KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

utporat*, Kintrja KPU my mhun. 2Oie>

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPU DIY disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. KPU DIY memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU pada Tahun 2016 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dan LK KPU DIY Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU DIY menjadi lebih baik lagi di masa mendatang sekaligus untuk mewujudkan Visi KPU DIY yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat, baik bagi KPU DIY sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi KPU DIY. Yogyakarta, 18

Januari2017

Ketua

Kurniawan

Laporan Kinerja KPU DIY Tahun 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

L

aporan Kinerja KPU DIY tahun 2016 ini berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program

dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2015-2019. KPU DIY telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 yang didalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program kegiatan yang sejalan dengan KPU RI. KPU DIY memiliki visi yang sama dengan KPU RI yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, dan JURDIL”. Laporan Kinerja KPU DIY disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis KPU DIY. Laporan Kinerja ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja KPU DIY kepada publik maupun kepada KPU RI. Dalam mewujudkan Visi, KPU DIY melakukan Misi sebagai berikut : a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional; b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU DIY adalah sebagai berikut :

ii


a. Terwujudnya lembaga KPU DIY yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di DIY; d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. Secara spesifik, pencapaian tujuan dapat dijabarkan dan dirumuskan melalui sasaran strategis. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) KPU DIY, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu; 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu; 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan. Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU DIY didukung dengan penetapan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU DIY adalah sebagai berikut : 1. Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan; 2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; 3. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; 4. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan; 2. Koordinasi dengan pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan; 3. Perlunya produk hukum yang lebih mengikat dibandingkan dengan surat Ketua KPU RI/Surat Edaran terkait kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Pencapaian kinerja KPU DIY Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, karena persentase pencapain semua indikator kegiatan sesuai dengan target. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan merupakan bukti bahwa KPU DIY telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra KPU DIY Tahun 2015-2019.

iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................................ i Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................................. ii Daftar Isi .......................................................................................................................... iv Daftar Tabel ................................................................................................................... .v Bab I

Pendahuluan ............................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. .1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2 C. Struktur Organisasi ..........................................................................……….. 8 D. Sumber Daya Manusia .................................................................................. 8

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja................................................................. 10 A. Rencana Strategis 2015-2019 ...................................................................... 10 B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ................................................................... 14 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ..................................................................... 15 Bab III Akuntabilitas Kinerja ......................................................................................... 18 A. Pengukuran Capaian Kinerja........................................................................ 18 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 19 Bab IV Penutup ............................................................................................................ 34 Lampiran 1 : Penetapan Kinerja .................................................................................... 36 Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja .................................................................................. 37

iv

DAFTAR TABEL & GRAFIK

Grafik I.1 Struktur Organisasi KPU DIY ....................................................................................... 8 Tabel I.1 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU DIY berdasarkan jabatan .................................... 8 Tabel I.2 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU DIY berdasarkan pendidikan .............................. 9 Tabel I.3 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU DIY berdasarkan Status Kepegawaian ............... 9 Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU DIY Tahun 2016 ..................................................... .15 Tabel II.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu ..................................................... 15 Tabel II.3 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu ...................................................... 15 Tabel II.4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan ............................................................ 16 Tabel II.5 Pagu Anggaran Awal KPU DIY Tahun 2016 ............................................................. 16 Tabel II.6 Revisi Pagu Anggaran KPU DIY Tahun 2016 ........................................................... 16 Tabel II.7 Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis .............................................. 17 Tabel II.8 Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis ............................................... 17 Tabel II.9 Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis ............................................... 17 Tabel II.10 Revisi Pagu Anggaran KPU DIY Tahun 2016 .......................................................... 17 Tabel III.1 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama ............................................. 18 Tabel III.2 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja ........................................................................... 19 Tabel III.3 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan ........................................................................................ 20 Tabel III.4 Persentase Realisasi Desa/Kelurahan di DIY yang telah dimutakhirkan................... 20 Tabel III.5 Rekapitulasi Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara)........................................ 22 Tabel III.6 Rekapitulasi Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ................................................ 22 Tabel III.7 Rekapitulasi DPT TMS Semester I ........................................................................... 28 Tabel III.8 Rekapitulasi DPTb-2 Semester I .............................................................................. 28 Tabel III.9 Rekapitulasi DPT TMS Semester II .......................................................................... 28 Tabel III.10 Rekapitulasi DPTb-2 Semester II ........................................................................... 28 Tabel III.11 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu .............................................................................................. 29 Tabel III.12 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Regulasi ............................................................................... 30 Tabel III.13 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU ................................................................................................................... 31 Tabel III.14 Akuntabilitas Keuangan KPU DIY Tahun 2016 ....................................................... 32

v


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

K

omisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat KPU DIY, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU DIY berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU DIY

KPU DIY mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU DIY dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK). LK KPU DIY juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU DIY atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut BAB I PENDAHULUAN

1


didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU DIY selama Tahun Anggaran 2016, dimana setiap capaian kinerja (perfomance result) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan KPU DIY selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai

check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU DIY : 1. Kedudukan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelengara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi. 2. Tugas dan wewenang KPU DIY dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 9 ayat (1) meliputi : a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data BAB I PENDAHULUAN

2


Pemilu

dan/atau

pemilihan

bupati,

dan

walikota

terakhir

dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; i.

Menerbitkan keputusan KPU DIY untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Provinsi

dan

mengumumkannya; j.

Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; l.

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; n. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan wewenang KPU DIY dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 9

BAB I PENDAHULUAN

3


ayat (2) meliputi : a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu

dan/atau

pemilihan

bupati,

dan

walikota

terakhir

dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; i.

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ktentuan peraturan perundang-undangan; j.

Melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilu

dan/atau

yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; k. Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan l.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I PENDAHULUAN

4


4. Kewajiban Pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa kewajiban KPU DIY dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bupati dan walikota adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. Menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

masyarakat; d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; i.

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

j.

Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan l.

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Anggota KPU DIY berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan KPU DIY

BAB I PENDAHULUAN

5


terhadap KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota KPU DIY dibagi berdasarkan 5 (lima) wilayah administratif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten. Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU DIY sesuai dengan Surat Ketua KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka Pembagian Divisi Anggota KPU DIY adalah sebagai berikut : a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1) Administrasi Perkantoran; 2) Kearsipan; 3) Protokol dan persidangan; 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5) Kerumahtanggaan kantor; 6) Keamanan; 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8) Logistik; 9) Pengadaan barang dan jasa. b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Pencalonan; 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu; 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1) Penyusunan Program dan Anggaran; 2) Pemutakhiran data pemilih; 3) Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4) Pengelolaan jaringan IT; 5) Scan hasil Pemilu; 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu. d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1) Pembuatan Rancangan Keputusan; 2) Verifikasi Partai Politik; 3) Verifikasi DPD; 4) Pelaporan Dana Kampanye;

BAB I PENDAHULUAN

6


5) Telaah Hukum; 6) Advokasi Hukum; 7) Sengketa Pemilu; 8) Dokumentasi Hukum; 9) Pengawasan/Pengendalian Internal. e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1) Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian; 2) Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock; 3) Diklat dan Pengembangan SDM; 4) Pengembangan budaya kerja organisasi; 5) Penegakan disiplin organisasi; 6) Kampanye; 7) Sosialisasi, publikasi dan Kehumasan; 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU DIY dibantu oleh Sekretariat KPU DIY. Sekretariat KPU DIY dipimpin oleh Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua KPU DIY. Sesuai dengan pasal 67

yang

Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU DIY bertugas : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif; c. Membantu pelaksanaan tugas KPU DIY dalam menyelenggarakan Pemilu; d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; e. Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU DIY; dan f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

BAB I PENDAHULUAN

7


Kabupaten/Kota, Struktur Organisasi KPU DIY dapat dilihat pada Grafik 1.1 : Grafik I.1 Struktur Organisasi KPU DIY Ketua KPU DIY Anggota-anggota KPU DIY

SEKRETARIS

BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN DATA

KEUANGAN

HUKUM

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

ORGANISASI DAN SDM

UMUM DAN LOGISTIK

TEKNIS DAN HUPMAS

D. Sumber Daya Manusia Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka KPU DIY didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Untuk Komisioner KPU DIY yang berjumlah 5 (lima) orang berlatar belakang pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 2 (dua) orang dan S1 sebanyak 2 (dua) orang. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU DIY per Januari 2017 sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terinci menurut jabatan, tingkat pendidikan serta komposisi pegawai sebagai berikut : I. Jabatan : Tabel I.1 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU DIY berdasarkan Jabatan

No

Struktur Kepegawaian

Jumlah

1

Jabatan Struktural

10

2

Staf PNS

22

Jumlah

BAB I PENDAHULUAN

32

8


II. Pendidikan : Tabel I.2 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU DIY berdasarkan Pendidikan

No

Pendidikan

Jumlah

1

Pasca Sarjana

4

2

Sarjana

22

3

D III/Sarjana Muda

0

4

SLTA

4

5

SLTP

0

6

SD

2 Jumlah

32

III. Komposisi Pegawai Tabel I.3 Komposisi Pegawai Sekretariat KPU DIY berdasarkan Status Kepegawaian

No

1

Status Pegawai DPK

Organik

15

17

Jumlah

32

Selanjutnya untuk menunjang kelancaran dan menjaga kebersihan dan keamanan, per Januari 2017 KPU DIY juga merekrut 9 ( Sembilan ) karyawan yang berstatus sebagai tenaga kontrak.

BAB I PENDAHULUAN

9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5

(lima)

tahun

secara

sistematis

dan

berkelanjutan

dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU DIY telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU DIY periode 2015-2019 dengan mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor : 63/Kpts/Tahun 2015 tanggal 8 April 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. KPU DIY juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU DIY dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan oleh KPU secara nasional, maka KPU DIY berpedoman pada Visi KPU yaitu : “Menjadi Penyelenggara Pemilihan

Umum

yang

Mandiri,

Profesional,

dan

Berintegritas

Untuk

Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL” . Pernyataan Visi tersebut merupakan gambaran dari komitmen KPU DIY untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas sehingga menjadikan KPU DIY sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

10


terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran KPU DIY dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Adapun Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh KPU DIY, berpedoman dengan Misi KPU adalah : a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional; b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; f. Meningkatkan

integritas

penyelenggara

Pemilu

dengan

memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

3. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam menetapkan Tujuan tidak harus

dinyatakan

dalam

bentuk

kuantitatif,

akan

tetapi

harus

dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU DIY adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya lembaga KPU DIY yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di DIY; d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

11


e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.

4. Sasaran Strategis Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu : 1) Spesific, menyatakan secara tepat sasaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi; 2) Measurable, dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai; 3) Attainable, realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia; 4) Relevant, relevan bagi orang yang bertanggungjawab untuk mencapai keberhasilannya; 5) Time Bound, harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya, dimana batas waktu tersebut harus realistis.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum RI Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam RPJM ke-3 menyebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat

pengelolaan

anggaran

(opini

laporan

keuangan)

dan

tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU DIY selama kurun waktu 2015-2019 disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


12


1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase

desa/kelurahan

di

DIY

yang

data

pemilihnya

termutakhirkan. 2. Meningkatnya

Kapasitas

Penyelenggara

Pemilihan

Umum,

dengan

indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan; b. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY.

5. Revisi Renstra Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2015-2019, KPU DIY telah menerbitkan Keputusan KPU DIY Nomor : 152/Kpts/KPUDIY.013/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan Rencana Strategis KPU DIY Tahun 2015-2019. Revisi Renstra dimaksud terkait dengan hal-hal sebagai berikut : a. Perubahan Pembagian Divisi dan Bagan Organisasi KPU DIY sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, perihal Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Perubahan Konfigurasi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum se Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum se Daerah Istimewa Yogyakarta; c. Penambahan Sasaran Strategis; d. Perubahan dan Penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU); BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

13


e. Penambahan Penghargaan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; f. Penambahan Daftar Kerjasama antar Lembaga dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; g. Perubahan terhadap Tabel Target Kinerja; h. Penyesuaian Kerangka Pendanaan.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam balanced scorecard merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Secara umum IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh KPU DIY yang merupakan turunan IKU yang telah ditetapkan oleh KPU : a. Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan; b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; c. Persentase

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

penyusunan

regulasi; d. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh KPU DIY melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU DIY Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagai berikut :


14

Laporan Kinerja KPU DIY Tahun 2016 Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU DIY Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Target Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 1. Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan 100% Sasaran II : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu 2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu 1% Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan 3. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi 100% 4. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU 100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU DIY Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2016, pada tanggal 14 Januari 2016, KPU DIY telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Indikator kinerja dan target sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel II.2 : Tabel II.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

No

Indikator Kinerja

Target

1

Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0,1%

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Indikator kinerja dan target sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel II.3 : Tabel II.3 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

No Indikator Kinerja Target 1 Persentase pelangaaran kode etik terhadap penyelenggara 1% pemilu


15


3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Indikator kinerja dan target sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel II.4 : Tabel II.4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

No

Indikator Kinerja

Target

1

Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

100%

2

100%

Pagu anggaran dapat dilihat pada tabel II.5 : Tabel II. 5 Pagu Anggaran Awal KPU DIY Tahun 2016

No 1

Program

Anggaran

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp 4.979.161.000 Tugas Teknis Lainnya KPU

2

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Rp

635.993.000

Perbaikan Proses Politik JUMLAH

Rp 5.615.154.000

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2016, dilakukan revisi ke-1 terhadap Perjanjian Kinerja karena terdapat penambahan anggaran, dapat dilihat pada tabel II.6 : Tabel II. 6 Revisi Pagu Anggaran KPU DIY Tahun Anggaran 2016

No 1

Program

Anggaran


2


686.946.000


Rp 5.760.409.000

Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 dilakukan revisi ke-2 terhadap Perjanjian Kinerja karena ada perubahan Indikator Kinerja dan penambahan anggaran :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis tersebut dapat dilihat pada tabel II.7 :


16

Laporan Kinerja KPU DIY Tahun 2016 Tabel II.7 Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis

No 1

Indikator Kinerja Persentase Desa/Kelurahan termutakhirkan

di

DIY

yang

Target data

pemilihnya

100%

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis tersebut dapat dilihat pada tabel II.8 : Tabel II.8 Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis

No

Indikator Kinerja

Target

1

Persentase pelangaaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu

1%

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis tersebut dapat dilihat pada tabel II.9 : Tabel II.9 Revisi Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis

No

Indikator Kinerja

Target

1

Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

100%

2

100%

Tabel II. 10 Revisi Pagu Anggaran KPU DIY Tahun Anggaran 2016

No 1

Program

Anggaran


2


852.604.000



Rp 6.686.095.000

17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja KPU DIY Tahun 2016, pada prinsipnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat

mencerminkan kinerja KPU DIY secara menyeluruh. Pada Tahun Anggaran 2016, KPU DIY melaksanakan 2 (dua) Program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01), dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU DIY Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel III.1 sebagai berikut : Tabel III.1 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

No

1

2 3

4

Indikator Kinerja Utama

Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY

Target

Kinerja Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

1%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU DIY pada Tahun 2016 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU DIY dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel III. 2 dibawah ini :


18


Tabel III.2 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No

Kategori

Keterangan

1

Rentang Nilai >100

Sangat berhasil

2

91-100

Berhasil

3

71-90

Cukup berhasil

4

51-70

Kurang berhasil

5

0-50

Tidak berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B.

Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja KPU DIY secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 1 indikator : 1. Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan Dalam praktik demokrasi di berbagai Negara, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Oleh karena itu, KPU DIY dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Dalam rangka menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, KPU DIY harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini, mulai dari petugas pemutakhiran data pemilih di tingkat


19


yang paling bawah wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih. Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan No.

Indikator Kinerja Target %

1

Persentase Desa/Kelurahan pemilihnya termutakhirkan

di

DIY

yang

data

100

2016 Realisasi %

Capaian Realisasi (%)

100

100

Di Tahun 2016, indikator kinerja Desa/Kelurahan di DIY yang pemilihnya termutakhirkan

realisasinya

mencapai

100%

diperoleh

dari

jumlah

Desa/Kelurahan di DIY sebanyak 438 desa/kelurahan yang seluruhnya telah dimutakhirkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.4 Persentase Realisasi Desa/Kelurahan di DIY yang telah dimutakhirkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Yogyakarta

2 3

Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Sleman

4

Kabupaten Bantul

5

Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan

Pemutakhiran Daftar Pemilih tahapan Pilkada Tahun 2017 Pemutakhiran Daftar Pemilih tahapan Pilkada Tahun 2017 Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Jumlah

Jumlah Desa/ Kelurahan 45

Realisasi

88

100%

86

100%

75

100%

144

100%

438

100%

100%

Desa/kelurahan di DIY yang daftar pemilihnya termutakhirkan ditempuh dengan 2 kegiatan : (1) Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Tahapan Pemutakhiran data pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dimulai dari tanggal 18 Agustus 2016 dengan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS sampai dengan 6 Desember 2016 dengan Tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/ Kota untuk ditetapkan sebagai DPT. Berikut ini secara garis besar pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

20


a. Penyusunan Daftar Pemilih dan Coklit Tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai dari tanggal 18 Agustus 2016 hingga 7 September 2016. Pelaksanaan tahapan ini dimulai dari menerima hasil sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu terakhir dengan DP4 yang kemudian dilakukan pengolahan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Sidalih. Sinkronisasi data pemilih dilakukan oleh KPU RI dan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui Portal Aplikasi Sidalih masing-masing. Proses pengolahan hasil sinkronisasi data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan bantuan dari PPK dan PPS. Pelaksanaan pengolahan data ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemetaan TPS terhadap pemilih.

b. Pencocokan dan Penelitian ( Coklit ) Data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pencocokan dan penelitian adalah daftar pemilih hasil sinkronisasi yang telah dilakukan pemetaan TPS. Waktu pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dimulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016. Pelaksana lapangan pencocokan

dan

penelitian

daftar

pemilih

adalah

PPDP

(Panitia

Pemutakhiran Data Pemilih) yang diberikan masa kerja selama 1 bulan. Basis pembentukan PPDP adalah TPS, dengan perhitungan 1 PPDP melakukan pencocokan dan penelitian pada 1 TPS. Cara kerja dari PPDP saat melaksanakan proses pencocokan dan penelitian menggunakan metode door to door, yaitu dengan mendatangi langsung alamat pemilih dan melakukan pemutakhiran atas daftar pemilih yang telah ada. Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh PPDP meliputi :  Perbaikan data administrasi pemilih ;  Melakukan pencoretan terhadap pemilih TMS ( Tidak Memenuhi Syarat ) ;  Melakukan penambahan pemilih baru. Bukti dari pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh PPPD adalah dengan penempelan stiker pemutakhiran pada tempat tinggal pemilih dan pemberian form telah terdaftar sebagai pemilih.

c. Penyusunan dan Penetapan DPS ( Daftar Pemilih Sementara ) Hasil dari pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh PPDP kemudian dilakukan pemutakhiran oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang. Hasil dari pemutakhiran data tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi dan penetapan menjadi DPS. Rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 22-24 Oktober 2016, tingkat PPK


21


dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2016 dan untuk KPU Kabupaten Kulonprogo serta KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2016 .

d. Perbaikan DPS Setelah dilakukan penetapan, kemudian dilakukan pengumuman DPS pada tingkat PPS. Pengumuman DPS dilakukan dengan cara melakukan penempelan

DPS

pada

tempat-tempat

yang

strategis.

Tujuan

dari

dilaksanakannya pengumuman adalah untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan. Waktu dilaksanakannya perbaikan adalah pada tanggal 20-24 November 2016. Perbaikan DPS dilakukan oleh PPS.

e.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Hasil dari perbaikan DPS kemudian dijadikan dasar untuk rekapitulasi dan penetapan DPS Hasil Perbaikan. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan ini dilaksanakan secara berjenjang. Tingkat PPS melaksanakan

rekapitulasi

dan penetapan DPS Hasil Perbaikan pada tanggal 25-27 November 2016, tingkat PPK pada tanggal 28-29 November 2016 dan untuk rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT adalah pada tanggal 5 Desember 2016 oleh KPU Kota Yogyakarta dan pada tanggal

6 Desember 2016 oleh KPU Kabupaten Kulonprogo.

Hasil yang dicapai dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel III.5 Rekapitulasi dan Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara)

No

Kabupaten/ Kota

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Kabupaten Kulonprogo

162.931

172.571

335.502

2

Kota Yogyakarta

145.244

157.790

303.034

Tabel III.6 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No

Kabupaten/ Kota

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Kabupaten Kulonprogo

161.348

170.863

332.211

2

Kota Yogyakarta

143.307

155.682

298.989

(2) Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Sesuai dengan surat Ketua KPU RI Nomor : 176/KPU/IV/2016 tanggal


22


6 April 2016, kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut : a. Data Pemeliharaan Daftar Pemilih pemilihan sebelumnya Pemilih yang dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1); b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya Pemilih

yang

memilih

pada

saat

pemungutan

suara

berdasarkan

KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1); c. Data

mutasi

penduduk

(bagi

daerah

yang

tidak

melaksanakan

pemilihan) Data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik dating ataupun keluar dari wilayah. “Data mutasi keluar” digunakan untuk menyaring pemilih, sedangkan “data mutasi masuk” digunakan untuk menambahkan pemilih; d. Laporan Langsung Pemilih yang berdomisili di Kabupaten/Kota dapat melaporkan diri atau keluarga

ke

keluar/masuk

KPU

setempat

untuk

Kabupaten/Kota

yang

memperbaiki dibuktikan

data

atau

dengan

pindah identitas

kependudukan dan mengisi formulir. Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di tahun 2016 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Bantul, dan KPU Kabupaten Gunungkidul, dengan hasil sebagai berikut : (a) Pembukaan kotak -

KPU Kabupaten Sleman Proses pembukaan kotak pada 17 Kecamatan di KPU Kabupaten Sleman dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada semester I dan II. Pada semester I dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juni 2016, dan tanggal 19 Juli 2016. Tujuan dari pembukaan kotak pada semester I


23


adalah untuk pengambilan DPTb-2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. Pembukaan kotak semester II dilaksanakan pada bulan Oktober 2016, tujuannya adalah untuk pengambilan DPT TMS. -

KPU Kabupaten Gunungkidul

KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan pembukaan kotak disaksikan oleh KPU DIY, Bawaslu DIY, Polres Gunungkidul dan media

KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan pembukaan kotak hanya pada semester I dan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2016. Pembukaan

kotak

hasil

rekapitulasi

penghitungan

suara

dari

18 Kecamatan dilaksanakan untuk mengeluarkan dokumen form C, C1 plano, D, DA, serta DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan C7 disaksikan oleh KPU DIY, Bawaslu DIY, Polres Gunungkidul dan media. -

KPU Kabupaten Bantul Pada tanggal 30 Mei 2016, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan pembukaan kotak rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 pada 17 kecamatan. Dokumen yang diambil berupa DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7. Kegiatan ini disaksikan oleh KPU DIY, Bawaslu DIY, Polres Bantul, Disdukcapil Kabupaten Bantul dan media. KPU Kabupaten Bantul melaksanakan pembukaan kotak hanya pada semester I.

(b) Inventarisasi DPTb-2 -

KPU Kabupaten Sleman


24


Jumlah DPTb-2 yang terekap pada formulir DB 1 adalah 3.226 pemilih, tetapi tidak semua by name DPTb-2 dapat ditemukan saat pembukaan kotak. Jumlah by name pemilih DPTb-2 yang dapat ditemukan sejumlah 2.093 pemilih dengan masih terdapat 370 pemilih invalid. -

KPU Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan hasil analisis form DPTb-2 dapat diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa TPS yang jumlah by name DPTb-2 lebih banyak dari jumlah yang tertera pada form hasil rekapitulasi, serta elemen data pemilih (NKK, NIK, alamat) tidak ditulis lengkap. Jumlah DPTb-2 pada rekap adalah 1.373 dan dari hasil inventarisasi tersebut, jumlah DPTb-2 yang ditemukan pada semester I sebanyak 1.105 pemilih dengan masih terdapat 82 pemilih yang invalid, sedangkan pada semester II sebanyak 326 pemilih dengan masih terdapat 38 pemilih yang invalid.

-

KPU Kabupaten Bantul Untuk kegiatan inventarisasi DPTb-2, setelah dilakukan pendataan secara manual (dalam file excel) diperoleh hasil dari 75 desa dapat diperoleh data DPTb-2 dari 72 desa, 3 desa yang tidak diketahui datanya adalah Desa Timbulharjo (Kecamatan Kasihan), Desa Argosari (Kecamatan Sedayu) dan Desa Baturetno (Kecamatan Banguntapan). Jumlah DPTb-2 pada rekap adalah 3.064 dan dari hasil inventarisasi tersebut, jumlah DPTb-2 yang ditemukan pada semester I sebanyak 2.364 pemilih dengan masih terdapat 228 pemilih yang invalid, sedangkan pada semester II sebanyak 188 pemilih.

(c) Inventarisasi DPT TMS -

KPU Kabupaten Sleman Inventarisasi DPT TMS oleh KPU Kabupaten Sleman dilaksanakan pada semester II dengan temuan pemilih TMS sebanyak 422 pemilih. Hambatan yang ditemui pada inventarisasi DPT TMS adalah banyak ditemukan KPPS yang menandai Daftar Pemilih dengan kode-kode yang tidak jelas dan sulit dilakukan identifikasi.

-

KPU Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan hasil analisis Form Model A3-KWK dapat diperoleh informasi bahwa jumlah pemilih TMS yang ditemukan pada semester I


25


sebanyak 13.088 pemilih dan pada semester II sebanyak 4.661 pemilih yang diinventaris dari Form Model A3-KWK yang by name-nya telah dicoret/ditandai oleh KPPS. -

KPU Kabupaten Bantul Berdasarkan hasil inventarisasi dokumen dan analisis data DPT untuk melakukan inventarisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), pada semester I ditemukan sebanyak 93 pemilih sedangkan semester II ditemukan sebanyak 1.062 pemilih. Hambatan yang ditemui pada inventarisasi DPT TMS adalah banyak ditemukan KPPS yang menandai Daftar Pemilih dengan kode-kode yang tidak jelas dan sulit dilakukan identifikasi.

(d) Upload DPTb-2 pada aplikasi SIDALIH -

KPU Kabupaten Sleman KPU Kabupaten Sleman sampai dengan semester II telah dapat mengunggah 897 pemilih DPTb-2 dari 2.093 pemilih DPTb-2 ke dalam aplikasi SIDALIH. DPT TMS KPU Kabupaten Sleman belum bisa terunggah karena portal aplikasi SIDALIH masih digunakan untuk pemutakhiran daftar pemilih Tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

-

KPU Kabupaten Gunungkidul Hasil

unggah

pada

aplikasi

SIDALIH

pada

KPU

Kabupaten

Gunungkidul adalah sebagai berikut : 

Jumlah DPTb-2 hasil inventarisasi yaitu sebanyak 2.536 pemilih yang telah diunggah sejumlah 1.105 pemilih



Jumlah DPT TMS hasil inventarisasi yaitu sebanyak 17.749 pemilih dan yang telah diunggah sejumlah 27 pemilih



Aplikasi SIDALIH pada semester II digunakan untuk pemutakhiran daftar pemilih Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sehingga tidak dapat dilakukan unggah data

-

KPU Kabupaten Bantul Hasil unggah pada aplikasi SIDALIH pada KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : 

Jumlah DPTb-2 hasil inventarisasi yaitu sebanyak 2.543 pemilih


26


dan yang telah diunggah sejumlah 2.185 pemilih 

Jumlah DPT TMS hasil inventarisasi yaitu sebanyak 1.155 pemilih dan seluruhnya belum diunggah



Aplikasi SIDALIH pada semester II digunakan untuk pemutakhiran daftar pemilih Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sehingga tidak dapat dilakukan unggah data

(e) Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) -

KPU Kabupaten Sleman

Rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman dengan Dinas Dukcapil dan Camat se Kabupaten Sleman

Hasil koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman adalah Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman tidak mempunyai wewenang untuk memberikan data. Apabila KPU Kabupaten Sleman membutuhkan data terkait kependudukan agar berkoordinasi dengan KPU RI, dikarenakan antara KPU RI dengan Dirjen Adminduk sudah ada MoU (memorandum of understanding). -

KPU Kabupaten Gunungkidul KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan MoU dengan Bupati terkait data kependudukan. MoU dengan Bupati digunakan sebagai dasar koordinasi dan permintaan data kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul. Saat ini KPU Kabupaten Gunungkidul telah menerima beberapa data yang meliputi data penduduk yang meninggal dan Data Pemilih Pemula.


27


-

KPU Kabupaten Bantul KPU Kabupaten Bantul dan Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul telah melakukan

koordinasi

terkait

pemutakhiran

daftar

pemilih

berkelanjutan. Dari hasil koordinasi tersebut KPU Kabupaten Bantul telah menerima perbaikan elemen data pemilih. Perbaikan elemen data pemilih, tersebut meliputi NIK, NKK dan alamat. Walaupun telah menerima perbaikan elemen data pemilih, hasil koordinasi dengan Dinas Dukcapil dianggap belum maksimal, mengingat data yang dibutuhkan terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan masih ada yang belum dapat dipenuhi oleh Dinas Dukcapil yaitu Data Pergerakan Penduduk.

(f) Hasil yang dicapai : -

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tabel III.7 Rekapitulasi DPT TMS Semester I

No 1 2 3

Kabupaten Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul

Laki-Laki 38 6.633

Perempuan 55 6.455

Jumlah 93 13.088

Tabel III.8 Rekapitulasi DPTb 2 Semester I

No 1 2 3

-


Laki-Laki 965 555

Perempuan 1.381 572

Jumlah 2.346 2.093 1.105

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tabel III.9 Rekapitulasi DPT TMS Semester II

No 1 2 3


Laki-Laki 507 198 2.330

Perempuan 198 224 2.331

Jumlah 1.062 422 4.661

Tabel III.10 Rekapitulasi DPTb 2 Semester II

No 1 2 3



Laki-Laki 55 653

Perempuan 133 778

Jumlah 188 1.431

28


Sasaran 2

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Dalam rangka menuju Pemilu yang aman, sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator : 1. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Kode etik berlaku bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian. Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggara Pemilu diukur melalui persentase pembandingan jumlah pelanggaran kode etik sesuai putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat. Tabel III.11 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu No.


1

Persentase Pelanggaran Penyelenggara Pemilu


Kode

Etik

Terhadap

1

2016 Realisasi % 0

Capaian Realisasi (%) 100

29


Sebagaimana tercantum dalam Outlook 2016 : Refleksi dan Proyeksi yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Pemantau Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) disebutkan pada halaman 71, bahwa di Tahun 2016 jumlah Penyelenggara Pemilu Provinsi DIY yang diadukan ke DKPP RI sejumlah 0 orang. Realisasi 0% ini berhasil dicapai dan di bawah target yang ditetapkan yaitu 1%, sehingga capaian realisasinya 100%. Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, maka KPU DIY menetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan. Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai berikut : 1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Tabel III.12 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Regulasi No.


1

Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi

100

2016 Realisasi % 100


Dalam menyusun dan melaksanakan sebuah regulasi, KPU DIY selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (Panwaslu, Bawaslu, KPU RI dan instansi lain). Seperti yang terjadi di Kulonprogo tentang Pencalonan salah satu bakal calon Wakil Bupati Kulonprogo Tahun 2017. Salah satu bakal calon Wakil Bupati Kulonprogo menginginkan pencantuman gelar kebangsawanan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, yang berbeda dengan yang tercantum di dalam Kartu Penduduk (KTP) elektronik. KPU Kabupaten Kulonprogo kemudian meminta Petunjuk Tertulis kepada KPU DIY. KPU DIY kemudian berkoordinasi dengan KPU RI, kemudian KPU DIY memberikan Petunjuk Tertulis kepada KPU Kulonprogo, bahwa sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pencantuman nama BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

30


pasangan calon pada Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administrative yang sedang menyelenggarakan Pemilihan/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan. 2.

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU DIY juga dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, yang terdiri dari : a. Sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; b. Sengketa Tata Usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU DIY dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU DIY adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU DIY dengan jumlah total sengketa hukum.

No.

1

Tabel III.13 Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Indikator Kinerja 2016 Target Realisasi % % Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

100

100


Di Tahun 2016, ada 1 (satu) sengketa hukum yang dimenangkan KPU, yaitu berkaitan dengan pencalonan Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes sebagai calon wakil


31


Bupati Sleman Tahun 2015. Sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 23/PLW/2015/PTUN.YK tanggal 4 Februari 2016 menyatakan bahwa gugatan para penggugat terhadap terlawan (KPU Kabupaten Sleman, KPU DIY dan KPU RI) tidak dapat diterima. D. Akuntabilitas Keuangan Pada

tahun

2016,

KPU

DIY

mendapatkan

pagu

anggaran

sebesar

Rp. 6.686.095.000,-. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU DIY Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel III.14 Akuntabilitas Keuangan KPU DIY Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama Target

Kinerja Realisasi

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Persentase Desa/Kelurahan di 100% 100% DIY yang data pemilihnya termutakhirkan Sasaran II : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Persentase pelanggaran kode 1% 0% etik terhadap penyelenggara Pemilu Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Persentase partisipasi 100% 100% pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum 100% 100% yang dimenangkan KPU


Pagu

Anggaran Realisasi

%

76.284.000

59.356.638

77.81

72.780.000

60.459.486

83.07

32.722.000

32.524.390

99.40

34.062.000

28.013.781

82.24

32


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU DIY 2016 merupakan wujud akuntabilitas KPU DIY dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU DIY berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, maupun Renstra KPU DIY Tahun 2015-2019. Keberhasilan KPU DIY diapresiasi melalui penghargaan dari beberapa pihak atas pencapaian di Tahun 2016, di antaranya : 1.

KPU DIY meraih penghargaan terbaik peringkat kedua untuk kategori keterbukaan informasi instansi vertikal. Penghargaan diterima oleh Anggota KPU DIY, Farid Bambang Siswantoro dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY di Hotel Harper, Yogyakarta, Rabu, 28 September 2016.

BAB IV PENUTUP

34


2.

KPU DIY meraih Juara II ketegori Pelaporan Terbaik Bidang Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU RI pada tanggal 12 Mei 2016.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, indikator kinerja yang ditetapkan masih tetap membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, Pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target

indikator

hanya

dapat

dicapai

dengan

melibatkan

segenap

instansi

dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU DIY antara lain : 1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;

BAB IV PENUTUP

35


LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

100%

BAB IV PENUTUP

1% 100% 100%

36


LAMPIRAN II Pengukuran Kinerja Tahun 2016 No

1

2 3

4

Indikator Kinerja Utama

Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY

BAB IV PENUTUP

Target

Kinerja Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

1%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

37

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents