LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DI PROVINSI PAPUA, TANGGAL 24 APRIL 2015 1.
PENDAHULUAN Dalam upayapembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN melaksanakan sosialisasi JDIHN di Papua pada tanggal 24 April 2015sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN464.HN.02.01 Tahun 2015 tanggal 8 November 2013 tentang Sosialisasi Pelaksanaan JDIH di Jakarta Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut : Ketua Pelaksana
: Toman Pasaribu , SH., MH.
Panitia Pelaksana
: 1. Sumarno, S.H., M.H. 2. Sri Handayani, S.T 3. Aditya Pandu Pradana S.Hum 4. Suryatin 5. Farida Aronggear S.H.
Moderator
: Sutrisno, SH., M.H
Narasumber
: 1. Sadikin, S.H.,M.H 2. Marthin ST. Tuhuleruw,, SH., M.Si 3. Omon, S.H.,M.H. 4. Toman Pasaribu , SH., MH
2.
PELAKSANAAN SOSIALISASI Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di Provinsi Papua pada : 1. Hari/Tanggal
:
Jumat, 24 April2015
2. Waktu
:
09.00 – 15.00 WIT
3. Tempat
:
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua
Jalan Raya Abepura No.37 Kotaraja Jayapura 4. Kegiatan sosialisasi JDIH dihadiri sebanyak 60 peserta yang berasal dari : Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota di, Kepolisian dan Kejaksaan serta UPT Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Papua. 5. Jalannya Kegiatan Sosialisasi
1
a.
Pembukaan -
Pembacaan Doa;
-
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
-
Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua;
-
Pembacaan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional oleh Kepala Divisi Administasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi;
b.
Penyampaian Makalah Tentang : -
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Terpadu antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan Anggota JDIHN oleh Sadikin, S.H.,M.H.
-
Upaya - Upaya Jaringan Provinsi Papua Dalam Rangka Pelayanan Informasi Hukum dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Marthin ST. Tuhuleruw,, SH., M.Si
-
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Oleh: Omon, S.H.,M.H.
-
Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Papua sebagai Pusat Layanan Informasi Hukum Oleh Toman Pasaribu, SH., M.H.
POKOK-POKOK BAHASAN SIDANG Pembahasan dimulai dengan penjelasan Pengertian JDIHN yaitu Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat lalu dilanjutkan dengan penjabaran tujuan JDIHN. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan standarisasi yang harus diterapkan bersama oleh anggota-anggota JDIHN. Setelah pembahan JDIHN secara umum selanjutnya dibahas kondisi dan upaya unit JDIH di Papua , pembicara menjabarkan kendala –kendala yang dihadapi serta kegiatan yang sudah dijalankan dan direncanakan. Kendala yang dihadapi diantaranya kualitas SDM beserta kuantitasnya , anggaran yang belum berpihak serta akses internet yang mahal di daerah Papua.
2
Upaya yang dilakukan diataranya memakai konsultan untuk pengembangan aplikasi serta melakukan bimtek internal untuk pengelola JDIH. Pembahasan oleh pembicara ketiga seputar pengaplikasian standarisasi yang tertuang dalam Permenkumham No.2 tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu : a. standardisasi pengadaan dokumen hukum; b. standardisasi
pembuatan
daftar
inventarisasi
peraturan
perundangundangan; c. standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya; d. standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan; e. standardisasi pembuatan katalog monografi hukum; f.
standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;
g. standardisasi penyusunan indeks kliping koran; h. standardisasi pelayanan informasi hukum; i.
standardisasi website JDIHN;
j.
standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan
k. standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN. Pembicara keempat menjelaskan tentang peran serta Kantor Wilayah kementrian Hukum dan Ham dalam membangun dan mengelola JDIHN khususnya dengan pemerintah Provinsi. DISKUSI
Pertanyaan/saran : 1.
Stikes Papua Di Papua kesulitan dalam mengelola dan mencari informasi hukum adalah akses internet, biaya berlangganan untuk 1 MBPS mencapai Rp. 12.000.000,00 perbulan sedangkan di pulau Jawa hanya Rp. 200.000,00 dengan fasilitas yang sama. Pertanyaannya bagaimana akses internet di papua bisa semurah di Pulau jawa?
2.
Kejaksaan Negeri Papua Dari Tahun ke tahun produk hukum selalu bertambah yang baru mengganti yang lama atau menambah serta mengurangi, Kejaksaan setiap kali menghadapi kasus harus mengetahui produk
3
hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut, apakah peraturan yang
dipakai
masih
menggambarkan
berlaku
pentingnya
atau
JDIHN,
tidak.
Hal
pertanyaannya
tersebut sudah
dibentukan unit JDIHN di provinsi Papua? 3.
Lapas Abepura Masyarakat Papua merupakan masyarakat Adat yang tradisionil, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal, bisakah JDIHN mengakomodir agar mulai dari Undang-undang sampai perda selaras dengan nilai-nilai masyarakat tersebut dan disebarluaskan ke seluruh pelosok papua di gunung-gunung, pohon-pohon dan honai-honai ?
4.
Bagian Hukum Kabupaten Keerom Perkembangan jumlah dan varian informasi hukum semakin hari semakin
banyak,
perlu
kerjasama
jaringan
agar
dapat
disampaikan secara tepat ke masyarakat. Jawaban: 1. Sadikin, S.H.,M.H. • Kesulitan anggaran dalam menyedikan akses internet dapat diatasi dengan membuat skala prioritas dalam anggaran lembaga anda. • JDIHN dibentuk untuk melayani semua orang baik perorangan maupun lembaga, untuk tinggat provinsi dapat menghubungi Biro Hukum Provinsi dan dapat mengakses ke website BPHN ato mengubungi langsung ke BPHN via telp, fax atau email. • Dengan jejaring informasi yang ada diharapkan pemberian informasi menjadi tepat sasaran, untuk masalah hukum adat BPHN melakukan kajian-kajian terhadap hukum adat tersebut yang nilainya bisa diambil sebagai bahan pembentukan Hukum Nasional. 2. Toman Pasaribu, S.H., M.H. Perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum sebagai sarana diseminasi informasi hukum mendampingi JDIHN. 4
3.
PENUTUPAN
Kegiatan Sosialisasi JDIH ditutup oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi secara penuh dalam acara sosialisasi JDIH tersebut. Semoga segala ide, gagasan, dan pemikiran yang telah disampaikan membawa manfaat bagi terwujudnya pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terutama di lingkungan Provinsi Papua. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi ini secara resmi ditutup. Jakarta, 27 April 2015
5
