LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014
I.
Pendahuluan a. Dasar Hukum Pelaksanaan. 1. Peraturan
Presiden
Nomor
33
Tahun
2012
tentang
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Teknis Pengelolaan JDIHN; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN219.HN.02.01 Tahun 2014 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Jambi. b. Latar Belakang Mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya tidaklah mudah, perlu kerja sama
yang efektif antara
masing-masing elemen. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan peraturan teknis turunannya menuntut implementasi tertentu. Sebagaimana dimaksud di Pasal 8 ayat 2 Huruf D, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, BPHN sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melaksanakan tugas sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggotanya.
Guna melaksanakan hal tersebut diatas dan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi
Jambi,
melaksanakan
Sosialisasi
Pelaksanaan
Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasionaldi Provinsi Jambi, pada tanggal 2 April 2014. II.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-219.HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 19 Maret 2014 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jambi Tahun Anggaran 2014. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut : Ketua Pelaksana : Nuryanti Widyastuti S.H., M.M., Sp.N Panitia Pelaksana : 1. Armiatni. 2. Suryatin. 3. Frans Andreas S.Ikom. 4. Aditya Pandu Pradana, S. Hum. 5. Robert Simamora, S.H. Moderator
: Drs. Supriyadi Bc. Ip., M.H.
Narasumber
: 1. Nandi Widyani, SH., M.H. 2. Pularjono S.Sos., M.Si.
A.
Pembukaan dan Kata Sambutan Pelaksanaan sosialisasi JDIHN di Provinsi dibuka pada Jam 08.00 dengan didahului dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, diikuti dengan
laporan Panitia penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan
Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dalam sambutannya dengan beliau menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk : Mewujudkan kesamaan pola pikir dan persepsi
dalam pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH serta hubungan koordinasi yang harmonis antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan; Mengetahui perkembangan dan peningkatan JDI Hukum Nasional yang dikelola oleh Pusat dan Anggota Jaringan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Menyerap pemikiran-pemikiran dari para pakar yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta perkembangan
mutakhir
pemanfaatan
teknologi
informasi
dan
komunikasi. Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Jambi sebanyak 59 peserta yang terdiri dari : Pejabat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jambi
dan
Pejabat
Instansi
daerah
yang
terkait
dengan
keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Setelah mendengarkan laporan dari Panitia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan dilanjutkan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutan Kepala Badan yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi adalah : Kegiatan Sosialisasi ini untuk pencerahan dalam memahami arti pentingnya peranan JDIHN yang telah lama dibina keberadaannya dan senantiasa selalu diupayakan peningkatannya di masing-masing Anggota JDIHN, Kepala BPHN sangat mengapresiasikan kehadiran Saudara sekalian pada pertemuan ini karena menunjukkan perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab Saudara dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan JDIH di wilayah Saudara, melalui forum sosialisasi kami mengharapkan tanggapan positif berupa masukan terhadap upaya BPHN dalam meningkatkan dan mengembangkan JDIHN ke seluruh Wilayah Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Sosialisasi pelaksanaan JDIHN menjadi sangat penting untuk terus diupayakan secara merata ke seluruh Anggota Jaringan dan dilakukan
secara bekesinambungan dan berkelanjutan, seiring dengan dinamika perubahan kehidupan global yang cepat, sehingga tuntutan atas kepuasan dan kebutuhan informasi hukum menjadi semakin tinggi, Perkembangan
teknologi
informasi
dan
Komunikasi
juga
pesat
mengakibatkan perubahan paradigma pengelolaan JDIHN yang berbeda dari yang selama ini kita kerjakan secara konvensional. Melalui forum sosialisasi ini kami juga mengharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi dapat lebih memahami tugas dan fungsinya serta meningkatkan peranannya sebagai pusat layanan hukum terpadu, untuk itu perlu dijalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD serta Perguruan Tinggi untuk bersama BPHN mewujudkan JDIHN yang terpadu dan terintegrasi. Saya mengharapkan kepada semua peserta dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham dan Pemerintah Provinsi Jambi bersama BPHN untuk merevitalisasi aspek-aspek pengelolaan JDIHN B.
Penyampaian Materi Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Robert Simamora, S.Hsebagai moderator yang meliputi : 1.
Kebijakan
Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional
dalam
Pembinaan dan Pengembangan Integrasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional(JDIHN) Oleh Nandi Widyani, SH., M.H.. antara lain: Kegiatan Sosialisasi ini dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud memberikan pemahaman kepada setiap anggota jaringan tentang kebijakan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
jaringan
informasi
hukum.
JDIHN
sebagai
wadah
wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu,
dan
berkesinambungan,
serta
merupakan
sarana
pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. BPHN sebagai pusat jaringan BPHN sebagai Pusat JDIHN dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIHN, meliputi : a. organisasi, b. sumber daya manusia, c. koleksi dokumen hukum, d. teknis pengelolaan, e. sarana prasarana, dan f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. BPHN sudah memulai melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sejak tahun 1985 dengan membangun aplikasi KHAIDAH.
Tahun
naskahlengkapperaturan
1994
membangun
per-uu-an
versicd-rom,
database tahun
2003
membangun website bphn.go.id. dalam pemanfaatan teknologi informasi
dan
komunikasi
organisasi
juga
mengalami
bangunnya padatahun 2009 bekerjasamadengan PT telahmeluncurkansebuah
program
yang
diberinama
jatuh
Telkom
Sumatera
Online, yaitusebuah program atauaplikasiberbasis internet yang mengintegrasikanperaturanperundang-undangandaerah, terutamaperaturandaerah, yang dikeluarkanolehpemerintahprovinsi, kabupaten/kota yang ada di pulau Sumatera. Program ini, yang merupakanpilot
project,
ternyatatidakberjalanbaikkarenaanggotajaringankurangmendukung. Salah satualasankegagalanprojectiniadalahbahwaparaanggotajaringantida kmempunya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program tersebut,
danseolaholah
database
peraturanderahtersebutmenjadimiliknyapihak PT Telkom. Menjawab tantangan jaman, BPHN sebagai Pusat JDIHN akan membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat
JDIHN (Pasal 10 ayat 2b Perpres 33 tahun 2012). Rencana kerja dalam waktu dekat ini, yang akan dilakukan adalah Pengaturan mekanisme kerja antara anggota jaringan dengan pusat JDIHN agar ada prosedur baku dalam hal pembuatan dan pengelolaan dokumen digital yang ada dalam ruang lingkup JDIHN, Standardisasi format website
JDIHN,
dan
Standardisasi
penyimpanan
data
dan
mekanisme akses data. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa tidak ada lagi duplikasi pekerjaan diantara anggota jaringan (efisiensi). Selain efisien, sistem ini akan lebih efektif karena masyarakat hanya cukup memanfaatkan satu pintu (sumber) untuk memperoleh semua produk/informasi hukum yang dikelola oleh JDIHN. 2.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Oleh Pularjono, S.Sos., M.Si. antara lain : Pengelolaan dokumentasi yang baik akan membawa kemanfaatan bagi pencari informasi. JDIH merupakan wadah, konotasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai teknologi internet tidak lah sepenuhnya tepat, pemanfaatan teknologi internet merupakan salah satu aspek saja dari pengelolaan dokumentasi informasi hukum. Pengelolaan
JDIH
dibagi
menjadi
manual
dan
otomasi.
PemikiranKeArahPemanfaatanTeknologiInformasididasarkan gerak perkembangan jaman yang menuntut efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dokumentasi dan percepatan dalam penyelesaian pekerjaan pengelolaan dan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum. Upaya yang dilakukan oleh organisasi adalah penyediaan infrastruktur, memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi dan mempersiapkan SDM yang berkualitas. Tujuan pembuatan database (baik melalaui media cd-rom ataupun website)
sarana
temu
balik
khususnya
informasi
peraturan
perundang-undangan, tersedianya database yang terintegrasi, untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum, mendukung pelaksanaan
tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja staf dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansinya. Jika hal tersebut dilaksanakan khususnya di Kanwil Kemenkumham akan menjalan peran sebagai pusat layanan hukum di daerah. BPHN
tenggah
menyiapkan
untuk
membuat
google
–nya
dokumentasi hukum dengan mengintegrasikan database pusat jaringan dengan anggota jaringan, tentunya bukan pekerjaan yang mudah untuk menyamakaan visi dari 760-an anggota jaringan. Saat ini kami sedangang melakukan inventarisir website anggota jaringan, dan tahapan berikutnya adalah kodefikasi produk peraturan masingmasing anggota jaringan. BPHN juga telah membangun aplikasi pola standar website, yang bisa digunakan anggota jaringan yang belum memiliki website dan juga memiliki permasalahan anggaran dapat menggunakannya, BPHN juga menyediakan bimbingan teknis bagi para
pengelola
agar
nantinya
tidak
ketergantungan
dalam
pemanfaatannya. C.
Diskusi Tanya Jawab Pertanyaan : 1.
Arizal, Setda Kabupaten Sarolangun : a.
Mengenai perhatian pimpinan saya menyarankan agar BPHN bisa bekerjasama dengan Asosiasi Kepala Daerah, Asosiasi Ketua DPRD, Asosiasi Sekretaris DPRD se-Indonesia, karena bagaimana pun perencanaan yang kita buat jika pimpinan tidak mendukung akan sia-sia.
b.
Tidak perlu berkecil hati karena kegagalan (Sumatera Online) harapannya dengan adanya Perpres 33 di Tahun 2012 bisa membawa kemajuan .
2.
MunawarSetwan Kota Jambi. a.
Anggota jaringan didaerah adalah Setwan DPRD dan pemerintah daerah, laporan yang akan disampaikan salah satunya mengenai peraturan perundang-undangan disuatu
daerah apakah keduanya harus melaporkan hal yang sama atau salah satunya saja. b.
Berapa biayanya yang diperlukan untuk membangun organisasi JDIH?
c.
Himpunan peraturan di CD-ROM sudah ada apakah BPHN mempunyai katalog himpunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku yang yang dapat kami gunakan sebagai bahan informasi berikut status dari peraturanya, kalau ada bagaimana caranya untuk memiliki buku katalog tersebut?
3.
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat a.
Sampai saat ini di instansi kami belum mengembangkan Website dan kalau memungkinkan dalam perubahan anggaran ABT nanti akan dialokasikan untuk itu, kira-kira berapa besar anggaran untuk membangun website di Kabupaten Kami dan sarana-prasarana apasaja yang perlu disiapkan?
b.
Mengenai Bimbingan Teknis JDIHN yang dilaksanakan oleh BPHN, kami mohon diundang dalam pelaksanaannya.
4. Junaedi, Setwan DPRD Kabupaten Merangin a.
Saya ingin kejelasan mengenai aspek organisasi yang disampaikan oleh nara sumber tadi seperti apa dan bagaimana untuk membentuk organisasi JDIH dimaksud?
b.
Untuk aspek sumber daya manusia pengelola JDIH ini yang bagaimana kriterianya?
c.
saya sepakat dengan rekan sebelumnya mengusulkan BPHN bekerjasama dengan asosiasi yang ada, dan memungkinkan BPHN untuk diundang sebagai narasumber di sana.
5.
Andrian, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Barat Situs JDIH menghimpun semua peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi ketika saya mencari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 di Website BPHN belum ada akhirnya saya mencari di googleada di Pemprov Kalsel yang merupakan anggota jaringan. Bagaimana koordinasi antara pusat dan anggota jaringan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
6.
Setwan DPRD Provinsi Jambi a.
Keterkaitan keanggotaan JDIHN ini bagaimana dengan Kejaksaan Agung, POLRI apakah juga termasuk Anggota JDIHN?
b.
Mohon kiranya kalau ada bimbingan teknis JDIHN di BPHN seperti Setwan dan Bagian Hukum diundang.
Jawaban : 1. Nandi Widyani a.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) setiap tahunnya menjadwalkan 4 kali bimbingan teknis pengelolaan JDIH.Untuk mengikutinya anggota JDIHN dapat mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu, pihak BPHN kemudian akan menjadwalkannya.Bimtek ini sifatnya cumacuma artinya gratis tanpa dipungut biaya, namun untuk biaya perjalanan, penginapan dan konsumsi ditanggung oleh masingmasing peserta.
b.
Mengenai aspek organisasi, secara struktural organisasi dimaksud ada di bawah setiap Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang
bertanggungjawab
menangani
Dokumentasi. Sementara aspek organisasi yang dimaksud dalam Perpres Nomor. 33 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) setiap pimpinan anggota JDIHN wajib membentuk organisasi JDIH dilingkungannya. Contoh Biro Hukum Provinsi DIY menyusun Peraturan Gubernur tentang JDIH diwilayah Provinsi DIY, dengan demikian Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk JDIH wilayahnya dengan menerbitkan Peraturan
Gubernur,
dimanaseluruh
Bagian
Hukum
Kabupaten/Kota sebagai anggotanya. Pemerintah provinsi bertindak sebagai Pusat JDIH di wilayahnya. Dengan adanya peraturan dimaksud keberadaan organisasi yang menangani JDIH di masing-masing anggota akan lebih jelas. c.
Setiap anggota JDIHN wajib menyampaikan laporan ke Pusat JDIHN, laporan ini bukan laporan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, namun laporan pengelolaan, peningkatan dan pengembangan JDIH di instansi dimaksud dengan ke enam aspek JDIHN yaitu: -
Sudah membentuk organisasi JDIH belum, Kalau sudah berupa apa, Nomor berapa, tahun berapa dan tentang JDIH dilingkugnannya serta yang menangani JDIH ini ditataran eselon berapa?
-
Sumber Daya manusia yang mengelola JDIH ada berapa dengan kriteria pendidikan apa saja dan dari jumlah SDM tersebut berapa yang sudah pernah mengikuti bimbingan teknis JDIH baik yang diikuti di BPHN maupun di insansi lain;
-
Jumlah koleksi yang dimiliki berapa khususnya peraturan perundang-undangannya;
-
Koleksinya sudah diolah belum kalau sudah sesuai dengan teknis pengelolaan JDIH belum atau dengan sistem apa pengeolahannya.
-
Sarana dan prasarana yang dimiliki apa saja termasuk ruang penyimpanan koleksi, meja keja, AC, dll.
-
Sudah
memanfaatkan
kemajuan
teknologi
dan
komunikasi apa belum dalam pengelolaan JDIH nya kalau sudah bagaimana: Semua ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu tolok ukur penilaian dalam mengelola dan mengembangkan JDIH di
masing-masing
Anggota
JDIHN.Rencananyaakan
ada
pemberian penghargaan kepada Pengelola JDIH terbaik.
2.
Pularjono a.
Perhatian pimpinan dalam pengelolaan JDIHN memang sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan penggangaran dan rencana kerja, kita juga harus dapat menyakinkan pimpinan pentingnya peningkatan dan pengembangan JDIH. Agar penyajian informasi hukum yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah.
b.
Kemudian untuk membangun website dalam rangka pemanfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi, memang dibutuhkan
tetapi
peningkatan
kualitas
sangat
Sumber
Daya
Manusianya, tetap harus diutamakan c.
Berapa besar untuk membangun website JDIH itu relatif, ada yang Mahal, sedang, dan murah yaitu: -
Kalau yang mahal kita harus menyediakan anggaran untuk pengadaan server, membangun aplikasinya kebanyakan
dilakukan
oleh
pihak
ke
3
(tiga)
,
mempersiapkan SDM-nya dan mempersiapkan anggaran setiap tahun untuk perawatan server dan perawatan jaringannya; -
Sedang,
jika
mempersiapkan
kita
membangun
SDM-nya
kemudian
aplikasinya untuk
dan
hosting-
nyaoleh pengelola server diluar instansi kita; -
Pilihan yang paling murah adalah dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibangun dan disediakan gratis BPHN. Asalkan hubungan baik dengan pengelola server di instansinya, aplikasi ini dapat di sub domainkan ke website instansi.Tinggal kemudian meminta diberikan
kewenangan dapat mengelolanya dari bagian Hukum kalau di Kabupaten/Kota, kalau di Provinsi di Biro Hukum. d.
Katalog peraturan dalam bentuk buku, BPHN belum dan tidak membuatnya, untuk himpunan katalog dibuat masing-masing anggota
JDIHN
dengan
mengolah
data
peraturan
yang
diterbitkan oleh instansinya masing-masing, katalog peraturan dapat dibuat dengan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 02 tahun 2013 tentang standardisasi teknis pengelolaan JDIHN. e.
SDM pengelolaJDIHN itu tidak ada kriteria khusus tapi memberdayakan
pegawai
yang
ada
dengan
bisa
diberikan
pembekalan tentang pengelolaan JDIH.Pembekalan tersebut bisa dengan mengikuti Bimtek JDIHN atau sebaliknya Instansi terkait mengadakan bimtek JDIH dengan mengundang BPHN sebagai instruktur atau narasumber. f.
Mengapa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tidakditemukan
di
website
bphn.go.id?
Karena
website
bphn.go.id itu diprioritaskan mengelola Peraturan Pusat (UU, PERPU, PP, PERPRES, KEPPRES,dan INPRES), dan perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi Hukum di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah itu tidak ada kaitannya dengan Pengelolaan JDIHN, karena dasar Hukum JDIHN itu adalah PERPRES No. 33 Tahun 2012 dan Permenkumham No. 02 Tahun 2013. Menyambung pertanyaan dari Setwan DPRD Provinsi mengenai keanggotaan
Kejaksaan
Agung
dan
POLRI
di
JDIH,
sebagaimana dimaksud dalam Pasasl 4 ayat (3) huruf c, bahwa “Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi Kejaksaan Agung dan POLRI jelas sebagai Anggota JDIHN.
D.
Acara Penutupan Kegiatan Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi JDIHN di Provinsi Jambi ditutup oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Jam 12.15 dengan ucapakan terima kasih.Atas peran serta semua pihak baik panitia dan peserta kegiatan Sosialisasi PelakanaanJaringan Dokumenasi Dan
Informasi Hukum Nasional Di
Provinsi Jambi dan berjalan dengan baik. Kepala Divisi Pelayanan hukum menyampaikan sambutan penutupannya sebagai berikut : Telah bersama-sama kita simak materi sosialisasi JDIHN dari awal hingga akhir yang telah disampaikan dengan cukup baik oleh narasumber. Materi yang telah disampaikan mengandung substansi penting tentang penyelenggaraan JDIHN yang lengkap, teratur, efisien, sistematis, dan berbasis TIK. Diharapkan setelah menerima materi ini para peserta dapat mengambil manfaat dan pengetahuan yang akan diterapkan pada instansi kerja masing-masing sehingga tujuan JDIHN dalam menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan cepat dan mudah, pengembangan kerjasama yang efektif dengan jaringan pusat, serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik dapat terwujud. Dengan mengucap wabillahitaufik walhidayah kegiatan sosialisasi secara resmi ditutup. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan terskhir dilanjutkan makan siang, selesai. Jambi, 2 April 2014
