e. Tersedianya sistem jaringan dokumentasi dan informasi yang sama di pusat dan daerah

C.

MATRIKS RENCANA TINDAK

REPETA 2004 Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Rencana Tindak Indikator Kinerja 1. Memantapkan Perwujudan Otonomi Daerah 1.1 Peningkatan Kapasitas 1. Menyusun pengelolaan SDM aparatur daerah a. Tersedianya sistem informasi pengelolaan Aparat Pemerintah Daerah melalui penyediaan sistem informasi, SDM aparatur pemerintah daerah. instrumen analisis, sistem penghargaan dan b. Terlaksananya analisis kebutuhan peningkatan penghukuman. kapasitas aparat pemerintahan daerah (analisis kebutuhan diklat, sarana prasarana, dan kesejahteraan) dan teridentifikasinya kebutuhan diklat prioritas. c. Tersedianya sistem penghargaan dan penghukuman disertai pemberian insentif moril/material yang memadai maupun pemberian disinsentif moril/material. d. Tersusunnya pedoman standar kompetensi aparatur daerah dan analisa kinerja jabatan. No.

e. Tersedianya sistem jaringan dokumentasi dan informasi yang sama di pusat dan daerah. 2. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepada lembaga diklat daerah dalam bentuk penyusunan manual dan pedoman.

IX-24

a. Tersusunnya manual dan pedoman diklat daerah. b. Tersusunnya desain pedoman sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik aparatur pemerintah daerah. c. Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga diklat daerah dengan lembaga diklat lainnya, lembaga profesi dan perguruan tinggi.

Instansi Pelaksana Kantor Meneg PAN, Depdagri, BKN, Pemda. Depdagri, Instansi Teknis, LAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Pemda.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Peningkatan Kapasitas SDM. 3. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek.

Kantor Meneg PAN.

Kantor Meneg PAN, Instansi Teknis, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Pemda. Depdagri, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Pemda, Instansi Teknis. LAN, Depdagri, Instansi Teknis. LAN, Depdagri, Instansi Teknis. LAN, Depdagri, Instansi Teknis.

1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Peningkatan Kapasitas SDM.

No.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 3. Melaksanakan bimbingan teknis dan a. Tersusunnya modul diklat dan media fungsional aparatur daerah dan asosiasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan daerah, terutama untuk aparatur di daerahbelajar. daerah pemekaran baru, perbatasan, daerah b. Tersedianya tenaga pengajar yang cukup untuk miskin dan daerah yang sumberdaya alamnya penyelenggaraan diklat di daerah. terbatas, serta daerah pasca konflik. c. Terlaksananya diklat dengan prioritas tinggi bagi target grup strategis pimpinan pemerintah daerah, yaitu: i. Diklat kepemimpinan ii. Diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD iii. Diklat bagi calon anggota DPRD iv. Diklat hasil rencana tindak lanjut bagi pejabat eselon II propinsi, kabupaten/kota. d. Terlaksananya diklat yang bertujuan untuk percepatan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah serta ketahanan NKRI pada wilayah baru hasil pemekaran, perbatasan, daerah miskin, daerah dengan SDA terbatas dan daerah pasca konflik. e. Terlaksananya diklat di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN dan pelayanan publik yang baik. 4. Mengembangkan pelayanan sistem informasi a. Tersusunnya sistem penanganan pengaduan pengaduan masyarakat. masyarakat. b. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani pengaduan masyarakat.

5. Menyiapkan/evaluasi kerangka kebijakan pelatihan nasional SDM aparatur daerah.

a. Tersedianya instrumen monev diklat yang dapat mengukur efektivitas input, proses, hasil dan dampak diklat. b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi diklat. c. Terlaksananya kaji ulang terhadap pedoman dan kurikulum silabi diklat prioritas bagi pemerintah daerah.

Instansi Pelaksana LAN, Pemda, Depdagri, Instansi Teknis. LAN, Depdagri, Pemda, Instansi Teknis. Depdagri, Pemda, Instansi Teknis.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Peningkatan Kapasitas SDM.

Depdagri, Pemda, Instansi Teknis.

LAN, Depdagri, Instansi Teknis. Kantor Meneg PAN, Depdagri, Pemda, Instansi Teknis. Kantor Meneg PAN, Pemda, Depdagri, Instansi Teknis.

Kantor Meneg PAN, Depdagri, Pemda, Instansi Teknis, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depdagri, Instansi Teknis, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Instansi Teknis.

1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Peningkatan Kapasitas SDM. 3. Pengawasan Aparatur Negara. 4. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumberdaya Iptek. 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Peningkatan Kapasitas SDM.

IX-25

No. 1.2

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

IX-26

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 1. Menata dan memantapkan struktur dan a. Tersedianya revisi pedoman dan analisa kelembagaan manajemen pemerintah daerah penetapan pemekaran, penggabungan dan terutama yang dapat meningkatkan penghapusan daerah otonom. kredibilitas kelembagaan menjadi bebas b. Tersusunnya model kelembagaan bagi daerah KKN guna mendukung perwujudan otonom baru. pemerintahan yang baik (good governance). c. Terbentuknya struktur organisasi dan manajemen pemerintah daerah yang mengikuti kaidah organisasi yang maju dan norma pemerintahan yang baik. d. Terlaksananya sosialisasi dan implementasi kerangka nasional pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam rangka desentralisasi. e. Terfasilitasi kebijakan otonomi daerah bagi daerah otonom pemekaran. f. Tersusunnya hasil pengkajian dan penetapan pedoman tentang kewenangan wajib per-bidang pada daerah otonom. g. Tersedianya hasil pengkajian pengembangan daerah untuk peningkatan status administrasi pemerintahan. h. Terlaksananya sosialisasi dan kodefikasi administrasi pemerintahan pemerintah daerah. 2. Mengembangkan hubungan kerja lembaga di lingkungan pemerintah daerah secara horizontal dan vertikal serta antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

a. Tersusunnya Rancangan Keppres tentang hubungan eksekutif dan legislatif.

3. Melaksanakan evaluasi kelembagaan yang dikembangkan dalam rangka penyesuaianpenyesuaian untuk dukungan kepentingan kebijakan nasional dalam kerangka NKRI.

a. Tersusunnya sistem evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik. b. Terlaksananya evaluasi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPOD, seperti evaluasi pelaksanaan pembentukan daerah otonom baru, evaluasi kemampuan pelaksanaan kewenangan daerah dan kajian harmonisasi dan sosialisasi otonomi.

b. Tersosialisasinya pedoman umum hubungan eksekutif dan legislatif.

Instansi Pelaksana Depdagri, Depkeu, Setneg, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depdagri, Depkeu, Kantor Meneg PAN. Depdagri, Depkeu, Kantor Meneg PAN, Pemda, BKN, LAN.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Peningkatan Pelayanan Publik.

Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depdagri, Instansi Teknis. Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depkeu. Depdagri, LAN, Kantor Meneg PAN. Depdagri, Pemda. Depdagri, BPN, BPS, BAKOSURTANAL, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depdagri, Depkeu, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Pemda. Depdagri, Pemda, LAN.

Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depdagri, Pemda. Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depdagri, Kantor Meneg PAN, Depkeu, Setneg.

1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Peningkatan Pelayanan Publik. 4. Pemberdayaan Masyarakat. 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja a. Terlaksananya pembinaan umum terhadap perumusan mekanisme kerja antar legislatif dan eksekutif di daerah dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. b. Terlaksananya pembinaan dan bimbingan pelaksanaan kewenangan antar strata pemerintahan serta antar legislatif dan eksekutif di daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. c. Meningkatnya peran dan fungsi pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. d. Meningkatnya peran badan perencanaan di daerah.

5. Menyusun standar operasional kerja masingmasing unit pemerntah daerah dan standar pelayanan minimum.

1.3

Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Menyusun manual keuangan daerah berbasis kinerja (MAKUDA) terutama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara baik, transparan, dan bebas KKN. 2. Mengembangkan pedoman dan menganalisis kapasitas dalam penyusunan rencana peningkatan pendapatan daerah.

3. Merestrukturisasi pengelolaan BUMD dan unit usaha daerah lainnya yang menjadi sumber pendapatan daerah.

a. Tersusunnya pedoman pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal sebagai acuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. b. Tersusunan standar penyusunan daftar kewenangan dan kewenangan wajib daerah otonom. Tersusunnya manual keuangan daerah (MAKUDA).

a.

Tersusunnya pedoman dan analisa kapasitas dalam penyusunan rencana peningkatan pendapatan daerah yang dapat memberikan kemudahan dan kepastian investasi di daerah. b. Terfasilitasinya daerah dalam penyusunan perda pajak dan retribusi, serta mekanisme perijinan yang tidak memberatkan investasi di daerah. Tersedianya struktur baru model pengelolaan BUMD dan unit usaha daerah lainnya yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Instansi Pelaksana Depdagri, Depkeu, LAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Meneg PAN. Depdagri, LAN, Kantor Meneg PAN.

Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Meneg PAN, Instansi Teknis, Pemda. Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Instansi Teknis, Pemda Depdagri, Kantor Meneg PAN, Depkeu.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Peningkatan Pelayanan Publik.

1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Peningkatan Pelayanan Publik.

Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depdagri, Pemda, LAN, Depkeu.

Depkeu, Depdagri, Depperindag, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Pemda. Depkeu, Depdagri, Depperindag, BKPM, Pemda. Depkeu, Depdagri, Pemda.

1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Pengembangan Kelembagaan Keuangan. 3. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Peningkatan Penerimaan Negara 3. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Peningkatan Penerimaan Negara. 3. Pengembangan Kelembagaan Keuangan.

IX-27


No.

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 4. Menata pengelolaan keuangan daerah yang Terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan lebih akuntabel (good governance). keuangan daerah yang lebih akuntabel (good governance).

5. Memperbaiki berbagai instrumen pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pengelolaan aset daerah, sistem akuntansi dan informasi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah dan instrumen penganggaran serta pengawasan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab.

1.4

Penguatan Lembaga Non Pemerintah

IX-28

Depdagri, BPKP, Pemda.

Tersusunnya mekanisme dan dokumen perencanaan anggaran. b. Tersedianya instrumen pengelolaan aset daerah. c. Tersusunnya sistem akuntasi dan informasi keuangan daerah. d. Terselenggaranya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah. e. Tersedianya instrumen penganggaran dan pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab. Tersusunnya konsepsi perbaikan mekanisme pinjaman daerah, sumber pinjaman, dan penerbitan obligasi daerah.

Depdagri, Depkeu, Pemda, BPKP.

1. Menguatkan lembaga non pemerintah.

Terlaksananya bimbingan teknis lembaga non pemerintah.

Depdagri, Pemda.

2. Meningkatkan sistem komunikasi dan informasi program-program pembangunan.

Terciptanya komunikasi dan konsultasi antar lembaga non pemerintah, pemerintah, dunia usaha, asosiasi dan masyarakat, dan meningkatnya informasi program pembangunan.

Depdagri, Pemda, BPKP.

3. Meningkatkan kemampuan teknis anggota DPRD.

BPKP, Depdagri, Pemda.

4. Melaksanakan sosialisasi berbagai produk hukum kepada LSM.

Meningkatnya kemampuan DPRD dalam merumuskan kebijakan politik dan komunikasi politik. Terselenggaranya sosialisasi berbagai produk hukum kepada LSM.

5. Mengembangkan model komunikasi lintas pelaku dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pemantauan (good governance).

Tersusunnya model komunikasi lintas pelaku dalam perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan pemantauan (good governance).

Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas Bappenas, BPKP, Pemda.

6. Menyusun mekanisme tindak lanjut pinjaman daerah, sumber pinjaman, dan penerbitan obligasi daerah.

a.

Instansi Pelaksana

Depkeu.

Depdagri, Pemda.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Pengembangan Kelembagaan Keuangan. 3. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 1. Pengembangan Otonomi Daerah. 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Peningkatan Kapasitas SDM.

1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Peningkatan Penerimaan Negara. 3. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Pemberdayaan Masyarakat. 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Pemberdayaan Masyarakat. 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Pemberdayaan Masyarakat. 1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Pemberdayaan Masyarakat.

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 6. Mengembangkan kerjasama dengan PT dan a. Tersedianya berbagai analisa terhadap lembaga lainnya dalam analisa kebijakan kebijakan publik. publik. b. Meningkatnya partisipasi lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. c. Terbentuknya kerjasama dengan lembaga profesi dan perguruan tinggi dalam menangani pengaduan masyarakat. 2. Meningkatkan Pengembangan Potensi Wilayah 2.1 Peningkatan Ekonomi 1. Menyiapkan sarana dan prasarana, dan Terbangunnya sarana dan prasarana, terciptanya Wilayah mengembangkan keterpaduan jaringan dan akses, dan terciptanya keterpaduan jaringan dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi inter wilayah, termasuk kawasan transmigrasi. dan antar daerah. No.


Instansi Pelaksana Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Pemda. Depdagri, Pemda.

Depkimpraswil, Depperindag, Pemda, Depnakertrans, Dept. Kelautan dan Perikanan, BKPM, Kantor Meneg PPKTI. Depperindag, Deptan, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Kantor Meneg PPKTI, Pemda.

Mengembangkan sistem informasi pengembangan ekonomi wilayah: data base, jaringan promosi dan publikasi.

3.

Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan akses bagi daerah dan masyarakat lokal untuk mendapatkan modal, alih teknologi, dan manajemen produksi serta pemasaran.

4.

Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam dan luar negeri dalam pengembangan kawasan, termasuk menyediakan informasi terpadu kemitraan di bidang agribisnis dan agroindustri di kawasan transmigrasi. Mengembangkan kelembagaan dan pola kemitraan antarpelaku ekonomi.

a. Terciptanya usaha-usaha ekonomi dan peluang berusaha masyarakat. b. Terkoordinasinya pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi di daerah. Terciptanya kelembagaan dan pola kemitraan antar pelaku ekonomi.

Depperindag, BKPM, Pemda, Depnakertrans.

Mengembangkan area produksi baru dan optimalisasi pemanfaatan areal yang kurang produktif.

a. Terwujudnya ekstensifikasi dan intensifikasi areal produksi/wilayah/kawasan. b. Berkembang dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pemda, Deptan, Depnakertrans, Kantor Meneg PPKTI.

5. 6.

1. Pengembangan Otonomi Daerah 2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3. Pemberdayaan Masyarakat.

Depdagri, Pemda.

2.

a. Terwujudnya sistem informasi pengembangan ekonomi wilayah dan terbukanya informasi bagi daerah dan masyarakat lokal untuk mendapatkan modal, alih teknologi, dan manajemen produksi serta pemasaran, dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. b. Terselenggaranya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal dalam pengembangan potensi ekonominya. c. Terselenggaranya promosi dan publikasi peluang investasi. Terciptanya forum temu usaha antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dan antardaerah.

Program RAPBN 2004

1. 2. 3. 4.

Pengembangan Wilayah. Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman. Transmigrasi.

Pemda, Kantor Meneg Koperasi dan UKM.

Depperindag, Deptan, BKPM, Kantor Meneg Kop & UKM.

IX-29

No.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 7.

8. 9.

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja Mengembangkan/ menumbuhkan pusata. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat. pusat pertumbuhan baru. b. Berkembangnya/tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Menumbuhkembangkan potensi ekonomi perdesaan. Meningkatkan aksesibilitas antar daerah.

10. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan serta pemerataan pelayanan kesehatan. 11. Mengembangkan ekonomi dan pengelolaan SDA sesuai dengan spesialisasi sektorsektor ekonomi produktif dan unggulan dari wilayah yang bersangkutan, terutama pada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk cepat tumbuh seperti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kawasan andalan, kawasan pembangunan strategis (strategic development region) termasuk kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang. 12. Mengembangkan kelembagaan melalui penguatan kelembagaan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti Kerjasama Ekonomi Subregional (BIMP-EAGA, AIDA, IMS-GT dan IMT-GT), Badan Pengelola KAPET, Dewan Maritim, Dewan Ketahanan Pangan, Komite Penganggulangan Kemiskinan, forum kerjasama antara daerah.

IX-30

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pedesaan. a. Meningkatnya mobilitas penduduk ke daerah terpencil dan terisolasi. b. Terbukanya daerah terpencil. Tersedianya SDM yang berkualitas dalamrangka pengembangan ekonomi daerah.

a. b.

Terciptanya iklim investasi kawasan yang kondusif untuk memacu ekonomi wilayah. Tersedianya rencana pengembangan kawasan pada setiap kawasan andalan bagi pengembangan ekonomi wilayah.

a. Terciptanya sinergi kemitraan yang saling menguntungkan di daerah. b. Terjalinnya kerjasama Sub Regional BIMPEAGA, AIDA, dan lain-lain. c. Terselenggaranya kerjasama investasi kawasan.

Instansi Pelaksana Pemda, Deptan, Depkimpraswil, Kantor Meneg PPKTI, Depnakertrans. Pemda, Depdagri, Deptan. Pemda, Depkimpraswil. Depdiknas, Depkes, Pemda.

Deptan, Depperindag, Dephut, Depnakertrans, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Dept. Kelautan dan Perikanan, BKPM, Depkimpraswil.

Deptan, Depperindag, Dephut, Depnakertrans, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Dept. Kelautan dan Perikanan, BKPM, Depkimpraswil.

Program RAPBN 2004

No. 2.2

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

REPETA 2004

Instansi Pelaksana

Rencana Tindak 1. Memfasilitasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh antara lain melalui pemberian bantuan teknis, pembinaan, penyediaan prasarana dasar, pengembangan skim transmigrasi, pengkajian.

Indikator Kinerja Meningkatnya perkembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

2. Mendorong penyelenggaraan forum-forum peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antarprogram dan antarinstansi dalam kerangka kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas.

Terselenggaranya forum-forum peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antarprogram dan antarinstansi dalam kerangka kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas.

Deptan, Depperindag, Dephut, Depnakertrans, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depdagri, Kantor Meneg PPKTI.

3. Membantu pengembangan jaringan perdagangan antardaerah dan antarnegara, dengan kerjasama ekonomi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan antarnegara, seperti IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, AIDA.

a.

Depperindag, Depkimpraswil, Depdagri.

b.

4. Meningkatkan kualitas SDM dan institusi pengelola pengembangan ekonomi wilayah, serta memfasilitasi peningkatan akses masyarakat dan pengusaha lokal terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, peluang usaha dan minat investasi. 5. Mendorong pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.

Berkembangnya jaringan perdagangan antardaerah dan antarnegara, dengan kerjasama ekonomi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan antarnegara, seperti IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, AIDA, dan lainnya. Terlaksananya SKB pengawasan pengangkutan kayu.

Deptan, Depperindag, Dephut, Depnakertrans, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Dept. Kelautan dan Perikanan.

Meningkatnya kualitas SDM dan manajemen institusi pengelola pengembangan ekonomi wilayah, meningkatnya akses terhadap sumbersumber permodalan, teknologi, pasar, peluang usaha dan minat investasi.

Kantor Meneg Koperasi dan UKM.

Berkembangnya sistem dan jaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.

Kantor Meneg Kominfo.

Program RAPBN 2004 1. Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan. 2. Transmigrasi. 3. Pengembangan Agribisnis. 4. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Pengembangan Sumberdaya Perikanan. 6. Pengelolaan dan Pendayagunaan Pulaupulau Kecil. 7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha PKMK. 1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Agribisnis. 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Dayasaing PKMK. 3. Pengembangan Wilayah. 4. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. 5. Penataan Struktur Industri. 6. Pengembangan Sumberdaya Perikanan. 1. Pengembangan Ekspor. 2. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri. 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 4. Pengembangan Wilayah. 5. Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman. 6. Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan. Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing PKMK.

Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Massa.

IX-31


No.

2.3

Pembangunan Perdesaan

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 6. Mengembangkan dan menerapkan riset dan Berkembangnya penerapan riset dan teknologi teknologi yang antisipatif terhadap kebutuhan pengembangan produk unggulan daerah. pengembangan produk unggulan daerah.

Program RAPBN 2004

Kantor Meneg Ristek, BPPT.

Peningkatan Iptek Dunia Usaha dan Daerah.

1. Pengembangan Wilayah. 2. Peningkatan/Pembangunan Transportasi Jalan. 3. Pemberdayaan Masyarakat. 4. Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 5. Pengembangan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Pengembangan Lembaga Usaha dan Lembaga Perdagangan.

7. Memfasilitasi pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi.

Berkembangnya jaringan, pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi.

Depkimpraswil, Dephub.

8. Memfasilitasi penciptaan iklim usaha melalui penyederhanaan perijinan, pemberian insentif, pembuatan peraturan dan standardisasi produk-produk unggulan daerah. 1. Membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi di perdesaan.

Membaiknya iklim usaha yang mendorong peluang berusaha dan investasi di daerah.

Depperindag.

Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi.

Depkimpraswil, Depdagri, Pemda.

2. Menguatkan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat.

Meningkatnya kemampuan manajemen usaha ekonomi kelompok masyarakat.

Depdagri, Depkimpraswil, Deptan, Pemda.

3. Mengembangkan jaringan produksi dan pemasaran.

a.


4. Mengelola pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. 5. Mengembangkan data dasar profil desa.

IX-32

Instansi Pelaksana

Berfungsinya lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat. b. Berkembangnya jaringan produksi dan pemasaran. Terjaganya kelestarian SDA dan berkurangnya kerusakan lingkungan hidup. Terwujudnya data dasar profil desa dan teridentifikasinya bentuk-bentuk penanganan sesuai dengan tipologi desa.

Depdagri, Depkimpraswil, Deptan, Pemda. Depdagri, Depkimpraswil, Deptan.

1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 3. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 1. Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 6. Mempercepat pengembangan prasarana dan Meningkatnya aksesibilitas di desa-desa tertinggal, sarana perdesaan di desa tertinggal. terutama terhadap pelayanan dasar.

7. Mengembangkan desa pusat pertumbuhan dan kawasan agropolitan untuk mendukung sistem agribisnis melalui pendekatan urbanrural linkages dan pengembangan ekonomi lokal.


9. Menyempurnakan struktur organisasi pemerintahan desa dan organisasi sosial masyarakat.

Terwujudnya struktur organisasi pemerintahan desa dan organisasi sosial masyarakat.

Depdagri, Pemda.

10. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan.

Meningkatnya kapasitas organisasi pemerintahan desa dan organisasi sosial masyarakat.

Depdagri, Pemda.

11. Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga di kawasan perdesaan.

a.

Depdagri, Depkimpraswil, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Pemda.

b. 2.4

Pembangunan Perkotaan

Depkimpraswil, Deptan, Depdagri, Pemda.

Berkembangnya desa pusat pertumbuhan dan kawasan agropolitan untuk mendukung sistem agribisnis. b. Berkembangnya jaringan kerja sistem agribisnis. c. Meningkatnya kesempatan kerja di perdesaan. d. Terlaksananya kajian keterkaitan perkotaan dan perdesaan Tersusunnya NSPM bidang prasarana dan sarana serta pelayanan dasar perdesaan.

8. Menyiapkan penyempurnaan NSPM bidang prasarana dan sarana serta pelayanan dasar perdesaan.

a.

Instansi Pelaksana

Meningkatnya jumlah industri kecil dan rumah tangga di kawasan perdesaan. Meningkatnya kesempatan kerja di perdesaan.

Depdagri, Depkimpraswil, Deptan.

1. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan di perkotaan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Bertambahnya cakupan lokasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Depkimpraswil, Depdagri.

2. Mendukung pengembangan kawasan agropolitan.

a. Bertambahnya dukungan terhadap pengembangan kawasan agropolitan. b. Terlaksananya kajian keterkaitan perkotaan dan perdesaan.

Depkimpraswil, Depdagri, Deptan, Pemda.

2. Menyempurnakan RPP Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Terwujudnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan.


Program RAPBN 2004 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 3. Program Pengembangan Wilayah. 4. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 3. Program Pengembangan Wilayah. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pengembangan Wilayah. 3. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Penataan Ruang.

IX-33


No.

2.5

Pengembangan Perumahan

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 3. Menyusun kebijakan dan strategi nasional Tersusunnya kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perkotaan pengembangan kawasan perkotaan metropolitan metropolitan yang berkembang pesat. yang berkembang pesat. 4. Menyiapkan dan menyempurnakan NSPM Tersedianya rumusan peraturan dan standar pelayanan publik serta prasarana dan sarana pelayanan perkotaan. perkotaan. 5. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Terwujudnya perbaikan kawasan permukiman di rencana tata ruang kota. perkotaan berdasarkan rencana tata ruang kota.

Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan.


Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan.


1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 3. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan. 4. Program Penataan Ruang. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 3. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. 1. Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 2. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana. Pengembangan Perumahan.

Terselenggaranya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas dan kinerja pengelolaan kota. Terselenggaranya forum-forum lintas pelaku dalam pembangunan perkotaan.

Depkimpraswil, Depdagri, Pemda. Depkimpraswil, Depdagri, Pemda.

8. Merumuskan pola pengelolaan sektor ekonomi informal. 9. Meningkatkan produktifitas ekonomi dan budaya kota melalui peningkatan fungsi kawasan dan revitalisasi kota.

Terlaksananya kajian pola-pola pengelolaan sektor ekonomi formal di perkotaan. a. Terwujudnya perbaikan permukiman di perkotaan melalui revitalisasi kota. b. Terwujudnya kota-kota dengan fungsi kawasan baru.

Depkimpraswil, Depdagri, Depnakertrans, Pemda. Depkimpraswil, Pemda.

10. Memfungsikan kembali prasarana dan sarana perkotaan yang rusak akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang direhabilitasi akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.


11. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan terutama di kota-kota kecil dan menengah yang tertinggal.

Terwujudnya prasarana pengelolaan limbah,sistem pengelolaan sampah, pengembangan sistem drainase di perkotaan dan pembangunan jalan baru, terutama di kota menengah dan kota kecil. Terselenggaranya mekanisme dan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat. Jumlah rumah susun sederhana sewa.


Jumlah RS/RSS yang dibangun.

Depkimpraswil, Perumnas.

a.

Depkimpraswil, Depkeu.

1. Memfasilitasi pembangunan rumah secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah. 2. Memfasilitasi penyediaan rumah susun sederhana sewa. 3. Memfasilitasi kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. 4. Meningkatkan efisiensi pasar perumahan primer dan sekunder.

Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki hunian yang layak. Tersedianya konsep sistem pembiayaan perumahan nasional.

Program RAPBN 2004


6. Mengembangkan fasilitasi penguatan kapasitas aparat pengelolaan kota. 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan.

b.

IX-34

Instansi Pelaksana

Depkimpraswil. Depkimpraswil, Perumnas.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak 5. Membentuk lembaga pembiayaan perumahan.

Indikator Kinerja Terbentuknya lembaga pembiayaan perumahan.

6. Memperkuat lembaga dan SDM di daerah dalam kelembagaan penyelenggaraan bidang perumahan termasuk pembiayaan perumahan. 7. Mengembangkan regulasi dan kebijakan insentif fiskal bagi swasta yang berkiprah dalam penyediaan hunian bagi karyawannya. 8. Memutakhirkan dan menyusun peraturan, perundangan, norma, pedoman dan standar teknis bangunan dan lingkungan perumahan permukiman. 9. Mengembangkan mekanisme subsidi hunian perumahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, antara lain melalui subsidi bunga dan/atau subsidi uang muka. 10. Menyediakan prasarana dan sarana dasar perumahan - permukiman yang layak huni bagi pengungsi akibat kerusuhan sosial dan bencana alam termasuk transmigrasi. 11. Memfasilitasi akses mendapatkan hunian bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah 12. Menata dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh. 13. Memberikan dukungan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman untuk penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun oleh pemerintah daerah. 14. Memfasilitasi terbangunnya lembaga informasi dan komunikasi penyelenggaraan perumahan. 15. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pengembangan kebijakan dan program perumahan. 16. Memperkuat lembaga pengawasan konstruksi, keselamatan bangunan dan pemadam kebakaran

Mantapnya kelembagaan penyelenggaraan bidang perumahan serta terbentuknya lembaga dan sistem pembiayaan perumahan di propinsi/kabupaten/kota

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depkimpraswil, Depkeu, Perumnas, Kantor Meneg BUMN, Pemda. Depkimpraswil

Tersedianya insentif fiskal bagi swasta.

Depkimpraswil.

Termutakhirkannya peraturan, perundangan, norma, pedoman dan standar teknis bangunan dan lingkungan perumahan - permukiman.

Depkimpraswil.

a.

Tersusunnya pola-pola subsidi yang tepat sasaran. b. Peningkatan jumlah masyarakat yang tinggal pada hunian yang layak. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perumahan yang layak huni bagi pengungsi akibat kerusuhan sosial dan bencana alam termasuk transmigrasi.

Depkimpraswil.

Tersedianya akses bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dalam mendapatkan perumahan. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh. Terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata dalam bentuk Kasiba/Lisiba.

Depkimpraswil

Tersedianya informasi dan wadah komunikasi dalam penyelenggaraan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terwujudnya sinergi kebijakan dan program perumahan.

Depkimpraswil.

Meningkatnya kinerja lembaga pengawasan konstruksi.

Depkimpraswil.

Depkimpraswil.

Depkimpraswil. Depkimpraswil.

Depkimpraswil.

IX-35

No. 2.6

2.7

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pengembangan Permukiman

Pembangunan Wilayah Tertinggal

IX-36

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana a. Meningkatnya rasio pelayanan prasarana dan dan sarana permukiman seperti jalan, air sarana permukiman. minum, air limbah, drainase dan b. Meningkatnya usia pakai prasarana dan sarana pengendalian banjir serta persampahan di permukiman. kota metropolitan, besar, sedang dan kecil. c. Tersedianya sistem pengelolaan sampah di kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil. d. Terwujudnya prasarana pengelolaan limbah di perkotaan. e. Terwujudnya pengembangan sistem drainase perkotaan di kota besar, sedang, dan kecil. f. Bekurangnya kawasan banjir/daerah genangan. 2. Meningkatkan pelayanan air minum dan Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat miskin, daerah sanitasi untuk masyarakat miskin, daerah rawan air rawan air dan kawasan nelayan. dan kawasan nelayan. 3. Memberikan bantuan teknis peningkatan Meningkatnya efisiensi pengelolaan PDAM. pengelolaan PDAM. 4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan a. Meningkatnya kualitas pengelolaan prasarana prasarana dan sarana permukiman. dan sarana permukiman. b. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, aman teratur dan serasi. 5. Revitalisasi kawasan melalui peningkatan Meningkatnya kualitas kawasan. pelayanan sarana dan prasarana. 6. Mendayagunakan kawasan strategis Meningkatnya fungsi dan kualitas kawasan perkotaan dan perdesaan. strategis perkotaan dan perdesaan. 7. Melestarikan bangunan bersejarah dan Meningkatnya kualitas dan meningkatnya kawasan tradisional. kelestarian kawasan bersejarah dan tradisional. 8. Menyempurnakan norma, standar, dan Diperbaharuinya norma, standar, dan pedoman pedoman teknis prasarana dan sarana teknis prasarana dan sarana permukiman. permukiman. 9. Melaksanakan penguatan lembaga pengawas Meningkatnya kinerja lembaga pengawas konstruksi, keselamatan bangunan dan konstruksi. pemadam kebakaran. 10. Menerapkan tata lingkungan permukiman Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, melalui pengembangan permukiman skala aman teratur dan serasi. besar. 11. Melaksanakan kajian pembentukan lembaga Terbentuknya badan regulator penyelenggaraan regulasi independen di bidang pelayanan air bersih/minum, sanitasi dan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. dengan kerjasama pemerintah – swasta. 1. Memfasilitasi pengembangan usaha Meningkatnya perkembangan usaha ekonomi lokal ekonomi lokal, termasuk sarana yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya pemasarannya yang bertumpu pada alam, budaya, adat istiadat dan kearifan tradisional pemanfaatan SDA, budaya, adat istiadat, secara berkelanjutan. dan kearifan tradisional dengan pemberian bantuan DAK.

Instansi Pelaksana Depkimpraswil.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman. 2. Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan. 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan. 4. Pengembangan Perumahan.

Depkimpraswil. Depkimpraswil. Depkimpraswil, Pemda.

Depkimpraswil. Depkimpraswil. Depkimpraswil. Depkimpraswil. Depkimpraswil. Depkimpraswil Depkimpraswil

Depkeu, Depdagri, Depsos

1. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH.

No.


Pengembangan Daerah Perbatasan

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Kantor Menneg PP-KTI, Depnakertrans, Dephub, Depkimpraswil, Dephut, Depsos.

1. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Nasional 2. Transmigrasi. 3. Pengembangan Wilayah. 4. Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat. 5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. 6. Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial. 1. Pengembangan Produk Pariwisata 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi SDA. 3. Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya. 4. Pengembangan Sumberdaya Perikanan. 5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan. 1. Penataan Ruang. 2. Pengembangan Wilayah.

3.

Mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tertinggal melalui pengembangan kegiatan pariwisata bahari dengan basis panorama, budaya lokal dan ekowisata serta berbagai kegiatan lain.

Berkembangnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk kawasan pelestarian alam laut dengan meningkatnya perkembangan kegiatan pariwisata bahari dan berbagai kegiatan lain.

Dept. Kelautan dan Perikanan, Kantor Meneg Budpar, Dephut.

4.

Memfasilitasi penataan ruang termasuk pemanfaatan potensi wilayah melalui bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi mengenai rencana tata ruang. Mengidentifikasi permasalahan sosial, ekonomi, politik dan keamanan di KTI dan wilayah tertinggal lainnya, serta merumuskan strategi pembangunannya. Melaksanakan perundingan dan penetapan batas maritim dengan negara tetangga, pengajuan amandemen alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) kepada IMO, menyelesaikan masalah perbatasan.

Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah tertinggal secara optimal.

Depkimpraswil.

Teridentifikasinya permasalahan sosial, ekonomi, politik dan keamanan serta rumusan kebijakan pelaksanaan pengembangan KTI dan wilayah tertinggal lainnya. Disepakatinya garis batas maritim dengan negara tetangga, amandemen alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) disahkan, berkurangnya sengketa perbatasan.

Kantor Menneg PP-KTI, Depdagri

Pengembangan Wilayah

Deplu, Depdagri, Mabes TNI.

Peningkatan Kerjasama Internasional.

5.

2.8

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja Memfasilitasi pengembangan wilayah a. Meningkatnya perkembangan wilayah tertinggal, khususnya di KTI termasuk di tertinggal. permukiman transmigrasi lama, melalui b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat suku penyediaan permukiman, sarana dan terasing. prasarana dasar, transportasi dan c. Tersedianya cadangan kawasan hutan untuk komunikasi. permukiman baru/transmigrasi.

1.

IX-37

No.


3.

4.

Memberi nama geografi, menyusun RUU tentang batas wilayah kedaulatan NKRI, menyelesaikan masalah wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga.

5.

Membangun tugu batas, dermaga, suar, sarana komunikasi, pos TNI; meningkatkan patroli udara dan maritim; melaksanakan survei hidrografi dan memutakhirkan peta ALKI; pemeliharaan titik-titik koordinat. Membuka dan meningkatkan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di pos lintas batas.

6.

a. b.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

BAKOSURTANAL.

Peningkatan Akses Informasi SDA dan LH.

Deplu, Dept. Energi dan SD Mineral, Mabes TNI, Dept. Kelautan dan Perikanan.

1.

Peningkatan Kerjasama Internasional. 2. Pengembangan Wilayah. 3. Pengembangan Dukungan Pertahanan. 1. Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan. 2. Pengembangan Otonomi Daerah.

Berkurangnya pulau tanpa nama. Ditetapkannya UU batas wilayah kedaulatan NKRI. c. Terselesaikannya masalah wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga. a. Berkurangnya gangguan keamanan. b. Berkurangnya pencurian sumberdaya laut dan darat. c. Tersedianya data hidrografi dan peta ALKI.

Depdagri.

Dephan, Mabes TNI, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depdagri.

1. Pengembangan Dukungan Pertahanan. 2. Pengembangan Wilayah.

Terbukanya pos-pos baru dan lancarnya pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina.

Dept. Kehakiman dan HAM, Depkeu, Deptan, Dephut, Mabes TNI.

Deplu, Depkimpraswil, Depperindag, Deptan, Dephut, Dept. Kelautan dan Perikanan, Kantor Meneg PPKTI. Depkimpraswil.

1. Pengembangan Wilayah. 2. Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. 3. Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan. 4. Pengembangan Agribisnis. 1. Pengembangan Wilayah. 2. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri.

7.

Meningkatkan kerjasama ekonomi subregional secara bilateral dan multilateral kawasan.

a. b. c. d.

8.

Memfasilitasi penyusunan, legalisasi peraturan penataan ruang dan pengembangan kawasan; bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan, jaringan irigasi, prasarana air baku dan sarana permukiman di beberapa wilayah perbatasan. Memberikan bantuan pembangunan permukiman transmigrasi, bantuan pendirian balai latihan kerja di beberapa wilayah perbatasan.

a. b. c.

9.

IX-38

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja Meratifikasi konvensi PBB tentang hukum Terlaksananya ratifikasi konvensi hukum perjanjian internasional dan batas wilayah internasional tentang batas wilayah antar negara antar negara berupa delimitasi dan berupa delimitasi dan demarkasi batas dalam demarkasi batas dalam bentuk peta dan titik bentuk peta dan titik koordinat batas, tersedianya koordinat batas, meningkatkan penentuan peta ALKI dan peta lingkungan pantai Indonesia peta ALKI dan peta lingkungan pantai (LPI). Indonesia (LPI). Menyelesaikan garis batas landas kontinen Terselesaikannya garis batas landas kontinen di di wilayah perbatasan, penetapan perjanjian wilayah perbatasan. batas ZEE dengan Thailand dan PNG.

d. e. f. a. b.

Terlaksananya kerjasama ekonomi. Terlaksananya pengelolaan sumberdaya. Terbangunnya prasarana. Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Tersusunnya peraturan penataan ruang. Semakin berkembangnya kawasan perbatasan. Meningkatnya aksesibilitas ke/dari wilayah perbatasan. Meningkatnya luas lahan pertanian. Tersedianya air bersih. Terbangunnya permukiman layak huni. Berkembangnya permukiman transmigrasi. Berdirinya BLK.

Depnakertrans.

1. Pengembangan Wilayah. 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman. 3. Pengembangan Perumahan. 4. Pengembangan Jalan dan Jembatan. 1. Transmigrasi. 2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 10. Memberikan bantuan pembangunan dan a. Terbangunnya prasarana dan sarana pengadaan prasarana dan sarana transportasi transportasi darat, laut dan udara. darat, laut dan udara; menyediakan subsidi b. Meningkatnya lalulintas orang, barang dan angkutan di wilayah perbatasan tertentu; informasi ke/dari wilayah perbatasan. membangun pos dan telekomunikasi di sejumlah desa perbatasan. 11. Mengembangkan IKM, meningkatkan kemampuan teknologi industri, menata struktur industri, mengembangkan distribusi nasional, mengembangkan ekspor, memberikan bantuan pembangunan peralatan, membangun pasar di beberapa kawasan perbatasan; mengkaji pendirian kawasan berikat di Sangihe Talaud, mengkaji pengembangan daerah Entikong, Nunukan, Sangir, Talaud dan Belu. 12. Perencanaan, pengelolaan, dan rehabilitasi kawasan konservasi.

2.9

Penataan Ruang

Instansi Pelaksana Dephub.

Meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan di beberapa kawasan perbatasan.

Depperindag.

Dephut.

13. Memfasilitasi pengelolaan pulau-pulau perbatasan di 8 propinsi; mengendalikan sumberdaya ikan, ekosistem laut dan jasa kelautan nasional; meratifikasi STCW-F dan Torremolinos serta sosialisasi konvensi hukum laut internasional. 1. Menyusun peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

a. Terpeliharanya kawasan konservasi. b. Mantapnya status hukum kawasan hutan secara internasional. a. Meningkatnya kesejahteraan keluarga nelayan di 8 propinsi. b. Terpeliharanya sumberdaya kelautan. c. Diundangkannya STCW-F dan Torremolinos. d. Memasyarakatnya konvensi hukum laut internasional. a. Ditetapkannya amandemen UU No. 24/1992. b. Tersusunnya peraturan penjelasan UU No. 24/1992.

2.

a.

Menyusun dan meninjau kembali rencana tata ruang pulau, propinsi, kabupaten, kota, dan kawasan-kawasan khusus untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta untuk mencegah kerusakan lingkungan.

b.

Tersusunnya rencana tata ruang pulau, propinsi, kota, kabupaten, dan kawasan yang terpadu dan dapat mencegah kerusakan lingkungan. Tersusunnya peraturan tentang rencana tata ruang pulau untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.

Dept. Kelautan dan Perikanan.

Depdagri, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan., Dephan, LAPAN, BPN, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan., Depdagri.

Program RAPBN 2004 1. Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 2. Pengembangan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebarangan. 3. Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara. 1. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 3. Penataan Struktur Industri. 4. Pengembangan Distribusi Nasional. 5. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri. 6. Pengembangan Ekspor. Pembangunan dan Pembinaan Kelautan. 1. Pengelolaan dan Pendayagunaan Pulaupulau Kecil. 2. Peningkatan Pertambahan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan. 1. Penataan Ruang. 2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penataan Ruang.

IX-39


No.

3.

4.

5.

6.

7.

2.10

Pengelolaan Pertanahan

IX-40

1.

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja Mendayagunakan RTRWN, RTRWP, dan a. Pendayagunaan RTRWN dalam pembangunan RTRWK terutama di kawasan strategis nasional yang sinkron dengan penataan ruang nasional. maritim dan sumberdaya kelautan serta di kawasan strategis nasional terutama kawasan rawan bencana alam dan daerah perbatasan. b. Tersusunnya rencana zonasi pesisir dan pulaupulau kecil pada 5 gugus pulau terluar dan pada 2 wilayah perbatasan darat. Menyusun pedoman, pemberian bimbingan, a. Tersusunnya 5 pedoman dan panduan untuk arahan, supervisi mengenai kebijakan dan penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. rencana tata ruang. b. Tersusunnya NSPM penataan ruang daratan untuk mendorong otonomi daerah. c. Terselenggaranya forum penataan ruang untuk konsultasi publik. Meningkatkan kapasitas aparat daerah a. Terbentuknya kelembagaan penataan ruang di khususnya dalam pengendalian pemanfaatan daerah. ruang dan pelayanan informasi penataan b. Tersusunnya basis data dan profil tata ruang ruang kepada masyarakat luas. kawasan tertentu. c. Terselenggaranya pelatihan penataan ruang dan GIS di 10 propinsi dan 25 kabupaten. d. Tersusunnya data dasar spasial kawasan khususnya kawasan perbatasan. Melaksanakan sosialisasi rencana dan a. Terselenggaranya kampanye pada masyarakat, kebijakan penataan ruang terutama di pendampingan kelompok masyarakat. kawasan strategis nasional dan kawasan b. Terbentuknya sistem informasi publik dalam lindung untuk memantapkan sistem kegiatan penataan ruang di tingkat nasional monitoring yang melibatkan masyarakat. dan daerah. c. Terselenggaranya sosialisasi dan orientasi penataan ruang daratan, pesisir dan pulaupulau kecil. Memantapkan koordinasi dan konsultasi a. Terwujudnya koordinasi penataan ruang antara pusat dan daerah serta antar lembaga melalui BKTRN. eksekutif dan legislatif, kerjasama antar b. Mantapnya koordinasi dan konsultasi antara daerah dan konsultasi dengan lembaga dan pusat-daerah, antara eksekutif-legislatif, organisasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah-organisasi masyarakat. penataan ruang di tingkat nasional dan c. Terpantaunya kegiatan penataan di pusat dan daerah. daerah. Memantapkan dan meningkatkan kapasitas a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat laksana agraria/pertanahan di pusat dan daerah dan khususnya daerah dalam rangka untuk mengemban tugas pembangunan dan pelaksanaan program-program pembaruan pembaruan agraria serta pelayanan pertanahan agraria dan otonomi bidang pertanahan. dalam rangka otonomi daerah. b. Meningkatnya SDM di bidang agraria/ pertanahan yang handal dan profesional khususnya di daerah.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan..

Penataan Ruang.

Depdagri, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, Pemda.

Penataan Ruang.

Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan., BPN, BAKOSURTANAL, Depdagri, Pemda.

1. Penataan Ruang. 2. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi SDA dan LH.

Depdagri, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, LAPAN, BAKOSURTANAL.

Penataan Ruang.

Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depdagri, Depkimpraswil, Pemda.

Penataan Ruang.

BPN, Pemda (Kanwil BPN, Kantor/Dinas Pertanahan serta Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota).

1. Pengelolaan Pertanahan. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

No.


3.

4.

5.

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja Melanjutkan peningkatan pelayanan a. Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan pertanahan di daerah yang didukung sistem yang dilakukan secara sederhana, aman informasi pertanahan yang handal dan terjangkau dan transparan baik di pusat dan transparan termasuk melaksanakan daerah. inventarisasi dan registrasi pertanahan. b. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pertanahan yang lengkap, akurat dan mutakhir untuk menunjang pelayanan dan pembangunan serta dapat diakses masyarakat secara mudah, murah dan cepat. Melanjutkan pengendalian penggunaan tanah Meningkatnya pelaksanaan penatagunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengendalian pemanfaatan tanah yang tertib termasuk pemantapan sistem perijinan yang hukum dan berwawasan lingkungan. berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah di daerah, termasuk lokasi transmigrasi. Melanjutkan penataan penguasaan dan a. Tersedianya data penguasaan, pemilikan, pemilikan tanah agar sesuai dengan prinsip penggunaan dan pemanfaatan tanah. keadilan dan menjunjung supremasi hukum, b. Berkurangnya ketimpangan struktur dengan mengacu pada hasil inventarisasi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan tanah. Pemanfaatan Tanah (P4T). Melanjutkan kegiatan inventarisasi dan Meningkatnya penyelesaian konflik dan masalah penyelesaian masalah/ kasus pertanahan. pertanahan secara sistimatis dan mendasar.

6. Melanjutkan pelaksanaan pengkajian dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan otonomi bidang pertanahan.

3. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat 3.1 Penguatan Organisasi 1. Melakukan promosi model kerjasama Masyarakat pembangunan sektoral dan daerah (formal dan informal) dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui seminar, lokakarya, dan komunikasi elektronik (website).

Program RAPBN 2004

BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda (Kanwil BPN, Kantor/Dinas Pertanahan serta Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota).

1. Pengelolaan Pertanahan. 2. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi SDA dan LH. 3. Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BPN, Depnakertrans.

1. Pengelolaan Pertanahan. 2. Transmigrasi.

BPN.

Pengelolaan Pertanahan.

BPN.

1. Pengelolaan Pertanahan. 2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum.

BPN, Dept. Kehakiman dan HAM

1. Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. 2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum.

Meningkatnya keserasian kebijakan penataan ruang dan penggunaan tanah.

BPN.

Pengelolaan Pertanahan.

Tersusunnya model (blue print) model kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Meneg Kominfo .

1.

a.

b.

7. Melanjutkan pengkajian dan sinkronisasi kebijakan tata ruang dan pertanahan.

Instansi Pelaksana

Meningkatnya kelengkapan peraturan perundang-undangan dibidang agraria/pertanahan nasional yang mengakomodasi rasa keadilan masyarakat, kebutuhan pembangunan dan otonomi daerah. Meningkatnya kesadaran dalam penerapan hukum agraria/pertanahan disemua sektor pembangunan dan masyarakat.

2. 3.

Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pengembangan Otonomi Daerah. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

IX-41


No.

3.2

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 2. Memberntuk forum pemerhati kerjasama Terbentuknya forum pemerhati kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka rangka pemberdayaan masyarakat tingkat pemberdayaan masyarakat tingkat nasional dan nasional dan daerah. daerah. 5. Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi Terinventarisasi regulasi dan kebijakan dan kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan sektoral dan daerah yang ditujukan daerah yang ditujukan bagi pemberdayaan bagi pemberdayaan masyarakat. masyarakat. 6. Memfasilitasi penghapusan berbagai Berkurangnya berbagai peraturan (regulasi) yang peraturan (regulasi) yang menghambat menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik politik masyarakat. masyarakat. 7. Menguatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 1. Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan 2005-2015 secara partisipatif dengan masyarakat.

2.

3.

IX-42

Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang meliputi percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat di daerah pasca konflik, pengembangan kolaborasi LSM dan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan jaringan kerja untuk pembangunan ekonomi lokal, pengembangan investasi sosial ekonomi daerah untuk pemberdayaan masyarakat.

Menajamkan targeting dan penguatan delivery system program kemiskinan.

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. a. Terbangunnya konsensus diantara stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. b. Tersedianya data dan informasi tentang fenomena kemiskinan. c. Terumuskannya strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. d. Terumuskannya sistem monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan kemiskinan. a. Tersusunnya model pemberdayaan masyrakat di daerah pasca konflik.

b. Terbangunnya kerjasama antar pemerintah dan LSM. c. Terbentuknya jaringan antar stakeholder dan antar institusi. d. Termobilisasinya investasi berbasis kemitraan. e. Berkembangnya lembaga keuangan mikro. Terbangunnya sistem targeting dan delivery system yang dengan tepat diterima oleh sasaran.

Instansi Pelaksana Depdagri.

Program RAPBN 2004 4.

Program Pembangunan Perdesaan.

Kantor Meneg PPN/Bappenas, Depdagri, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Perekonomian. Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Dept. Kehakiman dan HAM, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Perekonomian. Depdagri. Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Perekonomian, Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

1. 2. 3. 4.

Depdagri, Bappenas, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polkam,Depsos, Depkes, Depkimpraswil, Depdiknas. Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Depdagri, KADIN, Deperindag. Depdagri, KADIN, Deperindag. Bank Indonesia, Kantor Meneg Koperasi dan UKM. Depkes, Depdiknas, BULOG, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, Deptan, Depsos, BKKBN, Depdagri, Depkes, Deperindag, Kantor Meneg Koperasi dan UKM.

Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pengembangan Otonomi Daerah. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Program Pembangunan Perdesaan.

No.

REPETA 2004


5.

6.

7. 3.3

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Rencana Tindak Memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui instrumen pendekatan pembangunan partisipatif.

Menganalisis sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan dengan orientasi penciptaan kesempatan kerja, pengembangan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan sosial. Memfasilitasi penyediaan bantuan modal usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung pengembangan usaha masyarakat miskin.

Mendorong peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Menyusun kebijakan dan program kerjasama pembangunan sektoral dan daerah untuk keswadayaan masyarakat.

Indikator Kinerja a. Terfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui instrumen pendekatan pembangunan partisipatif. b. Adanya suatu forum kemitraan sebagai suatu wadah untuk menggerakkan seluruh stakeholders baik dalam fungsi perencanaan maupun pengendalian. Terbangunnya sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan dengan orientasi penciptaan kesempatan kerja, pengembangan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan sosial. Terlaksananya penyediaan bantuan modal usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung pengembangan usaha masyarakat miskin.

Meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pogram penanggulangan kemiskinan. Terbentuknya sinkronisasi kebijakan dan program kerjasama pembangunan sektoral dan daerah untuk pemberdayaan masyarakat.

Mengembangkan dan memutakhirkan basis data perencanaan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka keswadayaan masyarakat. Memobilisasi sumberdaya (alam, keuangan, kelembagaan, aset pengalaman) untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat.

a.

Mengembangkan jaringan kerja antar pelaku dalam kegiatan keswadayaan masyarakat.

Berkembangnya jaringan kerja antar pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam kegiatan keswadayaan masyarakat.

Tersedianya basis data perencanaan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka keswadayaan masyarakat. b. Panduan (guideline) penyusunan program. Termobilisasi sumberdaya (alam, keuangan, kelembagaan, aset pengalaman) untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Depperindag, Depsos, Dept. Kelautan dan Perikanan. Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Menko Perekonomian. Depkes, Depdiknas, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, Deptan, Depsos, BKKBN, Depdagri, Deperindag, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Kantor Meneg PPKTI. Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kantor Menko Kesra. Depkes, Depdiknas, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, Deptan, Depsos, BKKBN, Depdagri, Depperindag, Kantor Meneg Koperasi dan UKM. BPS, Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

1. 2. 3. 4.

Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pengembangan Otonomi Daerah. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Program Pembangunan. Perdesaan

Depkes, Depkimpraswil, Dept. Kelautan dan Perikanan, Deptan, BKKBN, Depdagri, Depperindag, Kantor Meneg Koperasi dan UKM. Depdagri, Depperindag, Deptan.

IX-43

REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja 5. Melaksanakan metode perencanaan Terlaksananya metode perencanaan partisipatif partisipatif pembangunan masyarakat desa pembangunan masyarakat desa dalam rangka dalam rangka penciptaan keswadayaan penciptaan keswadayaan masyarakat dalam masyarakat dalam pembangunan. pembangunan melalui forum musyawarah pembangunan desa dan diskusi unit desa kerja pembangunan di kecamatan. 4. Mempercepat Penanganan Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Maluku 4.1 Penanganan Khusus 1. Mempercepat penyelesaian berbagai Terselesaikannya berbagai peraturan perundangan Nanggroe Aceh peraturan perundangan dari pelaksanaan dari pelaksanaan otonomi khusus di NAD dan Darussalam, Papua dan otonomi khusus di NAD dan Papua. Papua. Maluku No.


2.

3.

4.

Memantapkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penerapan Undang-undang Otonomi Khusus di NAD dan Papua. Menyelenggarakan bantuan teknis, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus di NAD dan Papua. Melakukan upaya pemulihan keamanan dan penegakan hukum di NAD.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Depdagri, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

Depdagri, Dept. Kehakiman dan HAM

1.

Pembentukan Peraturan dan Peraturan Perundangundangan 2. Pengembangan Otonomi Daerah. Pengembangan Otonomi Daerah.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penerapan Undang-undang Otonomi Khusus di NAD dan Papua.

Depdagri.

Terselenggarakannya bantuan teknis, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus di NAD dan Papua.

Depdagri.

Pengembangan Otonomi Daerah.

Berkurangnya gangguan keamanan dan tegaknya keadilan di NAD.

Kantor Menko Polkam, TNI/Polri, Kejagung.

1. 2. 3.

5.

IX-44

Memfasilitasi pemulihan kehidupan masyarakat melalui rehabilitasi prasarana dan sarana permukiman termasuk kawasan transmigrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, agama dan perkantoran pemerintah di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Pulihnya kehidupan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara.

Depkimpraswil, Dephub, Depdiknas, Depkes, Depag, Depnakertrans, Kantor Meneg PPKTI.

1.

2. 3. 4. 5.

Pengembangan Keamanan Dalam Negeri. Pengembangan Dukungan Pertahanan. Penuntasan Kasus KKN dan Pelanggaran HAM. Pengembangan Perumahan, Rehabilitasi Transportasi Jalan, Pendidikan Dasar, dan Prasekolah. Pendidikan Menengah dan Tinggi. Pendidikan Luar Sekolah. Upaya Kesehatan. Penanganan Daerah Khusus.

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak Indikator Kinerja Mendorong percepatan pemberdayaan Meningkatnya keberdayaan masyarakat lokal masyarakat lokal melalui penguatan sistem Papua. pendidikan, kesehatan, transmigrasi lokal, ekonomi dan sosial-budaya masyarakat, serta pemekaran wilayah Papua.

Instansi Pelaksana Depdiknas, Depkes, Deptan, Depperindag, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depnakertrans, Kantor Meneg Koperasi dan UKM, Kantor Meneg PPKTI.

Program RAPBN 2004 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pendidikan Dasar dan Prasekolah. Pendidikan Menengah dan Tinggi. Upaya Kesehatan. Pengembangan Agribisnis. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Sumberdaya Perikanan. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Penanganan Daerah Khusus.

IX-45

e. Tersedianya sistem jaringan dokumentasi dan informasi yang sama di pusat dan daerah

Recommend Documents