LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TANGGAL 17- 18 MARET 2014 DI PANGKALPINANG, PROVINSI BANGKA BELITUNG
A.
LATAR BELAKANG
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas dan dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan bertanggungjawab, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan kepada anggota jaringan, dan salah satu tugas tersebut adalah dengan mengadakan Sosialiasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 17 Maret sampai dengan 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PHN-210.HN.02.01 TAHUN 2014, tanggal 05 Maret 2014 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bangka Belitung, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : KetuaPanitia PantiaPelaksanan
: Dalimunthe, SH :1.IrianiPudjiastuti.S.sos 2.Yenti Kristina Dewi.S.sos 3.Indar Saleh.Amd 4.TumpakRajagukguk,SS.MSi 5. Marshal, SH
Moderator
Dhahana Putra, SH. MSi
:
Nara Sumber :
B.
1. 2.
Subianta Mandala, S.H.,LLM. Omon, S.H., M.H.
JALANNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI.
Pelaksanaan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 bertempat di Hotel ASTON Pangkal Pinang, dimulai pada jam 09.00 WIB dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”, kemudian dilanjutkan dengan Laporan Pantia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung , bahwa dasar pelaksanaan Sosialisasi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-210.HN.02.01 Tahun 2014. Selanjutnya dilaporkan bahwa maksud dan tujuan sosialisasi JDIH ini ialah tercapainya peningkatan pengetahuan yang berimplikasi pada terimplikasinya sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada lingkungan kerja serta adanya persamaan persepsi tentang sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Peserta Sosialisasi adalah sebanyak 60 (enampuluh) orang yang terdiri dari Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Provinsi Bangka Belitung, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemda Kota Pangkal Pinang, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bangka Belitung, Dinas/badan/Biro di jajaran Pemda Provinsi Bangka Belitung dan Kota Pangkal Pinang, InstansiVertikal (POLDA, Pengadilan Tinggi dan KejaksaanTinggi), Unit PelayananTeknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung dan Pengelolan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kalangan Akademisi. Setelah mendengarkan laporan Pantia kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Badan Pembinaan HukumNasional yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung dan selanjutnya dengan secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut.
C PENYAMPAIAN MATERI Penyampaian materi disampaikan dengan cara panel dengan Moderator Dhahana Putra S.H., MSi. 1. ”Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berbasis TIK” OlehSubianta Mandala S.H., M.H. Pokok-Pokok Materi: a.
Pengenalan BPHN secara umum mengenai tugas dan fungsinya dalam pembinaan hukum nasional. Salah satu tugas BPHN adalah menyebarluaskan produk hukum, terutama peraturan perundangh-undangan. Tujuan dari penyebarluasan informasi hukum ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum dan sadar terhadap hak dan kewajibannnya sebagai warga negara. Dengan kesadaran yang baik dari masyarakat, maka akan diharapkan warga masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum.
b.
Sosialisasi JDIHN tahun ini fokus pada pengembangan JDIHN melalui pemanafaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikarenakan: (1)Jumlah penduduk yang sangat besar (259 juta), dan (2) Penduduk Indonesia tersebar di 17 ribu pulau besar dan kecil, 34 Provinsi, dan 497 Kabupaten/kota.
c.
d.
Pengelolaan JDIHN tidak bisa lagi bertumpu pada metoda atau teknik konvensional, namun sudah harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan TIK, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum akan dapat dilaksanakan dengan cepat, lengkap mudah dan akurat. Karakteristik TIK itu adalah dapat menampung atau menyimpan data yang banyak dan sekaligus juga mempunyai kemampuan untuk menemukan kembali data tersebut (retrieval). BPHN dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menggunakan pendekatan TIK melalui dua cara, yaitu (1) penyususnan databases berbasis CDRom, dan (2) menggunakan website. Dijelaskan pula bahwa ke depan, pengunaan
e.
2.
CD-Rom sudah tidak akan dapat dipertahankan lagi mengingat teknologi Premise tersebut sudah tidak dikembangkan lagi, dan oleh karena itu, BPHN akan lebih fokus pada pengembangan website dalam mengelola informasi hukum. BPHN dalam melakukan pembinaan dan pengembangan JDIHN memperhatikan beberapa aspek, yaitu organisasi, SDM, koleksi, sarana prasarana, metoda teknis pengelolaan, dan pemanfaatan TIK.
“ Integrasi Website JDIHN” oleh Omon, SH. MH. Pokok-pokok Materi: a. Masih banyak anggota JDIHN belum mempunyai website JDIH tersendiri, yang terpisah dengan website resmi institusi/lembaganya, sehingga dalam pengelolaan database peraturan perundang-undangannya masih ‘menumpang’ dengan website institusinya/Pemda sebagai sebuah sub domain. b. Sampai saat ini, integrasi website JDIHN belum terlaksana sehingga database peraturan perundang-undangan belum terintegrasi dalam satu sumber data atau dengan kata lain database peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh JDIHN masih tersebar pada masing-masing anggota JDIHN. c. Yang sudah dilaksanakan oleh BPHN dalam kaitan dengan integrasi web adalah “hanya” membuat web link anggota JDIHN di website BPHN. Sampai saat ini, sebanyak 117 web anggota JDIHN sudah ter-link (weblink) dengan website BPHN; d. Harapan ke depan: Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN (Pasal 10 ayat 2b).Implementasi aplikasi website yang tepat dan efektif melalui sistem temu kembali informasi hukum yang terintegrasi dengan seluruh anggota jaringan. e. Beberapa kelemahan atau kondisi kurang ideal ketika kita hendak melakukan integrasi web (1) 1. Jumlah anggota JDIHN sampai saat ini secara kasar adalah 760 2. Masih banyak anggota JDIHN belum mempunyai website JDIH, dan bahkan ada beberapa yang belum mempunyai akses internet. 3. Hubungan antara Pusat JDIHN dengan anggota JDIHN bersifat koordinatif dan bukan bersifat hubungan struktural hirarki (bawahan atasan, pusat-cabang) 4. Minimnya anggaran atau dana yang dialokasikan untuk operasional JDIH; 5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pengelolaan JDIH, termasuk terbatasnya akses internet di daerah 6. Keengganan untuk melakukan perubahan di era teknologi informasi saat ini 7. Perhatian sebagian pimpinan unit untuk membina dan mengembangkan JDIH masih kurang (bukan kegiatan yang diprioritaskan)
D.
TANYA –JAWAB DAN SARAN :
Pertanyaan : 1. Bpk.Darwin ( Kanwil Kemenkumdan Ham Bangka Belitung ) Di setiap kegiatan Sosialisasi JDIH sebaiknya juga langsung dipraktekkan bagaimana cara mudah untuk mencari dan mengakses peraturan per Undang-Undangan melalui Web site BPHN : Jawaban Pak Subianta Mandala, SH.LLM : Seharusnya memang langsung dipraktekkan bagaimana cara cepat untuk mengakses Web Site BPHN guna mendapatkan bahan-bahan peraturan, Namun berhubung koneksi Internet disini saat ini ( Hotel Aston ) sedang tidak tersambung maka hal ini tidak dapat dilakukan Jawaban Pak Omon,SH,MH Untuk mempraktekkan cara mengakses web site BPHN dapat langsung dating KeBPHN, sekaligus untuk membuktikkan cara termudah untuk mendapatkan bahan-bahan peraturan dengan hanya satu kali KLIK saja 2.
Bapak Suharto ( LapasPangkal Pinang ) Sering terjadi perbedaan pendapat di antara para pakar hukum dan praktisi hukum dalam menanggapi suatu putusan hukum yang diputuskan oleh pengadilan(MA). Apakah BPHN sebagai pusat jaringan bisa memasukkan Naskah Akadmis tentang putusan-putusan Hukum untuk dijadikan sebagai bahan rujkan secara Online ? Jawaban Pak Subianta Mandala .SH.LLM : Beberapa Naskah Akademis sudah ada dimuat kedalam Website BPHN untuk diakses oleh masyarakat pencari informasi, namun Website BPHN sampai saat ini memang masih belum bersifat interaktif. Mudah-mudahan kedepannya Website BPHN akan dapat diakses dan sekaligus bisa berinteraksi secara langsung dengan para penggunanya Jawaban Pak Omon.SH.MH : Secara TUPOKSI Perpustakaan Hukum Online BPHN hanya bertugas dalam hal penyebaran Informasi saja tanpa mencampuri substansi Hukum atas putusan-putusan Mahkamah Agung (MA )
3.
Bapak Binsar ( KelautandanPerikanan ) Saran : Apabila Perpustakaan Hukum BPHN masih kekurangan bahan Koleksi peraturan bisa berkordinasi langsung dengan ARSIP Nasional Jawaban Pak Omon.SH.MH Untuk saat ini Perpustakaan Hukum BPHN hanya kekurangan Buku-Buku Hukum terbitan terbaru untuk menambah bahan koleksi.
4.
Bapak Hanafi ( Balai Diklat Propinsi BaBel ) Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) masih kesulitan untuk memutuskan dan menentukan status seorang PNS yang terjerat kasus Hukum yang telah diputuskan oleh
pengadilan ( MA ). Untukkepastian hukumnya, perlu disosialisasikan di dalam kegiatan JDIH bagaimanakah sebenarnya keberadaan status seorang PNS yang terjerat Kasus Hukum ? Jawaban Pak SubiantaMandala.SH.LLM Mahkamah Agung ( MA ) adalah salah satu anggota jaringan yang paling aktif dan lengkap, karena telah memiliki seluruh informasi tentang putusan-putusan hukum , untuk mendapatkan Informasi tersebut dapat mengakses langsung ke Website nya ( MA) Jawaban Pak Omon.SH.MH : Perpustakaan Hukum BPHN memiliki beberapa koleksi Yurisprudensi yang dapat diakses dan di download secara langsung. E.
PENUTUP : Kegiatan Sosialisasi JDIHN di Bangka Belitung ditutup oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung dengan mengajak pada semua agar melalui sosialisasi sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini dapat meningkatkan tatakelola dokumentasi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, sert adapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat serta berimbang kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan dalam bidang JDIH bisacepatterlaksana. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung juga menyampaikan ucapan selamat kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan diharapkan pula setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan dalam agenda rencana kerja di bidang masing-masing.
Pangkal Pinang, Maret 2014
LAMPIRAN: 1. Laporan Ketua Panitia Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. 2. Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI. 3. Makalah : ”Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012” Oleh Omon, S.H., M.H 4. Sambutan Penutupan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung 5. Keputusan Menteri HukumdanHakAsasiManusia RI Nomor PHN-218.HN.02.01 Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DiBangka Belitung Tahun Anggaran 2014
Pangkal Pinang, Maret 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
