JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 09

TAHUN

2009

SERI B.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR

09

TAHUN

2009

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR

09

TAHUN

2009

SERI B.4

================================================================== PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH, Menimbang

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan dan keuangan daerah serta ketentuan atau tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini; b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu mengatur kembali Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 4. Dinas adalah Dinas yang menangani kelistrikan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. 7. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 8. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 9. Penerangan Jalan adalah penggunaan energi listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 10. Badan usaha lanya adalah Badan Usaha Milik Swasta atau Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang usaha kelistrikan. 11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan energi listrik yang bersumber dari PLN dan/atau badan usaha lainnya.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terhutang. 13. Badan adalah usaha bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan. 15. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak. 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan pertauran perundang – undangan perpajakan daerah. 17. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 18. Kas Daerah adalah kas daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan energi listrik. (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan energi listrik di wilayah/daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. (3) Penggunaan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN. Pasal 3 Dikecualikan dari objek pajak a. penggunaan energi listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan energi listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan lembaga – lembaga internasional dengan asas timbal balik; c. penggunaan energi listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya; d. penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Pasal 4 (1) Subjek Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan energi listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan / atau pengguna energi listrik. (3) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Pajak Penerangan Jalan yang terhutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN dan/atau Badan Usaha lainnya.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5 (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Energi Listrik. (2) Nilai jual energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. Dalam hal energi listrik berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual energi listrik adalah besarnya tagihan pajak ditambah dengan biaya pemakaian KWH energi yang ditetapkan dalam rekening listrik. b. Dalam hal energi listrik yang digunakan berasal dari Badan Usaha lainnya, pungutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (3) Khusus untuk kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal 6 Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : a. penggunaan energi listrik yang berasal dari PLN dan / atau Badan Usaha lainnya untuk rumah tangga : 1. di bawah atau sama dengan 500 VA sebesar 7 % (tujuh persen); 2. di atas 500 VA sebesar 9 % (sembilan persen). b. penggunaan energi listrik yang berasal dari PLN dan/atau badan usaha lainnya untuk industri sebesar 3% (tiga persen).

BAB IV CARA PERHITUNGAN Pasal 7 (1) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal pajak yang dipungut oleh PLN dan/atau badan usaha lainnya, besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening yang dibayarkan oleh pelanggan PLN dan/atau badan usaha lainnya.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan energi listrik.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN Pasal 9 (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan berkerjasama dengan PLN dan / atau badan usaha lainnya. (2) Tata cara pemungutan dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN dan/atau Badan Usaha lainnya berfungsi sebagai SKPD. (4) PLN dan/atau Badan Usaha lainnya wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah. (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Pasal 10 Pihak PLN dan/atau badan usaha lainnya wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan diberikan biaya Pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan setelah disetorkan ke Kas Umum Daerah (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. BAB VIII MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 12 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwin. Pasal 13 Saat pajak terhutang adalah sejak diterbitkan SKPD.

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Setiap orang baik sebagai wajib pajak atau sebagai petugas pelaksana pemungutan pajak dan atau pihak lain yang berkepentingan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 6. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 16 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan setelah disyahkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar berdasarkan tarif lama sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 5 Agustus 2009 BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUDIYANTO THOYIB Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 5 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

MUSAWIR SUBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 09

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan penyediaan dana yang bersumber dari pajak antara lain dilakukan dengan perbaikan kinerja, baik dalam pemungutannya, penyederhanaan prosedur maupun penyempurnaan peraturan. Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di bidang Penerangan Jalan serta mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan tempat ibadah yaitu masjid, gereja, pura dan wihara. Panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya yang dikecualikan dari objek pajak adalah yang terdaftar pada Kanwil/Dinas Sosial. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Penggolongan tarif industri dan bukan industri ditetapkan sesuai dengan penggolongan yang berlaku pada PLN Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR :

TAHUN

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TENTANG PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa dengan telah disyahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pajak Hotel dan Restoran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.27-545 tanggal 03 Mei 1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 6 seri A tanggal 04 Juni 1999, maka dipandang perlu pengaturan lebih lanjut sebagai petunjuk Pelaksanaanya

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan

: 1.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor..1091), Sebagai UndangUndang ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor.73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.1821 ).

2.

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No.3685 ). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4048 ).

3.

Undang-Undang Nomor. 123 Tahun 1999, Tentang Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) Kab/Kota, Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

4.

Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4286 ).

5.

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Negara RI Nomor. 4355 )

6.

Undang-Undang

Nomor.

10

Tahun

2004

Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4389 ).

7.

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor.125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Udang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan PerundangUndangan Nomor. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4548).

8.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4438 ).

9.

Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001, Tentang Pajak daerah ( Lembaran Negara RI Tahun Nomor.118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4138 ).

10. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor.140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4578). 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Lampung Tengah;

b. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas PPKD Lampung Tengah; d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKD Lampung Tengah; e. Pajak adalah Pajak Hotel; f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Lampung Tengah.

BAB II PELAKSANA Pasal 2 Menunjuk Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang Pajak Hotel.

BAB III KETENTUAN PEMUNGUTAN Pasal 3 (1) (2)

Setiap Wajib Pajak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah.Kabupaten Lampung Tengah Kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Pasal 4 (1)

Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemungutan pajak diri konsumen dengan melalui 2 (dua) sistem, yaitu : a. Dengan Sistem Nota Pembayaran (Bills Payment) yang telah dilegalisir/diporforasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. b. Dengan Sistem Ketetapan bagi wajib pajak yang belum melaksanakan Nota Pembayaran dengan berdasarkan hasil pendataan petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah.

(2) Wajib Pajak Hotel untuk menyetorkan pajaknya ke Kas Daerah dan atau ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : a. Bagi Wajib Pajak melaksanakan Sistem Nota Pembayaran dengan melampirkan lembar kedua Nota Pembayaran (Bills Payment) dan melampirkan SPTPD.

b. Bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan Sistem Nota Pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). c. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan Media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 5 Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyampaikannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yaitu : a. SPTPD disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. b. SPTPD Tahunan disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 6 (1)

Sebagaimana dimaksud Pasal 5 keputusan ini, diterbitkan SKPD atau KKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah dan membuat Daftar SKPD/SKPDT.

(2)

Menyerahkan SKPD/SKPDT kepada Wajib Pajak.

(3)

Apabila SKPD/SKPDT dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKPDT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 7 (1)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) keputusan ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan da menetapkan Setoran Pajak Terhutang.

(2)

Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibayar setelah berakhirnya masa pajak.

(3)

Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) perbulan. Pasal 8

(1)

Wajib Pajak Hotel yang mempunyai omzet diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

(2)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak.

Pasal 9 (1)

Bupati dapat memberikan keringanan, pembebasan pajak dan atau angsuran pembayaran pajak.

(2)

Untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. Nama dan Alamat Wajib Pajak. b. Masa Pajak yang perlu pengurangan, keringanan dan atau pembebasan yang diinginkan. c. Besarnya pengurangan, keringanan dan atau pembebasan. d. Alasan yang jelas, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. e. Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan buku ekspedisi. f. Penerima surat harus membubuhkan paraf dan nama jelas serta tanggal, bulan dan tahun penerimaan surat pada buku ekspedisi.

(3)

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak dan atau angsuran pembayaran dianggap dikabulkan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua keputusan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V PENUTUP Pasal 11 Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Lampung Tengah

Pada Tanggal :

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Lampiran

: Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : Tanggal : Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : Tentang Pajak Hotel.

PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TENGAH DINAS PENDAPATAN DAERAH JL ………………………………………………….

No. SPTPD Masa Pajak Tahun Pajak

: ………… : ………….. : …………..

SPTPD ( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ) PAJAK HOTEL Kepada Yth : N. P. W. P.D.

………………………… …………………………



di ………………………

PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dewan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Pendapatan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assement dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

1. Golongan Hotel

01. Bintang lima 02. Bintang empat

06. Melati tiga 07. Melati dua

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

E. P E R N Y A T A A N Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

…………………….Tahun …………. Wajib Pajak

______________________ Nama Jelas

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki 1. Official Assesment ( dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda ) 2. Self Assesment ( menghitung dan menetapkan pajak sendiri ) Diterima tanggal Nama Petugas NIP

: : : ( ____________________)

F. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Dto