LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TANGGAL 27 S.D 29 MARET 2012 DI GRAND SERELA HOTEL BANDUNG - JAWA BARAT
I.
PENDAHULUAN Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Indonesia. Diundangkan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya rekomendasi dari Seminar Hukum Nasional III tahun 1974. Rekomendasi diajukan karena dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih lemah. Lemah dalam arti dokumentasi/perpustakaan hukum belum mampu menyediakan akses informasi sehingga dokumen hukum masih sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat diperlukan. Dalam kerangka kerja sama berjaringan ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang ditugasi untuk melakukan pembinaan, pengembangan Anggota JDIHN. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan JDIHN, BPHN melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHN, melaksanakan pertemuan berkala tahunan, sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan Anggota JDIHN agar mampu menyediakan akses informasi hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN-24-HN.02.01 Tahun 2012 tertanggal 1 Maret 2012 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDI-Hukum di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 27 s.d. 29 Maret 2012 BPHN menyelenggarakan Sosialisasi di Grand Serela Hotel, Bandung – Jawa Barat. Topik sosialisasi berkenaan dengan dua hal pokok yaitu : 1.
Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
1
II.
MAKSUD DAN TUJUAN. Sosialisasi kebijakan BPHN sebagai Pusat Jaringan dilaksanakan dengan maksud agar para peserta (perwakilan dari Anggota Jaringan) mengetahui: 1.
pentingnya akses informasi hukum untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan pembangunan hukum; dan mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good govrnance) yang bebas dari KKN serta pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum.
2.
masalah apa yang melatarbelakangi dibentuknya JDIHN;
3.
mengapa pengelolaan informasi hukum perlu dilakukan;
4.
tugas pokok dan fungsi dokumentasi hukum;
5.
arah dan cara pembinaan dan pengembangan lima aspek JDI-Hukum (organisasi; personalia; koleksi; teknis, sarana dan prasarana; dan otomasi); Sosialisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum berbasis teknologi
informasi dan komunikasi dengan maksud agar para peserta mengetahui: 1.
bahwa pemanfaatan komputer berbasis database dapat mempermudah dan mempercepat pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
2.
bahwa pemanfaaan internet (komputer dan telekomunikasi) berbasis Website dapat memperluas jangkauan penyebaran informasi dan memudahkan semua lapisan masyarakat mencari informasi sesuai denan kepentingan masingmasing;
3.
memperkenalkan Website bphn.go.id dan berbagai fasilitas pencarian informasi hukum yang ada di dalamnya;
4.
secara khusus memperkenalkan database hukum acara pidana yang ada di Website bphn.go.id yang dapat diakses melalui internet. Sementara tujuan dari sosialisasi kedua topik di atas dalam pelaksanaan
Jaringan Dokumenasi dan Informasi Hukum ini adalah: 1.
Para peserta (perwakilan dari Angota JDIHN) memahami pentingnya akses informasi hukum;
2.
Para perserta mengetahui latar belakang pembentukan JDIHN;
2
3.
Para perserta mengetahui konsep dasar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
4.
Para perserta mengetahui sumber daya yang dibutuhkan oleh dokumentasi hukum;
5.
Para peserta mengetahui arah pembinaan dan pengembangan lima aspek JDIHukum agar mampu menyediakan akses informasi hukum internal (Local Area Network) maupun eksternal ( internet berbasis Website).
III.
OUTPUT SOSIALISASI JDIHN SECARA NASIONAL 1.
JDI-Hukum efektip digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan kuantitas/kualitas hasil kegiatan pembangunan hukum;
2.
JDI-Hukum
efektip
digunakan
sebagai
instrumen
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance); 3.
JDI-Hukum efektip digunakan mendukung keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum;
IV.
PELAKSANAAN SOSIALISASI Sosialisasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat di Bandung - Jawa Barat pada: 1.
Hari/tanggal : Rabu, 28 Maret 2012
2.
Waktu
: Pukul 08.00 – 12.30
3.
Tempat
: Grand Serela Hotel, Jl. RE. Martadinata No. 56 Bandung – Jawa Barat
4.
Peserta
: Kegiatan sosialisasi dihadiri 45 orang peserta yang berasal dari instansi pemerintah di wilayah Jawa Barat:
5.
Susunan Acara Sosialisasi a.
Pembukaan •
Menyanyikan lagu Indonesia Raya
•
Laporan Ketua Pelaksana;
•
Sambutan-Sambutan; 3
•
A.
Do’a Bersama
b.
Penyampaian Materi
c.
Penutupan
LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA. Laporan disampaikan oleh Hasbullah Fudail, SP.,M.Si (Kabid Hukum dan HAM Kanwil Kem. Huk & HAM Jawa Barat). Dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi JDIHN adalah suatu pogram kegiatan untuk menegaskan kembali keberadaan JDIHN sekaligus mengingatkan landasan hukum dan landasan operasional kegiatan JDIHN guna mendukung pembangunan hukum nasional, peningkatan kualitas pemahaman dan penegakan hukum yang saat ini dibutuhkan pemerintah dalam pelaksanaan tanggungjawabnya melindungi dan memenuhi hak asasi publik atas informasi hukum. Kegiatan JDIHN merupakan suatu sistem hubungan kerjasama timbal balik antara pusat jaringan dengan sejumlah angota jaringan dalam rangka mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, baik dipusat maupun di daerah. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dokumen hukum dilakukan secara tertib berdasarkan standar dan pola-pola operasional yang telah dibaku seragamkan untuk menunjang pembangunan hukum nasional khususnya dalam penyajian informasi hukum. Melalui sosialisasi ini diharapkan anggota jaringan baik di pemeritah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat meaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga masyarakat yang memerlukan informasi hukum dapat dilayani dengan cepat, mudah, lengkap dan akurat. Peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan sosialisasi berjumlah 45 orang, perwakilan dari instansi: •
Unit JDI-Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
•
UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
•
Biro Hukum, Dinas dan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
•
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
•
Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat;
4
B.
•
Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat;
•
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
•
Pejabat dan staf Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
SAMBUTAN KEPALA BPHN Sambutan disampaikan oleh M. Nasir Almi, SH.,MM (Ka.Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat). Dalam sambutan disampaikan bahwa maksud dari penyelenggaraan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya peranan JDIHN dalam pendayagunaan bersama dokumen dan informasi hukum secara nasional. Agar semua dokumen hukum yang tersebar di instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat didayagunakan bersama, sudah barang tentu semua dokumen hukum tersebut harus dikelola terlebih dahulu oleh unit dokumentasi/perpustakaan hukum Anggota JDIHN sesuai dengan teknis-teknis pendokumentasian hukum. Dengan demikian terwujudlah suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat sebagaimana yang kita harapkan. Sosialisasi seperti ini perlu dilakukan secara berkesinambungan di seluruh anggota JDIHN agar tercipta persepsi yang sama dan keseragaman langkah dalam pengelolaan dokumen hukum. Untuk mempercepat akselerasi pengelolaan dokumen hukum, dan memperluas jangkauan penyebaran informasi hukum, teknologi informasi dan komunikasi perlu dimanfaatkan. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan pengelolaan informasi berbasis data base, baik database dalam server lokal ataupun database dalam server Website yang bisa diakses melalui internet. Merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, BPHN telah membangun Website www.bphn.go.id untuk mempercepat pengelolaan dokumen hukum peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Beberapa waktu yang lalu juga telah me ”launching” database Kompilasi Hukum Acara Pidana yang bisa diakses melalui Website www.bphn.go.id . Untuk meningkatkan pengelolaan informasi secara otomasi Anggota JDIHN perlu merencanakan pemanfaatan website, membangun database semua 5
informasi secara terintegrasi. Untuk itu diharapkan lima aspek JDI-Hukum direvitalisasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi, meningkatkan kemampuan koleksi melalui pengadaan dan pengumpulan dokumen khususnya produk dari instansi induk, meningkatkan kemampuan personalia, dan meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana. C.
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT. Sambutan Gubernur disampaikan oleh Dr. H. Henri Hudaya dan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi penyelengaraan JDIHN di Bandung Jawa Barat. Dalam sambutannya dikatakan bahwa sosialisasi diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang diamanatkan dalam Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi JDIHN Biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyimpanan dan pengolahan dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya. Di samping itu juga telah melakukan penyebarluasan produk hukum provinsi Jawa Barat kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat yang membutuhkan. Biro Hukum dan HAM sudah menyediakan Website yang berisi Peraturan Daerah Tahun 2000 s.d. 2011 dan Peraturan Gubernur Tahun 2005 s.d. 2012 yang bisa diakses dan diunduh melalui internet.
D.
PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI 1.
Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan JDIHN. Materi disajikan oleh Theodrik Simorangkir, SH.,MH dengan uraian sebagai berikut: Setelah UUD 1945 diamandemen, ada dua hal penting yang berkaitan erat dengan akses informasi hukum. Pertama, ”Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1 (3), Kedua, ”hak memperoleh informasi” diakui sebagai Hak Asasi Manusia.
6
Dalam konsep negara hukum, yang jadi panglima dalam kehidupan bernegara adalah hukum bukan ekonomi atau politik, populer dengan sebutan ”supremasi hukum”. Untuk mewujudkan supremasi hukum, hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur. Untuk mewujudkan supremasi hukum (pembangunan hukum), akses informasi hukum merupakan salah satu syarat mutlak yang harus ada (conditio sine quanon). Berkenaan dengan hak memperoleh informasi, pemerintah telah mengundangkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang mewajibkan semua Badan Publik menyediakan dan memberikan informasi publik yang ada dalam kewenangannya kepada anggota masyarakat yang memintanya. Dalam hal ini informasi hukum tercakup juga dalam informasi publik. Keterbukaan informasi dan pemenuhan hak memperoleh informasi hanyalah ilusi atau angan-angan tanpa tersedianya akses informasi. Untuk menyediakan akses informasi UUKIP mewajibkan semua Badan Publik membina dan mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi, termasuk di dalamnya sistem dokumentasi dan informasi hukum. Dilihat dari sejarah pembentukannya JDIHN juga terkait erat dengan akses informasi hukum, yakni unit dokumentasi dan perpustakaan hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum, sehingga dukungannya terhadap pembangunan hukum nasional sangat lemah. Pada saat Kepres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumenasi dan Infomasi Hukum Nasional diundangkan, sebagian besar unit dokumentasi/perpustakaan hukum Anggota JDIHN masih belum mampu menyediakan akses informasi hukum. Karena itulah BPHN ditunjuk sebagai Pusat JDIHN dan ditugasi untuk membina dan
7
mengembangakan unit dokumentasi/perpustakaan hukum Anggota JDIHN. Strategi pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui pendekatan lima unsur (elemen) dokumentasi/perpustakaan Hukum, yaitu : Organisasi, Personalia, Koleksi, Teknis dan Sarana/prasarana dan Otomasi, yang disebut pembinaan dan pengembangan lima aspek JDIHukum, yang terdiri dari: •
Pembinaan dan pengembangan Organisasi;
•
Pembinaan dan pengembangan Personalia
•
Pembinaan dan pengembangan Koleksi
•
Pembinaan dan pengembangan Teknis, sarana/prasarana
•
Pembinaan dan pengembangan Otomasi
Sebenarnya strategi penbinaan dan pengembangan ini berkenaan dengan penguatan sumber daya dokumentasi/perpustakaan hukum yang harus dilakukan secara sistemik. Semua unsur dokumentasi harus dikuatkan secara simultan. Kebijakan BPHN mengenai pembinaan dan pengembangan ini penekanannya bisa berubah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan faktual di lapangan. Dalam era teknologi informasi yang melanda dunia, penekanan terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen dan informasi yang potensial meningkatkan akselerasi pengelolaaan dokumen untuk menyediakan akses informasi berbasis database lokal ataupun database Website yang dapat diakses melalui internet. Dalan era reformasi, akses informasi hukum JDIHN, sangat penting untuk: •
pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum;
•
mewujudkan supremasi hukum;
•
meningkatkan kualitas hidup pribadi dan lingkungan sosial setiap orang;
•
mengembangkan usaha bisnis secara legal;
8
•
membuat kebijakan pimpinan dengan cepat denan hasil yang berkualitas;
•
mempercepat semua kegiatan pembangunan hukum dengan hasil yang berkualitas;
2.
•
mencegahan dan memberantasan korupsi;
•
mewujudkan ”good governance” yang bebas dari KKN
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasii Hukum Nasional (JDIHN) berbasis Teknologi Informasi dan Kamunikasi (TIK) Materi disajikan oleh: Omon, SH., MH. Dengan uraian sebagai berikut: Pusat Dokumentasi Hukum dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, adalah Eselon II di BPHN yang ditugasi menyediakan dokumen dan informasi hukum untuk menunjang perencanaan dan penelitian hukum dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional. Untuk melaksanakan
tugas
menyelengarakan
tersebut
pengumpulan,
Pusat
Dokumentasi
pengolahan,
Hukum
pelayanan
dan
penebarluasan informasi hukum. Pada
awalnya
semua
kegiatan
dilakukan
secara
hastawi
(konvensional). Sekitar pertengahan tahun 1980-an, Bagian Pulahta melakukan pengohan katalogisasi peraturan perundang-undangan diolah dengan bantuan komputer berbasis database dengan program aplikasi KHAIDAH kemudian dilanjutkan dengan pembuatan CD-Rom dengan
program
aplikasi
Premise
Research.
Sementara
di
perpustakaan mulai tahun 1991 pengelolaan dokumen buku, peraturan dan artikel dilakuikan dengan bantuan komputer berbasis pangkalan data dengan menggunakan program aplikasi CDS/ISIS for DOS buatan Unesco, dan tahun 1995 ditingkatkan dengan program aplikasi CDS/ISIS for Windows. Program aplikasi ini digunakan berdasarkan pertimbangan: •
Program sengaja dibuat oleh Unesco untuk membangun pangkalan data katalog (bibiliografi);
•
Meringankan pekerjaan pengolahan, karena seagian besar pekerjaan diambil alih oleh komputer;
9
•
Mampu mengintegrasikan dan mempercepat akselerasi pengolahan dokumen dan layanan informasi;
•
Secara ekonomis program aplikasi ini sangat murah (open source) dan persyaratan hardware-nya terjangkau;
•
Secara teknis mudah digunakan (familier) dengan pustakawan;
•
Jumlah pangkalan data tidak terbatas;
•
Pengembangan program dilakukan oleh Unesco.
Dalam upaya mempersiapkan data ke Website, perpustakaan hukum melanjutkan pengolahan dokumen dengan otomasi berbasis WWWISIS berbasis HTML (Hyper Text Markup Language) secara ofline. Pada tahun 2003, BPHN membangun Website dengan maksud agar semua dokumen hukum yang ada di BPHN dapat diakses melalui internet dengan alamat http://www.bphn.go.id Dalam upaya mengalihkan data dari server perpustakaan hukum ke dalam Website bphn.go.id. pada tahun 2010 Perpustakaan Hukum mengembangkan aplikasi LARAS (Library and Archive Analisis System) bekerja sama dengan PDII-LIPI dan telah dimasukkan ke Website BPHN dengan nama Perpustakaan Hukum Online. Perpustakaan Hukum Online ini dibangun dengan konsep informasi terintegrasi dimana semua informasi (metadata: peraturan, monografi dan artikel hukum) berada dalam satu pangkalan data (database) dan semua metadata dihubungkan (link) ke hypermedia berupa fulteks, abstrak, anotasi, dan gambar dalam bentuk fdf, doc, jpg,mp3 dsb. Dalam Website BPHN juga tersedia database peraturan perundangundangan dan Kompilasi Hukum Acara Pidana. E.
DISKUSI 1.
Ibu Lilis Farida, SH.,M.Si dari Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan: Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jabar tlah memiliki Websit dari tahun 2010 dengan alamat http://birohukum.jabar prov.go.id yang berisi produk hukum denan melakukan proses scanner dan pengeditan. Dalam Kepres No. 91 Tahun 1999 tidak tertuang secara jelas siapa
10
anggota jaringan hanya mengatakan Pusat jaringan di wilayahnya. Siapa anggota Jaringan dari Biro Hukum Provinsi? Jawaban: Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH menjelaskan bahwa Keppres JDIHN hanya menagatakan Biro Hukum Provinsi sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Provinsi untuk membentuk Jaringan Dokumentasi Hukum di tingkat provinsi dengan menetapkan unit pengelola dokumentasi/perpustakaan hukum di wilayah provinsi sebagai anggotanya. Misanya Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten dan Kota, Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kanwil Hukum dan HAM, dan semua unit pengalola dokumentasi hukum yang ada di wilayah provinsi. 2.
Ibu Sri Sunani dari dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan: Kami bermaksud untuk memberntuk Jaringan dengan DPRD Kabupaten dan Kota. Apakah pada saat memulai JDIH harus melapor ke BPHN? Apakah isi dari JDIH diperkenankan dari peraturan kabupaten dan kota? Tanggapan: Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH. mengatakan bahwa saat memulai atau merintis JDIH antar Sekretariat Dewan di wilayah provinsi tidak ada kewajiban melapor ke BPHN. Dalam jaringan kerja sama yang penting adalah kesepakatan di antara pengelola dokumenasi di DPRD provinsi, kabupaten dan kota, kemudian bila dianggap perlu ditetapkan dengan Keputuan bersama. Mengenai isi dari kerjasama JDIH itu tentunya berkenan dengan pendayagunaan bersama peraturan kabupaten/kota dan dokumen hukum lainnya.
3.
Ibu Dini Susanti dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pertanyaan: -
Ada bermacam-macam penamaan dalam pengelolaan informasi, apa perbedaan perpustakaan hukum dan dokumentasi hukum?
11
-
Di Kejati Jawa Barat pengelolaan masih konvensional belum memiliki website. Apakah sudah ada standar pembuatan abstrak dan indeks kliping?
-
Untuk membentuk suatu jaringan diskrimti yang ada di Kejati dengan 25 Kejari di daerah ke daerah apa yang harus dilakukan?
Tanggapan: Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH. Menjelaskan bahwa perbedaan perpustakaan hukum dan dokumentasi hukum masih sering dipersoalkan. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa dilihat dari koleksi yang diolah perpustakaan dibagi dalam dua kelompok, yaitu perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Perpustakaan Umum mengalola semua dokumen seperti Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Perpustakaan Khusus mengelola dokumen tertentu (khusus), misalnya hanya mengelola dokumen hukum, atau dokumen pertanian atau dokumen perbankan dll. Di instansi pemerintah perpustakaan khusus ini sering diberi nama pusat dokumentasi atau dokumentasi dan ada juga yang memberi nama pusat informasi. Jadi dokumentasi hukum sebenarnya sama dengan perpustakaan hukum. Cuma saja mungkin muncul pertanyaan bagaimana apabila di Pusat Dokumentasi terdapat perpustakaan? Misalnya di Pusat Dokumentasi Hukum terdapat perpustakaan hukum. Dalam hal ini harus diingat bahwa dokumentasi itu adalah perpustakaan khusus. Pusat Dokumentasi hukum atau perpustakaan khusus (hukum) tentunya memiliki perpustakaan hukum sebagai tempat menyimpan koleksi sekaligus menyelenggarakan pelayanan. Artinya Pusat dokumentasi adalah badan induk yang menyelengarakan fungsi pengumpulan dan pengolahan dokumen dan perpusakaaan hukum adalah unit kerja yang menyelengarakan pelayanan. Mengenai JDIH Kejaksaan Tinggi, sebenarnya harus menginduk ke Kejaksaan RI. Pembentukan JDIH jajaran Kejati Jawa Barat berangotakan Kejari bisa saja dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kejati Jawa Barat tentunya dengan sepengatahuan dan ijin dari Kepala Kejaksaan RI.
12
Bapak Omom, SH,.MH. mengatakan standar pembuatan abstrak dan kliping sudah ada. Indeks kliping dibuat dalam kertas folio dengan memakai Kop dinas dengan mencantumkan sumber dan bidang tanpa meninggalkan nilai estetika. Pembiuatan abstrak minimal 300 kata dan maksimal 500 kata. 4.
Bapak Andrian dari Badan Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Pertanyaan: Klasifikasi informasi dan pelayanan yang dikecualikan asasnya apa? Bapak Theodrik Simorangkir, SH.,MH mengatakan bahwa klasifikasi informasi itu sangat beragam. Dalam Hal ini JDIH hanya berkepentingan dengan informasi yang ada di dalam dokumen hukum dan semuanya terbuka untuk umum, tidak ada yang dikecualikan. Informasi yang lain diurus berdasarkan peraturan komisi informasi.
F.
PENUTUPAN Acara kegiatan sosialisasi JDIH di Provinsi Jawa Barat secara resmi ditutup oleh Drs. Karjono, SH., M.Hum (Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalan sambutan disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi diharapkan membuka wawasan mengenai pentingnya akses informasi dan memotivasi semua peserta yang mewakili Anggota JDIHN Jawa Barat meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan informasi hukum di instansi masing-masing. Bandung, 28 Maret 2012.
13
LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TANGGAL 27 S.D 29 MARET 2012 DI GRAND SERELA HOTEL BANDUNG - JAWA BARAT
PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI
PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2012
14
DAFTAR ISI I
PENDAHULUAN
..............................................................................................
II.
MAKSUD DAN TUJUAN
..................................................................................
3
III.
OUTPUT SOSIALISASI JDIHN SECARA NASIONAL ........................................
3
IV
PELAKSANAAN SOSIALISASI ...........................................................................
3
A.
LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA ............................................
4
B.
SAMBUTAN KEPALA BPHN
.................................................................
5
C.
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT ..............................................
6
D.
PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI
6
E.
DISKUSI ...................................................................................................
F.
PENUTUPAN
.................................................
2
13
......................................................................................... 13
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.
SAMBUTAN KEPALA BAAAN PEMBINAN HUKUM NASIONAL
2.
SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT
3.
KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JDI-HUKUM NASIONAL
4.
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL BERBASIS TEKNILOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
5.
NOTULEN DAN LAPORAN PANITIA
6.
DAFTAR PESERTA
15
