LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016
Daerah Istimewa Yogyakarta
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Aipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta Telpon: (0274) 552931 Fax. (0274) 558006 Website: www.diy.kpu.go.id E-mail:
[email protected]
DAFTAR ISI
Hal
A. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta …………………………....
B. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik 1.
4
Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya ……………………………………………………......
2.
1
4
Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya
8
Anggaran pelayanan informasi publik serta laporan penggunaannya
10
C. Rincian pelayanan informasi publik ………………………………………….
10
D. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik …………………………..
11
E. Capaian PPID Tahun 2016 …………………………………………………...
12
3.
F. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik ........................................................................................................
13
G. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi …………………………………………………………...
13
i
LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016
A. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas menyelenggarakan pemilu / pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.
Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang
1
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.
STRUKTUR PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Ketua dan Anggota KPU D.I. Yogyakarta
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU D.I. Yogyakarta Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU D.I. Yogyakarta Ketua Divisi Hukum KPU D.I. Yogyakarta Sekretaris KPU D.I. Yogyakarta Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Sekretaris KPU D.I. Yogyakarta
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kepala Bagian Hukum, Teknis & Hupmas Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta Kepala Sub Bagian Umum, Logistik Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta dibantu Staf Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta (Piket)
Kepala Sub Bagian Program, Data Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU D.I. Yogyakarta
2
Sebagai bentuk dukungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/KPTS/KPUDIY.013/VII/2015 tentang
Penunjukan/Penetapan
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182/Kpts/KPUDIY.013/XII/2016. Keputusan KPU DIY tersebut menetapkan pejabat eselon IV sebagai tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi serta desk pelayanan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan bertindak selaku PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas bertugas
untuk
merencanakan,
mengorganisasikan,
melaksanakan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemilihan pola pengelolaan PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta didasari dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. PPID bertanggung jawab menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi serta petugas desk pelayanan informasi dan dokumentasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sesuai Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/Komisi Pemilihan Umum/TAHUN 2015. Prosedur tersebut terdiri
3
dari: (i) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, (ii) Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi, (iii) Tata Cara Pengecualian Informasi, (iv) Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, (v) Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan (vi) Tata Cara Beracara di Komisi Informasi. Guna mempercepat dan mempermudah penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2015 diterapkan aplikasi E-PPID untuk memutakhirkan konten informasi di website http://diy.kpu.go.id/, serta E-PPID http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3400/.
Selain SOP, petugas informasi juga diberi panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan informasi yang dikecualikan. PPID melaksanakan koordinasi
dan
penghubung
konsolidasi
berdasarkan
dengan tugas,
bagian/sub
pokok
dan
bagian fungsi
melalui
dalam
tim
rangka
pengumpulan informasi pembuatan DIP yang kemudian diusulkan kepada atasan PPID. Setelah memperoleh persetujuan tim pertimbangan, DIP tersebut
disahkan
oleh
Komisi
Pemilihan
Umum Daerah
Istimewa
Yogyakarta melalui pleno pada tanggal 18 Maret 2016. Sedangkan informasi yang dikecualikan, disahkan melalui pleno Komisi Pemilihan Umum setelah PPID Komisi Pemilihan Umum melaksanakan uji konsekuensi. DIP dan daftar informasi yang dikecualikan bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat terjadi perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat relevansi suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.
B. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2016
1.
Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.
Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan
4
informasi yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta akan diterima oleh petugas desk pelayanan. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon untuk membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta http://diy.kpu.go.id/. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.
Guna
memperlancar
pelayanan
informasi
publik,
PPID
menyediakan meja layanan informasi bagi petugas desk pelayanan yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti, komputer untuk petugas layanan, alat tulis bagi pemohon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi meja desk pelayanan informasi tersebut.
Foto Desk Pelayanan Informasi
5
Disamping
penyediaan
desk
pelayanan
informasi
guna
mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan secara efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui email
[email protected] dan aplikasi on line
E-PPID
yang
tersedia
di
website
http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3400/. Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat diakses melalui website E-PPID tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara on line diproses melalui layanan aplikasi tersebut yang terhubung melalui email Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja, Senin – Kamis, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB; Jum’at, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
Tingginya tuntutan
publik di
era
keterbukaan
terhadap
kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Komisi Pemilihan Umum untuk berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2015, PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah memutakhirkan konten informasi publik di website Istimewa
Komisi
Yogyakarta
http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3400/.
Pemilihan
Umum
http://diy.kpu.go.id/, Penyampaian
Daerah E-PPID
informasi
pada
website E-PPID menyesuaikan konten informasi publik sesuai dengan UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan sertamerta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Melalui website Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti arsip pemilu, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah
6
Istimewa Yogyakarta lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang mudah dipahami diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlayani dengan baik.
Pelayanan E-PPID pada website Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Selain melalui website, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan/mengunggah informasi publik maupun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melalui media social facebook (KPU Daerah Istimewa Yogyakarta), twitter (@kpudiy), maupun media cetak seperti Jurnal Suara KPU DIY.
Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta turut berpartisipasi dalam sosialisasi berkaitan dengan pengenalan tugas fungsi PPID Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta juga berpartisipasi pada Sosialisasi dalam rangka penguatan PPID yang diselenggarakan pada akhir tahun 2016.
7
2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya
Pelayanan informasi
PPID ditangani oleh
bagian
yang
membidangi hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 dan Keputusan KPU DIY Nomor 60/KPTS/KPUDIY.013/VII/2015 jabatan PPID ditetapkan yaitu Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Keputusan tersebut menetapkan pula terbentuknya pembina PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, atasan PPID, tim penghubung PPID serta desk pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh petugas piket, agar dapat terselenggara dengan lebih optimal. Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta seperti pada Pembina PPID sebanyak 5 (lima) orang, tim pertimbangan pelayanan informasi sebanyak 7 (tujuh) orang, atasan PPID sebanyak 1 (satu) orang, PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi sebanyak 6 (enam) orang, dan desk pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu petugas piket sebanyak 11 (sebelas) orang.
Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pelatihan selama 2 (dua) hari berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghadirkan narasumber serta fasilitator dari Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga dilaksanakan dalam rangka penguatan PPID dengan materi pengecualian informasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pilkada, pedoman suplai data dan pedoman pelayanan informasi berbasis open data, agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal.
8
Mengingat pentingnya pelayanan informasi, PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat koordinasi dengan sub bagian dalam rangka pengumpulan informasi untuk
pembuatan
DIP,
serta
berkoordinasi
dalam
rangka
pembentukan serta perubahan struktur organisasi PPID. PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/KPU/VIII/2016, melaksanakan pemantauan pengelolaan PPID on line yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
TABEL 1. DATA PENGELOLA PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No.
KPU Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota
PPID
Kontak
1.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
T. F. E. W.
2.
Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
T. F. E. W.
3.
Kabupaten Bantul
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
T. F. E. W.
4.
Kabupaten Kulon Progo
Kepala Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
T. F. E. W.
5.
Kabupaten Sleman
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
T. F. E. W.
6.
Kabupaten Gunungkidul
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
T. F. E. W.
0274-552931 ext. 105, 558006 0274-558006
[email protected] http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3400; http://diy.kpu.go.id/ 0274-556916, 558015 0274-556915
[email protected] http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3471; http://kpu-jogjakota.go.id/ 0274-368583 0274-368311
[email protected] http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3402; http://kpud-bantulkab.go.id/ 0274-774433 0274-774433
[email protected] http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3401; http://kpu-kulonprogokab.go.id/ 0274-865666 0274-865666
[email protected] http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3404; http://kpu-slemankab.go.id/ 0274-391210 0274-391210
[email protected] http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3403; http://kpu-gunungkidulkab.go.id/
9
3. Anggaran pelayanan informasi publik serta laporan penggunaannya.
Seluruh
pembiayaan
dalam
pelaksanaan
tugas
PPID
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta bagian anggaran 076 tahun anggaran 2016.
C. Rincian pelayanan informasi publik
Selama tahun 2016, PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menerima 38 (tiga puluh delapan) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, pegawai dan warga. Dari seluruh permohonan tersebut, 31 (tiga puluh satu) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 6 (enam) permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 7 (tujuh) permohonan ditolak dengan rincian 1 (satu) penolakan karena informasi dikecualikan dan 6 (enam) penolakan karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 (satu) hari kerja.
Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif tingkat Kabupaten/Kota se-DIY, alamat partai politik peserta pemilu
tingkat DIY, pencalonan pada pilkada, hingga hasil pemilu tahun
1955 – 2014. Dari berbagai pokok permohonan tersebut, 37% permohonan yang diajukan selama tahun 2016 berkaitan dengan pemilu legislatif. Tersedianya informasi sesuai ketentuan regulasi KIP di website Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu penyebab rendahnya permohonan informasi pada tahun 2016.
10
TABEL 2. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID TAHUN 2016
Waktu Bulan
Jumlah
rata-rata
Permo-
pelayanan
honan
(hari kerja)
1
Januari
Jumlah Permohonan yang dikabulkan
Alasan Permohonan Ditolak
Jumlah Permo-
Tidak Dikuasai/
Sepe-
Sebagi-
honan yang
Dikecuali-
Belum Selesai
Lain-
nuhnya
an
ditolak
kan
Didokumentasi
nya
kan
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
0
0
0
0
0
Februari
3
1
3
0
0
0
0
0
Maret
0
0
0
0
0
0
0
0
April
11
1
7
4
4
1
3
0
Mei
7
1
5
2
2
0
2
0
Juni
2
1
1
0
1
0
1
0
Juli
0
0
0
0
0
0
0
0
Agustus
2
1
2
0
0
0
0
0
September
2
1
2
0
0
0
0
0
Oktober
6
1
6
0
0
0
0
0
November
3
1
3
0
0
0
0
0
Desember
1
1
1
0
0
0
0
0
Total
38
10
31
6
7
1
6
0
Permohonan informasi disampaikan pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu aplikasi layanan on line E-PPID, email, maupun dating langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 38 (tiga puluh delapan) permohonan informasi yang diterima selama tahun 2016, sebagian besar permohonan diterima langsung oleh petugas desk PPID. Untuk aplikasi E-PPID, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa mengupayakan agar masyarakat serta pemohon informasi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan serta kemudahan menggunakan fasilitas permohonan informasi secara on line.
D. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik
Selama tahun 2016 PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi. Sehingga tidak ada keberatan yang
11
diselesaikan sampai dengan sengketa informasi publik tingkat Komisi Informasi.
E. Capaian PPID Tahun 2016
Beberapa capaian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.
Penyediaan
ruang/meja
layanan
informasi
publik
di
Komisi
Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.
Penyediaan DIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.
Mengaktifkan aplikasi E-PPID on line Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
4.
Pelayanan 38 (tiga puluh delapan) permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja.
5.
PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi.
6.
Pengimplementasian
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015. 7.
Peringkat II Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringkat ke-II Keterbukaan
Informasi
Publik
Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12
F. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik
Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan arsip perlu selalu ditingkatkan; 2. Adanya keterbatasan untuk melayani permohonan informasi publik berbentuk hardcopy; 3. Perlunya digitalisasi atas seluruh informasi publik yang dikuasai; 4. Sarana dan prasarana di ruang pelayanan informasi masih terbatas; 5. Struktur PPID sudah terbentuk, namun masih diperlukan peningkatan peran dan fungsinya masing-masing; 6. Laman E-PPID sudah terbentuk, tetapi masih perlu peningkatan serta pemutakhiran informasi untuk kemudahan akses informasi terkini kepada masyarakat.
G. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi
Meskipun telah mencapai beberapa hasil baik pada tahun 2016, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah : 1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi antar sub bagian untuk pemutakhiran DIP; 2. Perbaikan ruang pelayanan informasi publik; 3. Melakukan penataan arsip yang lebih baik; 4. Dibutuhkan kegiatan pelatihan lanjutan untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam struktur PPID yang telah terbentuk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
13
