LAPORAN SOSIALISASI DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TANGGAL 20 S.D 22 OKTOBER 2015 A. LATAR BELAKANG Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional (JDIHN) memiliki peran dan kontribusi penting dalam penyebarluasan dokumen hukum sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bersama-sama Anggota JDIHN. Disebutkan bahwa tugas BPHN sebagai Pusat JDIHN melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring kepada Anggota JDIHN dalam rangka penyebarluasan dokumen hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut bphn melakukan pembinaan kepada Anggota JDIHN melalui kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan JDIH yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 S/D 22 Oktober 2015 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. PHN-272.HN.02.01 tahun 2015 dengan membentuk Susunan Panitia Penyelenggara yang terdiri dari : Ketua Pelaksana Panitia Pelaksana
Moderator Narasumber
: 1. Emil Hakim, S.H., M.H. : 1. Sunarto, S.Sos., M.Si. 2. Ahmad Nurhabibi, S.Sos. 3. Kusbandono Mas Galing, S.E. 4. Indar Saleh, A.MD. 5. Serli Bunga, S.H., M.H. 6. Nurlindah, S.H. : 1. Budi Utomo Kamidjo, S.H., M.H. : 1. Drs. Buddy Wihardja, M.SI 2. Theodrik Simorangkir, S.H., M.H. 3. Rahmat Priyo Sutardjo, B.Ip, S.H., M.Si. 4. Hernawati Tahir, S.H., M.H.
` B. PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan JDIH dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara serentak oleh semua Peserta yang hadir dilanjutkan dengan Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pembukaan secara resmi
serta
pembacaan sambutan Kepala BPHN oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rahmat Priyo Sutardjo, B.Ip, S.H., M.Si pada pukul 09.00 WIT. Peserta yang hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan JDIH berjumlah 50 orang terdiri dari : 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pemerintah Kota Makassar; 4. Sekretariat DPRD Kota Makassar; 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan dan; 6.Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan. PELAKSANAAN SOSIALISASI
C. PENYAMPAIAN MATERI 1. Kebijakan Pengelolaan JDIHN (oleh : Drs. Buddy Wihardja, M.Si) 2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pelayanan Informasi Hukum (oleh : Rahmat Priyo Sutardjo, B.Ip, S.H., M.Si) 3. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah (Pemprov) (oleh : Hernawati Tahir, S.H., M.H) 4. Peningkatan Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum Berbasis Database (oleh : Theodrik Simorangkir, S.H., M.H)
D. TANYA JAWAB : 1. Pertanyaan Bapak Usman dari Pemkab Sinjai Proses Pembinaan JDIH Pemprov maupun Pemkab/Kota tentang Konsultasi Publik agar tidak terjadi tumpang tindih proses penilaian Anggota JDIH Yang sudah mendapatkan penghargaan. Indikator apa untuk mengukur Anggota JDIH? Apakah cukup Sosialisasi, Evaluasi atau butuh Bimtek juga. Seharusnya ada Evaluasi Sistem Katalogisasi untuk Perda Peraturan Daerah Kab/Kota. Sejauh mana dari BPHN untuk pelaksanaan JDIH? 2. Bapak Saprudin dari Pemkab Sinjai Website JDIH butuh keseragaman yang dibuat oleh BPHN, sehingga Pemda hanya mengupload Peraturan saja. Contoh : Perda 2005-2012 3. Bapak Amirudin dari Setda DPRD Kab Wajo) 3 Penyaji Produk-Produk Hukum, Katalog, Peran dari Pemerintah seberapa penting JDIH? Bagaimana organisasi dari Setda sampai Pemprov mengambil kebijakan? bukan persoalan dana DPRD Kab Wajo. Produk-Produk Perda ada yang bisa ditemukan ada yang tidak. Tidak adanya Perda di Perpustakaan menjadi kendala yang tidak mendapat perhatian Pemerintah setempat. Bagaimana peran Pemprov dalam mengupload Perda? Bagaimana bentuk organisasinya? Karena keberadaan JDIH sangat penting setelah Perda dibuat. Jawaban dari Narasumber Pemprov Sulsel : Pusat Dokumentasi BPHN dan Pusat Dokumentasi Daerah di Provinsi harus seiring jalan menyamakan persepsi dahulu walaupun keterbatasan dana. Fungsi Biro Hukum sering mengadakan Monitoring, Evaluasi, merangkul Anggota Jaringan yg ada di Sulsel, pembentukan Perda disosialisasikan. Jawaban dari Narasumber BPHN : Dibuat modul dan disosialisasikan dalam Pertemuan Berkala. Kewenangan tidak ada yang mengatur. Kebijakan Pemerintah dibuatkan Payung Hukumnya sesuai Keppres No 91 Tahun 1999 dirubah oleh Perperes No 33 Tahun 2012 dan tugas kita adalah untuk memperjuangkan reformasi hukum.
4. Peserta : Mengenai pelaksanaan JDIH terkait pertukaran Perda tanpa anggaran tidak akan bisa jalan tanpa ada penyusunan anggaran JDIH. Bagaimana mengatasi persoalan tersebut? Jawaban dari Narasumber BPHN : Harus ada perubahan-perubahan dengan menggunakan TIK harusnya lebih bagus lagi. Dokumen yang sudah diterbitkan tidak maksimal karena kendala dokumen yang tidak memiliki pola standar. Di Kementerian Keuangan sudah baik, harus dibuat SOP-nya, niat bekerja dalam hati, dokumen hukum merupakan aset hasil produk pemerintah seperti hukum pidana yangmana BPHN memiliki aplikasi website kompilasi hukum pidana yang digunakan oleh aparat hukum. Penyebarluasan produk hukum dan disediakan anggaran dalam RPJMN Pusat. Jawaban dari Narasumber BPHN : Kita lupa bahwa TIK merupakan media promosi dan alat bantu manusia untuk mempercepat kerjanya. Pemanfaatan TIK harus sesuai ilmunya. Katalog lalu entri data dan membuat Pangkalan Data yang pengembangannya dari masing-masing instansi. Jawaban dari Narasumber BPHN : Penyampaian pengalaman yang sama pandangannya berdasarkan landasan hukum di dalam Perpres No 33 Tahun 2012 ingin memberitahukan kepastian hukum kepada masyarakat ada penyusunan perencanaan, pengesahan, dan penyebarluasan. Ini semua dalam rangka pembinaan, memang yang dilakukan BPHN belum maksimal. Jika pada kementerian peraturan unit eselon I terkait proses pembinaan, jika pada Biro Hukum Pemprov yang melakukan pembinaan, jika pada daerah pemprov terkait pentingnya JDIH yang menjadi perhatian Pemerintah belum maksimal, Pengelola JDIH masih sangat terbatas. BPHN selalu mengadakan pertemuan berkala untuk membina para Anggota JDIH, koordinasi baik dengan Pusat maupun Daerah setiap tahun terus berjalan. Jaringan harus mengenal terlebih dahulu jika tidak mengenal tidak akan mengetahui. BPHN mengadakan bimtek, katalogisasi, abstrak, pengelolaan website JDIH di bawah Kepala Bidang Otomasi dan Dokumentasi Hukum Bapak Subianta Mandala. Evaluasi dalam rangka pembinaan 6 aspek organisasi harus sama harus ada bagian dokumentasi, nomenklatur harus sama, konsultasi publik, pengelolaan website JDIH, harus ada forum diskusi, konsultasi publik terkait dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
evaluasi memberikan motivasi kepada anggota jaringan dokumentalis hukum, koleksi peraturan apakah dikelola dengan baik? dilakukan dengan menggunakan otomasi membangun website JDIH, abstrak, katalogisasi daftar inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, sarana dan prasarana, ada subdomain, misal Pemprov Sulsel tampilannya memiliki subdomain Peraturan Perundang-Undangan update atau tidak data yang sekunder, alamat yg dihubungi, kerjasama antara anggota jaringan, kerjasama dengan BPHN, Perpres No 33 Tahun 2012 dan Permenkumham No 2 Tahun 2013 bisa sebagai acuan pedoman kerja. Mengapa dokumentasi dan informasi hukum penting untuk mendukung kualitas pembinaan hukum, kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan hukum meliputi analisis dan evaluasi terhadap Produk-Produk Hukum. Penyebarluasan Perda yang disahkan Gubernur perlu diundangkan sesuai Perpres No 33 Tahun 2012. Kendala-kendala masih banyak, keterbatasan anggaran, tapi untuk dioptimalkan bersama-sama melakukan sosialisasi ke Pemda untuk melakukan pembagian tugas. E. PENUTUP Kegiatan sosialisasi pelaksanaan JDIH ditutup oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan dengan ucapan terima kasih dan tidak lupa ucapan terima kasih atas kehadiran para Narasumber dari BPHN sebagai Pusat JDIHN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Panitia Kegiatan, serta para Peserta yang hadir yang dengan semangat mengikuti kegiatan ini agar selalu terjalin hubungan yang baik antar Instansi Pemerintah dan terselenggaranya pendayagunaan dokumen hukum yang baik serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang otentik. Dengan mengucap Puji dan Syukur ke Hadirat Allah S.W.T, kegiatan ini secara resmi ditutup. Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Makassar, 22 Oktober 2015
MONITORING DAN EVALUASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 20-21 OKTOBER 2015
Monitor dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2015 adalah kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Gowa. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SULAWESI SELATAN : Pengelola JDIH Katalog JDIH Klipping Koleksi Penataan Otomasi SDM Sarpras
: sebanyak 5 (lima) orang pegawai (pendidikan S2 = 3 orang, S1 = 1 orang, D3 = 1 orang) : ada : tidak ada : 3971 judul dan 5270 eksemplar (buku hukum, buku referensi, perundangundangan, guntingan koran hukum, majalah hukum) : baik : online : cukup : ruang baca, ruang kerja, telepon, mesin foto copy, pc, printer, internet, website (www.jdihkumhamsulsel.info)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : Pengelola JDIH Katalog JDIH Klipping Koleksi Penataan Otomasi SDM Sarpras
: sebanyak 3 (tiga) orang pegawai (pendidikan S1) : tidak dibuatkan/seperti apa : tidak ada : 1000 buku hukum : baik : online : kurang : pc, printer, scanner, internet, website (www.jdih.sulselprov.go.id)
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN : Pengelola JDIH Katalog JDIH Klipping Koleksi Penataan Otomasi SDM Sarpras
: sebanyak 4 (empat) orang pegawai (pendidikan s1) : tidak dibuatkan/seperti apa : tidak ada : 465 (buku hukum, buku referensi, lembaran negara/lembaran daerah, keputusan menteri, surat kabar) : baik : belum : kurang : ruang kerja, pc, printer
