BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR q9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat
: L.
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 7 angka (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2AL3 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan; Undang-Undang Nomor
5 tahun 2OA2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Fisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
2.
3.
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66, Tambahan l-eirUaran Negara Republik Indonesia Nomor aa60); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerunCang*Undangan {Lernharan l{egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahan- l.emharan Negara Repuhlik Indone'sia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penltapan peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2al4 tentang Perubahan Atas undang-undang Nsmqr 23 Tdrun ?tQL4 tentspg Pemerintahan Daerah meqiadi (Lembaran Negara Republik_Indonesia Tahun U.raang-Undang'24, Tambahan Lembaran Negara Republik 2O1S Nomor Indonesia Tahun Nomor 5657); 7. Peraturan Presid.en Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 82); 8. Peiaturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1L tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199); 9. Peiaturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Ind.onesia Nomor 2 Tahun 2Ol3 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2Al4 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Datam Negeri dan Pemerintah Daerah; 2AI4 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 43); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI IIA*TINGAN TENTANG PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFC'RMASI FIIJKUM KABUPA?EN KATINGAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan' 3. Bupati adaiah BuPati Katingan. 4. Sekretaris Daeralladalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan'disingkat JDIH S. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian p"t*y"t rt informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat'
6.
-t. 8. 9.
to.
11.
12. 13.
Dokumentasi Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundallg-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangireliputi tt**.rt tidak terbatas pada putusan pengadilan, undangan yang "monogra{i hukum, artikel majalah hukrlm, buku hukum, yurispirdensi, p"""titi*" hukum, plngkajian hukum, naskah akademis, dan rancangall peraturan perundang-undangan informasi Hukum *A-*"t, adalah semua data dan keterangarl yang terkandung datam Dokumen Hukum. Sistem Informasi Hukum, yang selaqjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan' pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, penfolahan, penyimpanalr, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum. peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang *.rrgik^t *e"u.rr. umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Website adalah adalah suatu halaman web fiaringan) yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang satna berisikan kumpulan informasi. Upiating aaaian proseshemperbaharui data produk dan informasi hukum. iptoadia*.ft proses mengunggah produk dan informasi hukum pada jaringan
website. 14. Maintenance system adalah perawatan sistem operasi, man4iemen program dan koneksi internet. BAB II TUJUAN Pasal 2
(1)
Tujuan pengelolaan JDIH adalah: a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi
b. c.
lainnya; Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah ; Mengembangkan kerjasama yang efektif antara JDIH Kabupaten Katingan dengan JDIHN dan JDIH Provinsi, Kabupaten/Kota se - Indonesia dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum'
BAB III PENGELOLAAN Pasal 3 (U (2t
pengelola JDIH dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan. Sekretariat Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Katingan berkedudukan pada Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
Pasal 4 pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH,
meliputi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 5
(1) pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minEgu sekali atau setiap kati diperlukan melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk disebarluaskan dan di uploadmelalui utebsite JDIH Kabupaten Katingan. (21 penyebarluasarr informasi dan upload melalui uebsite sebagaimana dimaksud padl ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi. BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 6
(1) penataan sistem informasi hukum sebagaimarla dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui: a. Sistem katalog; b. Sistem mandiri/stand alone; dan c. Sistem internet/ website. penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud {2) pada ayat tl) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber d"an status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer. (3) penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ stand alone sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundangiundangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan. (4) penataan sistem informasi hukum daerah dilakukan melalui sistem internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui uebsite: jdih.katingankab.go.td.
BAB V KERJASAMA Pasal 7
Dokumentasi dan (1) Dalam melakukan pengelolaan -Kabupaten JDIH, Tim Pengelola Jaringan kerjasama dalam Katingan dapat melakukan Informasi Hukum bentuk konsultasi, koordinasi, konsolidasi dalrt mair$enarlce sgstem dengan : a. Tim Pengelola JDIH Nasional; b. Tim Pengelola JDIH Frovinsi; c. Pihak ketiga yang ditunjuk. Bupati. {2} Tim pengeloff.,mIH faUupaten Katingan ditetapkan dengan Keputusan
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal B
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal (! November 2OL5
AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan pada $ November 2015 KABUPATEN KATINGAN, SEK
NIK DEMUS BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR ZA?
