KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DI INDONESIA
Oleh: WAHID NASHIHUDDIN, SIP NIP. 19871130 200912 1 002
PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA JAKARTA 2012
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kajian tentang “Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Publik pada Website Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi di Indonesia“ dapat terselesaikan tepat waktu. Pada dasarnya kajian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan informasi publik yang tersedia dalam Website BPAD Provinsi di Indonesia, serta untuk mengetahui sumber-sumber informasi website BPAD Provinsi yang dapat diakses online oleh publik. Telah kita ketahui bersama bahwa aksesbilitas informasi pada sebuah website di lembaga pelayanan publik, seperti BPAD Provinsi, merupakan masalah serius yang harus tetap dijaga eksistensi dan keberlanjutannya, baik menyangkut tampilan, desain, konten, maupun koneksi jaringan website. Apabila hal tersebut sudah diperhatikan, maka sumber-sumber informasi yang ada didalamnya dapat diakses online melalui internet, secara mudah, bebas, dan transparan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesainya penyusunan artikel kajian ini sampai tuntas. Demi penyempurnaan kajian, tidak lupa penulis memohon saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya substantif terhadap permasalahan yang diteliti. Penulis berharap bahwa kajian ini bermanfaat bagi pengembangan website BPAD Provinsi pada khususnya, dan pada umumnya dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pengelolaan website di lembaga perpustakaan, dokumentasi, dan informasi di Indonesia, terimakasih.
Jakarta, 19 Oktober 2012 Penulis
Wahid Nashihuddin, SIP.
ii
Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Publik pada Website Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi di Indonesia
ABSTRAK Keberadaan internet di badan layanan publik seperti BPAD Provinsi, memberikan kemudahan dalam menyediakan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat, internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses segala sumber informasi yang sediakan oleh BPAD setempat. Ketersediaan informasi yang ada di website-website BPAD Provinsi, hendaknya dapat diakses secara online oleh masyarakat secara cepat dan mudah. Diketahui bahwa dari ke-33 Provinsi di Indonesia hanya terdapat 23 BPAD provinsi yang websitenya dapat diakses secara online melalui internet, dan dari ke-23 wesbite BPAD terdapat 9 website independen (mandiri) dan 14 wesbite gabungan yaitu website BPAD Provinsi yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang ketersediaan informasi publik yang disedikan oleh Website BPAD Provinsi, serta untuk mengetahui sumber daya informasi yang dapat diakses secara online oleh publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian bersumber dari konten informasi yang tersedia di website-website BPAD Provinsi, dan data sekundernya adalah tampilan muka (interface) setiap website BPAD Provinsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu teknik analisis website, dokumentasi, dan checklist. Pengumpulan data dilakukan secara cermat dan sistematis, hingga data yang sudah terkumpul dapat menjawab permasalahan penelitian Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan keteraksesan informasi publik pada website BPAD Provinsi di Indonesia belum memenuhi kebutuhan informasi publik. Terlihat dari 10 website BPAD Provinsi yang tidak dapat diakses secara online, serta bagi website yang sudah online juga belum memiliki sarana akses penelusuran informasi yang memadai dan berfungsi dengan baik. Untuk itu, penulis menyarankan agar BPAD Provinsi hendaknya menjadikan website sebagai media utama dalam mengelola dan mempublikasikan segala sumber informasi yang dimiliki, serta harus selalu meng-update dan memperbarui konten informasinya secara berkelanjutan. Keyword: Informasi Publik, Website, Aksesbilitas Informasi
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN COVER…………………………………………………….. i KATA PENGANTAR……………………………………………………. ii ABSTRAK………………………………………………………………… iii DAFTAR ISI……………………………………………………………… iv DAFTAR TABEL………………………………………………………… vi DAFTAR GAMBAR……………………………………………………… vi
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang………………………………………………………… 1 1.2 Identifikasi Masalah…………………………………………………… 3 1.3 Rumusan Masalah……………………………………………………… 3 1.4 Tujuan dan Manfaat……………………………………………………. 4 BAB II LANDASAN TEORI…………………………………………….. 5 2.1 Informasi Publik……………………………………………………….. 5 2.2 Website………………………………………………………………… 6 2.3 Akses Internet………………………………………………………….. 8 BAB III METODE PENELITIAN………………………………………. 10 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian…………………………………………... 10 3.2 Jenis Penelitian………………………………………………………….10 3.3 Sumber Data…………………………………………………………….10 3.4 Variabel Penelitian……………………………………………………... 11 3.5 Teknik Pengumpulan Data…………………………………………….. 12 3.6 Pengolahan Data……………………………………………………….. 13 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………. 14 4.1 Ketersediaan Informasi Publik Website BPAD Provinsi…………... 14 4.1.1
Jumlah Website Online…………………………………………….. 14
4.1.2
Identitas Instansi…………………………………………………… 16
4.1.3
Jenis Website………………………………………………………. 18
4.2 Keteraksesan Informasi Publik Website BPAD Provinsi………….. 21 4.2.1
Konten Informasi Website………………………………………… 21 iv
4.2.2
Akses Informasi Website………………………………………….. 25
BAB V PENUTUP………………………………………………………... 30 5.1 Kesimpulan…………………………………………………………….. 30 5.2 Saran-Saran…………………………………………………………….. 30 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. 31 LAMPIRAN………………………………………………………………. Lampiran 1: Daftar Website BPAD Provinsi Lampiran 2: Website Katalog Induk Nasional (KIN) Perpusnas RI Lampiran 3: Tampilan Muka (Interface) Website BPAD Provinsi Lampiran 4: Daftar Checkslist Informasi Publik BPAD Provinsi Lampiran 5: Konten Informasi Publik Website Independen Lampiran 6: Konten Informasi Publik Website Gabungan
v
DAFTAR TABEL Tabel 1: Variabel dan Indikator Penelitian………………………………… 11 Tabel 2: Nama Instansi BPAD Provinsi…………………………………… 16 Tabel 3: Domain Website BPAD Provinsi………………………………… 18 Tabel 4. Jenis Website BPAD Provinsi……………………………………. 19 Tabel 5: Perbedaan Website Independen dan Gabungan…………………. 19 Tabel 6: Konten Informasi Website BPAD Provinsi……………………… 22 Tabel 7: Jumlah dan Prosentase Konten Informasi Website……………… 25
DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Website Perpustakaan Mitra Perpusnas RI…………………….. 11 Gambar 2: Website BPAD Provinsi Menginduk ke Pemda Provinsi…….... 15 Gambar 3. Tampilan Muka (Interface) Website Independen……………… 21 Gambar 4. Tampilan Muka (Interface) Website Gabungan………………. 22
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Berawal dari kemunculan internet di lembaga perpustakaan, lembaga pemerintah dan swasta mulai gencar membangun pangkalan database untuk pengembangan perpustakaan digital (digital library) dan mengembangkan website di instansi mereka, mulai dari membangun database server jaringan, database penyimpanan koleksi, sampai website untuk publikasi informasi. Internet (inter networking) merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia sehingga terbentuk ruang maya jaringan computer (cyberspace). Dengan internet, jaringan komputer yang ada di seluruh penjuru
dunia
akan
saling
terhubung
dan
dapat
dimanfaatkan
untuk
berkomunikasi jarak jauh. Pendit (2007) mengatakan bahwa internet terdiri dari sekumpulan jaringan komputer milik perusahaan, institusi, lembaga pemerintah, ataupun penyedia jasa jaringan ISP (Internet Service Provider) yang saling terhubung di mana masing-masing jaringan komputer terhubung dikelola secara independen. Internet memberikan jalan yang mudah untuk mendistribusikan jalan yang mudah untuk mendistribusikan informasi, seseorang bisa dengan mudah mempublikasikan informasi yang kemudian dapat diakses oleh orang lain tanpa melalui proses pelatihan yang panjang. Melalui jaringan internet, segala sumber informasi yang dikelola oleh perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat, tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Agar masyarakat mengetahui sumber informasi dan layanan yang disediakan oleh perpustakaan, maka harus ada media yang digunakan untuk mengenalkan layanan dan konten informasi, salah satunya melalui website. Pembangunan sebuah website di perpustakan hendaknya didesain dengan tampilan yang menarik, tujuannya agar minat masyarakat untuk mengakses layanan perpustakaan melalui website bertambah banyak. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab mengelola perpustakaan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi atau yang selanjutnya disebut BPAD Provinsi, memiliki tanggung jawab untuk 1
membangun dan mengembangkan database dan website untuk mengelola sumbersumber informasi yang dimiliki. Selain informasi yang tersedia dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, maka melalui website instansi, citra dan nama BPAD tersebut akan meningkat. Apalagi masalah publikasi informasi di badan layanan publik, seperti BPAD Provinsi, sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tentunya dalam meningkatkan kualitas layanannya harus mengutamakan transparansi informasi bagi masyarakat. Alasan mendasar bagi badan layanan publik untuk melaksanakan amanah peraturan tersebut adalah terciptanya aksesbilitas publik yang mudah dan cepat. Seperti halnya yang dikatakan Hidayat (2010), bahwa terdapat empat hal yang terkandung dalam UU KIP, yaitu: 1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi 2. Kewajiban badan layanan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana 3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas 4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Hal yang perlu diingat bahwa tugas dan fungsi BPAD Provinsi adalah mengelola arsip dan koleksi perpustakaan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Sementara itu, karakterisitik layanan BPAD Provinsi juga mirip dengan karakteristik perpustakaan umum, yaitu: 1) terbuka untuk umum; 2) dibiayai oleh dana umum; dan 3) jasa yang diberikan pada hakikatnya bersifat cuma-cuma (Sulistiyo-Basuki, 1991). Mengacu pada pernyataan tersebut, tentunya segala sumber daya informasi yang dikelola oleh BPAD dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat. Provinsi di Indonesia berjumlah 33 Provinsi, tentunya setiap wilayah juga memiliki 33 BPAD Provinsi beserta website instansi yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat, dalam hal ini melalui jaringan online internet. Namun, berdasarkan hasil penelusuran di internet hanya terdapat 23 wesbite BPAD Provinsi yang dapat diakses secara online. Selain itu, konten informasi 2
yang tersedia di setiap website BPAD Provinsi tidak semuanya dapat diakses seperti kontak pada menu layanan online, khususnya website BPAD Provinsi yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI). Beberapa masalah tersebut, akan dikaji lebih mendalam pada bab hasil dan pembahasan berikutnya.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Ketersediaan informasi publik yang tersedia Website BPAD Provinsi dianggap belum lengkap dan kurang memenuhi kebutuhan informasi pengguna, seperti informasi mengenai profil layanan, jasa informasi, sarana akses layanan, dan sumber-sumber informasi publik yang lain. Selain itu, setiap menu layanan yang sudah tersedia di website setiap instansi, ada beberapa informasi yang masih kosong dan belum dapat diakses secara online, seperti informasi dokumen-dokumen peraturan dan link database ilmiah internasional. 2. Dari ke-23 website BPAD Provinsi yang dapat diakses secara online terdapat dua jenis website, penulis menyebutnya website independen (mandiri) dan website gabungan. Website independen adalah website yang dibuat dan dikembangkan oleh BPAD Provinsi secara mandiri, baik dalam mendesain tampilan (layout) website maupun menentukan konten-konten informasi yang akan disediakan oleh instansi. Sedangkan website gabungan adalah website-website
BPAD
Provinsi
yang
terjaring
dengan
database
perpustakaan mitra Perpusnas RI.
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Informasi-informasi publik apa saja yang tersedia di Website BPAD Provinsi yang ada di Indonesia?
3
2. Apakah informasi-informasi yang sudah tersedia di Website BPAD Provinsi dapat diakses secara online melalui internet oleh publik?
1.4 Tujuan dan Manfaat Tujuan penelitian ini antara lain: 1) memberikan gambaran tentang ketersediaan informasi publik yang disedikan oleh Website BPAD Provinsi; dan 2) mengetahui konten-konten informasi yang dapat diakses secara online oleh publik. Sedangkan manfaat penelitian untuk bahan masukan dan evaluasi kepada para pimpinan BPAD Provinsi, agar lebih memperhatikan masalah eksistensi dan pengembangan website lembaga, khususnya bagi pemenuhan informasi publik dan umumnya bagi peningkatan kualitas layanan lembaga secara keseluruhan.
4
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Informasi Publik Karena bahasan penelitian terkait dengan ketersediaan dan keteraksesan informasi di badan layanan publik, yang mana segala sumber daya informasinya harus dapat diakses secara terbuka dan transparan oleh publik, maka untuk memperjelas bahasan tersebut diperlukan pemahaman terhadap tiga hal definisi yaitu informasi, informasi publik, dan badan publik. 1.
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Taolin, 2012).
2.
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Katharina, 2010).
3.
Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari ABPN dan atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau/ luar negeri (UU KIP).
Lebih lanjut Katharina mengatakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh lembaga atau badan layanan publik dalam menyediakan sumber daya informasi ke publik, yaitu: a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses b. Informasi yan dikecualikan bersifat ketat dan terbatas c. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana d. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada 5
masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya. Apabila ke empat prinsip di atas sudah diperhatikan oleh badan layanan publik, maka setiap sumber dan konten informasi yang dikelolanya akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat yang mengaksesnya.
2.2 Website Website atau yang dikenal dengan world wide web (www) merupakan kesatuan server-server informasi yang terhubung bersama melalui sebuah bahasa yang dikenal dengan hypertext. Website memungkinkan para programer HTML (Hypertext Markup Language) untuk mempresentasikan beragam tipe file secara virtual kepada para pengunjung atau user, menampilkan halaman-halaman teks, grafik, audio, video, bahkan program-program yang dapat dieksekusi online untuk berbagai keperluan (Robert, dkk, 2003). Desain sebuah website sebaiknya disajikan dalam format dan tampilan yang menarik agar memiliki daya tarik bagi penggunanya. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perancang website, yaitu tampilan layout menarik, mudah diakses, dan memberikan manfaat. Hal tersebut dikatakan Indrajit (2012) bahwa terdapat tiga kriteria dalam mendesain dan mengembangkan website, yaitu: 1. Site Design, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu yang dipergunakan. Ada dua sub-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam membuat desain sebuah situs, yaitu navigasi dan estetika. Aspek navigasi berkaitan dengan cara atau mekanisme perpindahan dari satu situs ke situs yang lain. Teknik navigasi tidak hanya terbatas pada bagaimana mengelola sebuah manajemen hyperlink belaka, tetapi menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan human-computer interaction, misalnya user interface yang user friendly. Faktor estetika merupakan tampilan atau desain grafis. Hal ini sangat menentukan baik buruknya kinerja sebuah website. Unsur-unsur warna, penempatan (layout), desain grafis, lebar muka halaman, tipe huruf, merupakan sebagian hal yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh para pengembang website. 6
2. Site Functionality, menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di website. Dari tiga buah sub-kriteria yang ada, fasilitas pencarian (searching) merupakan unsur terpenting. Hal ini disebabkan karena seluruh profil perusahaan yang sedemikan besar harus diwakilkan oleh sebuah website yang terbatas sehingga dibutuhkan sebuah “information desk” atau “reception desk” yang dapat dikunjungi pelanggan sewaktu-waktu. Dengan adanya fasilitas searching, pelanggan dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan kunjungan ke website tersebut. Searching tidak hanya sekedar mencari informasi di sebuah website, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan (intelegence) untuk menentukan searching key terhadap informasi yang dicari. Selain itu, kemampuan sebuah website dapat diatur tampilannya sesuai dengan kebutuhan spesifik individu tertentu (personalization).
Tujuannya
agar
pelanggan
merasa
bahwa
dirinya
diperhatikan secara khusus oleh perusahaan, seperti halnya dengan seorang pelanggan di dunia nyata yang berhadapan langsung dengan seorang customer service. 3. Customer Value, menyangkut berbagai aspek manfaat yang dapat secara langsung dirasakan oleh para pelanggan yang mengakses website terkait. Konten informasi merupakan hal pertama yang dipandang dapat memberikan manfaat kepada pelanggan. Seorang individu mengakses website karena ingin melihat data atau informasi terkait dengan kebutuhannya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menemukan informasi yang dicari di dalam website, maka yang bersangkutan akan mencari informasi tersebut di website-website lain. Membuat konten website yang menarik bukanlah merupakan hal yang mudah, karena selain harus memiliki nilai komersial (value), konten harus selalu dijaga agar berkualitas, up-to-date, dan relevan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perusahaan mampu menawarkan mekanisme customer service dan support yang baik kepada pelanggannya. Setiap pertanyaan, keluhan, permohonan, dan interaksi lain dari pelanggan harus dapat ditanggapi secara cepat oleh perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, sebuah website harus menyediakan fasilitas-fasilitas komunikasi semacam email, mailing list, chatting, discussion, atau newsgroup yang efektif. 7
Terkait dengan kemudahan akses pada sebuah website perpustakaan, Pendit (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kriteria website yang mudah diakses, yaitu: 1. Tidak memerlukan browser khusus, semua browser dapat dimanfaatkan untuk akses. 2. Tidak memerlukan program tambahan khusus, misalnya yang dibuat dengan JavaScript atau Flash. 3. Disesuaikan dengan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh setiap orang dengan keterbatasan fisik, misalnya tuna netra. 4. Tidak hanya mengandalkan gambar atau warna untuk menyampaikan informasi, tetapi harus disertai penjelasan teks. 5. Tidak hanya tergantung pada mouse untuk melakukan navigasi di situs yang bersangkutan. 6. Tidak memaksakan diri menjadi rumit, dan tidak menggunakan jargon teknis.
2.3 Akses Internet Dikutip
dari
Perpustakaan
Nasional
Australia,
Pendit
(2008)
mendefinisikan akses sebagai bagian dari sebuah layanan yang terpadu untuk mempermudah pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan sumber daya informasi. Kata akses juga mengandung makna semangat membuka fasilitas komputer seluas-luasnya bagi setiap orang yang menggunakan sumber daya informasi yang tersedia di internet. Masalah akses informasi melalui internet ini ditanggapi serius oleh International Federation of Library Association (IFLA), dengan mengeluarkan internet manifesto yang berisi dua hal yaitu: 1. Penyediaan akses tak terbatas ke internet oleh perpustakaan dan lembaga jasa informasi akan mendukung komunitas maupun pribadi dalam mencapai kebebasan, kesejahteraan, dan perkembangan. 2. Hambatan terhadap aliran informasi harus disingkirkan, terutama hambatan yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Prinsipnya bahwa kemudahan akses informasi dapat menghapuskan hambatan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi digital di bidang ilmiah 8
dan akademisi. Secara umum, terdapat dua manfaat yang diterima oleh seseorang ketika mudah mengakses internet, yaitu informasi yang diperoleh dapat memberikan informasi untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan kepentingan professional/pekerja (Supriyanto dan Muhsin, 2008). Manfaat akses tersebut dapat dirasakan ketika seseorang melakukan empat hal dalam akses internet, yaitu: 1. Penggunaan email untuk saling bertukar informasi 2. Pengiriman berkas digital atau program computer dari satu computer ke computer lain melalui fasilitas FTP (File Transfer Protocol 3. Mengontak computer lain untuk mencari informasi yang disediakan secara terbuka lewat protocol internet 4. Mengikuti kelompok diskusi dengan memakai fasilitas Usenet (Pendit, 2007). Keberadaan internet di perpustakaan memiliki peranan penting dalam penyebaran arus informasi dan menghubungkan antara orang yang satu dengan yang lain, dalam hal ini petugas perpustakaan, sumber informasi, dan masyarakat yang dilayani. Dengan demikian, keberadaan internet dapat berfungsi sebagai alat dan media komunikasi antar-ilmuan dan antar-masyarakat yang langsung maupun tidak langsung melibatkan para petugas perpustakaan atau pustakawan yang bekerja di perpustakaan perguruang tinggi ataupun di pusat-pusat riset.
9
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dimulai dari tanggal 10 September 2012 - 6 Oktober 2012, sedangkan lokasi penelitian ini adalah website-website BPAD Provinsi yang dapat diakses online melalui jaringan internet. Berdasarkan hasil penelurusan di internet, diketahui bahwa dari ke-33 jumlah BPAD Provinsi di Indonesia hanya terdapat 23 website BPAD Provinsi yang dapat diakses (Lampiran 1). Dari ke-23 website BPAD yang dapat diakses, kemudian setiap konten informasi yang tersedia di website dianalisis dengan cermat sehingga akhirnya menjadi data primer penelitian.
3.2 Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Data deskriptif digunakan untuk menjabarkan sumber-sumber informasi publik yang disediakan oleh setiap website BPAD Provinsi, baik yang menggunakan website independen (mandiri) maupun website yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI. Setelah data deskriptif dijabarkan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk non-angka, seperti kalimat-kalimat, foto, atau rekaman suara dan gambar, dan secara praktik data kualitatif dapat dikuantitatifkan (Risnarto, 2004). Pada penelitian ini, data kualitatif dijabarkan dalam bentuk tabel yang disertai angka dan prosentase (%) serta penjelasan singkat dari setiap konten informasi yang tersedia di Website BPAD provinsi.
3.3 Sumber Data Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Risnanto (2004) mengatakan bahwa data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data primer penelitian ini data yang bersumber dari website-website BPAD Provinsi yang dapat diakses online melalui internet. Adapun sumber data primer penelitian sebagai berikut: 10
1. Website perpustakaan mitra Perpusnas RI di http://perpusmitra.pnri.go.id/ dan http://kin.pnri.go.id/statistik.aspx (lampiran 2) 2. Website BPAD Provinsi di Google di http://www.google.co.id/ Gambar 1. Website Perpustakaan Mitra Perpusnas RI
Sumber: http://perpusmitra.pnri.go.id/ Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah tampilan muka (interface) dari setiap website yang dimiliki oleh setiap BPAD Provinsi (Lampiran 3).
3.4 Variabel Penelitian Variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh seorang peneliti. Sesuatu itu mungkin manusia, benda, sistem, dan lain-lain. Suatu konsep yang sangat penting dan pasti berhubungan dengan variabel adalah indikator. Indikator adalah hasil turunan variabel yang memiliki sifat cukup empiris dan operasional untuk ditransformasikan menjadi data (Risnanto, 2004). Pada penelitian ini terdapat dua variabel variabel dan empat indikator. Beberapa variabel dan inkator penelitian sebagai berikut. Tabel 1.Variabel dan Indikator Penelitian Variabel Ketersediaan Informasi Publik
Indikator Website Online Identitas
Sub-Indikator 1. Jumlah Website 2. Faktor Offline 1. Nama Instansi 11
Instansi Jenis Website
Keteraksesan Informasi Publik
2. 1. 2. Profil 1. Lembaga 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jasa Informasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sarana Akses 1. Informasi 2. 3. 4. 5. 1. Sumber 2. Informasi 3. Publik Lain 4.
Domain Website Website Independen (Mandiri) Website Perpustakaan Mitra Sejarah BPAD Visi dan Misi Struktur Organisasi Daftar (nama) Pejabat Tugas Pokok dan Fungsi Dokumen Peraturan (dasar hukum) Alamat Lembaga Koleksi Perpustakaan Koleksi Arsip Perpustakaan Keliling Keanggotaan (sirkulasi) Program/Agenda Kegiatan Info koleksi Baru Layanan edutaiment Katalog Perpustakaan Katalog Arsip Database Perpustakaan Lain Database Ilmiah Internasional Layanan Online (buku tamu) Dokumentasi Kegiatan (berita/artikel) Database Organisasi Lain Survey Pengunjung (Polling) Statistik Layanan
Variabel-variabel diatas dijadikan dasar untuk menjabarkan tentang ketersediaan dan keteraksesan informasi publik pada website BPAD provinsi, yang disusun secara sistematis.
3.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik analisis website, dokumentasi, dan checklist. 1. Analisis website, digunakan untuk mengetahui konten informasi yang disediakan oleh setiap website BPAD Provinsi. Cara analisisnya dengan mengecek satu-persatu setiap menu dan konten informasi yang ada di website BPAD, baik yang bersumber dari website independen (mandiri) maupun website yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI. 2. Dokumentasi, digunakan untuk memperjelas data hasil analisis website. Hasil dokumentasinya berupa tampilan muka (interface) dari setiap website 12
BPAD yang dapat diakses melalui internet. Pengambilan dokumentasi ini dilakukan dengan cara menekan tombol “Print Screen” pada keyboard komputer. 3. Daftar checklist, digunakan untuk mendata setiap konten informasi yang tersedia di Website BPAD Provinsi. Penyusunan daftar checklist didasarkan pada susunan variabel dan indikator penelitian (Lampiran 4). Apabila konten informasi itu tersedia di website maka diberi angka satu “1” dan bila tidak tersedia maka diberi angka nol “0”. Tujuannya untuk mengetahui besaran prosentase (%) konten informasi yang tersedia di setiap website BPAD.
3.6 Pengolahan Data Data yang sudah terkumpul kemudian diolah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Beberapa prosedur pengolahan data penelitian yaitu: 1. Reduksi data Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan atau membuang data yang dianggap memiliki arti yang sama dari setiap konten informasi yang tersedia di Website BPAD Provinsi. Hasil reduksi data inilah yang dijadikan dasar untuk memperjelas data yang ada di tabel. 2. Penyajian data Data penelitian dan hasil analisis disajikan secara sistematis berdasarkan pokok masalah penelitian yaitu: a) Ketersediaan informasi publik di website BPAD Provinsi. Data yang disajikan adalah gambaran umum dari website dan instansi, seperti mengenai jumlah website online, identitas instansi, dan jenis website. b) Keteraksesan informasi pulik di Website BPAD Provinsi. Data yang disajikan adalah konten-konten informasi yang dapat diakses online seperti profil layanan, jasa informasi, sarana akses informasi, dan sumber informasi publik lain yang disediakan oleh instansi. 3. Penarikan kesimpulan Data yang sudah disajikan dalam pembahasan penelitian dijadikan dasar penyusunan kesimpulan.
13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Ketersediaan Informasi Publik Website BPAD Provinsi 4.1.1
Jumlah Website Online Berdasarkan hasil penelusuran infomasi di internet , di ketahui bahwa dari
sejumlah ke-33 BPAD Provinsi di Indonesia hanya terdapat 23 website yang dapat diakses dan 10 website tidak dapat diakses online melalui internet. Beberapa website BPAD Provinsi yang tidak dapat diakses melalui online, antara lain website: 1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten 2. Badan Perpustakaan Provinsi Bengkulu 3. Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau 4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5. Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara 6. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat 7. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara 8. Badan Perpustakaan Daerah Irian Jaya 9. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat Sebagai badan layanan publik, seharusnya website-website BPAD Provinsi dapat diakses secara online melalui internet. Namun, hal tersebut dapat dimaklumi karena tiga faktor yaitu teknologi, pengelola, dan anggaran yang mendukung proses pengembangan aksesbilitas website instansi. 1. Faktor Teknologi Faktor ketersedian infrastruktur jaringan internet dan perangkat komputer di BPAD
Provinsi
belum
tersedia
dan
memadai,
sehingga
dalam
mempublikasikan segala sumber daya informasi yang dikelolanya harus menginduk atau bergabung ke website Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi setempat. Database BPAD Provinsi dalam jajaran Pemda Provinsi di sebut diketegorikan sebaga instansi yang berupa “badan” layanan publik atau 14
masuk ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Provinsi. jadi, ketika masyarakat ingin melihat dan mengakses informasi-informasi tentang layanan BPAD Provinsi maka harus masuk ke website Pemda Provinsi setempat. Gambar 2. Website BPAD Provinsi Menginduk ke Pemda Provinsi
Sumber: http://www.papua.go.id/ Meskipun website BPAD dapat ditelusuri melalui website Pemda Provinsi, tetapi konten informasinya juga belum lengkap atau masih kosong. Masyarakat juga tetap tidak dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh BPAD Provinsi. Solusinya adalah masyarakat harus datang langsung ke BPAD Provinsi setempat untuk konfirmasi langsung kepada pertugas yang bersangkutan. Kemungkinan besar masyarakat dapat mengakses informasi di website BPAD Provinsi dengan jaringan intranet, yaitu database komputer yang hanya dapat diakses online melalui jaringan instansi atau kantor setempat. 2. Faktor Anggaran Kurangnya alokasi dana dari BPAD dan Pemda Provinsi setempat merupakan faktor penghambat dalam meningkatkan aksesbilitas konten informasi web instansi BPAD. Apabila Pemda Provinsi setempat menganggap bahwa setiap website badan layanan publik di daerahnya adalah suatu keharusan untuk meningkatkan layanan ke publi, tentunya website BPAD Provinsi harus 15
dipotimalkan dengan baik. Agar eksistensi website BPAD Provinsi tetap berlanjut dan dapat diakses secara online, maka BPAD setempat perlu mengalokasikan
anggaran
secara
khusus
dan
berkelanjutan
untuk
pengembangan dan perawatan website instansi. 3. Faktor Pengelola Wesbite Kurangnya
kemampuan
pengelola
website
BPAD
Provinsi
juga
mempengaruhi kelanjutan dan eksistensi web lembaga. Apabila saat ini para pengelola website merasa kesulitan dalam mengelola website, maka upaya yang dapat ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan Pemda Provinsi setempat melalui jaringan pengembangan digital library atau WARINTEK (Warung Informasi dan Teknologi), Perpustakaan Universitas/Perguruan Tinggi atau Perpustakaan Nasional RI, seperti website BPAD Provinsi lain yang sudah terjaring dengan perpustakaan mitra (dengan alamat domain website --http://nama bpad.pnri.go.id).
4.1.2 Identitas Instansi Bagian pembahasan ini menyangkut dua hal yaitu nama instansi dan domain website BPAD Provinsi. Mengenai nama instansi BPAD Provinsi diketahui bahwa tidak semua badan layanan publik yang memiliki jasa perpustakaan dan arsip itu menggunakan nama “badan” atau lengkapnya disebut Badan dan Perpustakaan Arisp Daerah (BPAD). Akan tetapi, ada juga yang menggunakan istilah “kantor” seperti kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi daerah. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah BPAD Provinsi dengan tujuan agar format penulisan tentang nama atau identias instansi lebih konsisten. Berikut ini nama-nama instansi BPAD Provinsi di Indonesia. Tabel 2. Nama Instansi BPAD Provinsi No 1 2 3 4 5 6
Instansi Nama Badan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD (Aceh) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Irian Jaya Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 16
7
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Bali Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat Nama Kantor Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27 28 29
30 31 32 33
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 29 BPAD Provinsi (87,88%) yang menggunakan nama “badan” dan 4 BPAD (12,12%) yang menggunakan nama “kantor”. Di samping adanya perbedaan nama instansi BPAD Provinsi, terdapat juga perbedaan (alamat) domain website pada instansi tersebut. Beberapa domain yang digunakan oleh website BPAD seperti [.go.id] [.net] [.info] [.com] [.org]. Berikut ini daftar domain yang dimiliki oleh setiap website BPAD Provinsi. 17
Tabel 3. Domain Website BPAD Provinsi No 1
2 3 4 5
Instansi BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi Jawa Barat, BPAD Provinsi Jawa Tengah, BPAD Provinsi Kalimantan Timur, BPAD Provinsi Bali, dan BPAD Perpustakaan mitra Perpusnas RI BPAD Provinsi DKI Jakarta BPAD Provinsi DI Yogyakarta BPAD Provinsi Sumatera Selatan BPAD Provinsi NTB
Domain .go.id
.net .info .com .org
Dari ke-23 website BPAD Provinsi yang memiliki domain [.go.id] terdapat sejumlah 19 BPAD (82,61%) baik yang website independen maupun website BPAD yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI, serta alamat domain [.net] [.info] [.com] [.org] masing-masing sejumlah 1 BPAD (4,35%). Dengan demikian, domain [.go.id] merupakan alamat website yang paling banyak digunakan oleh BPAD Provinsi, alasanya bahwa domain [.go.i] merupakan alamat domain resmi pemerintah Indonesia dan memang seharusnya digunakan oleh lembaga atau badan layanan publik milik pemerintah.
4.1.3
Jenis Website Berdasarkan hasil penelurusan di internet diketahui bahwa ada dua jenis
website BPAD Provinsi, yang penulis sebut dengan istilah website independen (mandiri) dan website gabungan (website instansi yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI). Pembahasan ini sangat menarik karena dari dari sejumlah website BPAD Provinsi (14 website) yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas R1 memiliki konten informasi informasi yang sama. Beberapa persamaan konten informasi di website tersebut yaitu: 1. Konten informasinya berisi tentang dokumentasi kegiatan lembaga dan informasi budaya dan wisata daerah setempat. Informasi tersebut berisi tentang dokumentasi kegiatan seminar, lomba, kunjungan pejabat, dan layanan perpustakaan yang dilakukan oleh BPAD, serta informasi tentang budaya dan objek wisata setempat seperti rumah adat, seni tari/musik, wisata alam, kuliner, dan bangunan bersejarah lainnya (tugu, monument, dan benteng).
18
2. Link-link menu yang tersedia sudah terstandar dari Perpusnas RI, seperti menu beranda, hubungi kami, pranala, forum, profil perpustakaan, website perpustakaan dan lembaga lain, serta menu layanan online (belum aktif). Dari ke-23 website BPAD Provinsi yang dapat diakses online diketahui sejumlah 9 BPAD yang memiliki website independen dan 13 BPAD yang memiliki website gabungan. Berikut ini daftar website instansi BPAD Provinsi yang memiliki website independen dan website gabungan. Tabel 4. Jenis Website BPAD Provinsi No Website 1 Independen (mandiri)
2
Instansi BPAD Provinsi DKI Jakarta, BPAD Provinsi Jawa Barat, BPAD Provinsi Jawa Tengah, BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi DIY, BPAD Provinsi Sumatera Selatan, BPAD Provinsi Kalimantan Timur, BPAD Provinsi Bali,dan BPAD Provinsi NTB Gabungan (jaringan BPAD Provinsi NAD (Aceh), BPAD Provinsi perpustakaan mitra Sumatera Utara, BPAD Provinsi Sumatera Perpusnas RI) Barat, BPAD Provinsi Jambi, BPAD Provinsi Kepulauan Riau, BPAD Provinsi Lampung, BPAD Provinsi Kalimantan Barat, BPAD Provinsi Kalimantan Tengah, BPAD Provinsi NTT, BPAD Provinsi Sulawesi Tengah, BPAD Provins Provinsi Sulawesi Tenggara, BPAD Sulawesi Selatan, BPAD Provinsi Gorontalo, dan BPAD Provinsi Maluku.
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari ke-23 BPAD Provinsi yang websitenya dapat diakses online terdapat 9 website independen (39,13%) dan 13 website gabungan (56,52%). Secara umum, perbedaan antara kedua website tersebut terletak pada tampilan muka (interface) dan konten informasi. Beberapa perbedaan tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini. Tabel 5. Perbedaan Website Independen dan Gabungan No Website 1 Independen (mandiri)
-
Tampilan Header website dinamis (running image) Warna menarik dan bervariasi Dokumentasi (teks dan gambar) dikemas menarik (album foto
Penyajian Menu yang tersedia mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna jasa. Konten informasi lebih lengkap, baik jenis layanan, sumber akses, 19
2
Gabungan (jaringan perpustakaan mitra Perpusnas RI) -
dan audio-visual) Layout website komunikatif Posisi link-link menu akses interaktif Header website statis dan kaku Warna standar dan tidak terlalu mencolok Dokumentasi statis (jarang di upload) Layout website kurang komunikatif Posisi link-link menu horizontal (sejajar)
-
-
-
maupun kontak layanan lembaga. Konten Informasi selalu up-to-date Informasi kurang jelas dan tidak tuntas. Fasilitas layanan lembaga tidak/kurang lengkap, sehingga masyarakat harus datang langsung jika ingin tahu sumbersumber informasi yang dikelola oleh BPAD. Informasi bersifat monoton.
Sebagai informasi, bahwa database website BPAD Provinsi yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI itu menggunakan sistem informasi geografi (geographical information system). Bernhardsen (2002) dalam Wikipedia, mengatakan bahwa sistem informasi geografi merupakan sistem komputer yang diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akusisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data serta analisa data. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa database website yang dimiliki oleh BPAD Provinsi yang terjaring dengan perpustakaan mitra merupakan media pertukaran data antar-instansi BPAD Provinsi atau BPAD Provinsi dengan Perpusnas RI. Kemungkinan ada beberapa alasan dibangunnya jaringan perpustakaan mitra oleh Perpusnas RI yaitu: 1. Kemudahan dalam memantau dan mengontrol aksesbilitas informasi yang disediakan dan dilayankan oleh setiap BPAD Provinsi di Indonesia. 2. Meningkatkatkan kerjasama dan silang layan informasi antara instansi yang satu dengan yang lain. 3. Membangun
pusat
repositori
nasional
yang
berbasis
kedaerahan
berdasarkan informasi yang dimiliki oleh setiap BPAD Provinsi.
20
4.2 Keteraksesan Informasi Publik Website BPAD Provinsi 4.2.1 Konten Informasi Website Pembahasan mengenai konten informasi website BPAD Provinsi yang dapat diakses secara online melalui internet terbagi dalam dua bahasan yaitu: 1. Konten informasi yang dimiliki oleh website independen (mandiri). Konten informasi yang tersedia antara lain informasi umum (beranda), profil instansi, jenis layanan linformasi, katalog perpustakaan dan arsip, produk hukum, galeri, berita dan dokumentasi kegiatan, kontak layanan online, database perpustakaan dan lembaga lain, database ilmiah internasional, dan akses pencarian umum. 2. Konten
informasi
yang
dimiliki
oleh
website
gabungan
(website
perpustakaan mitra Perpusnas RI. Konten informasi yang tersedia antara lain informasi umum (beranda), kontak layanan, forum, pranala (link database lain), profil perpustakaan, dan akses pencarian umum. Berikut ini contoh tampilan muka (interface) website independen dan website gabungan Gambar 3. Tampilan Muka (Interface) Website Independen
Sumber: http://www.bpadjakarta.net/ 21
Gambar 4. Tampilan Muka (Interface) Website Gabungan
Sumber: http://bapusipda-sumbar.pnri.go.id Ketersediaan konten informasi yang dimiliki oleh ke dua jenis website didasarkan pada kebutuhan informasi instansi BPAD Provinsi. Apabila pengelola website dan pimpinan lembaga dalam menentukan dan menyeleksi sumber-sumber informasi sesuai dengan visi dan misi lembaga tentunya dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Tetapi, jika sumber daya manusianya pasif dan selalu tergantung pada lembaga induk seperti Perpusnas RI maka konten informasi yang tersedia di website akan monoton dan statis. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung dan minat masyarakat untuk datang dan mengakses sumber-sumber informasi yang dilayankan oleh BPAD Provinsi. Secara umum konten-konten informasi dari kedua website tersebut berisi hal-hal sebagai berikut: Tabel 6. Konten Informasi Website BPAD Provinsi No Website Independen 1 Beranda: berisi informasi alamat Instansi, kontak layanan online, data statistik pengunjung, berita dan dokumentasi kegiatan, agenda
Website Gabungan Perpuskaan Mitra Beranda: berisi berita dan dokumentasi kegiatan instansi Informasi tersebut berisi artikel dan foto-foto kegiatan. Informasi yang 22
2
3
4
kegiatan, info buku baru, website perpustakaan dan lembaga lain, serta biografi tokoh daerah setempat. Konten informasinya disajikan secara singkat, apabila masyarakat ingin mengetahui informasi lebih jelas dan detail maka harus membuka setiap menu informasi yang tersedia di website. Profil instansi: berisi informasi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), daftar nama pejabat, alamat lembaga, dan kontak layanan (email).
Jasa Informasi: Berisi dua hal yaitu: informasi perpustakaan (jenis layanan, pengembangan koleksi, perpustakaan keliling, pembinaan pustakawan/arsiparis, statistik perpustakaan) dan informasi kearsipan (istilah kearsipan, jenis arsip, pengembangan arsip, penggunaan arsip, dan dokumentasi arsip) Katalog Perpustakaan dan Arsip: Berisi menu akses katalog/OPAC penelusuran buku dan arsip (arsip inaktif dan statis).
dipublikasikan lebih ke promosi budaya dan pariwisata di daerah BPAD setempat, seperti wisata alam, rumah adat, seni tari/musik, kerajinan tangan, dan simbol-simbol bersejarah (patung, tugu, monumen).
Profil instansi: berisi informasi agenda kegiatan perpustakaan, layanan perpustakaan, pejabat perpustakaan, statistik perpustakaan, struktur organisasi, serta informasi tambahan seperti sejarah perpustakaan (BPAD Provinsi Sulawesi Tengah), data pustakawan (BPAD Provinsi Sumatera Barat), dan karyawan kepala kantor I (BPAD Provinsi Gorontalo) Jasa Informasi: berisi informasi layanan perpustakaan, seperti jenis koleksi, keanggotaan, dan statistik penggunjung
Katalog Perpustakaan dan Arsip: disebut dengan istilah “pranala”, yang berisi link database bibliografi daerah, katalog induk daerah, dan pusaka daerah. Bibliografi Daerah, berisi link ke database Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) milik Perpusnas RI (http://bni.pnri.go.id). Katalog Induk Daerah, berisi link ke database Katalog Induk Nasional (KIN) (http://kin.pnri.go.id/) milik Perpusnas RI. Pusaka Derah, berisi informasi tentang jenis koleksi yang disediakan oleh BPAD setempat. Koleksi-koleksi yang disediakan BPAD antara lain artikel, audio, buku, foto, dank klip video. Namun, tidak semua akses koleksi dapat dilakukan secara online (seperti koleksi artikel dan audio). 23
5
6
7
8
9
10
Produk Hukum: Berisi tentang informasi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pendirian BPAD Provinsi, UU tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan, UU tentang Wajib Serah Simpan, Surat Keputusan Gubernur, atau Surat Instruksi Kepala BPAD, serta buku pedoman yang terkait dengan tugastugas BPAD Provinsi Galeri: Berisi tentang berita dan dokumentasi kegiatan lembaga, berupa tulisan (teks), foto (gambar), dan audio-visual (multimedia)
Tidak tersedia
Galeri: disebut dengan istilah “Forum”, berisi tentang file-file koleksi perpustakaan, berita kegiatan, info buku baru, buku langka, dan kegiatan pameran buku. Berita: Berisi tentang berita Tidak tersedia di menu khusus (masuk kegiatan BPAD, kegiatan gubernur, di halaman beranda) kunjungan pejabat, berita lintas instansi (bersifat nasional dan internasional). Layanan Online: berisi tentang Layanan Online: sudah tersedia kontak layanan online namun link tidak berfungsi (off)— (dicantumkan alamat email terlihat dibawah tulisan“Who’s petugas). Menu layanan berupa Online” pada setiap website. Pada “buku tamu”, dengan sistem login menu “Hubungi Kami”, juga tidak sebagai anggota (member) agar disertakan alamat email instansi dapat mengirim pesan melalui sehingga masyarakat harus mencari tahu kontak email dan telepon BPAD email. ke sumber lain, apakah melalui google, bertanya ke teman, atau direktori. Database Perpustakaan dan Database Perpustakaan dan Lembaga Lembaga Lain: Berupa link ke Lain: Berupa link database ke website website Perpusnas RI, ANRI Perpusnas RI, Kantor Pemda Provinsi (Jaringan Informasi Kearsipan setempat (Website RKA (Rencana Nasional), Wesbite Pemda Provinsi Kerja dan Anggaran) Online) dan (Kantor Pemprov dan Kantor Dinas Kantor Dinas Provinsi setempat Provinsi setempat) (contoh: Website milik Kantor Dinas Peternakan). Database Ilmiah Internasional: Tidak tersedia tersedia link akses ke database jurnal dan buku elektronik internasional yang dilanggan oleh BPAD Provinsi atau Pemda Provinsi setempat, seperti Proquest, IG Publishing, dan GALE CENGANE Learning. Sistem akses, masyarakat harus menjadi anggota 24
perpustakaan. Akses Pencarian Umum: Berupa Akses Pencarian Umum: Berupa katalog pencarian berbagai sumber katalog pencarian berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh informasi yang dimiliki oleh instansi. instansi.
11
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari ke -11 aspek konten informasi yang dimiliki oleh setiap website BPAD Provinsi terdapat tiga konten informasi yang tidak dimiliki oleh Wesbite BPAD yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI yaitu informasi mengenai produk hukum, kolom berita kegiatan, dan database ilmiah internasional.
4.2.2
Akses Informasi Website Beberapa konten informasi yang dapat diakses online melalui internet, ada
empat hal yang dikaji dalam bahasan ini yaitu mengenai keteraksesan informasi yang tersedia di profil instansi, jasa-jasa informasi yang disediakan, sarana akses informasi yang digunakan, dan sumber informasi publik lain yang disajikan oleh BPAD Provinsi. Dari hasil penelusuran pada setiap link menu website BPAD Provinsi, diketahui bahwa tidak semua konten informasi yang tersedia di website dapat diakses secara online melalui internet. Terlihat dari hasil penelusuran online sebagai berikut. Tabel 7. Jumlah dan Prosentase Konten Informasi Website No 1
2
Konten Informasi Profil Instansi Sejarah Visi dan Misi Struktur Organisasi Daftar (nama) Pejabat Tugas Pokok dan Fungsi Dokumen Peraturan Alamat Instansi Jasa Informasi Koleksi Perpustakaan Koleksi Arsip Perpustakaan Keliling Keanggotaan (Sirkulasi) Program/Agenda Kegiatan Info Koleksi Baru Layanan Edutainment
Jumlah Website
Prosentase(%)
10 22 23 18 12 6 8
43,48% 95,65% 100% 78,26% 52,17% 26,09% 34,78%
23 4 4 23 20 4 2
100% 17,39% 17,39% 100% 86,96% 17,39% 8,70% 25
3
4
Sarana Akses Informasi Katalog Perpustakaan Katalog Arsip Database Perpustakaan Lain Database Ilmiah Internasional Layanan Online Sumber Informasi Publik Lain Berita/Dokumentasi Kegiatan Database Lembaga Lain Survei Pengunjung (Polling) Statistik Layanan
8 2 23 4 5
34,78% 8,7% 100% 17,39% 21,74%
23 5 22 22
100% 21,74% 95,65% 95,65%
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Informasi Profil Instansi Informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi profil layanan BPAD adalah sejarah instansi, visi dan misi, daftar (nama pejabat), tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dokumen peraturan (produk hukum), dan alamat instansi. Dari hasil penelusuran online diketahui bahwa: a) Terdapat 10 website BPAD Provinsi (43,48%) yang mencantumkan informasi tentang sejarah instasi, dan itu dimiliki oleh BPAD Provinsi yang memiliki website independen. Untuk website BPAD yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI tidak ada yang memiliki informasi sejarah mengenai instansinya. b) Terdapat 22 website BPAD Provinsi (95,65%) yang mencantumkan informasi tentang visi dan misi instansi, dan 1 instansi yang tidak mencantumkan visi dan misi diwebsitenya yaitu BPAD Provinsi Sumatera Barat. c) Secara keseluruhan BPAD Provinsi yang memiliki website memiliki informasi tentang struktur organisasi. d) Terdapat 18 website BPAD Provinsi (78,26%) yang mencantumkan informasi tentang daftar (nama) pejabat yang bekerja di instansinya. Daftar pejabat yang dicantumkan adalah mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beberapa BPAD yang websitenya tidak memiliki informasi daftar pejabat yaitu BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi DIY, BPAD Provinsi Sumatera Utara, BPAD Provinsi Sumatera Selatan, dan BPAD Provinsi Kalimantan Selatan. 26
e) Terdapat 12 website BPAD Provinsi (52,17%) yang mencantumkan informasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi, dan 11 instansi yang tidak mencantumkan informasi tersebut, seperti BPAD Provinsi Jawa Tengah, BPAD Provinsi DIY, BPAD Provinsi Sumatera Utara, BPAD Provinsi Sumatera Barat, BPAD Provinsi Jambi, BPAD Provinsi Kepulauan Riau, BPAD Provinsi Lampung, BPAD Provinsi NTT, BPAD Provinsi Sulawesi Tengah, BPAD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan BPAD Provinsi Maluku. f) Terdapat 6 wesbite BPAD Provinsi (26,09%) yang mencantumkan informasi dokumen peraturan (produk hukum) di website instansi, dan 17 instansi tidak mencantumkan informasi tersebut. Sebagian besar BPAD yang tidak mencatumkan informasi tentang dokumen peraturan adalah mereka yang memiliki website jaringan perpustakaan mitra Perpusnas RI (14 instansi), dan 3 website independen yaitu milik BPAD Provinsi Bali, BPAD Provinsi NTB, dan BPAD Provinsi Sumatera Selatan. g) Terdapat 8 website BPAD Provinsi (34,78%) yang mencantumkan alamat lengkap instansi (jalan, lokasi, kode pos, nomor telepon, dan email). Informasi alamat tersebut hanya dimiliki oleh BPAD Provinsi yang memiliki website independen. 2. Jasa Informasi Informasi publik yang dikategorikan sebagai jasa-jasa informasi yang dilayankan oleh BPAD Provinsi adalah layanan koleksi perpustakaan dan arsip, perpustakaan keliling, keanggotaan (sirkulasi), program/agenda kegiatan, info koleksi baru, dan layanan edutainment (rekreasi pendidikan). Dari hasil penelusuran online diketahui bahwa: a) Secara keseluruhan dari ke-23 BPAD (100%) yang memiliki website sudah mencantumkan informasi tentang layanan koleksi perpustakaan dan persyaratan untuk menjadi anggota. b) Terdapat 4 website BPAD Provinsi (17,39%) yang mencantumkan informasi tentang layanan arsip, perpustakaan keliling, dan info koleksi baru. Informasi tentang layanan arsip disediakan oleh website BPAD Provinsi DKI Jakarta, BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi Jawa 27
Tengah, dan BPAD Provinsi DIY. Informasi tentang layanan perpustakaan keliling disediakan oleh website BPAD Provinsi DKI Jakarta, BPAD Provinsi Kalimantan Timur, BPAD Provinsi Bali, dan BPAD Provinsi NTB. Sementara itu, informasi koleksi baru disediakan oleh website BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi DIY, BPAD Provinsi Sumatera Barat, dan BPAD Provinsi Kalimantan Timur c) Terdapat 20 website BPAD Provinsi (86,96%) yang mencantumkan informasi agenda atau program kegiatan instansinya, dan 3 instansi yang tidak mencantumkan informasi tersebut, seperti website BPAD Provinsi Jawa Barat, BPAD Provinsi Jawa Tengah, dan BPAD Provinsi NTB. d) Terdapat 2 website BPAD Provinsi (8,70%) yang mencantumkan informasi tentang layanan edutainment yaitu BPAD Provinsi Jawa Tengah (program wisata arsip), dan BPAD Provinsi DIY (program Yogyasiana). 3. Sarana Akses Informasi Informasi publik yang dikategorikan sebagai sarana akses informasi BPAD Provinsi adalah katalog perpustakaan, katalog arsip, database perpustakaan lain, database ilmiah internasional, dan kontak layanan online. Dari hasil penelusuran online diketahui bahwa: a) Terdapat 8 website BPAD Provinsi (34,78%) menyediakan sarana akses katalog perpustakaan. Sarana katalog perpustakaan tersebut sebagian besar disediakan oleh website BPAD yang dikelola secara independen, kecuali website BPAD Provinsi Selatan. Bagi website BPAD Provinsi yang terjaring dengan perpustakaan mitra Perpusnas RI tidak ada satupun yang menyediakan sarana akses katalog penelusuran, baik katalog perpustakaan maupun katalog arsip. b) Terdapat 2 website BPAD Provinsi (8,70%) yang menyediakan sarana akses katalog arsip, yaitu BPAD Provinsi DKI Jakarta dan BPAD Provinsi Jawa Timur. c) Secara keseluruhan website BPAD Provinsi (100%) mencantumkan link database perpustakaan lain, seperti database Perpusnas RI. d) Terdapat 4 website BPAD Provinsi (17,39%) yang mencantumkan link database ilmiah internasional (e-journal) seperti website BPAD Provinsi 28
DKI Jakarta, BPAD Provinsi Banten, BPAD Provinsi Jawa Timur, dan BPAD Provinsi DIY. Database jurnal ilmiah yang dilanggan seperti Proquest, IG Publishing, dan GALE CENGANE Learning. e) Terdapat 5 website BPAD Provinsi (21,74%) yang menyediakan alamat kontak layanan online instansi, yaitu BPAD Provinsi DKI Jakarta, BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi Jawa Tengah, BPAD Provinsi Kalimantan Timur, dan BPAD Provinsi Bali. Sedangkan di website BPAD Provinsi yang lain hanya menyediakan kontak layanan “buku tamu” dengan sistem “login” anggota perpustakaan. 4. Sumber Informasi Publik Lain Informasi publik yang dikategorikan sebagai sumber informasi lain BPAD Provinsi yaitu berita atau dokumentasi kegiatan, database lembaga lain, survei pengunjung (polling), dan statistik layanan (pengunjung dan anggota). Dari hasil penelusuran online diketahui bahwa: a) Secara keseluruhan website BPAD Provinsi (100%) mempublikasikan hasil kegiatan yang sudah dilakukan, baik berupa berita maupun dokumentasi kegiatan (foto atau video). b) Terdapat 5 website BPAD Provinsi (21,74%) yang mencantumkan link database lembaga lain, yaitu BPAD Provinsi Jawa Barat, BPAD Provinsi Jawa Timur, BPAD Provinsi Jawa Tengah, BPAD Provinsi Kalimantan Timur, dan BPAD Provinsi NTT. c) Terdapat 22 website BPAD Provinsi (95,65%) yang sudah melakukan survei pengunjung dan statistik layanan (pengunjung dan anggota), dengan didasarkan pada asal negara atau kota asal mereka. Sedangkan 1 instansi yang tidak memiliki survei pengunjung yaitu website BPAD Provinsi Sumatera Selatan.
29
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan keteraksesan informasi publik pada website BPAD Provinsi di Indonesia belum memenuhi kebutuhan informasi publik. Terlihat dari 10 website BPAD Provinsi yang tidak dapat diakses secara online melalui internet, serta bagi website yang sudah online belum memiliki sarana akses penelusuran informasi yang memadai dan berfungsi dengan baik. terlihat dari konten informasi yang disediakan oleh website BPAD Provinsi gabungan (jaringan perpustakaan mitra Perpusnas RI) belum mencantumkan informasi tentang dokumen peraturan (produk hukum) yang terkait dengan pengelolaan instansi mereka, informasi berita dan dokumentasi kegiatan, serta memiliki akses ke link-link database ilmiah internasional. Prinsipnya bahwa segala kukurangan informasi yang belum disediakan BPAD Provinsi, harus secepatnya dilengkapi. Selain itu, informasiinformasi yang sudah menjadi hak publik, sebaiknya dilayankan dan disosialisasikan secara tranparan agar masyarakat dapat mengetahui segala layanan dan sumber informasi yang dikelola BPAD Provinsi. Dengan demikian, kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.
5.2 Saran-Saran 1. BPAD Provinsi hendaknya menjadikan website sebagai media yang efektif untuk mempublikasikan segala sumber daya informasi yang dimilikinya. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui segala sumber daya informasi yang dikelola dan dilayankan oleh BPAD. 2. Konten informasi yang sudah tercantum di dalam setiap website BPAD Provinsi hendaknya selalui di update dan diperbarui kontennya, tujuannya agar lebih informatif dan berkualitas. Semoga penelitian ini dapat memotivasi pengelolaan dan pengembangan website di lembaga perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang lebih baik, amin!
30
DAFTAR PUSTAKA
1. Hidayat. 2010. Model Organisasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tesis). Depok: Univeristas Indonesia 2. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: CV.Eko Jaya. 3. Indrajit, Richardus Eko. Kriteria Desain Web Yang Efektif. Diakses dalam http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/KRITERIADESAIN-WEB-YANG-EFEKTIF.pdf 4. Khatarina, Josi, dkk 2010. Tanya jawab Standar layanan informasi publik. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI). 5. Pendit. Putu Laxman. 2007. Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Jakarta: Sagung Seto 6. Pendit. Putu Laxman. 2008. Perpustakaan Digital Dari A sampai Z. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri. 7. Perpusnas RI. Perpustakaan Mitra Perpustakaan Nasional RI, diakses dalam http://perpusmitra.pnri.go.id/ 8. Risnarto. 2004. Metodologi Penelitian: Sebuah Pendekatan Berbasis Sosial Ekonomi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional. 9. Robert A. Leitch/K. Roscoe Davis. Accounting Information System.(New Jersey: prentice-Hall,1983), hal: 6. 10. Sadar, Yunus Bani. Keterbukaan Informasi Publik. Jumat, 17-10-2008. Dalam http://www.wikimu.com/News/Display/News.aspx?id-11104 11. Subagyo, Henri. 2007. RUU KIP dan Proyek Perwujudan Good Governance di Indonesia. Makalah Diskusi Publik Keterbukaan Informasi dan Prospek Perwujudan Good Governance di Indonesia di Jakarta, 08 Maret 2007 oleh The Habibie Center dan Yayasan Set 12. Sulistiyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 13. Supriyanto, Wahyu dan Ahmad Muhsin. 2008. Teknologi Informasi Perpustakaan. Yogyakarta: Kanisius 14. Taolin, Cici Selviana. 2012. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu NTT. Yogyakarta: Amikom 15. Wikipedia. Sistem Informasi Geografis. Diakses di http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_geografis, tanggal 24 September 2012
31
LAMPIRAN 1: DAFTAR WEBSITE BPAD PROVINSI No 1
Instansi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
Website http://www.bpadjakarta.net/
2
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
---
4
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
http://bapersip.jatimprov.go.id/ba persip/index.jsp
5
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
http://arpusda.jatengprov.go.id/
6
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
http://bpadjogja.info/
7
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD (Aceh) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
http://bap-nad.pnri.go.id
3
8 9 10 11
http://bapusipda.jabarprov.go.id/
Alamat Jl.Perintis Kemerdekaan No.1, Pulogadung, Jakarta Timur, 13260, Telp.021-47860095; Fax. 02147865922 Jl. Trip Jamaksari 57 Serang Telp./Faks (0254) 206657 Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta Telp. (022) 7320048 - 7320050 Jl. Soekarno Hatta No. 629 Telp. (022) 7310435, BANDUNG Jl. Menur Pumpungan No.32 Surabaya, Telp (031) 5947830, Fax (031) 5921055 Jl. Jagir Wonokromo No. 350 Surabaya, Telp (031) 8499941-5, Fax (031) 8499941 Jl. Dr. Setiabudi 201C, Srondol Semarang. Email:
[email protected]. Telp. (024) 7473800, 747346,7474170, Fax: (024) 7473800, 747346,7474170 Jl. Tentara Rakyat Mataram No.29 Telp.0274513969 Yogyakarta 55231
Jl.T.Nyak Arief (Lamgugup)-Banda Aceh Telp.(0651) 53788-52598 Fax. 0671-52598 http://bpad-sumut.pnri.go.id Jl.Brigjend Katamso No.45 K-Medan Telp.(061) 4512746,6618394 Fax.0751-35646 http://bapusipda-sumbar.pnri.go.id Jl.Diponegoro No.4 Padang Telp.(0751) 21607 Fax. 0751-35646 --Jl.Mahoni No.12 Bengkulu Telp.(0736)22459,26095 Fax. 0736-26095 http://bpad-jambi.pnri.go.id Jl. Rd.P.Kolopaking No.65 Telanaipura Telp.074161843,61310 Fax. 0741-62158
12
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau
http://bpad-kepri.pnri.go.id
13
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
---
http://www.banpustaka.com
Jl.Demang Lebar Daun No.47 Palembang Telp.(0711)357175-358369
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
---
Jl. A,Yani KM.6400 No.6 Banjarmasin Telp.0511256154,256155 Fax. 0511-267766
Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Bali Badan Perpustakaan Dan Arsip Propinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
http://www.bapusip.baliprov.go.id Jl.Teuku Umar No.55 Denpasar Telp.0361-234386 Fax. 0361-229517 http://www.bpapntb.org/node/1 Jl. Majapahit No.9 Mataram Telp.0370633002,631585 Fax.0370-622502 http://bapus-ntt.pnri.go.id Jl. Tompello No.1 Kupang Telp.0380832313,825898 Fax. 0380-821984
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi
---
14
15
16
17 18
19
20 21 22
23 24
http://bpad-lampung.pnri.go.id
Jl. Soekarno Hatta No. 26 - 28 Tanjungpinang, Telp. 0771-318570, Fax. 0771-318571 Email :
[email protected] /
[email protected] Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru Telp/Faks. 0761-34068 Jl. WR.Mongonsidi No.107/144 Bandar Lampung Telp.0271-484892 Fax. 0271-485401
http://perpustakaan.kaltimprov.go. Jl. Ir.H.Juanda No.4 Air putih-Samarinda Telp.0541id 734766 Fax. 0541-742940 http://bpkd-kalbar.pnri.go.id Jl. Sutan No.17 Pontianak Telp.0561-739684
http://bpad-kalteng.pnri.go.id
http://bpad-sulteng.pnri.go.id
Jl. Ade Irma S.N No.3 Palang Baraya Telp.053621575 Fax. 0536-37726
Jl. TNI no.1 Tikala Manado Telp.0431854767,862084 Fax. 0431-869998 Jl. Banteng No.9 palu Telp.0451-481490 Fax. 0451482978
25 26
27
Tengah Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
http://bpad-sultra.pnri.go.id ---
http://bpad-sulsel.pnri.go.id
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12 No.146 Makasar Telp.0411-583191,583095 Fax. 0411-58309
---
Jl. Husni Thamrin Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Gorontalo Telp/Faks : (0435) 827030 Jl. A.Y.Patty No.2 Ambon Telp.0911342158,352737 Fax. 0411-342158 ---
---
---
---
Jl. Raya Kotaraja No. 84 A Kota Jayapura Telp/Faks (0967) 581366 / (0967) 584041 ---
28
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo
http://kpad-gorontalo.pnri.go.id
29
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Maluku Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara Badan Perpustakaan Daerah Irian Jaya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat
http://bpad-maluku.pnri.go.id/
30 31 32 33
Jl. H.Abd.Silondae No.133 Kendari Telp.0401322727,327481 Fax. 0401-323935 Mamuju Telp. (0426) 22269, Faks. (0426) 22183
---
LAMPIRAN 2: WEBSITE KATALOG INDUK NASIONAL (KIN) PERPUSNAS RI
LAMPIRAN 3: TAMPILAN MUKA (INTERFACE) WEBSITE BPAD PROVINSI BPAD Provinsi DKI Jakarta
BPAD Provinsi Jawa Timur
BPAD Provinsi Jawa Barat
BPAD Provinsi Jawa Tengah
BPAD Provinsi DI Yogyakarta
BPAD Provinsi NTB
BPAD Provinsi Kalimantan Timur
BPAD Provinsi Bali
BPAD Provinsi NAD (Aceh)
BPAD Provinsi Sumatera Utara
BPAD Provinsi Sumatera Barat
BPAD Provinsi Jambi
BPAD Provinsi Kepulauan Riau
BPAD Provinsi Lampung
BPAD Provinsi Sumatera Selatan
BPAD Provinsi Kalimantan Barat
BPAD Provinsi Kalimantan Tengah
BPAD Provinsi NTT
BPAD Provinsi Sulawesi Tengah
BPAD Provinsi Sulawesi Selatan
BPAD Provinsi Gorontalo
BPAD Provinsi Maluku
LAMPIRAN 4: DAFTAR CHECKSLIST INFORMASI PUBLIK BPAD PROVINSI INFORMASI PROFIL INSTANSI BPAD PROVINSI No Instansi Sejarah Visi dan Struktur Daftar Tupoksi BPAD Misi Organisasi Pejabat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Provinsi DKI Jakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD (Aceh) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Produk Hukum 1
Alamat Kantor 1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Bali Badan Perpustakaan Dan Arsip Propinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Maluku Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Badan Perpustakaan Daerah Irian Jaya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 33 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat JUMLAH PROSENTASE
31 32
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
10 43,48%
22 95,65%
23 100%
18 78,26%
12 52,17%
6 26,09%
8 34,78%
JASA INFORMASI PUBLIK BPAD PROVINSI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koleksi Perpustakaan
Koleksi Arsip
Perpustakaan Keliling
Keanggotaan (Sirkulasi)
Program Kegiatan
Koleksi Baru
edutainment
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD (Aceh) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Instansi
11 12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Bali Badan Perpustakaan Dan Arsip Propinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Provinsi Sulawesi Barat Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo 29 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Maluku 30 Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara 31 Badan Perpustakaan Daerah Irian Jaya 32 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 33 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat JUMLAH PROSENTASE
28
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
23 100%
4 17,39%
4 17,39%
23 100%
20 86,96%
4 17,39%
2 8,70%
SARANA AKSES INFORMASI PUBLIK BPAD PROVINSI No
Instansi
Katalog Perpustakaan
Katalog Arsip
1 2 3
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
1 0 1
4 5 6
7 8 9
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD (Aceh) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat
1 0 0
Database Perpustakaan Lain 1 0 1
Database Ilmiah Internasional 1 0 1
Kontak Layanan Online 1 0 0
1 1 1
1 0 0
1 1 1
1 0 1
1 1 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0
0
1
0
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
0 0 0
0 0 0
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0
0
0
0
0
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
0
0
0
0
0
1 0
0 0
1 1
0 0
1 0
0
0
1
0
0
Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Bali Badan Perpustakaan Dan Arsip Propinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 1
0 0
1 0
0 0
1 0
0
0
1
0
0
Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0
0
1
0
0
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Maluku Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara Badan Perpustakaan Daerah Irian Jaya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
33 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat JUMLAH PROSENTASE
0 8 34,78%
0 2 8,7%
0 23 100%
0 4 17,39%
0 5 21,74%
SUMBER INFORMASI PUBLIK LAIN BPAD PROVINSI No
Instansi
1 2 3
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
4
Berita/ Dokumentasi Kegiatan 1 0 1
Database Lembaga Lain 0 0 1
SurveI Pengunjung
Statistik Layanan
1 0 1
1 0 1
1
1
1
1
5 6
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
1 1
1 0
1 1
1 1
7 8
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD (Aceh) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
1 1
0 0
1 1
1 1
1 0 1 1
0 0 0 0
1 0 1 1
1 0 1 1
0 1
0 0
0 1
0 1
1
0
0
0
0
0
0
0
1 1
1 0
1 1
1 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Provinsi
19
20 21 22 23 24 25 26 27
Kalimantan Barat Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Bali Badan Perpustakaan Dan Arsip Propinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
28 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo 29 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Maluku 30 Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara 31 Badan Perpustakaan Daerah Irian Jaya 32 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 33 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat JUMLAH PROSENTASE
1
0
1
1
1 1
0 0
1 1
1 1
1
1
1
1
0 1
0 0
0 1
0 1
1 0
0 0
1 0
1 0
1
0
1
1
1 1 0 0 0 0 23 100%
0 0 0 0 0 0 5 21,74%
1 1 0 0 0 0 22 95,65%
1 1 0 0 0 0 22 95,65%
LAMPIRAN 5 : KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE INDEPENDEN BPAD PROVINSI N o 1
KETERANGAN MENU Beranda/Home
BPAD DKI Alamat lembaga, kontak layanan online, data statistik pengunjung, dokumentasi kegiatan, agenda kegiatan, info buku baru, Website perpustakaan dan lembaga lain, serta biografi tokoh daerah setempat.
BPAD JABAR Alamat lembaga, fitur menu akses Jasa lembaga, Info Layanan, Berita Kegiatan, Agenda Kegiatan, Database Perpustakaan Lain
BPAD JATENG Alamat Lembaga, berita dan dokumentasi kegiatan, info organisasi profesi, Website perpustakaan dan lembaga lain, statistik pengunjung, info layanan lembaga, genda kegiatan, forum diskusi, polling layanan, dan buku tamu
BPAD DIY Alamat lembaga, layanan utama,doku mentasi kegiatan, agenda kegiatan, polling layanan, link database internasional , pengumuma n kegiatan lembaga, dan info koleksi baru
BPAD JATIM Alamat lembaga, Berita Kegiatan, poling layanan, arsip terbaru, statistik pengunjung, Wabsite Perpustakaa n dan Lembaga Lain
2
Profil Instansi
Sejarah, visi dan misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tusi), Nama Pejabat, Alamat lembaga, dan Peta Lokasi
Struktur Organisasi, Visi dan Misi Lembaga, Tugas Poko dan Fungsi, Fasilitas lembaga; Sejarah, fungsi, dan tujuan perpustakaan; Sejarah Kearsipan, fungsi, jenis, manajemen
Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, daftar pejabat, dan pejabat fungsional
Sejarah lembaga, Visi dan Misim Struktur Organisasi, Peta Lokasi, dan Denah Ruangan
Gambaran umum lembaga, sejarah lembaga, susunan organisasi, Visi dan Misi, Sarana dan Prasarana, Dasar Hukum,Prog ram Kegiatan
BPAD BALI Alamat lembaga, dokumentasi kegiatan, agenda kegiatan, kritik dan saran, koleksi unggulan, berita terkini, Website Perpustakaa n dan lembaga lain,artikel ilmiah. Statistik pengunjung, dan polling layanan Sejarah, Visi dan Misi, program kerja, struktur organisasi, pejabat, dan dokumen sambutan kepala BPAD
BPAD KALTIM Alamat lembaga, Website lembaga lain, link layanan BPAD, berita kegiatan, agenda kegiatan, dokumentasi kegiatan, menu pemesanan informasi,laya nan online (help desk), statistic pengunjung,
BPAD NTB Sejarah BPAD, Buku Tamu, info layanan profil lembaga
BPAD SUMSEL Menu buku tamu dan informasi anggota
Sejarah, tugas pokok dan fungsi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Fasilitas Perpustakaan, Struktur Organisasi, PP Perpustakaan, Link Website Lembaga Lain
Sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, tupoksi, nama pejabat, alamat dan lokasi
---
3
Jasa Informasi
4
Katalog Perpustakaan dan Arsip
5
Produk Hukum
Informasi perpustakaan (layanan,peng embangan koleksi, perpustakaan keliling, pembinaan pustakawan/ar siparis, statistik pengguna, dan statistik pengunjung) dan Informasi kearsipan, (istilah kearsipan, pengembanga n arsip, penggunaan arsip, dan layanan arsip) Katalog perpustakaan (OPAC), Katalog Induk PNRI, Katalog Arsip (Arsip Inaktif dan Statis) Peraturan daerah (Perda), peraturan pendirian BPAD Provinsi, UU
arsip, jumlah dan status SDM Informasi perpustakaan (koleksi digital JABAR, Katalog/OPA C, Digital Literature Sekunder, Digital Kliping) dan Informasi kearsipan, Khasanah Arsip, Foto Arsip)
OPAC terpadu, OPAC Qalis, Katalog Arsip (Arsip Foto dan Pegawai)
Produk Hukum Perpustakaan dan Kearsipan (UU,PP, Perda, dan ,SK Pemerintah
Layanan umum (jenis , fasilitas, prosedur, jam, harga layanan), Khazanah Arsip (tekstual, rekaman suara, foto, video), Layanan Perpustakaan (ketalog/OPA C, Koleksi digital, Tajuk kembali), dan Wisata Arsip (brosur online, order kunjungan, daftar harga) Katalog/OPA C Lembaga, Katalog Induk Perpustakaan Jateng, Katalog Arsip Statis
Layanan Pustaka (katalog buku, usulan buku, Jogja Library, KCKR, Info Layanan, keanggotaan ) dan Layanan Arsip (standar kearsipan, daftar istilah, peraturan perundanga, naskah sumber arsip)
Koleksi Perpustakaa n, Koleksi Arsip, dan Info Lain (artikel, kamus, peraturan, lelang, pusaka jawa timur, Asosiasi Arsiparis Indonesia/A AI, dan Dharmawani ta)
Layanan perpustakaan (Bibliografi Daerah, KIN, Pusaka Derah, Koleksi Digital) dan Kearsipan (foto Bali bersejarah, surat bernilai sejarah,kole ksi digital)
Jadwal layanan, keanggotaan, prosedur peminjaman, perpustakaan keliling, katalog/OPAC , Deposit Kaltim, TTG, dan Usulan Buku
Info perpustaka an (statistik anggota, pengunjun g, pembinaan , perpustaka an keliling)
Info perpustaka an (registrasi anggota, bebas pustaka, penelusura n koleksi, saran dan kritik)
Katalog Buku Dan Katalog Khazanah Arsip
Katalog koleksi Perpustakaa n dan Koleksi Kearsipan
---
Katalog/ OPAC Perpustakaan
---
---
SK Gubernur, Peraturan Gubernur, Perda, dan Intruksi Gubernur tentang
SK Gubernur, Peraturan Gubernur, Perda, dan Intruksi Gubernur
Dasar Struktural (Perda Provinsi, Pergub) dan Dasar Operasional
Kepmenpan, UU,Pergub, Perpres, dan PP tentang Perpustakaa n dan Kearsipan
UU, PP, Inpres, Kepmendagri, SK PNRI tentang Pengelolaan Perpustakaan
---
---
Perpustakaan dan Kearsipan, Keputusan Gubernur, Instruksi Kepala BPAD, serta pedoman arsip, dokumentasi, dan perpustakaan. Dokumentasi kegiatan (teks, foto, dan video)
Pusat dan Derah)
kearsipan
tentang kearsipan
(UU,PP,Kep res) tentang Pengelolaan Dokumen, Arsip, dan Perpustakaa n
Arsip foto kegiatan (statis)
Arsip Video, foto, majalah yang dilanggan, Promo wisata Jateng
Arsip Video, foto, dan Dokumentas i Kegiatan
Foto Sejarah Kegiatan di Bali
Foto kegiatan
Foto dan video kegiatan
---
Berita kegiatan lembaga, lomba perpustakaan, lumba penulisan, dan kunjugan pejabat atau pelajar ---
Berita kegiatan lembaga, lomba perpustakaan, lumba penulisan, dan kunjugan pejabat atau pelajar Buku tamu (sistem login)
Berita Populer, Artikel Terpopuler Kegiatan lembaga
Publikasi Buku, Buletein, Leaflet, Naskah Arsip, dan Suara Badar Berita dan dokumentasi kegiatan lembaga
Berita dan Artikel kegiatan lembaga
Berita dan dokumentasi kegiatan lembaga
---
---
Buku Tamu (Sistem Login)
Buku Tamu (Sistem Login)
Wabite Pemda Provinsi, ANRI, PNRI, PDII LIPI, LPSE Jateng, dan GARUDA
Website Jogja Library, Perpustakaa n UGM, Warintek
Buku tamu (sistem login) disertai alamat petugas online Website PNRI, Universitas Udaya, UI, Pustaka Indonesian
Buku Tamu (Sistem Login)
Wesbsite PNRI,ANRI, dan FPPT JABAR
Buku tamu (sistem login) disertai alamat petugas online Website PNRI, ANRI, Perpustakaa n Mitra, dan Pusat Data
Website PNRI,Kemend iknas, Pemrov.,Pemk ot, LPSE, dan Univ.Mulawar
---
---
6
Galeri
7
Berita Kegiatan
Arsip kegiatan, arsip berita lembaga, kegiatan gubernur, dan berita lintas instansi
8
Layanan online
Buku tamu (sistem login) disertai alamat petugas online
9
Database Perpustakaan dan Lembaga Lain
Wesbsite PNRI,ANRI, Kantor Pemda, dan Dinas Provinsi setempat
Buku tamu (sistem login)
dan Dokumentasi
10
Database Internasional (ebook dan ejournal)
11
Menu Pencarian Umum
Proquest, IG Publishing, dan GALE Cengane Learning. Katalog Pencarian Umum
Dikti
Jogja, PNRI, KCKR
Pemprov.
---
---
Proquest
---
---
---
Katalog Pencarian Umum
---
Perpus.Onlin e Indonesia, Pemda, dan Prov.,Pemko t ---
man
--
---
---
Katalog Pencarian Umum
Katalog Pencarian Umum
Katalog Pencarian Umum
---
LAMPIRAN 6: KONTEN INFORMASI PUBLIK WEBSITE GABUNGAN (PERPUSTAKAAN MITRA PERPUSNAS RI) No
1
KETERANGAN MENU
Beranda
BPAD Perpustakaan Dokumentasi Mitra Perpusnas RI Budaya dan Pariwisata, Berita Kegiatan, Website Perpustakaan mitra, dan statitik pengunjung
Hubungi Kami
Pranala
Buku tamu (sistem login)
Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah (KIN), dan Pusaka Daerah
Forum
Profil Perpustakaan
Kontak Online
Info jenis koleksi, info baru, agenda kegiatan, berita, dan dokumentasi kegiatan
Agenda kegiatan, layanan, daftar pejabat, sejarah, statistiK, dan struktur organisasi perpustakaan
Menu online (belum aktif) “Who’s online”
Database Perp&Lemb. Lain Website PNRI dan Pemda Prov.setempat (RKA Online/Kantor Dinas)
Menu Penelusuran Umum Katalog pencarian umum
