LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TANGGAL 13 s.d 15 MARET 2013
A.
LATAR BELAKANG Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan ke Anggota Jaringan yang salah satunya adalah Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.48-HN.02.01 Tahun 2013 tertanggal 5 Maret 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut : Ketua Pelaksana
: Rr. Risma Indiyani, S.H.,M.Hum
Panitia Pelaksana
: 1. Retno Dwi Astuti, A.Md. 2. Bangun Asanurjaya, A.Md 3. Unan Pribadi, S.H.,M.H 4. Bambang Sudjarwo, S.H.
Moderator
: Rusdianto, Bc.Ip.,S.H.,M.Hum
Narasumber
: 1. Suradji, S.H.,M.Hum 2. Pularjono, S.Sos.,M.Si.
B.
JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI Pelaksanaan sosialisasi JDIHN di Daerah Istimewa Yogyakarta dibukan pada Jam 09.00 dengan didahuli laporan Panitia penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sambutannya bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 mengamanatkan pengembangan JDIHN yang salah satunya adalah sosialisasi JDIHN ini. Selanjutnya melaporkan maksud dan tujuan sosialisasi
ini
adalah
:
Mengenalkan
keberadaan
JDIH
di
daerah;
Mengembangkan JDIH di daerah; Meningkatkan peran dalam menyediakan dan melayani masyarakat pencari informasi hukum dengan baik; dan Pelayanan kepada masyarakat pencari informasi hukum secara lebih cepat, mudah, dan akurat. Sedangkan Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIHN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 50 peserta terdiri dari : Pegawai Kantor Wilayah; UPT, Pemerintah daerah Provinsi DIY; Pengelolan JDIHN Kabupaten/Kota, Perpustakaan wilayah, Akademisi (UGM, UII, Univ. Ahmad Dahlan, UNY dan Universitas Islam Negeri). Setelah mendengarkan laporan dari Panitia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilanjutkan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. C.
PENYAMPAIAN MATERI Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Rusdianto, BcIP.,S.H.,M.Hum yang meliputi : 1. Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Oleh Suradji, S.H.,M.Hum antara lain : Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan yang mencakup : pertama pembangunan substansi hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif,
ketiga pelibatan seluruh komponen masyarakat
yang
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Perwujudan system hukum nasional dilakukan
melalui pembaharuan materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tidak terlepas dari sejarah pembangunan hukum masa lalu. Sejarah masa lalu dan perkembangannya dapat diketahui dari “dokumentasi” yang tersedia. Oleh karena itu “dokumentasi” menjadi sangat urgen untuk dibahas pengelolaannya yang dilembagakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Tonggak sejarah adanya pemikiran pentingnya keberadaan JDIHN untuk pertama kali dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Kemudian dilanjutkan dalam Lokakarya di Jakarta tahun 1978, BPHN disepakati sebagai Pusat Jaringan bersekala nasional. Perjuangan panjang lebih dari 24 tahun dalam memantapkan JDIH, akhirnya mendatangkan hasil yaitu mengeluarkan KEPPRES No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional sebagai landasan hukum bagi pengembangan JDIH yang lebih baik. Namun demikian dalam perkembangannya KEPPRES No. 91 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PERPRES No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Organisasi JDIHN terdiri dari Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN. BPHN ditetapkan sebagai Pusat JDIHN. Tugas Pusat JDIHN adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota yang meliputi: organisasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan TIK. JDIH Kementerian Hukum dan HAM, jika ditelusuri didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01PR.07.10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman. Keputusan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tetang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Departemen Kehakiman dan HAM. Dalam pengelolaan JDIH di daerah, Kantor Wilayah mempunyai kedudukan yang berbeda. Berdasarkan PERPRES No. 33 Tahun 2012 Kantor Wilayah berkedudukan sebagai anggota jaringan di daerah (Pemerintah Provinsi sebagai Pusat Jaringan). Berdasarkan Kepmenkeh
dan HAM No. M.01.PR.08.08 Tahun 2003 Kedudukan Kantor Wilayah sebagai Anggota Jaringan Departemen Hukum dan Ham sekaligus Bidang Hukum di Kanwil sebagai Pusat Jaringan di jajaran Kanwil Dephukham. 2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional oleh Pularjono, S.Sos.,M.Si. antara lain : Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah dicabut dengan PERPRES No. 33 tahun 2012, Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional
adalah suatu wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Berdasarkan KEPPRES No. 91 tahun 1999, dalam melakukan pengelolaan sistem informasi mengacu pada 5 (lima) aspek pokok, yaitu : organisasi/metoda, personalia dan diklat, koleksi, teknis sarana dan prasarana, otomasi dan mekanisme. Kemudian dengan PERPRES No. 33 Tahun 2012, dalam hal pengelolaan berubah menjadi 6 (enam) aspek, yakni : organisasi, sumber daya manusia/SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan untuk mencapat pelayanan informasi hukum secara akurat, cepat, dan mutakhir (up to date). BPHN sebagai Pusat Jaringan sudah menyempurnakan dan membuat pedoman standardiisasi pengelolaan Teknis JDIHN sebanyak 11 pedoman sebagai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 02 Tahun 2013. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN) sebagaimana
dilakukan
oleh
Pusat
Jaringan
dilakukan
dengan
menggunakan 2 sistem, yaitu: sistem manual dan otomasi. - pengelolaan system manual dilakukan dengan cara: meregitrasi dalam buku
induk;
melakukan
pembidangan
hukum;
pembuatan
daftar
inventarisasi peraturan perundang-undangan; pembuatan katalogisasi bahan hukum (buku dan peraturan), dan pembuatan abstrak, dan indeks kliping dan majalah hukum.
- pengelolaan dengan otomasi dilakukan dengan cara : melakukan pengolahan dengan menggunakan computer, yaitu dengan memanfaakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sejak tahun 1985 membangun aplikasi program /KAIDAH/ untuk mengolah data katalog peraturan saja. Kemudian pada tahun 1994 mengembangkan pembuatan Database Naskah Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dari tahun 1950 s/d 1994, yang dikemas dalam media digital CD-ROM dan setiap tahunnya di up date datanya. Dan kemudian ada database naskah lengkap dari tahun 1945 s/d 2011. Kemudian pada Tahun 2012 BPHN juga telah melaunching web Kompilasi Hukum Acara Pidana pada website www.bphn.go.id. Dan pada tahun 2006 membangun Aplikasi Pola Standar Website untuk Anggota Jatingan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan JDIHN adalah kurangnya perhatian atasan atau pimpinan unit yang mengelola data hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga kurang memberikan motivasi terhadap pelaksanaan pengembangan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum. Rotasi dan alih tugas pengelola dokumentasi yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum selalu mulai dari awal kembali, dan kurangnya anggaran atau dana yang diperlukan bagi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. D.
TANYA JAWAB Pertanyaa dan Komentar : 1. Dari ibu Tisnawati Sari (Kulonprogo). -
Untuk pertama kali saya mengikuti kegiatan Sosialisasi JDIH ini, saya menjadi banyak tahu tentang JDIH dan ini sangat membantu mempermudah tugas dokumentasi, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut tidak hanya sampai disini saja.
-
Berkaitan adanya Perpres No. 33 Tahun 2012 dan Permen yang baru, saya berharap ini dapat di implementasikan di daerah kami, jadi tidak perlu
menunggu
terlalu
lama.
Mudah-mudahan
memberikan bimbingan teknis (bintek) sampai ke daerah.
pusat
dapat
-
Berkaitan dengan pembuatan abstrak, saat ini teknis pembuatan abstrak belum ada kesamaan dan bentuknya masih berbeda-beda kalau begini bagaimana?
-
Dan minta salinan Peraturan Permen dan lampirannya.
2. Dari bapak Tri Priyatno dari Biro Hukum Pemda Yogyakarta. -
Kami sangat setuju dengan dua penyaji mengenai kegiatan JDIHN, yaitu setelah adanya Peraturan Presiden No. 33 tahun 2012 tentang JDIHN karena dalam hal pembinaan JDIHN ini sekarang sudah mulai terlihat keseragamannya
-
Terkait dengan kegiatan pengelolaan JDIHN ini, sekarang ini Biro Hukum sudah melakukan pembinaan pengelolaan JDIHN sampai ke tingkat Kabupaten/kota. Nantinya akan dilakukan pembinaan sampai ke tingkat desa dan kecamatan.
-
Kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh bapak Suradji dan Pularjono itu memang cukup ideal bagi pembinaan dokumentasi dan informasi hukum sampai ke daerah
-
Mungkinkan dengan keterbatasan anggaran pembinaan JDIHN dapat dilakukan sampai ke daerah?
Jawaban dari narasumber (Suradji) -
Mengenai keinginan dari ibu Tisna Sari (Kulonprogo), yaitu agar pusat mengadakan bintek ke daerah, ini adalah keinginan anggota pada umumnya.
-
Mengenai keinginan mendapatkan Perpres, bahwa perpres ini usianya sudah satu tahun sejak dibuat oleh pemerintah. BPHN mempunyai website termasuk didalamnya memuat perpres, jadi kiranya perpres ini sudah dapat di download dari website bphn.go.id.
-
Mengenai permintaan Permen yang baru, hal ini juga dapat dilihat di websitenya Ditjen PP.
-
Perlu diketahui, bahwa Permen yang baru ini peraturannya sendiri hanya 2 lembar, yang banyak adalah lampirannya. Harapan kami ini dapat dengan mudah didapatkan.
-
Pada prinsipnya kami sangat senang mengadakan bintek sampai ke daerah namun saat ini kami menghadapi keterbatasan anggaran.
-
Kalau ada daerah yang ingin mendapatkan bimbingan misalnya pembuatan abstrak atau apa saja, maka peserta dari daerah dapat datang ke BPHN untuk mengikuti bintek, karena kami sudah mempunyai jadwal untuk mengadakan itu, jadi silakan datang untuk mengikuti.
-
Mengenai permen ini adalah merupakan landasan hukum untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
-
Mengenai pembuatan abstak kami berharap dapat sesuai dengan standar yang dibuat oleh BPHN jadi bukan standar yang dibuat oleh instansi lain karena instansi mungkin beda pembuatan abstraknya dengan BPHN.
-
Saya sebagai pejabat/institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan JDIHN, saya sangat mengapresiasi pembinaan dokumentasi ke daerah. Karena apabila nantinya kegiatan JDIHN sudah sampai ke desa itu merupakan suatu kemajuan yang sangat baik sekali.
-
Karena dalam Perpres ada kewajiban bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM beserta Pemda untuk melakukan pengembangan dan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum (JDIHN) di daerah.
-
Dan seharusnya dimana setiap tahun terdapat personil dari kanwil yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan/Diklat JDIH di BPSDM seharusnya dapat membantu pengembangan dan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
-
Namun kendalanya adalah sering personil/SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan/Dikkat JDIH ini dipindahkan ke bidang lain, bahkan sekarang ini personil yang sudah memasuki masa pensiun.
Tambahan Jawaban dari narasumber (Pularjono) Terkait dengan pertanyaan ibu yaitu mengenai pembuatan abstrak, maka kami sudah membuat pedomannya sebagai pola standar pembuatan abstrak. Dan seiring perkembangan teknologi saat ini maka pembuatan abstrak juga disesuaikan dengan teknologi.
E.
PENUTUP Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Daerah Istimewa Yogyakarta ditutup oleh Kepala Kantoar Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para peserta yang telah dengan semangat dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan ini peserta masih tetap utuh. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan nara sumber yang dengan tulus dapat menyampaikan materinya dengan biak dan gamblang sehingga para peserta dapat mengikutinya dengan baik, mudahmudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan dapat terjalin kerjasama antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN di daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya kami mengharapkan kepada para peserta agar setelah dilakukan kegiatan sosialisasi JDIHN ini dapat diimplementasikan dalam tugas dan pokok sehari-hari di tempat kerja. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi ini secara resmi ditutup.
Jakarta,
Maret 2013
