LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA
TAHUN 2008
I.
PENDAHULUAN
Keinginan agar hukum mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan apabila pembangunan dan pembinaan hukum dapat dilaksanakan secara mantap. Untuk itu diperlukan, antara lain, usaha pembentukan hukum yang diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembaharuan hukum nasional juga termasuk mengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum yang sesuai dengan jiwa, nilai-nilai dan falsafah bangsa. Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan, serta ditunjang oleh tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mantap. Agar setiap orang tahu tentang hukum seharusnya diimbangi dengan tersedianya informasi hukum yang tepat, cepat dan akurat. Di sinilah letak peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi sangat penting dan harus benar-benar ditingkatkan pembinaannya maupun pengembangannya.
II.
DASAR HUKUM KEGIATAN JDI HUKUM
1.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR-07-10 Tahun 2005 Tentang Organisasi Kerja Kantor Wilayah Departemen hukum dan HAM.
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.18.UM.06.05 Tahun 2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN).
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta DKI Jakarta.
III.
KONDISI JDI HUKUM.
1. Sarana. Untuk pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut : a . Ruangan. Tempat pelaksanaan kegiatan JDI Hukum sudah menempati ruangan khusus untuk Perpustakaan yaitu berada adi Gedung Belakang lanatai I, masing-masing untuk ruang baca sekaligus ruangan penyimpanan koleksi Buku-buku. b. Meja dan kursi. Meja yang khusus untuk pengunjung (meja baca) ada 2 (dua) buah), sedangkan kursi yang khusus untuk pengunjung ada tetapi rusak. Kemudian meja dan kursi untuk pengelola sebanyak 2 (dua) buah. c. Lemari dan Rak Buku. Untuk menyimpan koleks buku-buku dan peraturan perundang-undangan, JDI Hukum Kantore Wilayah DKI Jakarta memiliki lemari buku sebanyak 6 (enam) buah, lemari katalog 1 (satu) dan Rak buku sebanyak ( 1 (satu) buah, ditambah 1 (satu) buah gantungan Koran. d. Papan White Board. JDI Hukum memiliki 1 ( satu ) buah papan White Board yang dipergunakan untuk tempat pengumuman informasi dan daftar koleksi. e. Komputer dan Mesin Ketik. JDI Hukum Kantor Wilayah DKI Jakarta hanya memiliki komputer 3 (tiga) buah, dan mesin ketik tidak ada.
2.
Personil. Personil yang mengelola JDI Hukum di Kantor Wilayah DKI Jakarta terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Kepala Sub. Bid JDI 1 (satu) orang dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan staf sebanyak 2 (dua) orang dengan pangkat
Penata Muda
(III/b). Dari segi pendidikan 2 (dua) orang S1 Hukum, dan 1 (satu) orang S1 Ekonomi. Dari 3 (tiga) pengelola JDI Hukum salah satunya pernah mengikuti pendidikan dan latihan Sistem Informasi Hukum Nasional (SISFOKUMNAS) di BPHN, 1 orang telah mengikuti pendidikan Suncang (Susunan Perancang Perundang-undangan) 3. Koleksi. Sampai saat ini koleksi perpustakaan/JDI Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : a. Buku sebanyak 1573 judul dan 3402 buah. b. Lembaran dan Tambahan Lembaran Negara tahun 1950 sampai tahun 1992 c. Peraturan daerah DKI Jakarta sebanyak 7 Eksemplar d. Kumpulan undang-undang tahun 1985, tahun 1992 , tahun 1993. tahun 1995 .
tahun, 1996. tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003 , tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007. e. Kumpulan Peraturan Pemerintah tahun 1994, tahun 1995, tahun1996,tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004,tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007. f. KepPres Tahun 1994 – 1998, dan PerPres Tahun 2001 – 2006, dan Tahun 2007. g. Per Pres Tahun 2005 – 2006, dan Tahun 2007 h. Kumpulan Majalah Forum Keadilan tahun 1996, tahun 1997, tahun 1998, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004tahun 2005. i. Kumpulan Majalah Legislatif Jaya,tahun 1990, tahun 1991, tahun 1992 tahun 1993,tahun 1994, tahun
1995,tahun 1996, tahun
1997 tahun 1998, tahun
1999,tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005. i. Kumpulan Abstraksi Hukum tahun tahun 2003, tahun 2004 j. Kumpulan kliping tahun 2000, tahun 2001, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006, dan tahun 2007.
k. Berita Resmi Merek, Paten, dan Desain Industri l. Kumpulan Buletin Ham tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, tahun 2007. m. DeHam tahun 2005 n. Media Haki tahun 2005. 2006, 2007.
IV.
PROGRAM KERJA 1. Menyelesaikan dan menginventariskan Masalah jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2. Membuat kliping berita dan tulisan yang dimuat di surat kabar dan majalah. 3. Membuat abstrak peratruran perundang-undangan. 4. Membuat surat peringatan peminjam yang belum mengembalikan Buku 5. Membuat katalog buku-buku 6. Penjilidan buku-buku yang rusak 7. Pengadaan buku, peraturan perundang-undangan, majalah, dll. 8. Penggandaan dan penjlidan abstak, kliping dan peraturan perundang-undangan. 9. Menghadiri pertemuan berkala JDI ditingkat Nasional. 10. Menghadiri pertemuan berkala JDI ditingkat Daerah. 11. Memelihara koleksi perpustakaan/JDI Hukum.
V.
PELAKSANAAN KEGIATAN JDI HUKUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.10 tahun 1992 Tanggal 8 Januari Tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman, di mana Bidang Hukum disetiap Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan sebagai anggota pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum. Sejak itu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melakukan upaya-upaya pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan di bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum, antara lain: 1. Penambahan Koleksi. Penambahan koleksi buku-buku Hukum dan peraturan perundang-undangan, selama tahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Pembelian Buku tahun 2008
:
b. Buku Baru Hadiah
:
c. Kumpulan Undang-Undang
:
d. Peraturan Pemerintah
:
e. Peraturan Presiden
:
f. Keputusan Presiden
:
g. Instruksi Presiden
:
h. Peraturan Gubernur
:
i. Peraturan Menteri Keuangan
:
j. Peraturan Menteri Dlm Negeri : k. Peraturan Menteri Perdagangan: l. Peraturan Menteri Kesehatan
:
m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi
:
n. Peraturan Menteri Kehutanan : o. Peraturan Menteri Perhubungan:
25 Tidak ada
p. Peraturan Menteri Energi dan SD Mineral
:
q. Peraturan Menteri Pertanian
:
r. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
:
s. Peraturan Dirjen Pajak
:
t.
Peraturan Dirjen Bea Cukai
:
u
Peraturan Dirjen Perbendaharaan:
v. Surat Edaran BI
:
w. S E Dirjen Bea dan Cukai
:
x. Surat Edaran Pajak
:
2. Pengelolaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan perpustakaan/JDI Hukum , antara lain, adalah sebagai berikut : a. Mencatat buku-buku, majalah dan keleksi lainnya kedalam buku daftar keloksi. b. Membuat daftar katalog buku-buku dan Peraturan PerUndang-undangan. c. Mengklasifikasikan Peraturan PerUndang-undangan yang dimuat di dalam Warta PerUndang-undangan, lalu digandakan dan dijilid berdasarkan bentuk dan materi muatannya. d. Menjilid majalah yang dibeli dan diterima sebagai hadiah dari instansi lain. e. Membuat Abstrak Undang-undang tertentu. f. Menata buku-buku dalam lemari berdasarkan klasifikasi jenisnya. g. Membuat Kliping berita dan tulisan di surat kabar dan majalah. h. Menggandakan dan menjilid rapi majalah, Peraturan PerUndang-undangan, Kliping dan Absrtak Undang-undang. i. Memelihara koleksi dengan jalan menyampul dan menaburkan kamper pencegah rayap.
j. Menghadiri
Sosialisasi
Undang-undang
yang
diselenggarakan
oleh
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. k. Menghadiri Pertemuan Berkala JDI Hukum di Tingkat Nasional Di daerah Jawa Tengah yaitu di Yogyakarta. l. Menghadiri pertemuan berkala JDI Hukum di Tingkat Daerah yaitu di Biro Hukum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. m. Menghadiri seminar/undangan yang diselenggarakan oleh BPHN, dll. n. Mendokumentasikan makalah-makalah yang dibahas seminar, lokakarya, rapat kerja/undangan lainnya.
3. Pelayanan Masyarakat. Kegiatan yang sifatnya pelayanan masyarakat ini adalah melayani warga masyarakat yang memerlukan informasi peraturan perundang-undangan atau melayani warga masyarakat yang bermaksud untuk meminjam buku atau peraturan perundang-undangan. Warga masyarakat yang dilayani selama tahun 2008 ini umumnya yang meminjam buku. Para peminjam ada yang hanya membaca di perpustakaan dan sebagian membawa pulang buku pinjaman. Tata cara peminjaman sudah di atur sedimikian rupa, misalnya Buku-buku Hukum, Buku refrensi, Kliping Koran, Undang-undang, dll harus di baca di ruang baca perpustakaan. Sedangkan yang bukan buku referensi boleh di bawa pulang dengan waktu paling lama 1 (satu) minggu dan setelah itu dapat diperpanjang. Peminjam buku selama tahun 2008 sebanyak .. orang dan dari .. orang peminjam terdapat
orang yang belum mengembalikan dan terhadap mereka ini sudah
diberikan peringatan.
VI. KENDALA YANG DIHADAPI Dalam pelaksanaan kegiatan JDI Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada tahun 2007 terdapat berbagai kendala, antara lain: 1
Sarana penunjang kegiatan ruang khusus Perpustakaan terasa sangat kurang memadai, terutama fasilitas meja dan kursi baca, lemari, kipas angin dan AC, computer dan mesin ketik khususnya di ruang Perpustakaan.
2
Semua staf pengelola JDI Hukum berpendidikan S1 dan S2 dan tidak ada yang berpendidikan SLTA serta belum ada yang mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus JDI Hukum
3
Dana yang ada untuk membiayai pengelolaan JDI Hukum sangat terbatas hanya untuk pembelian ATK, pembelian Buku-buku baru tidak ada anggaran. Sehingga langganan majalah, Surat kabar, warta perundang-undangan, penggandaan, penjilidan dan lain-lain tidak mencukupi.
VII. PENUTUP A. Kesimpulan 1. JDI Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pengadaan, pengelolaan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan program kerja tahun 2007. 2.
Dalam pengelolaan JDI Hukum di Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terdapat beberapa kendala, antara lain, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan JDI Hukum, terbatasnya jumlah dan kemampuan pengelola JDI Hukum dan terbatasnya dana untuk membiayai pengadaan bahan perpustakaan/JDI Hukum.
B Saran. Untuk meningkatkan pengelolaan JDI Hukum di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk menjamin kenyamanan dan kegairahan bekerja bagi para staf pengelola, perlu ruangan kerja dan ruang baca dilengkapi dengan pendingi AC atau kipas angin. 2. Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pengunjung, ruang baca perlu dilengkapi dengan meja dan kursi baca yang memadai. 3. Untuk meningkatkan pruduktifitas staf pengelola, perlu penambahan computer, minimal 2 (dua) lagi dan penambahan mesik ketik yang baru untuk keperluan pembuatan kartu katalog. 4. Untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
pengelola,
perlu
mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan latihan/teknis JDI Hukum yang diselenggarakan oleh pusdiklat. 5. Dalam pengadaan pegawai yang akan datang, perlu diterima calon pegawai yang berpendidikan SMU dan berpendidikan di bidang dokumentasi (pustakawan).
LAPORAN TENTANG JDI HUKUM DAN PEMANTAUAN / PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DKI JAKARTA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2007 BULAN : JANUARI, FEBRUARI, MARET 2007 No.
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Judul Buku / Majalah UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Pola Pelayanan Hukum Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
Protokol Tambahan Pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan perlindungan Korban-korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II) Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2005
Pengkajian Hukum Tentang Asas-asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat masa kini dan mendatang. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia.
Lap. Tahunan JDI 2008
Memantau Penyusunan / Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di DKI Jakarta Banyak / Exp. Pengarang Penerbit Keterangan / Asal 1 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hadiah Administrasi Hukum Administrasi Umum Hukum Umum 1 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hadiah Administrasi Hukum Administrasi Umum Hukum Umum 1 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hadiah Administrasi Hukum Administrasi Umum Hukum Umum 1 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hadiah Administrasi Hukum Administrasi Umum Hukum Umum 1 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hadiah Administrasi Hukum Administrasi Umum Hukum Umum 1 Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hadiah Administrasi Hukum Administrasi Umum Hukum Umum
1
1
1
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Hadiah
Hadiah
Hadiah
LAPORAN TENTANG JDI HUKUM DAN PEMANTAUAN / PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DKI JAKARTA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2007 BULAN : APRIL, MEI, JUNI 2007 Memantau Penyusunan / Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di DKI Jakarta
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum No. Modul Diklat Jarak Jauh : Manajemen Kepegawaian
Banyak / Exp. 1
Modul Diklat Jarak Jauh : Organisasi dan Tata Laksana
2
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan HAM RI
1
Modul Diklat Jarak Jauh : Anggaran
2
Modul Diklat Jarak Jauh : Akuntansi Pemerintah
1
Majalah Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 1 / Maret 2006
Judul Buku / Majalah 1
Lap. Tahunan JDI 2008
Pengarang
Penerbit
Keterangan / Asal Hadiah
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI Departemen Kehakiman dan HAM RI
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI Departemen Kehakiman dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI DPRD DKI Jakarta
Hadiah
1
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkumham RI DPRD DKI Jakarta
Majalah Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4 / Desember 2006
1
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 3 / September 2006
1
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislasi Indonesia Vol. 3. No. 2 / Juni 2006
2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislatif Jaya No. 2 / Juli 2006
2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislatif Jaya No. 3 / Agustus 2006
2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislatif Jaya No. 4 / September 2006
2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislatif Jaya No. 6 / Nopember 2006
2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Hadiah Hadiah
Hadiah Hadiah
LAPORAN TENTANG JDI HUKUM DAN PEMANTAUAN / PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DKI JAKARTA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2007 BULAN JULI, AGUSTUS dan SEPTEMBER 2007 Memantau Penyusunan / Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di DKI Jakarta
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum No. Majalah Legislatif Jaya No. 8 / Januari 2006
Banyak / Exp. 2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Keterangan / Asal Hadiah
Majalah Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1 / Maret 2007 Majalah Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 2 / Juni 2007 Majalah Media HKI Vol. IV / No. 1 / Februari 2007
4 6 1
DPRD DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Ditjen HKI
DPRD DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Ditjen HKI
Hadiah Hadiah Hadiah
Majalah Media HKI Vol. III / No. 2 / April 2007
1
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
Majalah Legislatif Jaya No. 12 / Mei 2007
2
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Majalah Legislatif Jaya No. 1 / Juni 2007
1
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Hadiah
Berita Resmi Paten No. 222 s/d 237
17
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
Berita Resmi Merek No. 60A/VI/A/2007 s/d 64F/VI/A/2007 Berita Resmi Merek No. 65/VI/A/2007 s/d 70/VII/A/2007 Berita Resmi Merek No. 72C s/d 75A
20
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
20 10
Ditjen HKI Ditjen HKI
Ditjen HKI Ditjen HKI
Hadiah Hadiah
Berita Resmi Merek No. 70A s/d 72B
10
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
Berita Resmi Desain Industri No. 302 s/d 306/DI/2007
5
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
Judul Buku / Majalah
Lap. Tahunan JDI 2008
Pengarang
Penerbit
LAPORAN TENTANG JDI HUKUM DAN PEMANTAUAN / PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DKI JAKARTA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2007 BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2007 Memantau Penyusunan / Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di DKI Jakarta
Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum No.
Banyak / Exp. 1 1
DPRD DKI Jakarta Ditjen HAM
DPRD DKI Jakarta Ditjen HAM
Keterangan / Asal Hadiah Hadiah
Majalah Hukum dan HAM Vol. V No. 24 / Mei-Juni 2007 Majalah Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 3, September 2007 Berita resmi Merek A No. 77, 77A, 77B, 77C, 78, 78A, 78B, 78C, 79, 79A / 2007 Berita Resmi Merek A No. 75B s/d 76E, 62F
1 6
Depkumham BPHN
Depkumham BPHN
Hadiah Hadiah
10
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
10
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
Berita Resmi Desain Industri 7No. 307 / BRDI / 2007 Berita Resmi Desain Industri No. 308 / BRDI / 2007 Berita Resmi Merek B No. 075 s/d 194
1 1 20
Ditjen HKI Ditjen HKI Ditjen HKI
Ditjen HKI Ditjen HKI Ditjen HKI
Hadiah Hadiah Hadiah
Berita Resmi Merek A No. 79A/VII/A/2007 s/d 91/VIII/A/2007 Berita Resmi Desain Industri No. 307 s/d 308 /DI/2007 Berita Resmi Merek A No. 92 s/d 106
20
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
2 20
Ditjen HKI Ditjen HKI
Ditjen HKI Ditjen HKI
Hadiah Hadiah
Berita Resmi Merek B No. 100, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 095, 097, 098, 960 Berita Resmi Merek A No. 107/X/A/2007 s/d 121A/X/A/2007
15
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
20
Ditjen HKI
Ditjen HKI
Hadiah
Judul Buku / Majalah Majalah Legislatif Jaya No. 2, Tahun XXVIII, Juli 2007 Majalah Mediasi Edisi 6, Volume 2, Juni 2007.
Lap. Tahunan JDI 2008
Pengarang
Penerbit
