JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 02
TAHUN
2009
SERI B.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR
02
TAHUN
2009
TENTANG
PAJAK REKLAME
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2009
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR
02
TAHUN
2009
SERI B.2
================================================================== PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan dan keuangan daerah serta ketentuan atau tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini;
b.
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaI Nomor 3684); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamung Tengah. 6. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. 10. Nilai Strategis Lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. 12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang harus ditetapkan. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 19. Badan adalah usaha bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroam komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 20. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak. 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1)
Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
(2)
Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3)
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Reklame Papan / Billboard / Megatron / Baliho; b. Reklame Kain; c. Reklame Melekat (Stiker); d. Reklame Selebaran; e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame Udara; g. Reklame Suara; h. Reklame Film/Slide; i. Reklame Peragaan; Pasal 3
Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah : a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian,Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya; b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; c. Penyelenggaraan Reklame oleh Partai-partai Politik; d. Penyelenggaraan Reklame oleh Rumah-rumah Ibadah. Pasal 4 (1)
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
(2)
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1)
Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)
Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
(3)
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
(4)
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak / masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
(5)
Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut : Nilai Sewa = (NSPR + NJOPR) x Tarif Keterangan : NSPR (Nilai Strategis Pajak Reklame) NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) Biaya Pemeliharaan
(6)
= Bobot x Skor x Titik Simpul = Biaya Pembuatan + Biaya Pemeliharaan = 5 % (lima per seratus) x Biaya Pembuatan
Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) Pasal 7 Besarnya pokok pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di daerah tempat reklame diselenggarakan.
BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
Pasal 10 Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.
BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 11 (1)
Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3)
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(4) Bentuk isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII PENETAPAN PAJAK Pasal 12 (1)
Berdasarkan SPTPDsebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2)
Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 13
(1)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
(2)
Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(3)
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(4)
Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1)
Pembayaran pajak disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
(3)
Bentuk, jenis, isi ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 15
(1)
Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Pajak terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
(3)
Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
(4)
Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak Daerah Pasal 16 (1)
Bupati dapat menerbitkan STPD apabila : a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi bunga dan atau denda.
(2)
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)
Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
(4)
Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua Surat Paksa Pasal 17 (1)
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. BAB X BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 18
(1)
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima per seratus) setelah disetor ke Kas Daerah
(2)
Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan Pasal 19 (1)
Wajib Pajak mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Karang Bayar Tambahan (SKPDKBT); d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
(3)
Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 20 (1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam ) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Bagian Kedua Banding Pasal 21
(1)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)
Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
(3)
Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Pasal 22
Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 23 (1)
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24 (1)
Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)
Bupati dapat : a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan Kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
(3)
Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 25 (1)
Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 26
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Masa pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)
Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercacat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 27
(1)
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
(2)
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 28 (1)
Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
(2)
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung secara tertulis.
BAB XVI PEMERIKSAAN Pasal 29 (1)
Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiabn perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)
Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang. b. Memberikan izin memasuki tempat atau ruangan yang dianggap keterangan guna kelancaran pemeriksaan.
(3)
perlu dan memberi
Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 30 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan yang Sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan Pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identifikasi orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi; i.
Menghentikan penyidikan;
j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Dibidang perpajakan daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 31 Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Bupati berwenang melakukan pembongkaran terhadap reklame dimaksud.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ).
Pasal 33 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Khusus bagi Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan setelah disyahkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar berdasarkan tarif lama sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 38 Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabuapten Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 2009 BUPATI LAMPUNG TENGAH,
MUDIYANTO THOYIB Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MUSAWIR SUBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 02
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR
02
TAHUN 2009
TENTANG PAJAK REKLAME
A. UMUM Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana yang bersumber dari pajak antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja, baik dalam pemungutannya, penyederhanaan prosedur maupun penyempurnaan peraturan. Langkah penyempurnaan peraturan dimaksud yakni dengan pengaturan kembali mengenai Pajak khususnya Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (3) a. Reklame papan/billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempel pada tempat lain. b. Reklame kain adalah spanduk, umbul-umbul dan layar yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis bahan itu. c. Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 perlembar. d. Reklame Selebaran adalah reklameyang disebarkan berikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel atau diletakkan pada benda lain. e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan pada kendaraan.
f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di Udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain sejenis. g. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun. h. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi. i. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang menentukan “Bobot dan Skor” adalah lokasi penempatan reklame, ”Biaya Pembuatan” ditentukan oleh jenis dan ukuran media reklame , ”Biaya Pemeliharaan” ditentukan oleh biaya pembuatan dan jangka waktu penyelenggaraan. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan surat paksa adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Suatu Badan Penyelesaian Perpajakan diluar tugas wewenang Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Bdan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 02
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR :
TAHUN
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENTANG PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH
Menimbang : a. Bahwa memperhatikan hasil Penelitian Lembaga Universitas Lampung Penyusunan Master Plan/Pemetaan Titik Pasang Reklame di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal estetika dan pengembangan kota.
b. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian maka perlu Keputusan dimaksud ditinaju kembali; c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan keputusan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang peentapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 55 4 Drt Tahun 1956). Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1956) Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1956) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai UndangUndang(Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 No. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 No.118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Reklame;
Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame.
2. Surat Persetujuan Ketua Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah Tanggal Nomor Tentang Rekomendasi Nilai Strategis Reklame dan Biaya Penyelenggaraan Reklame.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TENTANG PAJAK REKLAME
TAHUN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan : a.
Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
b.
Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
c
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
d.
Kepala Dinas adalah Kepala Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
e.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan perpajakan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
f.
Panggung Reklame adalah Sarana atau temapt pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam satuan komposisi yang estetis baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota besrta lingkungan sekitarnya;
g.
Jalan adalah Jalan Utama, Jalan Kelas I, Jalan Kelas II dan Jalan Lingkungan yang mempunyai nilai ekonomis dalam pemasangan reklame;
h.
Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
i.
Kawasan/Zone adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
j.
Pola penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan arah untuk peletakan reklame;
BAB II PELAKSANA Pasal 2 Menunjuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun Tentang Pajak Rekalme.
BAB III PENYELENGGARA REKLAME Pasal 3 (1)
Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
(2)
Pola penyebaran peletakan rekalme sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran pada keputusan ini.
Pasal 4 (1)
Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan peletakan titik reklame sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dialkukan evaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Bupati dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana diamksud dalam pasal 3 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
(3)
Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terdapat titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.
Pasal 5 (1)
Berdasarkan kategori peletakan titik terdapat 4 (empat) jenis Kawasan di kabupaten Lampung Tengah : a. Kawasan Bebas, Yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
b. Kawasan Khusus, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame menempel pada bangunan dan atau diatas bangunan karena dilihat dari segi teknis dan estetika tidak memungkinkan diselenggarakan reklame bertiang; c. Kawasan Selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan titik reklame terpilih;
d. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik diluar huruf b ayat (1) pasal ini. (2)
Kawasan bebas sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini, kecuali terhadap penyelenggara : a. Penyelenggara Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggara Reklame oleh Partai-partai Politik. c. Penyelenggara Reklame yang mendapat persetujuan/ rekomendasi langsung dari Bupati.
BAB IV PERIZINAN Pasal 6 (1)
Setiap penyelenggara reklame dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah harus mendapat izin pemasangan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Untuk mendapat izin dimaksud ayat (1) Pasal ini, penyelenggara rekalme harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan mengisi permohonan yang telah disediakan.
(3)
Blanko permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Pasal 7 (1)
Reklame yang akan dipasang atau ditempatkan pada tanah/bangunan milik orang lain harus melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan.
(2)
Biro reklame yang akan memasang reklame atas nama orang lain harus mendapat surat kuasa dari pemilik reklame.
Pasal 8 (1)
Reklame yang pemasangannya memerlukan pertimbangan teknis menyangkut konstruksi, tata letak dan lokasi pemasangan terlebih dahulu dibahas oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
(2)
Tim Teknis Perizinan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini kepada Bupati
(3)
Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk mendapat izin pemasangan reklame.
(4)
Apabila permohonan untuk mendapatkan izin pemasangan reklame ditolak, sedangkan reklame tersebut ternyata sudah dipasang, maka biaya pembongkaran/ pemulihan ditanggung atau dibebankan sepenuhnya kepada pemohon/penyelenggara reklame atau kuasanya.
(5)
Tim Teknis Perizinan Reklame, sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
Pasal 9 (1)
Terhadap penyelenggara reklame yang permohonan untuk mendapat penyelenggaraan reklame disetujui surat izin penyelenggaraan rekalme.
izin
(2)
Surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan yang diizinkan.
Pasal 10 (1)
Setiap reklame yang telah mendapat surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 9 Keputusan ini, harus di pasang lebel/stiker pada sudut kiri bawah sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi keindahan reklame.
(2)
Lebel/Stiker sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mencantumkan Nomor Izin Penyelenggaraan Reklame dan masa berlakunya izin tersebut.
(3)
Bentuk lebel/ stiker dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
Pasal 11 (1)
Reklame yang izinnya berakhir dan tidak diperpanjang kembali, maka penyelenggaraan reklame tersebut wajib membongkar/ menurunkan reklame tersebut.
(2)
Apabila penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan kewajibannya, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membongkar dan atau menurunkan reklame tersebut dan seluruh bahan konstruksi reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
(3)
Biaya pembongkaran/penurunan reklame sebagaimana diamksud ayat (2) Pasal ini, ditanggung atau dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara reklame.
BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN Pasal 12
(1)
Untuk mendapatkan data wajib pajak, didahulukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak, diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendapatan serta diberikan kepada wajib pajak.
(2)
Setelah dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikirimkan atau diserahkan kepada wajib pajak, maka wajib pajak mengisi formulir pendapatan dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar lalu mengembalikan formulir dimaksud ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3)
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir pendapatan dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Pasal 13 Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14 (1)
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Keputusan ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terhitung dengan menerbitkan SKPD.
(2)
Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Keputusan ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri.
Pasal 15 (1)
Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKP, SKPDKBT dan STPD.
(2)
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan formulir SSPD.
(3)
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKP, SKPDKBT, STPD dan SSPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PEMUNGUTAN
Pasal 16 (1)
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
(2)
Nilai Sewa Reklame dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihitung sebagai berikut : a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dan pihak ketiga, nilai sewa reklame ditambah biaya penyelenggaraan dikali lama reklame dipasang dikali luas reklame. b. Nilai Strategis dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini berdasarkan kelas jalan, sudut pandang dan ketinggian reklame. c. Sudut pandang dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dilihat dari jumlah persimpangan jalan.
Pasal 17 Berdasarkan Nilai Strategis Reklame dan biaya penyelenggaraan reklame ditetapkan secara periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Pasal 18 (1)
Besarnya Nilai Strategis Reklame ditetapkan menurut tarif sebagaimana terlampir pada label I Keputusan ini.
(2)
Besarnya nilai penyelenggaraan reklame ditetapkan menurut tarif sebagaimana terlampir pada Tabel II Keputusan ini.
(3)
Untuk jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman keras pajaknya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
Pasal 19 Untuk reklame kendaraan/ reklame berjalan, pemungutannya berdasarkan azas domisili yaitu kendaraan yang memiliki nomor polisi Kabupaten Lampung Tengah atau memiliki nomor polisi diluar Kabupaten Lampung Tengah, tetapi pangkalan/ poolnya berada di Kabupaten Lampung Tengah dan belum membayar pajak di daerah asalnya.
Pasal 20 Pemungutan pajak reklame dilakukan sejak reklame tersebut diselenggarakan/ dipasang.
Pasal 21 (1)
Bupati dapat memberikan keringanan dan atau pembebasan pajak terhadap reklame yang semata-mata untuk kepentingan sosial dan kepentingan umum.
(2)
Untuk mendapatkan keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati.
BAB VIII KETENTUAN PEMASANGAN Pasal 22 Lokasi penyebaran titik pasang reklame, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun Tentang Pajak Reklame, ditetapkan sebagai berikut :
NO
JALAN UTAMA
JALAN KELAS I
JALAN KELAS II
JALAN LINGKUNGAN
1
2
3
4
5
1.
Jalan Negara (jl. Lintas Sumatra dalam Wilayah Kab. Lampung Tengah )
Jl. Propinsi yang berada dalam wil Kab. Lampung Tengah
Jl. Kabupaten yang menghubungkan antar wilayah Kecamatan
Jl. Jalan yang menghubungkan wil antar Desa dalam Kec.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun dinyatakan tidak berlaku lagi.
Tahun tentang Pajak Reklame
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Ditetapkan di : Lampung Tengah Pada Tanggal : BUPATI LAMPUNG TENGAH
dto ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Diundangkan di Lampung Tengah Pada Tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dto
Ir.MUSAWIR.S, MM
LAMPIRAN
: Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : Tanggal : Tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun Tentang Pajak Reklame
I. Bentuk Surat Permohonan Kepada Yth, Bapak Bupati Lampung Tengah
Melalui; Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Di GUNUNG SUGIH PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMASANGAN REKLAME Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………………….. Pekerjaan : ……………………………………………………….. Alamat/Telp : ……………………………………………………….. Bertindak Atas Nama : ……………………………………………………….. Bersama ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pemasangan Reklame : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sifat Permohonan Jenis Reklame Jumlah Reklame Tempat Pemasangan Ukuran Masing-masing Tata Letak Tinggi Kaki Reklame dari tanah 8. Bahan Bangunan 9. Lama Pemasangan 10. Terhitung Mulai 11. Isi Naskah Reklame
: ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ………………………………………………………..
Pemasangan ini kami ajukan untuk mendapatkan petimbangan dan kami memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Hormat kami, Permohonan
II. Bentuk Label/ Stiker Izin Pemasangan Reklame
Lambang Lam Teng
IZIN PEMASANGAN REKLAME NOMOR :
BERLAKU SAMPAI DENGAN :
KETERANGAN : - Ukuran Panjang - Ukuran Lebar - Ukuran Dasar - Ditulis dengan
:12 cm : 6 cm : Kuning : Warna Hitam
BUPATI LAMPUNG TENGAH
Dto,
ANDY AHMAD SAMPURNA JAYA
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : Tanggal : Perihal :
NO 1
KAWASAN Kawasan Bebas Reklame
PENYEBAB PELATIHAN REKLAME Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan Diselenggarakan kegiatan reklame : a. Kawasan Perkantoran Pemerintah b. Kawasan Militer c. Kawasan Pendidikan dan tempat peribadatan d. e. f. g. h. i. j. k.
II
Kawasan Khusus
Kawasan yang diperoleh diselenggarakan kegiatan reklame, menempel pada bangunan dan diatas bangunan, karena dilihat dari segi teknik dan estetika tidak memungkinkan diselenggarakan rekalme bertiang terdiri dari : Yang menempel di Gedung a. Komplek pasar b. Komplek pasar c. Komplek pasar d. Komplek pasar e. Komplek pasar f. Komplek pasar
III
Kawasan Selektif
Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan Titik Reklame terpilih adalah sebagai berikut : Jarak pemasangan antar reklame tidak boleh kurang dari 50 M.
IV
Kawasan Umum
Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dan titik reklame diluar Pasal 5 huruf b ayat (1) Keputusan ini.
BUPATI LAMPUNG TENGAH
Dto,
ANDY AHMAD SAMPURNA JAYA
