GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
TAHUN 2013
TENTANG TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2010 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011); 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG TATA RUANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan: 1.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4.
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7.
Pengelolaan ruang adalah rangkaian kegiatan bersama antara Kasultanan, Kadipaten, pemerintah, dan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mendasarkan pada nilai dan keistimewaan DIY.
8.
Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
9.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. 18. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 19. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 20. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan. 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 23. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. 24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dan jatidiri keistimewaan DIY yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya budaya 26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 32. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan. 33. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. 34. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah. 35. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam. 36. Keistimewaan ruang DIY adalah satuan-satuan ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, beserta satuan-satuan yang melengkapinya; 37. Keistimewaan tata ruang DIY adalah penataan satuan-satuan ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan; 38. Satuan ruang keistimewaan DIY adalah ruang dengan nilai dan fungsi budaya, ekonomi, sosial yang tercermin didalam bentukan fisik. 39. Tata ruang keistimewaan DIY memfokus pada dukungan untuk terwujudnya kawasan pendidikan, kawasan budaya, kawasan wisata dan lingkungan yang memajukan, memandirikan serta menyejahterakan masyarakat. 40. Struktur ruang keistimewaan DIY adalah susunan satuan-satuan ruang dengan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai modal dasar kesalinghubungan kegiatan sosial, ekonomi yang berbasis budaya. 41. Pola ruang keistimewaan DIY adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya berbasis budaya. 42. Tanah Kasultanan Hadiningrat.
adalah
tanah
milik
Kasultanan
Ngayogyakarta
43. Tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten Pakualaman. 44. Tanah Keprabon adalah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dimanfaatkan untuk upacara adat dan kelengkapannya. 45. Tanah Bukan Keprabon adalah Tanah milik Kasultanan dan Tanah milik Kadipaten yang pemanfaatannya selain untuk keperluan upacara adat dan kelengkapannya. 46. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 47. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah. 48. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 49. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Pasal 2 (1)
Objek penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi Kawasan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kawasan Kadipaten Pakualaman.
(2)
Kawasan Kasultanan Ngayogyakarta dan kawasan Kadipaten Pakualaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan kawasan di sekitarnya yang terpengaruh dengan Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pasal 3
Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (hamemayu hayuning bawana); b. spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi); c. humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula lan Gusti); d. kebersamaan (tahta untuk rakyat); e. harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); f.
ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
g. filosofi inti kota (catur gatra tunggal); dan h. delineasi spasial (pathok negara).
Pasal 4 Tujuan Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah untuk: a. mengembalikan; b. memperbaiki; c. menguatkan; dan d. mengembangkan nilai dan fungsi ruang keistimewaan DIY. Pasal 5 (1)
Penataan Ruang Tanah Kasultanan diselenggarakan dengan memperhatikan:
dan
Tanah
Kadipaten
a. kelestarian nilai-nilai budaya dan keistimewaan DIY yang lahir dari sejarah, inspirasi dari unsur-unsur yang datang sesuai perkembangan jaman, dan memantapkan nilai-nilai baru yang muncul untuk mendorong dan mengarahkan keistimewaan DIY di masa kini dan masa depan; b. kondisi fisik wilayah DIY yang rentan terhadap bencana; c. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; d. kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan e. kondisi geofisik, geostrategi, geopolitik, geoekonomi, dan geokultural. (2)
Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II KLASIFIKASI PENATAAN RUANG Pasal 6
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan pada sistem, fungsi utama kawasan, fungsi khusus kawasan, wilayah administratif pemerintahan, wilayah administratif pertanahan, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pasal 7 (1)
Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
(2)
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
(3)
Penataan ruang berdasarkan fungsi khusus kawasan terdiri atas kawasan inti, kawasan penyangga, dan kawasan pengembangan.
(4)
Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif pemerintahan terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
(5)
Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif pertanahan terdiri atas kawasan Tanah Kasultanan dan kawasan Tanah Kadipaten.
(6)
Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
(7)
Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, penataan ruang Kawasan Strategis Tanah Kasultanan, dan penataan ruang Kawasan Strategis Tanah Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah Pasal 8
(1)
Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
(2)
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah Pasal 9
(1)
Wewenang Pemerintah Daerah adalah: a. membentuk lembaga pelaksana penataan ruang; b. menetapkan peraturan di bidang penataan ruang; c. menetapkan NSPK bidang penataan ruang; d. menetapkan penataan ruang perairan sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai khusus berkaitan dengan fungsi tanah Keprabon.
e. penetapan Kadipaten; f.
kawasan
strategis
Tanah
Kasultanan
dan
Tanah
perencanaan tata ruang kawasan strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
g. pemanfaatan Kadipaten.
ruang
kawasan
Tanah
Kasultanan
dan
Tanah
h. pemberian izin pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. (2)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1. rencana umum, rencana rinci tata ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah DIY; 2. petunjuk pelaksanaan penataan ruang. b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Bagian Ketiga Wewenang dan Hak Kasultanan dan Kadipaten Pasal 10
(1)
Kasultanan dan Kadipaten berwenang menetapkan Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten.
(2)
Hak Kasultanan dan Kadipaten dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mempunyai hak, meliputi: a. verifikasi data Tanah Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) serta pemanfaatan di atasnya; b. memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan penataan ruang kawasan inti Tanah Kasultanan dan kawasan inti Tanah Kadipaten; c. memberikan masukan dalam penyusunan peraturan daerah tentang penataan ruang; d. memberikan masukan dalam penyusunan NSPK bidang penataan ruang; e. memberikan masukan dalam penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh penataan ruang; dan
f.
memberikan masukan dalam penetapan kawasan strategis budaya dalam Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menjadi bagian penataan ruang.
BAB IV PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Pasal 11 Penataan Ruang harus berpedoman pada Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 12 Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui : a. penetapan perda tentang RDTR Kawasan Strategis Tanah Kasultanan dan Kawasan Strategis Tanah Kadipaten; b. penetapan pergub tentang RTBL Kawasan Strategis Tanah Kasultanan dan Kawasan Strategis Tanah Kadipaten; dan c. penetapan pergub tentang NSPK bidang penataan ruang. Pasal 13 (1)
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
(2)
Pelaksanaan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Kasultanan dan Kadipaten.
(3)
Kegiatan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; c. pemberian bimbingan, penataan ruang;
supervisi,
dan
konsultasi
pelaksanaan
d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; f.
pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(4)
Kegiatan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan pendekatan sosial-budaya. BAB V PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Perencanaan Tata Ruang Paragraf 1 Umum Pasal 14
(1)
Perencanaan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dirumuskan dalam rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
(2)
Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar dalam penyusunan rencana umum tata ruang kabupaten/kota.
(3)
Rencana rinci tata ruang terdiri dari RDTR Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan RTBL Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Paragraf 2 Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Pasal 15 Selain materi muatan yang telah diatur perundang-undangan, RTRW DIY harus:
dalam
ketentuan
peraturan
a. mencantumkan penetapan kawasan strategis Tanah Kasultanan dan kawasan strategis Tanah Kadipaten; dan b. mencerminkan nilai-nilai budaya Yogyakarta.
Paragraf 3 Rencana Detail Tata Ruang Pasal 16 (1)
RDTR Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling sedikit memuat: a. tata nilai penataan ruang dan arsitektur, tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, serta tata nilai semangat keyogyakartaan; b. satuan ruang budaya; c. tujuan penataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
d. rencana pola ruang; e. rencana jaringan prasarana; f.
ketentuan pemanfaatan ruang; dan
g. peraturan zonasi. (2)
RDTR Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berfungsi sebagai: a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah; b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan e. acuan dalam penyusunan RTBL.
(3)
Jangka waktu RDTR Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
(4)
RDTR Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
(5)
Dalam kondisi terjadi perubahan RTRW DIY yang mempengaruhi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan/atau terjadi dinamika internal DIY yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah, rencana detail tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(6)
RDTR kawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditetapkan dengan peraturan daerah. Paragraf 4 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 17
(1)
RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling sedikit memuat: a. program bangunan dan lingkungan; b. rencana umum dan panduan rancangan; c. rencana investasi; d. ketentuan pengendalian rencana; e. pedoman pengendalian pelaksanaan; f.
peringkat dan golongan bangunan cagar budaya apabila ada;
g. bentuk corak/tipe/langgam arsitektur arsitektur bangunan Yogyakarta; dan
yang
h. ketentuan fasad (facade) struktur bangunan lainnya. (2)
RTBL berfungsi sebagai:
menggambarkan
a. pengarah dalam mengembalikan, menguatkan, memperbaiki dan memelihara satuan ruang berbasis budaya b. pengarah pembangunan sejak dini untuk mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; c. acuan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang; d. pengendali pertumbuhan fisik lingkungan/ kawasan; dan e. jaminan implementasi pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat delam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan dan berkarakter. (3)
RTBL ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang
Pasal 18 Pemanfaatan ruang dilakukan melalui : a.
pengembalian, perbaikan, penguatan, dan pengembangan fungsi ruang sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan DIY dalam ruang;
b.
perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana detail tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
c.
perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang;
d.
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
e.
pelaksanaan pembangunan di satuan ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lainnya yang berbasis kawasan; Bagian Ketiga Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 19
(1)
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. peraturan zonasi; b. perizinan; c. pemberian insentif dan disinsentif; dan d. pengenaan sanksi.
(2)
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah secara berjenjang.
(3)
Ketugasan aparat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengawasi pemanfaatan ruang; b. memberikan peringatan; dan c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan ruang.
(4)
Ketentuan lebih lanjut pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur tentang RDTR kawasan Tanah Kasultanan dan kawasan Tanah Kadipaten. BAB VI PENGAWASAN PENATAAN RUANG Pasal 20
(1)
Pemerintah Daerah, Kasultanan, Kadipaten, dan/atau masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 21
(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 22 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh kompensasi yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
d. memberikan masukan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; Pasal 23 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Pasal 24 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Huruf c, dikenai sanksi administratif.
Pasal 25 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. Pasal 26 (1)
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2)
Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui : a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang keistimewaan DIY; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 27 Selain pejabat penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang atau bidang penegakan hukum diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah Istimewa ini.
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 28 Setiap orang yang melanggar ketentuan penataan ruang di dalam Pasal 23 Huruf a, Huruf b, dan Huruf d Perdais ini, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku izin pemanfaatan ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Istimewa ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini.
Pasal 31 Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ICHSANURI LEMBARAN DAERAH DAERAH NOMOR
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2013
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG
TATA RUANG
I. UMUM. Pengaturan Rencana Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam sebuah Perdais merupakan salah satu konsekuensi dari keberlakuan hukum di dalam negara hukum sekaligus merupakan implementasi untuk mewujudkan salah satu kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pengaturan rencana tata ruang dalam sebuah Perdais, oleh Undang-undang dibatasi hanya pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.13 Tahun 2012, pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tata ruang di dalam Perdais, ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Ini artinya Perdais secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan tentang tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (hamemayu hayuning bawana), asas spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi), humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula lan Gusti), asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi), ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak), asas filosofi inti kota (catur gatra tunggal) dan asas delineasi spasial (pathok negara). Perdais Tata Ruang yang menjadi instrumen untuk mengungkapkan keistimewaan DIY berusaha mengembalikan, menguatkan, memperbaiki dan mengembangkan tata ruang yang diharapkan untuk membangun kehidupan bersama dan menjamin kelestarian budaya serta alam. Dengan demikian, Perdais Tata Ruang hendaknya mengatur bentuk regulasi tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terkait dan menyatupadu dengan tata ruang DIY dan penataan ruang yang berlandaskan pada keistimewaan DIY agar kelestarian kebudayaan dan alam dapat dijamin dalam jangka panjang.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (hamemayu hayuning bawana”) adalah bahwa penataan ruang keistimewaan DIY harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia, dan antara manusia dengan manusia. Huruf b Yang dimaksud dengan “spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)” adalah bahwa penataan ruang keistimewaan DIYharus mengupayakan konsep ruang yang dibangun sejalan dengan kekayaan dimensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dimana ruang kehidupannya mengandung dimensi fisik (tangible) hingga non fisik (intangible). Huruf c Yang dimaksud dengan “humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula lan Gusti)” adalah bahwa penataan ruang keistimewaan DIY harus ditujukan untuk manusia dan kemanusiaannya yang semakin tinggi, menuju masa depan yang lebih bermartabat yang mengedepankan interaksi demokratis antar manusia, sebagai wujud kehidupan ideal yang saling menghormati dan menghargai sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Huruf d Yang dimaksud dengan “kebersamaan (tahta untuk rakyat)” adalah bahwa penataan ruang keistimewaan DIY harus mencerminkan sikap Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten yang menjadi bagian dari rakyat dalam memperjuangkan kualitas kehidupan melalui kebersamaan dengan seluruh rakyat menuju masa depan kehidupan modern dengan tidak meninggalkan sejarah.
Huruf e Yang dimaksud dengan “harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi)” adalah bahwa penataan ruang keistimewaan DIY harusmemperhatikan harmonisasi lingkungan secara
fisik yang menerus pada terbentuknya harmonisasi dimensi kemanusiaan dan alam yang terbangun dan secara keruanganmampu mengingatkan bahwa Yogyakarta terletak diantara dua kekuatan alam dahsyat yang terus bergolak dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana, sehingga mendorong lahirnya hubungan manusia secara multi dimensi: dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan Tuhan. Huruf f Yang dimaksud dengan “ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak)” adalah bahwa penataan ruang keistimewaan DIY harusmampu menunjukkan ketaatan historis dan konsistensi dalam tata ruang yang mengandung berbagai filosofi mengembalikan, menguatkan, dan mengarahkan satuan-satuan keunikan tata ruang berbasis budaya. Huruf g Yang dimaksud dengan “filosofi inti kota (catur gatra tunggal)” adalah bahwa dalam penataan ruang keistimewaan DIY harus berlandaskan konsep inti kota Yogyakarta yang memiliki nilai sejarah tinggi (historical), mampu mengarahkan perkembangan keruangan (spatial) karena eksitensi dan kelestarian inti kota. Huruf h Yang dimaksud dengan “delineasi spasial (pathok negara)” adalah bahwa penataan ruang harus menjadi dasar untuk melestarikan tata ruang pada aspek karakter kawasan, baik pada kawasan terbangun maupun pada kawasan alamiah. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud “nilai-nilai budaya” antara lain karya bendawi (tangible, seperti warisan budaya, cagar budaya, dan saujana budaya) dan bukan bendawi (intangible, seperti adat istiadat, tradisi, upacara, dan seni pertunjukan).
Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Ayat (1) Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Ayat (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air; b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air; b. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, c. taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan e. gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
f. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. Ayat (3) Kawasan Inti adalah satuan ruang yang berfungsi sebagai jati diri keistimewaan DIY. Kawasan Penyangga adalah kawasan budidaya yang ditetapkan untuk mendukung fungsi, nilai, dan karakter kawasan inti. Kawasan Pengembangan adalah kawasan yang dikembangkan untuk mewadahi nilai dan fungsi baru yang menguatkan nilai dan fungsi keistimewaan. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ayat (7) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jenis kawasan strategis antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Kawasan Strategis Tanah Kasultanan, dan Kawasan Strategis Pakualaman diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Pengaturan penataan ruang di perairan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai adalah terkait dengan upacara labuhan oleh Kasultanan dan Kadipaten.
Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Kawasan inti tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten antara lain meliputi kawasan Malioboro, Kraton, Pakualaman, Kota Baru, Kotagede, Imogiri. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud pendekatan sosial-budaya antara lain seni budaya lokal, upacara adat, dan organisasi kepemudaan. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Muatan Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; b. rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; d. penetapan kawasan strategis provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Muatan nilai budaya Yogyakarta dalam RTRW DIY meliputi: a. penataan ruang harus senantiasa menyediakan ruang publik dan bangunan yang mencukupi bagi intensitas dan perkembangan komunikasi manusia dengan Tuhan. Secara lebih umum, penataan ruang harus memungkinkan tumbuh dan berkembangnya spiritualitas manusia secara wajar. b. penataan ruang harus menyediakan ruang publik yang mencukupi sebagai wahana interaksi antara manusia sebagai sarana pengembangan diri manusia secara manusiawi, baik dalam bidang ekonomi, politik kenegaraan, sosial, maupun kebudayaan. Dengan perkataan lain, penataan ruang harus memungkinkan tumbuh dan berkembangnya sosialitas manusia secara wajar. c. penataan ruang harus dapat menjamin terlaksananya transformasi dan sinergi energi antaranasir alam, baik yang
berupa benda-benda tak-hidup (air, tanah, bebatuan, udara, api, dsb.), tumbuh-tumbuhan, maupun binatang, sebagai wahana dan sekaligus pendukung utama bagi kehidupan manusia. Dengan perkataan lain, penataan ruang harus menjunjung tinggi nilai-nilai ekologis dan mematuhi norma-normanya. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya antara lain: 1. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan; 2. fasad bangunan pada jalan utama; 3. peruntukan kawasan; 4. elemen/ unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi tata ruang, jalan, tata lingkungan, garis langit, elemen jalan, flora, dan infrastruktur. 5. penanda toponim kampung; 6. bangunan, struktur, dan situs Warisan Budaya dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan; 7. delineasi dan zonasi kawasan; 8. revitalisasi kawasan; dan 9. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Huruf b Yang dimaksud ruang budaya adalah ruang dengan isi satuansatuan budaya yang secara keseluruhan membentuk kesatuan tata ruang DIY yang mewadahi kesatuan-kesatuan masyarakat dengan keragaman kebudayaan yang dimilikinya. Huruf c Tujuan penataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bisa dijiwai oleh semangat mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan fungsi ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas.
Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g bentuk corak/tipe/langgam arsitektur yang menggambarkan ciri asli budaya Yogyakarta dapat dilihat antara lain kekhasan arsitektur diwujudkan dalam bentuk, ornamen, dan pembagian keruangan bangunan. Wujud bentuk bangunan seperti joglo, limasan, panggangpe, kampung dan lain sebagainya. Ornamen bangunan dicirikan dengan pemakaian berbagai hiasan dibagian atap dan lain sebagainya.
Suatu bangunan -- rumah misalnya, bagi penghuninya harus layak sebagai ruang tinggal pribadi (longkangan), sebagai tempat kenyamanan dan kesehatan fisik beserta pemenuhan kebutuhan keseharian (panggonan), sebagai simbol ekspresi diri dan tempat interaksi sosio-budaya (palungguhan), dan sebagai tempat berkontemplasi atau berkomunikasi dengan Tuhan (panepèn). Huruf h Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 18 Huruf a Pengembalian, perbaikan, penguatan, dan pengembangan fungsi ruang sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan DIY dalam ruang dilakukan dengan tidak mengubah fungsi dan arsitektur bangunan pada kawasan tanah Keprabon dan kawasan cagar budaya; dan menampilkan citra bangunan dengan identitas nilai atau jatidiri Yogyakarta dan fungsi yang harus diembannya. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Aparat pemerintah secara berjenjang dalam hal ini adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun dan seterusnya. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas.
Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Kompensasi yang layak dalam hal ini dapat berupa penggantian uang atau relokasi. Huruf d Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
