ISSN 2087-2208
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Oleh: Ismanudin, M.Si. Abstrak. Kebijakan desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah saat ini, dapat memberikan keleluasaan pada Daerah untuk mengurus, mengatur, mengelola kewenangan, dan keuangan secara mandiri. Oleh karena itu, posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat penting, terutama untuk membiayai berbagai kewenangan yang dimiliki, baik pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan guna menunjang kemandirian daerah. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dan kemandirian daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil analisis terhadap data APBD Kabupaten Indramayu TA. 2008 dan 2009 menunjukkan masih kentalnya ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini tentunya perlu dilakukan berbagai pendekatan, program dan kegiatan oleh SKPD yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Kata Kunci: Otonomi Darah, Kemandirian Daerah. Pendahuluan. Diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memiliki arti penting dan membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya sistem pemerintahan Pusat dan Daerah serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian kedua undang-undang tersebut memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah, termasuk Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan otonomi daerah, yakni mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan daerahnya sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya guna peningkatan kemandirian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah daerahnya masing-masing. Melalui regulasi sesuai paradigma dalam kedua undang-undang tersebut, juga menyiratkan keinginan perubahan dalam mekanisme hubungan Pusat dan Daerah, yang sebelumnya terkesan sangat desentralistik. Pemihakan terhadap desentralisasi merupakan keniscayaan dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia yang sedang berproses menuju demokratisasi. Desentralisasi akan memberikan keleluasaan pada Daerah untuk mengurus, mengatur, mengelola kewenangan, dan keuangan secara mandiri. Kewenangan keuangan daerah merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan otomoni daerah. Menurut Davey (1989:179) bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mencerminkan tujuan politik yang mendasar, karena perannya dalam menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam keseluruhan sistem pemerintahan. Berbicara tentang kondisi kemampuan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, akan selalu bersinggungan dengan derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat. Pendapat The Liang Gie (1995:340) kiranya masih relevan dengan kondisi saat ini untuk dijadikan kerangka berfikir. Menurutnya Pemerintah Daerah di Indonesia dari segi keuangannya khususnya penerimaan daerah hanya mampu menutup 20% dari pengeluaran FISIP UNWIR Indramayu
1
JURNAL ASPIRASI Vol.1 No.2 Februari 2011
Pemerintah Daerah. Di sisi lain, The Liang Gie (1994:69) mengatakan ketika terjadi hubungan keuangan Pusat-Daerah yang timpang dalam arti Pemerintah Daerah sangat tergantung pada suntikan dana dari Pemerintah Pusat, maka kondisi ini akan mengakibatkan pembatasan pelaksanaan terhadap Otonomi Daerah. Berpijak dari hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah dikaitkan dengan realitas kondisi kemampuan keuangan daerah, yang berarti pula kemandirian daerah, khususnya di Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Data utama adalah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 yang akan dielaborasi dan dianalisis. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan saran dan masukan yang membangun bagi konstruksi hubungan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dengan tegas menyatakan letak atau titik berat otonomi itu diletakkan, sebab Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan yang sama sebagai Daerah Otonom. Hal tersebut menurut Koswara (2006:33), bahwa paradigma yang dianutnya adalah konsep “pembagian urusan pemerintahan”, yang bersifat “concurent”, baik yang menyangkut “urusan wajib” maupun “urusan pilihan”. Pembagian urusan yang bersifat “concurent”, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama di semua tingkat pemerintahan, dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan keserasian hubungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperinci secara tegas “urusan wajib” yang menjadi kewenangan Daerah, disamping adanya kewenangan “pilihan” (option) yang didasarkan kepada konsep concurent tersebut. Dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut di atas, misalnya PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melakukan perubahan dan penyesuaian mendasar untuk melaksanakan otonominya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dunia usaha dan Daerah itu sendiri. Kemudian sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga mengeluarkan beberapa kebijakan Daerah yang tertuang dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda), baik menyangkut aspek penataan kelembagaan Daerah, keuangan, dan lain sebagainya. Perda tentang pembentukan kelembagaan antara lain: Perda Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu; Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembantukan Dinas Daerah Kabupaten Indramayu; Perda Nomor 9 Tahun2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, dll. Kemudian sebagai pelaksanaan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tersebut di atas, bahwa Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu yang terdiri atas “urusan wajib” dan “urusan pilihan” yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, ditegaskan bahwa urusan wajib yang dilaksanakan oleh SKPD berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, koperasi, usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ekonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri atas
2
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208
8 (delapan) urusan pilihan, meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketramigasian. Setiap urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu tersebut di atas dilaksanakan sesuai bidang urusan oleh SKPD. SKPD Kabupaten Indramayu dimaksud terdiri dari (a) Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 11 (sebelas) Bagian yaitu antara lain Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Otonomi Desa, Bagian Hukum dll; (b) Sekretariat DPRD, (c) Dinas-Dinas Daerah sebanyak 15 Dinas, (d) Inspektorat, (e) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan sebanyak 7, Kantor 2 buah, Rumah Sakit Daerah 2 buah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ciri utama yang menunjukkan suatu Daerah Otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah (Koswara, 2000:45). Artinya Daerah Otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah: 1) Hasil Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain Pendaatan Asli Daerah yang syah. b. Dana Perimbangan: 1) Dana Bagi Hasil. (a) Bagi Hasil Pajak (b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 2) Dana Alokasi Umum. 3) Dana Alokasi Khusus. c. Lain-Lain Pendapatan yang syah. Kondisi kemampuan keuangan daerah secara umum selama ini masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar terutama untuk bisa membiayai pemerintahannya sendiri, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut. Kondisi tersebut secara umum tercermin dari masih kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan subsidi dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat maupun Provinsi). Kemandirian Daerah. Secara teoritis keuangan daerah terdiri dari: pertama keuangan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berbentuk APBD. APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah yang disusun dan disetujui oleh Kepala Daerah bersama DPRD. Kedua, semua kekayaan Pemerintah Daerah, baik yang berbentuk benda tetap maupun benda bergerak. Ketiga, keuangan yang dikelola oleh DPRD, ini berwujud anggaran Dewan. Keempat, keuangan yang dikelola oleh lembaga Perbankan, seperti BPR, keuangan yang dikelola Badan Hukum yang berbentuk perusahaan seperti BUMD. Dalam kontek ini, pelaksanaannya azas desentralisasi di Pemda dibiayai dengan APBD, dan dipisahkan perhitungannya dengan dekonsentrasi serta tugas pembantuan, sedangkan pelaksanaan dua azas ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, berdasarkan data yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2008 dan 2009 diperoleh gambaran APBD secara ringkas seperti dalam tabel 1.
FISIP UNWIR Indramayu
3
JURNAL ASPIRASI Vol.1 No.2 Februari 2011
Tabel 1: Ringkasan APBD Kabupaten Indramayu TA. 2008 dan 2009. Uraian Pendapatan Asli Daerah/PAD: - Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah - Lain-lain PAD yang sah Pendapatan dari Pemerintah/ Instansi yang lebih tinggi: - Bagi hasil pajak/bukan pajak - DAU - DAK Lain-lain pendapatan Daerah yang sah: - Bagi hasil pajak Provinsi - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi/lainnya Total Pendapatan Daerah Total Belanja Daerah Surplus/Defisit
Tahun Anggaran 2008 61.335.960.000 15.978.820.000 8.461.973.000
2009 86.320.473.000 19.168.042.000 13.460.145.000
2.949.100.000 33.946.067.000
3.890.701.000 49.801.585.000
850.798.644.000
930.028.208.000
156.271.355.000 682.130.289.000 12.397.000.000
177.747.866.000 706.774.342.000 45.506.000.000
83.928.662.000 35.053.212.000
198.387.322.523 56.141.351.023
19.875.250.000
72.505.466.000
29.000.000.000 996.063.266.000 1.058.920.920.069 (62.857.654.069)
69.740.505.500 1.214.736.003.523 1.299.696.730.569 (28.375.657.953)
Sumber : APBD Kab. Indramayu TA. 2008 (sebelum perubahan) dan 2009 (setelah perubahan). Berdasarkan data dalam APBD tahun 2008 dan 2009 (tabel 1), terlihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Indramayu dalam tahun 2008 mencapai Rp. 996,063 milyar dan tahun 2009 pendapatannya naik menjadi Rp. 1,214 trilyun, Sedangkan belanja daerahnya dalam tahun 2008 mencapai 1,058 trilyun, sementara tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 1,299 trilyun. Karena menggunakan anggaran yang berimbang, maka dalam tahun anggaran 2008 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 62,857 milyar, sedangkan tahun anggaran 2009 mengalami penurunan defisit anggaran, yaitu menjadi 28,375 milyar. Kemudian potensi PAD Kabupaten Indramayu yang merupakan komponen penting dalam keuangan daerah, ternyata dalam TA. 2009 hanya mencapai sebesar Rp. 61,335 milyar atau mencakup kira-kira 6% dari total pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp. 1,214 trilyun. Dari total pendapatan tersebut sebesar 932,248 milyar (80%) keuangan daerah juga masih didominasi oleh subsidi/bantuan dari Pemerintah/instansi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, PAD Kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sektor pajak daerah sebesar 15,978 milyar (tahun 2008) menjadi 19,168 milyar (2009), sementara retribusi daerah sebesar 8,461 milyar (2008) menjadi 13,460 milyar (2009). Begitu halnya pula dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun dari pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini berarti pula bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai upaya perluasan jenis-jenis pajak/retribusi yang merupakan faktor dominan dalam PAD, yang merupakan regulasi dari Pusat memiliki peran dalam memperbaiki keuangan daerah. Kontribusi sektor pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Indramayu tampaknya lebih besar dari pada retrubusi daerah. Hal ini menujukkan bahwa Kabupaten Indramayu lebih banyak menjalankan
4
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208
fungsi regulasi lewat pajak daerah yang tidak mengharuskan adanya “imbal jasa” atau pelayanan kepada publik, dibandingkan fungsi pelayanan publik lewat retribusi yang mengharuskan adanya jasa/pelayanan lebih dulu dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat (contohnya, retribusi pelayanan parkir). Mengenai pentingnya penerimaan PAD ini terutama untuk menunjang dan membiayai fungsifungsi atau urusan otonomi yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah disinggung sebagai urusan wajib maupun urusan pilihan di atas yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai kewenangannya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Koswara (2000:45) bahwa “ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara”. Sebagai upaya dalam meningkatkan PAD adalah melalui implementasi terhadap Perda-Perda yang secara potensial dapat meningkatkan PAD. Selain itu, sumber-sumber keuangan daerah perlu terus digali dan dikelola serta diselenggarakan secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel dengan didukung peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD terutama Dinas, Lembaga Teknis Daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya untuk melihat peluang kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu, salah satunya dapat dilihat dari proporsi PAD, seperti terlihat dalam Tabel 3 dan Tabel 4. Tabel 3: Ringkasan APBD Kabupaten Indramayu TA. 2008 No
Pendapatan
1.
SILPA tahun lalu
48.857.654.069
2.
PAD
61.335.960.000
3.
Pemberian Pemerintah/yang lebih tinggi
4. 5.
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Total
Jumlah (Rp)
No. 1.
Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung/ Pembangunan
2. 850.798.644.000
Meliputi 26 sektor
Jumlah (Rp)
609.998.905.266 (57,61%) 448.922.014.803 (42,39%)
83.928.662.000 1.058.920.920.069
Total
1.058.920.920.069
Sumber data: APBD Kab. Indramayu TA. 2008 (sebelum perubahan). Tabel 4: Ringkasan APBD Kabupaten Indramayu TA. 2009 N o 1. 2. 3.
Pendapatan SILPA tahun lalu PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Total
FISIP UNWIR Indramayu
Jumlah (Rp)
No.
44.960.727.046 68.320.473.000
1.
930.028.208.000
2.
198.387.322.523 1.299.696.730.569
Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung/ Pembangunan Meliputi 26 sektor
Jumlah (Rp) 852.109.818.087 (65,56%) 436.088.528.482 (34,43%) 1.299.698.730.569
5
JURNAL ASPIRASI Vol.1 No.2 Februari 2011
Sumber data: APBD Kab. Indramayu TA. 2009 (setelah perubahan). Dari Tabel 3 dan 4 yang disajikan di atas, terlihat bahwa antara tahun 2008 dan 2009 terdapat kenaikan PAD kurang lebih mencapai sebesar 11%. Untuk Tahun 2008 penerimaan yang berasal dari PAD hanya berkisar 5,79%, selebihnya dari pemberian Pemerintah Pusat/instansi yang lebih tinggi. Sementara untuk tahun 2009 PAD meliputi hanya 5,26 % dari seluruh penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Indramayu. Dari tabel tersebut juga tampak bahwa dalam tahun 2009 dengan jumlah PAD saja tidak cukup untuk membiayai belanja pembangunan yang besarnya mencapai Rp.436,088 milyar atau (34,43%), jika tidak memperoleh bagian dari Dana Perimbangan. Meskipun demikian terlihat bahwa jumlah Dana Perimbangan (termasuk DAU), ternyata jumlahnya masih lebih besar (71,56%) dari belanja tidak langsung atau belanja rutin (65,56%). Posisi Dana Perimbangan dari Pusat yang didominir dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dan terutama dari dana DAU menjadi sangat penting. Dengan demikian, hal ini menunjukkan masih kentalnya ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan belanja tidak langsung, dalam hal ini untuk belanja rutin dalam tahun anggaran 2008, Kabupaten Indramayu harus menanggung belanja pegawai sebesar Rp. 508,207 milyar, dan tahun 2009 naik menjadi sebesar Rp. 662,407 milyar atau menghabiskan sekitar 54,53% dari total pendapatan daerah, meskipun demikian DAU yang diterima oleh Kabupaten Indramayu mencapai sebesar Rp. 706,774 milyar, sehingga masih terdapat sisa lebih Rp. 44,367 milyar. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Indramayu masih terdapat keseimbangan antara kewenangan dengan ketersediaan keuangan daerah terutama untuk membiayai belanja pegawainya, dimana hal tersebut dalam beberapa kasus menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang rata-rata juga terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, meskipun secara kualitas belum tampak optimal. Berbagai kebijakan daerah telah dilakukan, baik mencakup peningkatan aspek kelembagaan, kewenangan maupun administrasi pemerintahan lainnya. b) Salah satu indikator pelaksanaan otonomi daerah tersebut terlihat dari potensi keuangan daerah, khususnya hasil pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kabupaten Indramayu yang merupakan komponen terpenting dalam otonomi daerah, ternyata hanya mencapai sebesar Rp. 61,335 milyar (2008) dan Rp. 68,320 milyar (2009). Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan PAD hanya mencakup kurang lebih 6% dari total pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp. 996,063 milyar (2008), dan Rp. 1,214 trilyun (2009). Dari total pendapatan tersebut, sebesar 930,028 milyar (atau 76,56%) keuangan daerah juga masih didominasi oleh subsidi/bantuan dari Pemerintah/instansi yang lebih tinggi. c) Posisi Dana Perimbangan dari Pusat di Kabupaten Indramayu yang didominir dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dan terutama dari dana DAU menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan masih kentalnya ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Pusat. d) Diperlukan upaya koordinasi yang sinergis antar pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus meningkatkan kinerja dalam penerimaan PAD sesuai kewenangan, tugas pokok dan kewenangan SKPD, disamping perlu mengoptimalkan perencanaan, dan penyelenggaraan kewenangan secara efisien dan akuntabel, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara terencana, sistematis serta berkelanjutan.
6
Program Studi Ilmu Pemerintahan
ISSN 2087-2208
DAFTAR PUSTAKA. Davey, Kenneth. 1989. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press. Koswara, E. Kertapradja. 2000. Paradigma Baru Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat: Suatu Analisis Tentang Kebijkan, Dampak, dan Kompleksitas Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999. Jurnal PSPP: Majalah Ilmiah Pusat Studi Pengembangan Pemerintahan, Vol.3 No. 1. Jakarta: Universitas Satyagama, 45. 23-52. -------. 2006. Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 Tenatang Pemerintahan Daerah: Suatu Analisis Tinjauan Akademik dan Empirik Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jakarta: Universitas Satyagama. Makalah pada diskusi Ilmiah di Unswagati Cirebon, 4 April 2006. The Liang Gie, 1994. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, Jilid I. Yogyakarta: Liberty. -------, 1995. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, Jilid II. Yogyakarta: Liberty. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2007 Tentang APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2009.
FISIP UNWIR Indramayu
7
