DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK NOMOR: 421/ 2427/Disdik 20 Mei Tahun 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA, DAN SMK DI KOTA DEPOK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Menimbang
:
a. bahwa untuk terlaksananya penerimaan peserta didik baru di Sekolah Negeri berjalan tertib dan lancar perlu dilakukan
secara
objektif,
akuntabel,
transparan,
kompetitif dan tidak diskriminatif perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf aperlu menetapkanKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok tentang Petunjuk TeknisPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)Tingkat Kota DepokTahunPelajaran2016/2017; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
Baru
ditetapkan
tahun
pelajaran
Keputusan
Kepala
2016/2017 Dinas
telah
Pendidikan
Nomor2427 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan
Peserta
Didik
Baru
Tahun
Pelajaran
2016/2017 Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858);
1
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851); 3. Undang-UndangNomor
17Tahun
2003
tentangKeuanganNegara(Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor
78,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor4301); 5. Undang-UndangNomor 15Tahun2004tentangPemeriksaan,Pengelolaan Pertanggungjawaban
Keuangan
Negara
dan
(Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor33tahun2004tentangPerimbangan Keuanganantara
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah
(LembaranNegara Tahun 2004 Nomor126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157); 8. Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 9. Undang-undang
Nomor
23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41); 11. Peraturan tentang
Pemerintahan
Perubahan
atas
Nomor
66
Peraturan
Tahun
2010
Pemerintahan
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 2
Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan; 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor.
101
Tahun
2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
memiliki
potensi
kecerdasan
dan
/Bakat
Istimewa. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa; 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus; 18. Peraturan
Bersama
antara
Menteri
Pendidikan
Nasional dan Meteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun
2013
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal; 3
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 50 tahun
2015, tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
pada
Menengah Madrasyah
Sekolah
Menengah
Kejuruan, Aliyah
Madrasyah
Kejuruan
Atas,
Sekolah
Aliyah,
Tahun
dan
Pelajaran
2015/2016; 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun 2015 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan; 25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 27. Peraturan Daerah Kota Depok No.16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Ketertiban Umum; 28. Peraturan Daerah Kota Depok Larangan Merokok Nomor 3 Tahun 2015; MEMUTUSKAN
4
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUKTEKNISPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA, DAN SMKDI KOTA DEPOKTAHUN PELAJARAN 2016/2017
KESATU
: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di kota Depok.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA, M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
5
Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2428-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kota adalah Kota Depok;
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3.
Walikota adalah Walikota Depok;
4.
Dinasadalah Dinas Pendidikan Kota Depok;
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota;
7.
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani TK dan SD di Kecamatan;
8.
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah keterbatasan / keluarbiasaan baik
fisik,
berpengaruh
mental-intelektual, secara
signifikan
sosial,
maupun
dalam
proses
emosional pertumbuhan
yang dan
perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya; 9.
Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru TK, peserta didik baru kelas satu SD, peserta didik baru kelas tujuh SMP dan peserta didik baru kelas sepuluh SMA/SMK;
10. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Depok; 11. SMP Terbuka adalah Sekolah Menengah Pertama yang membuka program 6
SMP Terbuka; 12. SMA Terbuka adalah Sekolah Menengah Atas yang membuka program SMA Terbuka; 13. TKBM adalah tempat kegiatan belajar mengajar untuk SMP dan SMA terbuka; 14. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan SD/MI untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal; 15. Ujian
Nasional
yang
selanjutnya
disebut
UN
adalah
kegiatan
pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada
jenjang
pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 16. Ijazah adalah surat dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian dari satuan pendidikan; 17. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUS adalah hasil kegiatan US yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; 18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah hasil kegiatan UN yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; 19. Jurnal adalah sistem seleksi masuk ke jenjang pendidikanyang lebih tinggi dengan menggunakan nilai US (SD/MI), UN (SMP/MTs) , dan prestasi; 20. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan pendidikan untuk diisi oleh calon pesertadidik baru; 21. Kepala satuan pendidikan adalah pemimpin pada tingkat satuan pendidikan; 22. Komite Sekolah adalah mitra tingkat satuan pendidikan yang membantu 7
peningkatan mutu pendidikan; 23. Peserta
didik
adalah
peserta
didik
pada
jenjang
pendidikan
TK/RA,SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK, SLB, dan program kesetaraan paket a dan b. 24. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut (ABK) adalah anak yang
membutuhkan
pelayanan
pendidikan
secara
khusus
sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; 25. Calon peserta didik baru dari dalam daerah adalah calon peserta didik baru dari sekolah kota depok. 26. luar Kota Depok adalah calon peserta didik yang tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Depok; MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta
Didik
Baru (PPDB) Tingkat Kota Depok Tahun Pelajaran 2016/2017 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Depok. 2. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah : a. Memberikan
kesempatan
yang
seluas-luasnya
bagi
masyarakat usia sekolah di Kota Depok agar memperoleh layanan pendidikan berkualitas sesuai dengan pilihannya; b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kota Depok, SOSIALISASI Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juni 2016,oleh tim Sosialisasi Sekolah, Pengawas, Tim Sosialisasi Dinas Pendidikan, dengan melalui rapatrapat, media cetak, elektronik,Leaflet, dan X banner TAHUN PELAJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN SEKOLAH 8
1. Tahun Pelajaran 2016/2017 dimulai pada tanggal 18Juli 2016. 2. Masa Pengenalan lingkungan sekolah (MLPS) dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Juli 2016. PEMBIAYAAN Pendaftaran calon peserta didik baru untuk TK, SD, SMP, SMA danSMK Negeri menggunakan dana APBD PENYELENGGARA PPDB 1. Tingkat Kota/Kabupaten a. Penyelenggara PPDB Tingkat Kota Depok adalah Panitia PPDB Tingkat Kota yang Terdiri Dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana, dan Tim Pengaduan, b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Kota Depok, meliputi Walikota, Ketua DPRD, Komandan KODIM, Kepala POLRES, Kepala Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan, c. Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang TK, SD, SMP, SMA dan SMK, Tim Pengelola TIK, dan Tim Verifikasi, d. Tim Pengaduan terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Depok, e. Mensosialisasikan Kebijakan Pelaksanaan PPDB Kepada Sekolah dan Masyarakat. f. Membuka Posko Layanan Pra Pendaftaran; g. Melayani Sekolah Dan Masyarakat Setelah Pengumuman Hasil Seleksi dengan Membentuk Posko Pelayanan; h. Mengendalikan dan Memonitor Pelaksanaan; i. Melakukan Evaluasi; j. Menyusun Laporan; k. Menyelesaikan Masalah; dan l. Menyusun dan Menyampaikan Laporan. 2. Tingkat Kecamatan a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat. 9
b. Melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan; c. Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan; d. Melakukan evaluasi; e. Menyusun laporan; f. Menyelesaikan masalah; dan g. Menyusun dan menyampaikan laporan. 3. Tingkat Satuan Pendidikan a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas, b. Penyelenggara
PPDB
Tingkat
Satuan
Pendidikan
adalah
Panitia
Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, dan Tim Verifikasi,Tim Pengaduan terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat; b. Membentuk
panitia
PPDB
yang
diketuai
oleh
pendidik/tenaga
kependidikan berstatus PNS di tingkat sekolah. c. Satuan
Pendidikan
yang
ditunjuk
melayani
pra
pendaftaran,
berkewajiban : 1) Membuka loket dan menyiapkan operator layanan prapendaftaran; 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan pra pendaftaran; 3) membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam melakukan pengajuan pra pendaftaran; 4) mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pra pendaftaran d. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB online, dengan menyediakan : 1) operator PPDB;
10
2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB; 3) ruang untuk melayani calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB. e. Membantu calon peserta didik baru untuk memperoleh Personal Identification Number (PIN); f. Membantu mengarahkan calon peserta didik baru yang ingin mendaftar dan mengganti pilihan sekolah pada sistem PPDB online; g. Operator PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilarang: 1) Menyalin PIN yang diberikan kepada calon peserta didik baru; 2) Mengganti pilihan sekolah / jurusan / paket keahlian yang dipilih oleh calon peserta didik baru dengan menggunakan hak akses yang dimiliki; 3) Melakukan tindakan - tindakan yang dapat merugikan calon peserta didik baru / orang tua / wali dalam pelaksanaan PPDB. h. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima; i. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; j. Mencatat dan memberikan tanda bukti yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB online; dan k. Membuat laporan. 4. Susunan Organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum pada lampiran - Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Depok. Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
11
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2429-DISDIK Tanggal : 26 Mei 2016 JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH PESERTA DIDIK SETIAP ROMBONGAN BELAJAR 1. Jumlah rombel pada PPDB untuk tingkat SD4 (empat)rombeldanjumlah peserta didik pada setiap rombel maksimal40 orang. 2. Jumlah rombel pada PPDB untuk tingkatSMP, SMA 9 (sembilan) rombel dan jumlahpeserta didik pada setiap rombel maksimal 40 orang. 3. Bagi Satuan Pendidikan yang membuka program Olah Raga, Seni atau Inklusif dapat menambah maksimal 2 (dua) rombel. 4. Jumlah rombel pada PPDB untuk tingkat SMK 48 (empat puluh delapan) rombel dan pada setiap rombel maksimal 40 siswa dengan jurusan sbb: a. SMKN 1 Membuka 6Paket Keahlian: 1) Teknik Kendaraan Ringan 2) Rekayasa Perangkat Lunak 3) Akomodasi Perhotelan 4) Akuntansi 5) Teknik Sepeda Motor 6) Multimedia b. SMKN 2 membuka 5Paket Keahlian: 1) Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2) Teknik Audio Video 3) Tata Boga 4) Tata Busana 12
5) Teknik Pendinginan dan Tata Udara c. SMKN 3 Membuka 5 Paket Keahlian: 1) Teknik Konstruksi Batu dan Beton 2) Teknik Komputer dan Jaringan 3) Pemasaran 4) Administrasi Perkantoran 5) Perbankan Syariah d. SMKN 4 Membuka 3 Paket Keahlian: 1) Kelistrikan Pesawat Udara 2) Elektronika Pesawat Udara 3) Pemiliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara. 4) Teknik Elektonika Industri 5) Teknik Elektronika Komunikasi. KUOTA CALON PESERTA DIDIK Dalam rangka Pelaksanaan Wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah Umum Universal (PMU),dalam setiap satuan pendidikan dapat menerima Peserta didik baru dari : 1. Jalur akademik 75 % dari daya tampung terdiri dari : a. Untuk Kota Depok 69 % dari daya tampung b. Luar Kota Depok, satu provinsi 5% dari daya tampung c. Luar Kota Depok, beda provinsi 1% dari daya tampung 2. Jalur non akademik 25% dari daya tampung terdiri dari : a. Afirmasi 15% dari daya tampung b. Prestasi 10% dari daya tampung RASIO KELAS Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : 1.
TK ....................................................................................25 peserta didik;
2.
TKLB ....................................................................................5 peserta didik;
13
3.
SD ....................................................................................40peserta didik;
4.
SDLB ....................................................................................5 peserta didik;
5.
SMP ...................................................................................40 peserta didik;
6.
SMPLB ....................................................................................5 peserta didik;
7.
SMA ...................................................................................40 peserta didik;
8.
SMALB ....................................................................................5 peserta didik;
9.
SMK Bidang Studi Keahlian: a. SMKN 1 Membuka 6Paket Keahlian: 1. Teknik Kendaraan Ringan ...............................................................................40 peserta didik; 2. Rekayasa Perangkat Lunak...............................................................................40 peserta didik; 3. Akomodasi Perhotelan...............................................................................40 peserta didik; 4. Akuntansi ............................................................................... 40 peserta didik; 5. Teknik Sepeda Motor...............................................................................40 peserta didik; 6. Multimedia ..............................................................................40 peserta didik; b. SMKN 2 membuka 5Paket Keahlian 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik...............................................................................40 peserta didik; 14
2. Teknik Audio Video...............................................................................40 peserta didik; 3. Tata Boga
...............................................................................40
peserta didik; 4. Tata Busana...............................................................................40 peserta didik; 5. Teknik Pendinginan dan Tata Udara...............................................................................40 peserta didik; c. SMKN 3 Membuka 5 Paket Keahlian: 1. Teknik Konstruksi Batu dan Beton.............................................................................40 peserta didik; 2. Teknik Komputer dan Jaringan.............................................................................40 peserta didik; 3. Pemasaran.............................................................................40 peserta didik; 4. Administrasi Perkantoran.............................................................................40 peserta didik; 5. Perbankan Syariah.............................................................................40 peserta didik; d. SMKN 4 Membuka 3 Paket Keahlian: 1. Kelistrikan Pesawat Udara..............................................................................40 peserta didik; 2. Elektronika Pesawat Udara..............................................................................40 peserta didik; 3. Pemiliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara 15
.............................................................................40 peserta didik; 4. Teknik Elektronika Industri .............................................................................40 peserta didik; 5. Teknik Elektronika Komunikasi .............................................................................40 peserta didik; 10. SD, SMP, SMA dan SMK penyelenggara layanan pendidikan Inklusif dengan jumlah maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar. Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001 Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2430-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 PPDB JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI (SISWA PRA SEJAHTERA dan ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, ANAK PTK, SEKOLAH SATU ATAP, SEKOLAH DAERAH PERBATASAN, BINA LINGKUNGAN, dan CIBI) SERTA BERPRESTASI A. KRITERIA 1. Kriteria siswa pra sejahtera, Calon Peserta Didik : a. Terdaftar dalam data base warga pra sejahtera secara ekonomidari Dinkes dan Disnakersos. b. Memiliki KIP/KIS/KPS, 2. Kriteria Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Calon Peserta Didik :
16
Peserta didik baru dinyatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) apabila memiliki Ijazah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Surat Keterangan dari sekolah asal atau lembaga psikolog 3. Kriteria Sekolah Satu Atap, Calon Peserta Didik: Peserta didik baru dinyatakan Satu Atap apabila peserta didik berasal dari sekolah yang memiliki MoU dengan sekolah sebelumnya. 4. Kriteria Sekolah Bina Lingkungan, Calon Peserta Didik: Peserta didik baru dinyatakan Sekolah Bina Lingkungan apabila peserta didik diusulkan melalui forum komunikasi warga berdasarkan MoU yang sudah ada. 5. Kriteria Sekolah Daerah Perbatasan, Calon Peserta Didik: Peserta didik baru dinyatakan Sekolah Daerah Perbatasan apabila peserta didik sudah dikoordinasikan dengan Kota/Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kota Depok. 6. Kriteria Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Calon Peserta Didik: Peserta didik baru dinyatakan sebagai Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan apabila Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai orang tua dari peserta didik bertugas disekolah tersebut dibuktikan dengan membawa SK pangkat terakhir dan surat pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. 7. Kriteria Anak CIBI, Calon Peserta Didik: a. Peserta didik baru, dinyatakan cerdas Istimewa apabila memiliki IQ 130 sekala Wesler yang direkomendasikan oleh lembaga penguji berISBN. b. Bakat Istimewa memiliki keistimewaan bakat dengan menunjukan sertifikat dari lembaga penguji yang ber-ISBN. c. Surat keterangan dan sekolah yang menyatakan peserta didik tersebut sebagai siswa program CIBI. 8. Kriteria Prestasi, Calon Peserta Didik : Peserta didik baru dinyatakan Berprestasi apabila memiliki Prestasi bidang Akademik maupun Non Akademik yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Piagam Penghargaan/Sertifikat yang direkomendasikan oleh Kemendikbud/Kemenag/ Induk Organisasi secara berjenjang. 17
B. PERSYARATAN PENDAFTARAN 1. Keluarga pra sejahtera secara ekonomi : A. Surat Pernyataan dari Orang Tua calon peserta didik bermaterai Rp.6.000, (enam ribu), yang menyatakan Kebenaran data tentang dirinya pra sejahtera secara ekonomi
dan tidak merokok dengan
melampirkan : a. Dokumen (KIP/KIS/KPS,) asli kepada panitia sekolah. b. Foto Copy KTP dan KK Kota Depok, dengan menunjukan aslinya. 2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Peserta didik baru dinyatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) apabila: a. Memiliki Ijazah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal atau lembaga psikolog. 3. Sekolah Satu Atap Panitia Sekolah Mendata Siswa Berbasis Dokumen: c. Mou Dengan Sekolah Sebelumnya. d. Surat Permohonan Orang Tua diatas materaiRp.6.000, (enam ribu). e. Foto Copy Rapot, Ijazah, SKHUS, SKHUN. f.
Foto Copy KTP Orang Tua Serta FC KK
4. Siswa Bina Lingkungan Panitia Sekolah Mendata Siswa Bina Lingkungan Berbasis Dokumen a. Usulan Forum Musyawarah Warga berdasarkan MoU yang sudah ada. b. Surat Permohonan Orang Tua diatas materaiRp.6.000, (enam ribu). c. Foto Copy KTP Orang Tua Serta KK d. Sertifikat Tanah/AJB. 5. Sekolah Daerah Perbatasan Panitia Sekolah Mendata Siswa Daerah Perbatasan Berbasis Dokumen 18
a. Foto Copy KTP Orang Tua, Foto Copy KK, dan Foto Copy Akte Kelahiran. b. Formulir Pendaftaran. c. Surat Keterangan Keabsahan Administrasi. d. Surat Pengantar dari dinas yang menyatakan sekolah tersebut sebagai sekolah perbatasan. 6. Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Panitia Sekolah Mendata Siswa Anak PTK Berbasis Dokumen a. Foto Copy KTP Orang Tua, Foto Copy KK, dan Foto Copy Akte Kelahiran. b. Foto Copy Ijazah dan SKHUS/SKHUN. c. Foto Copy SK pangkat terakhir. d. Foto Copy Surat pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. 7. Siswa CIBI Panitia Sekolah Mendata Siswa Program CIBI Berbasis Dokumen a. Sertifikat IQ 130 Skala Wesler yang direkomendasikan oleh lembaga penguji ber-ISBN. b. Surat keterangan dari sekolah yang menjelaskan siswa tersebut sebagai siswa program CIBI 8. Prestasi Memiliki Piagam Penghargaan/Sertifikat baik bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, Olahraga yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan
oleh
Kementeri
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
Kementrian Agama, dan Lembaga /Organisasi yang memiliki Induk Organisasi tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional. C. TIM VERIFIKASI PESERTA DIDIKBARU JALUR NON AKADEMIK, AFIRMASI (KELUARGA SISWA PRA SEJAHTERA DAN ABK, SEKOLAH SATU
ATAP,
PERBATASAN,
SISWA ANAK
BINA
LINGKUNGAN,
PENDIDIK
DAN
SEKOLAH
TENAGA
DAERAH
KEPENDIDIKAN,
SISWA CIBI) DAN BERPRESTASI 2.
Tim Verifikasi Tahap Awal dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan asal , dengan tugas pokok dan fungsi : 19
a. Pendataan dan verifikasi tahap ke 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 1-20 juni 2016. Mendata dan Memverifikasi data orang tua / wali dari calon peserta didik baru dari keluarga Pra Sejahtera yang terdaftar
pada
sekolah
SD/MI,
SMP/MTs
asal,
dengan
cara
kunjungan ke rumah/home visit oleh sekolah asaldan penyerahan berkas ke sekolah yang dituju. b. Menyarankan untuk mendafatar ke satuan pendidikan terdekat dengan domisili, c. Melaporkan hasil verifikasi melalui kepala sekolah kepada kepala Dinas Pendidikan. d. Menyalurkan peserta didik pra sejahtera secara ekonomi ke sekolah swasta. e. Melaporkan peserta didik pra sejahtera secara ekonomi yang diterima di sekolah swasta ke dinas pendidikan. 3.
Tim Verifikasi Tahap ke 2 (dua) dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan tujuan , dengan tugas pokok dan fungsi : a. Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juni 2016, b. Melaporkan hasil verifikasi melalui kepala sekolah kepada kepala Dinas Pendidikan. c. Menyalurkan peserta didik pra sejahtera secara ekonomi ke sekolah swasta. d. Melaporkan peserta didik pra sejahtera secara ekonomi yang diterima di sekolah swasta ke dinas pendidikan.
D. PENGESAHAN SERTIFIKAT/PIAGAM PENGHARGAAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI 1.
Pengesahan, Tim Pengesahan Sertifikat/Piagam Penghargaan dibentuk oleh Kepala Sekolah. Sertifikat asli disahkan untuk ditentukan penskoran.
2.
Keputusan, a. Keputusan tim Pengesahan Sertifikat adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. b. Sertifikat
dan piagam
yang dipergunakan adalah perolehan 20
prestasi
jenjang
Kemendikbud
tertinggi
secara
yang
berjenjang
direkomendasikan (OSN,
oleh
FLS2N,O2SN,
LPIR,Pasanggiri, LKIR, LPI, Loketa PAI, dan kejuaraaan dari induk organisasi diluar Kemendibud dan Kemenag. 3. Penskoran Kriteria Prestasi Individu dilakukan oleh Satuan Pendidikan, dengan Penskoran : NO
KEJUARAAN DARI
SKOR
KEMENDIKBUD/KEMENAG 1
Juara International
39
2
Juara 1 Nasional
30
3
Juara 2 Nasional
27
4
Juara 3 Nasional
24
5
Juara 1 Provinsi
21
6
Juara 2 Provinsi
18
7
Juara 3Provinsi
15
8
Juara Harapan Provinsi
13
9
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
12
10
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
9
11
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
6
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG 12
Juara International
14
13
Juara 1 Nasional
11
14
Juara 2 Nasional
10
15
Juara 3 Nasional
9
16
Juara 1 Provinsi
8
17
Juara 2 Provinsi
7
18
Juara 3Provinsi
6
19
Juara Harapan Provinsi
20
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
5
21
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
4
22
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
3
5.5
21
4. Penskoran Kriteria Prestasi Kelompok dilakukan oleh Satuan Pendidikan, dengan Penskoran : NO
KEJUARAAN DARI
SKOR
KEMENDIKBUD/KEMENAG 1
Juara International
26
2
Juara 1 Nasional
20
3
Juara 2 Nasional
18
4
Juara 3 Nasional
16
5
Juara 1 Provinsi
14
6
Juara 2 Provinsi
12
7
Juara 3Provinsi
10
8
Juara Harapan Provinsi
9
9
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
8
10
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
6
11
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
4
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG 12
Juara International
7
13
Juara 1 Nasional
6
14
Juara 2 Nasional
5.5
15
Juara 3 Nasional
5
16
Juara 1 Provinsi
4.5
17
Juara 2 Provinsi
4
18
Juara 3Provinsi
3.5
19
Juara Harapan Provinsi
20
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
2.5
21
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
2
22
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
1.5
3
E. PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARUJALUR NON AKADEMIK, AFIRMASI (SISWA PRA SEJAHTERA DAN ABK, SEKOLAH SATU 22
ATAP, SISWA BINA LINGKUNGAN, SEKOLAH DAERAH PERBATASAN, ANAK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SISWA CIBI) DAN BERPRESTASI Pendaftaran peserta didikbaru jalur non akademik, afirmasi (siswa pra sejahtera dan ABK, sekolah satu atap, siswa bina lingkungan, sekolah daerah perbatasan, anak pendidik dan tenaga kependidikan, siswa CIBI) dan Berprestasi dilaksanakan pada tanggal 1-20 juni 2016 pukul 08.0012.00 WIB, untuk hari Jum’at pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB, dengan mengisi Formulir dan menyerahkan persyaratan ke Satuan Pendidikan tujuan. F. SELEKSI Penerimaan peserta didikbaru jalur non akademik, Afirmasi (siswa pra sejahteradan ABK, sekolah satu atap, siswa bina lingkungan, sekolah daerah perbatasan, anak pendidik dan tenaga kependidikan, siswa CIBI) dan Berprestasi, 1. Penerimaan Peserta Didik Baru Keluarga Pra sejahtera secara ekonomi a. Seleksi PPDB untuk Keluarga pra sejahtera secara ekonomi apabila melebihi Kuota, maka diseleksi berdasarkan penskoran Kriteria, yaitu:
NO
KRITERIA
SKOR
1
Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
9
2
Memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Perlindungan Sosial
6
(KPS) b. Apabila
terdapat
skor
yang
sama,
maka
seleksi
dilakukan
berdasarkan KTP Orang Tua. Apabila masih terdapat skor yang sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan nilai kumulatif US/UN. Apabila masihterdapat skor yang sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran US/UN. 2. Penerimaan Peserta Didik Baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Penerimaan Peserta Didik Baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 23
diseleksi berdasarkan KTP Orang Tua dan nilai SKHUS/SKHUN. 3. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Satu Atap Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Satu Atap diseleksi berdasarkan daftar siswa yang mempunyai MoU dari sekolah asal. 4. Penerimaan Peserta Didik Baru Bina Lingkungan Penerimaan Peserta Didik Baru Bina Lingkungan diseleksi berdasarkan usulan dari Forum Komunikasi Warga berdasarkan MoU yang sudah ada yang ditanda tangani oleh Komite Sekolah dan berdasarkan lokasi tempat tinggal dengan menunjukan AJB/Sertifikat Tanah asli. 5. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Daerah Perbatasan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Daerah Perbatasan diseleksi berdasarkan
Formulir
Pendaftaran,
Surat
Keterangan
Keabsahan
Administrasi, dan Hasil Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota Perbatasan
yang
dibuktikan
dengan
surat
pengatar
dari
dinas
pendidikan. 6. Penerimaan Peserta Didik Baru Anak PTK Penerimaan Peserta Didik Baru Anak PTK diseleksi berdasarkan Formulir Pendaftaran, Surat Keterangan Keabsahan Administrasi, dan Foto copy SK pangkat terakhirserta surat pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. 7. Penerimaan Peserta Didik Baru Siswa Program CIBI Penerimaan
Peserta
berdasarkan
Formulir
Didik
Baru
Siswa
Pendaftaran,
Surat
program
CIBI
Keterangan
diseleksi
Keabsahan
Administrasi, sertifikat IQ 130 skala wesler dari lembaga yang ber-ISBN, dan surat dari sekolah asal yang menjelaskan siswa tersebut sebagai siswa program CIBI. 8. Penerimaan Peserta Didik Baru Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru Prestasi diseleksi berdasarkan skor prestasi. Apabila terdapat skor yang sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan nilai kumulatif US/UN. Apabila masih terdapat skor yang sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran. 24
G. PENGUMUMAN Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru jalur non akademik, afirmasi (siswa pra sejahteradan ABK, sekolah satu atap, siswa bina lingkungan, sekolah daerah perbatasan, anak pendidik dan tenaga kependidikan, siswa CIBI) dan prestasi padatanggal 29 Juni 2016 pukul 12.00 WIB di Satuan Pendidikan tujuan. H. DAFTAR ULANG Daftar Ulang Penerimaan Peserta Didik Baru jalur non akademik, afirmasi(siswa pra sejahteradan ABK, sekolah satu atap, siswa bina lingkungan, sekolah daerah perbatasan, anak pendidik dan tenaga kependidikan, siswa CIBI)
dan prestasi padaanggal 30 Junisd1 Juli
2016, pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB Ditetapkan di : Depok Pada tanggal : 20 Mei 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA, M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001 Lampiran IV: Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2431-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 PPDB TK DAN SD A. KRITERIA 1. TK Berdasarkan Usia Peserta Didik: 1) Usia 4-5 Tahun TK. A 2) Usia 5-6 Tahun TK.B 2. SD Berdasarkan Usia Peserta Didik minimal 7 Tahun.
25
Apabila kuota belum terpenuhi satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik usia 6 tahun. Apabila usia calon peserta didik baru di bawah 6 tahun wajib melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari lembaga psikolog B. PERSYARATAN PENDAFTARAN Calon Peserta Didik TK, SD 1. Foto copy Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir 2. Foto copyKTP orang tua dan foto copy KK C. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK Pendaftaran Calon Peserta Dididk Baru TK dan SD dilaksanakan secara Off Line Pada tanggal 27 s.d. 28 Juli 2016,pukul 08.00 s.d.12.00 WIB dengan mengisi Formulir dan menyerahkan persyaratan ke Satuan Pendidikan tujuan. D. SELEKSI 1. TK, Berdasarkan Usia Peserta Didik : 3) Usia 4 s.d. 5 Tahun TK. A 4) Usia 5 s.d. 6 Tahun TK.B
2. SD, Berdasarkan Usia Peserta Didik minimal 7 Tahun. Apabila kuota belum terpenuhi satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik usia 6 tahun. Apabila usia calon peserta didik baru di bawah 6 tahun wajib melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari lembaga psikolog. E. PENGUMUMAN Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK dan SD padatanggal 29 Juni 2016 pukul 12.00 WIB di Satuan Pendidikan tujuan. F. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU Daftar Ulang Penerimaan Peserta Didik Baru Reguler padatanggal 30 Juni s.d 1 Juli 2016, pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB. 26
PENSKORAN JARAK TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK SD NO 1. 2. 3. 4.
KRITERIA Satu Kelurahan Dengan Sekolah yang Berada Pada Satu Kecamatan Dengan Satuan Pendidikan yang Dituju Lintas Kecamatan di Wilayah Kota Depok Dari Luar Kota Depok
SKOR 0,12 0,06 0,03 0,00
PENSKORAN USIA CALON PESERTA DIDIK SD NO.
USIA
SKOR
1.
≥ 7 tahun
7,00
2.
6 tahun lebih 11 bulan
6,11
3.
6 tahun lebih 10 bulan
6,10
4.
6 tahun lebih 9 bulan
6,09
5.
6 tahun lebih 8 bulan
6,08
6.
6 tahun lebih 7 bulan
6,07
7.
6 tahun lebih 6 bulan
6,06
8.
6 tahun lebih 5 bulan
6,05
9.
6 tahun lebih 4 bulan
6,04
10.
6 tahun lebih 3 bulan
6,03
11.
6 tahun lebih 2 bulan
6,02
12.
6 tahun lebih 1 bulan
6,01
13.
6 tahun
6,00
14.
Kurang dari 6 tahun
2,00
Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN 27
KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
LampiranV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2432-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 PPDB SMP, SMA DAN SMK A. KRITERIA 1. SMP Lulus SD, MI, atau Paket A 2. SMA dan SMK Lulus SMP, MTs, Atau Paket B 28
B. PERSYARATAN PENDAFTARAN 1. SKHUS/M/SKHUN asli dan fotocopy yang telah dilegalisir Kepala sekolah asal. 2. Foto copy KTP Orang Tua dan foto copy KK C. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK a. SMP, SMA dan SMK 1) Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi format yang telah disediakan di web : depok.siap-ppdb.com. 2) Bagi calon peserta didik baru yang lulus Tahun 2014, 2015 melakukan prapendaftaran di satuan pendidikan tujuan pada tanggal 24-25 Juni 2016, pukul 08.00 s.d.12.00 WIB. 3) Bagi calon peserta didik baru luar Kota Depok, yang lulus Tahun 2014 dan 2015 dapat melakukan prapendaftaran di satuan pendidikan tujuan pada tanggal 24-25 Juni 2016, pukul 08.00 s.d.12.00 WIB. D. SELEKSI 1. SMP, Berdasarkan Nilai USSD/MI, atau Paket A. Apabila terdapat Nilai US SD/MI, atau Paket A yang sama, maka seleksi dilakukan berdasarkanurutan nilai mata pelajaran US.
2. SMA dan SMK, Berdasarkan Nilai UN Lulus SMP, MTs, Atau Paket B Apabila terdapat Nilai UN SMP, MTs atau Paket B yang sama, maka seleksi dilakukanberdasarkanurutan nilai mata pelajaran UN. E. PENGUMUMAN Pengumuman Penerimaan Peserta Didik BaruSMP, SMA dan SMK Pada Tanggal 29 Juni 2016 pukul 12.00 WIB Pengumuman dapat dilihat pada Website : depok.siap-ppdb.com atau di satuan pendidikan tujuan. F. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU 29
1. Daftar Ulang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, SMA, dan SMKtanggal 30 Juni s.d 1 Juli 2016, pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB. 2. Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang sudah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri. PENSKORAN JARAK TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK SD NO 1. 2. 3. 4.
KRITERIA Satu Kelurahan Dengan Sekolah Yang Berada Pada Satu Kecamatan Dengan Satuan Pendidikan Yang Dituju Lintas Kecamatan di Wilayah Kota Depok Dari Luar Kota Depok
Ditetapkan di Pada tanggal
SKOR 0,12 0,06 0,03 0,00
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001 Lampiran VI: Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2433-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 MEKANISME PPDB ONLINE A. PRA PENDAFTARAN 1. Pra pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pra pendaftaran dilakukan untuk calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK 30
b. Pra pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk memasukan data calon peserta didik baru kedalam database Sistem PPDB Online pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. c. Calon peserta didik baru yang sebagaimana disebutkan pada huruf b, adalah: 1) Calon peserta didik baru bertempat tinggal di Kota Depok dan di luar Kota Depok berdasarkan Kartu Keluarga (KK) : a) Bersekolah di luar Kota Depok; b) Lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015; c) Lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B. 2) Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan
surat
rekomendasi
dari
Direktorat
Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
serta
mengikuti
seleksi
penyetaraan
yang
diselenggarakan oleh sekolah pada tanggal 24 dan 25 Juni 2016. d. Pra pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk memperoleh angka pengganti peserta Ujian Nasional; e. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tidak melakukan pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB;
2. Pelaksanaan Pra Pendaftaran a. Calon peserta didik baru datang langung ke sekolah penyelenggara layanan pra pendaftaran pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan pra pendaftaran, yaitu : 1) Berkas SKHUN/DNUN Paket A/SKYBS dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan; 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli; b. Panitia pra pendaftaran :
31
1) Menyiapkan ruangan dan beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pra pendaftaran online di sekolah; 2) Membantu calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan pra pendaftaran online di sekolah; 3) Mencetak tanda bukti prapendaftaran dan memverifikasinya dan selanjutnya
ditandatangani
calon
peserta
didik
baru/orang
tua/wali; 4) Menandatangani dan menstempel tanda bukti pra pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 3) untuk diberikan kepada calon peserta didik baru. 5) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4) memuat informasi angka pengganti peserta Ujian Nasional; c.
Calon
peserta
didik
baru
menyimpan
tanda
bukti
pengajuan
prapendaftaran. 3. Lokasi Layanan Pra Pendaftaran B. PENDAFTARAN 1. Pengajuan Pendaftaran a. Calon peserta didik baru / orang tua / wali melakukan pengajuan pendaftaran secara online dengan mengisi form yang tersedia dalam sistem. b. Isian form sebagaimana dimaksud huruf a, memuat informasi : 1) Biodata pendidikan calon peserta didik baru : a) Nomor induk siswa nasional (NISN); b) Nama; c) Jenis kelamin; d) Tanggal lahir; e) Alamat tempat tinggal; f) Asal sekolah; g) Nilai ujian nasional / ujian sekolah/madrasah berstandar daerah; 2) Nama orang tua / wali; 3) Alamat email; 4) NIK orang tua / wali; dan
32
5) Nomor ponsel orang tua / wali c. Memilih secara online sekolah untuk melakukan verifikasi berkas, sistem menampilkan berapa jumlah calon peserta didik baru / orang tua / wali yang melakukan verifikasi di sekolah tujuan sehingga calon peserta didik baru / orang tua / wali dapat mengetahui banyak atau tidaknya orang yang akan melakukan verifikasi di sekolah yang dituju berdasarkan tanggal / hari. d. Mencetak bukti pengajuan pendaftaran untuk diverifikasi ke sekolah terdekat. e. Dalam hal calon peserta didik baru / orang tua / wali kesulitan untuk melakukan pengajuan pendaftaran online, calon peserta didik baru / orang tua / wali dapat meminta bantuan ke sekolah. 2. Verifikasi Berkas dan Aktifasi PIN a. Calon peserta didik baru / orang tua / wali datang ke sekolah terdekat dengan membawa bukti pengajuan pendaftaran di sertai dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan. b. Pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan
memvalidasi
data/berkas
persyaratan,
serta
persyaratan
khusus untuk SMK oleh panitia tingkat satuan pendidikan. c. Khusus sekolah tujuan SMK, panitia sekolah memberikan tanda lulus persyaratan (informasi persyaratan khusus) ke dalam sistem untuk calon peserta didik baru yang lulus persyaratan khusus. d. Panitia sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas; e. Apabila tanda bukti verifikasi berkas terdapat informasi Personal Identification Number (PIN), sebagai data pribadi bersifat rahasia, dan harus disimpan dengan baik. PIN tersebut memiliki fungsi sebagai password sebagai hak akses pada calon peserta didik baru dan bersifat multifungsi selama PPDB belangsung. f. Calon peserta didik kemudian membuka sistem informasi PPDB dengan menggunakan NIK/NISN dan PIN.
33
g. Saat membuka sistem informasi pertama kali, sistem mengharuskan calon peserta didik baru / orang tua / wali untuk mengganti PIN yang diberikan oleh panitia sekolah. h. Apabila calon peserta didik baru / orang tua / wali lupa dengan PIN nya maka akan disiapkan kontak layanan yaitu dengan orang tua menyebutkan keyword (lupa pin) dari No ponsel yang telah di daftarkan pada saat melengkapi biodata aktivasi PIN, kemudian akan dibalas melalui email atau SMS. 3. Pemilihan Sekolah / Jurusan / Paket Keahlian a. Dengan menggunakan NIK/NISN dan PIN yang telah diterima pada saat verifikasi berkas, calon peserta didik / orang tua /wali memilih sekolah / jurusan / paket keahlian tujuan secara online. b. Calon peserta didik baru dapat memilih sekolah tujuan maksimal : 1. satu (1) kali dengan dua pilihan sekolah c. Apabila kesulitan dalam pemilihan sekolah, calon peserta didik / orang tua / wali dapat: 1) Meminta bantuan ke sekolah terdekat; 2) Menyampaikan informasi NIK dan PIN kepada operator sekolah; 3) Mendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan sekolah; 4) Mencatat nama operator sekolah serta waktu pemilihan sekolah; d. Mencetak bukti pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian; e. Selama proses seleksi berlangsung calon peserta didik baru yang dinyatakan: 1) Diterima sementara tidak dapat mengganti sekolah / jurusan / paket keahlian. 2) Tidak diterima di semua pilihan sekolah / jurusan / paket keahlian dapat mengganti pililhan tersebut.
C. PENGUMUMAN HASIL Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, internet, SMS, dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat). 34
D. LAPOR DIRI Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri. Lapor diri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Lapor diri dilakukan pada waktu yang telah ditentukan; 2. Lapor diri dapat dilakukan dengan dua cara : a. secara online 1) Dengan menggunakan PIN, calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima login ke dalam sistem. 2) Calon peserta didik baru mendapatkan informasi bahwa calon peserta baru yang bersangkutan telah diterima di sekolah yang dituju; 3) Calon peserta didik baru melakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan setuju untuk melakukan lapor diri di sekolah yang dituju; 4) Sistem menampilkan bukti lapor diri, kemudian bukti tersebut di cetak oleh calon peserta didik yang bersangkutan untuk disimpan. b. Datang langsung ke sekolah 1) Panitia sekolah menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk diisi oleh calon peserta didik baru; 2) Format 1 tersebut di isi oleh calon peserta didik / orang tua / wali serta di tandatangani yang kemudian diserahkan kembali ke panitia sekolah; 3) Calon peserta didik baru / orang tua / wali menyampaikan informasi menyampaikan informasi NIK dan PIN kepada operator sekolah; 4) Panitia sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem; 5) Untuk calon peserta didik yang telah berhasil di verifikasi, panitia sekolah memberikan tanda bukti lapor diri kepada calon peserta didik yang bersangkutan disertai dengan tandatangani oleh panitia sekolah; 6) Calon peserta didik / orang tua / wali menyimpan bukti lapor diri; 35
7) Dalam lapor diri yang dilmendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan sekolah; 8) Mencatat nama operator sekolah serta waktu pemilihan sekolah; 3. Calon peserta didik baru domisili Kota Depok yang dinyatakan diterima tetapi
tidak
lapor
diri
sesuai
jadwal
yang
ditentukan,
yang
bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
Lampiran VII: Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2434-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016
36
JADWAL PELAKSANAAN A. Loket layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pelayanan online/di website : a. Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop; b. Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan online oleh calon peserta didik/orang tua/wali/masyarakat akan di tanggapi pada : hari : Senin s.d Sabtu 2. Pelayanan di loket sekolah penyelenggara : a. Pelayanan dilakukan pada : hari: Senin s.d Sabtu pukul : 08.00 WIB- 12.00 WIB b. Pelayanan di sekolah penyelenggara tidak dilakukan selama hari Minggu dan hari Libur Nasional; B. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut : NO
TAHAPAN
TANGGAL Penyerahan Berkas
1.
Penyerahan berkas dan verifikasi peserta didik jalur 1-20 juni 2016 afirmasi ke sekolah yang dituju
2.
Pra Pendaftaran (Verifikasi Data Yang Belum Masuk Kedalam Data Base Online
24-25 Juni 2016
3.
Pendaftaran
27-28 Juni 2016
4.
Pengumuman
29 Juni 2016
5.
Daftar Ulang
30 Juni s.d 1 Juli 2016
6.
Hari Pertama Masuk Tahun Pelajaran 2016-2017
18 Juli 2016
7.
MPLS (Masa Penganalan Lingkungan Sekolah)
19-20 Juli 2016
Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016 37
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
Lampiran VIII: Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2435-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 38
PELANGGARAN DAN SANKSI 3. Pelanggaran dapat berupa a. Menggunakan dokumen yang tidak benar atau Palsu, b. Menerima/mendaftarkan Calon Peserta Didik dengan menggunakan Dokumen yang tidak sesuai/tidak Benar sebagaimana persyaratan c. Menyetujui untuk menerima dan mengentri data pendaftaran pilihan ke-2. d. Membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/mengganti pilihan ke-2 yang telah dientri untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain, e. Mengentri data palsu syarat-syarat pendaftaran ke dalam system saat pendaftaran. f. Menerima pendaftaran pada waktu diluar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB, g. Menrima calon peserta didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan, h. Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon peserta didik/pihak lain untuk penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi, i. Memungut biaya PPDB, 4. Sanksi, a. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang terbukti menggunakan dokumen yang tidak benar, maka dinyatakan gugur sebagai peserta didik baru dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dengan
mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggran PPDB, PENUTUP a. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru iniberlakuuntuk 39
seluruh tingkat satuan pendidikan Negeri diKota Depok. b. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akandiatur secara tersendiri. c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila
terdapat
kekeliruan
akan
ditinjau
kembali
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Depok : 20 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Ir. HERRY PANSILA M.Sc Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196706011986121001
Lampiran IX: Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/2436-DISDIK Tanggal : 20 Mei 2016 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PANITIA PPDB 40
Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama Lengkap
:
........................................................
b. NIP/NUPTK
:
.........................................................
c. Jabatan dalam kepanitiaan :
.........................................................
d. Pangkat/Golongan
:
.........................................................
e. Instansi/Unit Kerja
:
.........................................................
f. Alamat Unit Kerja
:
......................................................... .........................................................
g. No. HP /email
:
.........................................................
MENYATAKAN Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji . Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya. Depok, ........................................ Yang membuat pernyataan Ttd bermaterai 6000 ......................................... SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI SISWA PESERTA DIDIK BARU Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama Lengkap : ......................................................... b. TTL : ......................................................... 41
c. Pekerjaan d. Alamat Rumah
: :
......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... e. No HP : ......................................................... Selaku orang tua/ wali dari a. Nama Anak b. Asal Sekolah c. Sekolah yang dituju d. Hubungan Keluarga
:......................................................... :......................................................... :......................................................... : ......................................................... MENYATAKAN
1. Bahwa saya benar-benar orang tua/wali yang sah dari ..............(nama anak), serta bertanggungjawab penuh atas nama tersebut. 2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melakukan PPDB sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya. Depok, ......................................... Yang membuat pernyataan Ttd bermaterai 6000
.......................................... BERITA ACARA LIMPAHAN SISWA PRA SEJAHTERA SECARA EKONOMI DARI (SEKOLAH YANG MELIMPAHKAN) PPDB TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Pada hari........... Tanggal....... Bulan...... Tahun....... Saya yang bertandan tangan dibaeah ini: Nama Jabatan
: .......................................................................... : Kepala Sekolah (..................................) 42
Unit Kerja Alamat
: .......................................................................... : .......................................................................... .......................................................................... No.Telepon : ........................................................................... Menyatakan bahwa saya bersedia menerima limpahan siswa pra sejahtera secara ekonomi yang tidak tertampung di .......................................... (sekolah yang melimpahkan) Depok, sebanyak ....................... siswa. Demikian berita acara ini saya buat dengan sesungguhnya.
Kepala sekolah yang melimpahkan
Depok,.............,.................. kepala sekolah yang dilimpahkan
Materai 6000
Nama lengkap NIP................................................
Nama lengkap ....................................................
Mengtahui, Kepala Dinas Kota Depok
Herry Pansila, M.Sc NIP. 196706011986121001
43