LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DI TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA TANGGAL 17 JUNI S.D 19 JUNI 2013
A. LATAR BELAKANG Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan kepada anggota jaringan, dan salah satu tugas tersebut adalah dengan mengadakan Sosialiasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 Juni sampai dengan 19 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PHN-218.HN.02.01 TAHUN 2013, tanggal 03 Juni 2013 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Maluku Utara, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut : Ketua Panitia
:
Drs. Chairul Bahri, M.M.
Pantia Pelaksanan
:
1. Suminah, S.H. 2. Hanung Widodo, Sm.Hk. 3. Habel Way, S.H., M.H. 4. Teguh Firmanto, S.H., M.Si.
Moderator
:
Dra. M.J. Mataheru, M.H.
Nara Sumber
:
1. Theodrik Simorangkir, S.H., M.H. 2. Omon, S.H., M.H. 1
B. JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI. Pelaksanaan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Maluku Utara dilaksanakan lada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 bertempat di Platinum Resto Ternate Jl. Tapak Raya II Ruko Jatiland Ternate, dimulai pada jam 09.00 WIT dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”, kemudian dilanjutkan dengan Laporan Pantia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bahwa dasar pelaksanaan Sosialisasi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012, DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2013, serta Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-218.HN.02.01 Tahun 2013. Selanjutnya dilaporkan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi JDIH ini ialah tercapainya peningkatan pengetahuan yang berimplikasi pada terimplikasinya sistim jaingan dokumentasi dan informasi hukum pada lingkungan kerja serta adanya persamaan persepsi tentang sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Peserta Sosialisasi adalah sebanyak 45 (empatpuluh lima) orang yang terdiri dari Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Provinsi Maluku Utara, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Kota Ternate, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara, Dinas/badan/Biro di jajaran Pemda Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, Instansi Vertikal (POLDA, Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi), Unit Pelayanan Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Pengelolan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kalangan Akademisi. Setelah mendengarkan laporan Pantia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan selanjutnya dengan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut.
2
C PENYAMPAIAN MATERI Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Dra. M.J. Mataheru, S.H., M.H. 1. ”Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012” Oleh Theodrik Simorangkir, S.H., M.H. Dalam paparan disebutkan bahwa kebijakan tersebut adalah bahwa agar anggota JDIHN meningkatkan kemampuan organisasinya dengan meningkatkan eselon, menyusun struktur organisasi, job diskription dan SOP untuk setiap kegiatan, meningkatkn SDM , pemupukan koleksi secara sistematis, melengkapi pedoman teknis pengelolaan teknis
maupun
manual,
peningkatan
sarana
dan
prasarana,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya dana segar untuk perawatan dan pengadaan sumber informasi hukum. 2. ”Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)” oleh Omon S.H., M.H. Bahwa untuk mengelola harus dilakukan secara terencana, tertib, teratur dan berkesinambungan berdasarkan standarisasi pola-pola operasional
yang
sudah
seragam
yaitu
meliputi
kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan dan penyimpanan serta pemeliharaan. Pengolahan Dokumentasi bisa dilakukan dengan secara manual maupun otomasi. D. TANYA JAWAB : 1. Bpk. Rahman dari POLDA Maluku Utara Pertanyaan : Berkenaan dengan kelembagaan, di instansi kami sangat sulit untuk dikembangkan sesusai dengan usulan nara sumber sehingga terkesan hanya sebagai retorika saja. Jawab : Kalau kita
membentuk
unit
kerja dokumentasi
hukum
hanya
berdasarkan ortala kelembagaan saja memang sangat sulit untuk meningkatkan dokumentasi hukum menjadi Eselon II. Sementara 3
Kadiskum POLDA masih Eselon III. Namun demikian apabila Perpres No. 33 Tahun 2012 kita lihat sebagai kebijakan Presiden (Pemerintah) untuk pengembangan huium nasional Eselon IV tidak mungkin melaksanakan TUPOKSI Dokumentasi Hukum. Oleh karena itu pengemban tugas JDIHN harus berjuang secara bersama-sama untuk mendorong dokumentasi hukum menjadi Eselon III. 2. Yusuf Pertanyaan : Bagaimana JDIH bsa menyediakan akses untuk meningkatkan budaya hukum. Jawab : JDIH dibentuk untuk menyediakan askes informasi yang bisa digunakan oleh siapa saja baik untuk penyuluhan , pembuatan substansi hukum maupun untuk membuat kebijakan Semua harus didukung oleh penyedian akses yang komprehensip 3. Zulfikar dari Kanwil Maluku Utara. Pertanyaan : Pengelohan dokumen di Ternate lebih baik di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibandingkan dengan pengolahan dokumentasi dan perpustakaan di Pemerintah Provinsi. Bagiamana hubungannya dengan JDIH. Jawab : Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah dulunya ada di bawah Perpustakaan Nasional. Setelah otonomi daerah berubah menjadi kantor perpustakaan dan arsip. Sementara anggota JDIHN yang ditunjuk dalam Perpres adalah Biro Hukum Pemerintah Daerah. Untuk menyediakan akses informasi hukum di daerah, Kantor Wilayah sebaiknya bekerja sama dengan Biro Hukum Provinsi. 4. Setyawati dari STAIN Pertanyaan : Bagaimana pengolahan katalogisasi berkaitan dengan website. Jawab :
4
Untuk pengolahan website Katalog berubah namanya menjadi meta data bibliografi, artinya daerah-daerah yang ada di catalog dijadikan ruas dalam database, sehingga informasi yang ada di catalog di entry ke dalam lembar metadata website. E. PENUTUP : Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Maluku Utara ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dengan mengajak pada semua agar melalui sosialisasi sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini dapat meningkatkan tata kelola dokumentasi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat serta berimbang kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan dalam bidang JDIH bisa cepat terlaksana. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara juga menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan diharapkan pula setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan dalam agenda rencana kerja di bidang masing-masing. Jakarta,
5
Juni 2013
LAMPIRAN: 1. Laporan Ketua Panitia Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. 2. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI. 3. Makalah : -
”Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012” Oleh Theodrik Simorangkir, S.H., M.H
-
”Pengelolaan
Jaringan
Dokumentasi
dan
Informasi
Hukum
Nasional (JDIHN)” oleh Omon S.H., M.H. 4. Sambutan Penutupan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN218.HN.02.01 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Maluku Utara Tahun Anggaran 2014. 6. Surat Tugas Nomor PHN.4-KP.04.01-62 Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
6
