampaian data/tabel pemantauan kualitas air sungai.
2
2. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara, memuat: a. Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara secara keseluruhan. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) proporsi pelaksanaan pemantauan dengan menggunakan peralatan dan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki terhadap keseluruhan jumlah pemantauan yang dilakukan selama tahun anggaran 2011 (sebagai kebalikan dari proporsi pelaksanaan pemantauan yang dilakukan pihak lain/pihak ketiga); 2) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; 3) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 4) masukan untuk perbaikan ke depan. 3. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Tanah untuk Produksi Biomassa, memuat: 1. Bab I Hasil Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Tanah untuk Produksi Biomassa, meliputi: 1) Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana pemantauan kualitas tanah yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) kondisi sarana dan prasarana pemantauan kualitas tanah yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan b) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas tanah secara keseluruhan.
3
2) Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas tanah tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; b) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; c) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); d) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; e) kendala-kendala yang dihadapi; dan f) masukan untuk perbaikan ke depan. 3) Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemantauan kualitas tanah tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) proporsi pelaksanaan pemantauan dengan menggunakan peralatan dan SDM yang dimiliki terhadap keseluruhan jumlah pemantauan yang dilakukan selama tahun anggaran 2011 (sebagai kebalikan dari proporsi pelaksanaan pemantauan yang dilakukan pihak lain/pihak ketiga); b) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; c) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan d) masukan untuk perbaikan ke depan. 2. Bab II Hasil Pemantauan Kualitas Tanah, memuat: 1) Metoda sampling, meliputi: a) penyampaian informasi tentang cara pengambilan sampling dan lokasi (titik) pengambilannya; dan b) penyampaian data tentang pelaksana dan laboratorium yang melaksanakan pengambilan sampel dan analisis. 2) Penyampaian data/tabel pemantauan sebagaimana contoh berikut:
kualitas
tanah
CONTOH: LAPORAN PEMANTAUAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA A. Umum 1. No. Form : 2. Tanggal Pemantauan : 3. Nama Observer : 4. GPS-UTM : Zone..........S/N; X :............; Y :.............. Elevasi : .............. m dpl 5. Lokasi : Provinsi : ............. Kab : .............. Kec : .................. Desa : ................... Dusun/KP :........................ 6. Penggunaan lahan : 7. Vegetasi/tanaman (eksisting) : 8. Lereng : (%) 9. Erosi aktual : 1) Tidak erosi; 2) Erosi; 3) Longsor; 4) Lainnya 4
10.Tindakan konservasi : 1) Tidak diteras; 2) Diteras; 3) Lainnya 11.Konservasi vegetatif : 12.Catatan : B. Parameter Kerusakan Tanah Lahan Kering 1. Ketebalan solum : (cm) 2. Kebatuan permukaan : (%) 3. Komposisi fraksi pasir : (%) koloid; 4. Berat isi : (g/cm3) 5. Porositas total : (mV) 6. Derajat pelulusan air : (%) 7. pH (H2O) 1 : 2,5 : 8. Daya hantar listrik : (mS/cm) 9. Redoks : (mV) 10.Jumlah mikroba : (cfu/g tanah) 11.Lapisan tanah tererosi : (cm/thn)
(%) pasir kuarsatik
C. Parameter Kerusakan Lahan Gambut 1. Subsidensi gambut diatas pasir kuarsa : (cm/thn) 2. Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah : 3. Kedalaman air tanah dangkal : (cm) 4. Redoksi untuk tanah berpirit : (mV) 5. Redoksi untuk gambut : (mV) 6. pH (H2O) 1 : 2,5 : 7. Daya hantar listrik : (mS/cm) 8. Jumlah mikroba : (cfu/g tanah)
(cm)
4. Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan, memuat: a. Gambaran optimasi sistem informasi pemantauan lingkungan yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) efektifitas sistem informasi yang tersedia sampai dengan tahun 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengembangan sistem informasi tahun anggaran 2011 terhadap peningkatan efektivitas sistem informasi yang sudah ada. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengembangan sistem informasi pemantauan lingkungan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sistem informasi yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan dan pengembangan sistem tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan.
5
c. Ringkasan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. C. LAPORAN HASIL LINGKUNGAN
DAK
UNTUK
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
Laporan hasil DAK untuk pengendalian pencemaran lingkungan disampaikan kepada Menteri c.q. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kepala SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dalam bentuk hard copy/cetak dan file soft copy paling lama minggu ketiga bulan November. Laporan hasil DAK untuk pengendalian pencemaran lingkungan terdiri atas: 1.
Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, memuat: a. Gambaran optimasi sistem informasi pengendalian pencemaran lingkungan yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) efektifitas sistem informasi yang tersedia sampai dengan tahun 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengembangan sistem informasi tahun anggaran 2011 terhadap peningkatan efektivitas sistem informasi yang sudah ada. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengembangan sistem informasi pengendalian pencemaran lingkungan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sistem informasi yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan dan pengembangan sistem tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan.
6
2. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPAL Laboratorium, UKM, dan/atau Fasilitas Kesehatan (bila lebih dari satu, diuraikan tersendiri), memuat: a. Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana IPAL Laboratorium, UKM dan/atau Fasilitas Kesehatan yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi sarana dan prasarana IPAL yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana IPAL secara keseluruhan. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana IPAL tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi;dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengolahan air limbah tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. 3. Laporan Hasil Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Sampah di TPS Fasum dan Fasos, memuat: a. Bab I Pendahuluan. 1) menceritakan kondisi pengelolaan persampahan secara umum dan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial secara khusus; dan 2) menyampaikan target pengelolaan sampah fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan penekanan khusus pada TPS. b. Bab II Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Pengolah Sampah pada TPS Fasum dan Fasos, memuat: 1) Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana prasarana transportasi dan pengolah sampah pada TPS Fasum dan Fasos yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010; dan b) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana transportasi dan pengolah sampah pada TPS fasum dan fasos secara keseluruhan.
7
2) Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana transportasi dan pengolah sampah TPS fasum dan fasos tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; b) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; c) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); d) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; e) kendala yang dihadapi; dan f) masukan untuk perbaikan ke depan. 3) Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; b) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan c) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Bab III Laporan Periodik Bulanan Terhadap Volume Sampah Harian sesuai dengan contoh format di bawah ini: CONTOH FORMAT LAPORAN PERIODIK BULANAN TERHADAP VOLUME SAMPAH HARIAN UNTUK TAHUN BERJALAN A. Umum 1. Nama kabupaten/kota : 2. Provinsi : 3. Jumlah penduduk kabupaten/kota a. Administratif : (jiwa) b. Di wilayah dengan kepadatan penduduk > 5000 jiwa/km2 : (jiwa) c. Tingkat pertumbuhan penduduk : (% per tahun) 4. Luas wilayah kota a. Luas administratif : b. Luas wilayah yang mendapat pelayanan kebersihan : B. Pengelolaan Persampahan 1. Timbulan sampah : 2. Sampah terangkut : 3. Sistem pengolahan sampah kota (contoh : landfill, incinerator dan 3R) : 4. Kapasitas kegiatan 3R (re-use, reduce, recycle) yang telah tersedia/ dilaksanakan : a. Teknologi pengkomposan : b. Teknologi pembuatan kertas daur ulang : c. Teknologi pembuatan plastik : d. Teknologi logam : e. Teknologi pembuatan gelas : 8
f. Teknologi pembakaran : g. Lain-lain (sebutkan) : 5. Uraian kegiatan 3R (re-use, reduce, recycle) yang dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK : a. Sumber sampah dan pengelola unit 3R terkait : b. Pengelola dan lokasi 3R yang menerapkan : 1) pemilahan 2) pencacahan 3) pengepakan 4) pengkomposan 5) daur ulang (sebutkan pula jenis sampah yang didaur ulang) c. Uraian siklus dan alur sistem 3R setiap pengelola dan lokasi : d. Lokasi pembuangan dan metoda pengolahan residu/produk sampah yang tidak terdaur ulang : e. Biaya dan sumber pendanaan operasional dan pemeliharaan setiap pengelola dan lokasi : f. Rincian sarana dan prasarana setiap pengelola dan lokasi : 1) Hanggar utama a) jenis konstruksi b) luas (m2) c) unit penerima sampah d) pilah manual (Belt conveyor) e) pemotong (Shredder) f) area untuk stok g) bengkel dan gudang h) unit pemotong plastik i) area dan unit penyaring kompos j) fasum, antara lain tempat ibadah, toilet, dan keamanan. 2) Hanggar pengkomposan dan unit lain a) jenis konstruksi b) luas (m2) c) proses pengomposan : windows, dipercepat, stok produk dan gudang kompos 3) Kantor administrasi a) jenis konstruksi b) luas (m2) 4) Utilitas a) sumber air kebutuhan proses b) sumber air untuk lain-lain c) sumlah kW penggunaan listrik d) sumber listrik (PLN/genset) g. Target pencapaian program 3R dalam pengurangan sampah : 1) Tahun 2012 : (%) 2) Tahun 2015 : (%) 3) Tahun 2020 : (%)
9
D. LAPORAN HASIL DAK UNTUK PENURUNAN EMISI GRK Laporan hasil DAK untuk penurunan emisi GRK disampaikan kepada Menteri c.q. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kepala SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dalam bentuk hard copy/cetak dan file soft copy paling lama minggu ketiga bulan November. Laporan hasil DAK untuk penurunan emisi GRK terdiri atas: 1.
Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Penurunan Emisi GRK, memuat: a. Gambaran optimasi sistem informasi penurunan emisi GRK yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) efektifitas sistem informasi yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengembangan sistem informasi tahun anggaran 2011 terhadap peningkatan efektivitas sistem informasi yang sudah ada. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengembangan sistem informasi penurunan emisi GRK tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sistem informasi yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan dan pengembangan sistem tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan penurunan emisi GRK tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan.
2. Laporan penyediaan RTH sebagai paru-paru kota dan pelestarian kehati dalam bentuk taman hijau, taman kota, dan/atau taman kehati (bila lebih dari satu, diuraikan tersendiri), memuat: a. Gambaran keberadaan RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi RTH yang memang murni ditujukan sebagai paru-paru kota tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010; dan 2) peran dan posisi taman hijau, taman kota, dan/atau taman kehati tambahan yang diadakan tahun anggaran 2011 terhadap perencanaan penurunan emisi GRK secara umum.
10
b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan taman hijau, taman kota dan/atau taman kehati tahun anggaran 2011 yang meliputi: a) alasan pemilihan lokasi, luasan, dan spesifikasi taman hijau, taman kota dan/atau taman kehati yang diadakan melalui DAK; b) ringkasan proses pengadaan; c) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); d) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; e) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan f) masukan untuk perbaikan ke depan. 3. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolah Limbah Organik menjadi Biogas, memuat: a. Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana pengolah limbah organik menjadi biogas yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi sarana dan prasarana pemantauan yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana pengolah limbah organik menjadi biogas secara keseluruhan. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana pengolah limbah organik menjadi biogas tahun 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolah limbah organik menjadi biogas tahun 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. E. LAPORAN HASIL DAK UNTUK PERLINDUNGAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil DAK untuk perlindungan fungsi lingkungan hidup disampaikan kepada Menteri c.q. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kepala SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dalam bentuk hard copy/cetak dan file soft copy paling lama minggu ketiga bulan November.
11
Laporan hasil DAK untuk perlindungan fungsi lingkungan hidup atas:
terdiri
1. Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup, memuat: a. Gambaran optimasi sistem informasi perlindungan fungsi lingkungan hidup yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) efektifitas sistem informasi yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengembangan sistem informasi tahun anggaran 2011 terhadap peningkatan efektivitas sistem informasi yang sudah ada. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengembangan sistem informasi perlindungan fungsi lingkungan hidup tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sistem informasi yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan dan pengembangan sistem tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan perlindungan fungsi lingkungan hidup tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil positif yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. 2. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sumur Resapan dan/atau Biopori (bila lebih dari satu, diuraikan tersendiri), memuat: a. Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana sumur resapan dan/atau biopori yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana sumur resapan dan/atau biopori secara keseluruhan. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana sumur resapan dan/atau biopori tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; 12
3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana sumur resapan dan/atau biopori tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. 3. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolah Gulma, memuat: a. Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana pengolah gulma yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana pengolah gulma secara keseluruhan. b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana pengolah gulma tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolah gulma tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. 4. Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pencegah Longsor, memuat: a. Gambaran optimasi keseluruhan sarana dan prasarana pencegah longsor yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sampai dengan tahun anggaran 2010 (apabila sudah ada); dan 2) manfaat pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 terhadap optimasi penggunaan sarana dan prasarana pencegah longsor secara keseluruhan. 13
b. Ringkasan pemanfaatan DAK dalam pengadaan sarana dan prasarana pencegah longsor tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) alasan pemilihan jenis/spesifikasi sarana dan prasarana yang diadakan melalui DAK; 2) ringkasan proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut; 3) pencapaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan (termasuk realisasi anggaran dan kegiatan); 4) hasil akhir yang terbangun atau tersedia; 5) kendala yang dihadapi; dan 6) masukan untuk perbaikan ke depan. c. Ringkasan pemanfaatan sarana dan prasarana pencegah longsor tahun anggaran 2011 yang meliputi: 1) upaya pemanfaatan dan hasil yang diperoleh; 2) kendala dan hambatan yang dihadapi; dan 3) masukan untuk perbaikan ke depan. F. LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) disampaikan kepada Menteri c.q. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kepala SKPD Lingkungan Hidup Provinsi dalam bentuk hard copy/cetak dan file soft copy paling lama minggu ketiga bulan November. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) disusun dalam format sebagai berikut : 1. Buku I : Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Outline Buku I, memuat: a. kata pengantar (ditandatangani bupati atau walikota); b. daftar Isi; c. daftar tabel; d. daftar gambar; e. Bab I : Kondisi Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya 1) lahan dan hutan; 2) keanekaragaman hayati; 3) air; 4) udara; 5) laut, pesisir dan pantai; 6) iklim; dan 7) bencana alam. f. Bab II : Tekanan Terhadap Lingkungan 1) kependudukan; 2) permukiman; 3) kesehatan; 4) pertanian; 5) industri; 6) pertambangan; 14
7) energy; 8) transportasi; 9) pariwisata; dan 10) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). g. Bab III : Upaya Pengelolaan Lingkungan 1) rehabilitasi lingkungan; 2) AMDAL; 3) penegakan hukum; 4) peran serta masyarakat; dan 5) kelembagaan. 2. Buku II : Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) a. memuat kompilasi tabel dan grafik pendukung keterangan pada Buku I; dan b. sistematika pembagian Bab-babnya disesuaikan dengan outline Buku I. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd GUSTI MUHAMMAD HATTA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
15
