PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LEMBAGA LAIN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Disampaikan dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Kebijakan dan Implementasi Pembentukan Lembaga Lain Daerah” di Hotel Santika—Pangkalpinang, Pangkalpinang, Kamis, 15 Maret 2012
DATA KELEMBAGAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Perda No.5/2008 1. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Perda No. 6/2008 16 Dinas Daerah • Perda No. 7/2008 14 Lembaga Teknis Daerah • Perda No. 2/2010 3 Lembaga Lain daerah
DATA KELEMBAGAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sekretariat Daerah (Perda No.5/2008) A. I. Asisten I, Bidang Pemerintahan & Kesra II. Asisten II, Bidang Perekonomian & Pembangunan III. Asisten III, Bidang Administrasi Umum B. Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Kesra Biro Perekonomian,, Biro Pembangunan, Biro Hukum, Biro Organisasi,, Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat DPRD (Perda No. 5/2008) 16 Dinas (Perda No. 6/2008)
Dinas Daerah (16) Diskominfo, Disperindag, Disperindag Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Perkebunan & Peternakan, Disnakertrans, Disnakertrans Dishub, Disbudpar, Dinas PU, Dinkessos, Distamben, Distamben Dinkes, Dindik, Dispora, DPPKAD • 14 Lembaga Teknis Daerah (Perda ( No. 7/2008)
Lembaga Teknis Daerah (14) Inspektorat, Bappeda & Statistik, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Kesbanglinmas, Kesbanglinmas Badan Diklat, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan KB & Perlindungan Anak, Badan Perpustakaan & Arsip Daerah, Kantor Perwakilan,, RSJ Daerah, Satpol PP
3 Lembaga Lain Daerah (Perda ( No. 2/2010) 1. Badan Penanggulangan BencanaDaerah 2. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan,, & Kehutanan 3. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
REKAPITULASI LEMBAGA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No. Lembaga Sekretariat Daerah & 1 Sekretariat DPRD 2 Dinas Daerah 3 Lembaga Teknis Daerah 4
Dasar Hukum
Jumlah
Perda 5/2008
2
Perda 6/2008 Perda 7/2008
16 14 3
Jumlah
35
Lembaga Lain Daerah
Pembentukan Lembaga Lain Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Latar Belakang ► Penguatan kapasitas kelembagaan Pusat di Daerah ► Penyaluran dana dekonsentrasi
Tujuan ► Rasionalisasi kelembagaan ► Optimalisasi sumber daya daerah (keuangan, sumber daya alam, & sumber daya manusia) ► Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung •
Dasar Hukum 1) UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2) UU No. 27/2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3) UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan 4) UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 5) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6) UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana 7) PP No. 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 8) PP No. 23/2008 tentang Persan Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 9) PP No. 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 10) Permendagri No/ 46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10/2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 12) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4/2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 13) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah 14) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 35/2011 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
•
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Struktur: (1) Kepala Pelaksana, (2) Sekretariat, (3) Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, (4) Bidang Darurat dan Logistik, (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (6) Kelompok Jabatan Fungsional
Pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Dasar Hukum 1) UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2) UU No. 27/2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3) UU No. 5/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, & Kabupaten Belitung Timur 4) UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perundang 5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 6) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perikanan & Kehutanan 8) PP No. 16/1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 9) PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10) PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 10/2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 12) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4/2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 13) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lain Daerah 14) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 34/2011 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
•
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Struktur Organisasi: (1) Sekretariat Badan, (2) Bagian Tata Usaha, (3) Bidang Kelembagaan, (4) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, (5) Bidang Pengembangan SDM, (6) Kelompok Jabatan Fungsional
Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi (DPP) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
Dasar Hukum 1) UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2) UU No. 27/2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3) UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 4) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5) PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 6) PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
7) PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8) Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah 9) Pergub Kepulauan Bangka Belitung No. 51/2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi (DPP) KORPRI Kepulauan Bangka Belitung
• Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Mewadahi seluruh pegawai untuk meningkatkan perjuangan, perjuangan pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
Permasalahan dalam Pembentukan Lembaga Lain Daerah (LLD) • Perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang perlu tidaknya LLD. Contoh: Pembentukan BPBD di Babel kurang tepat mengingat bahwa Babel tidak termasuk daerah rawan bencana, bencana namun di sisi lain ada perlunya pembentukan BPBD di daerah. dasar hukum yang mengatur • Tidak adanya payung hukum yang jelas, tegas, dan kuat dalam hal pengambilan keputusan terkait perlu tidaknya LLD di Daerah (pengaturan sanksi dll) • Operasionalisasi LLD yang tidak berkontribusi bagi daerah membebani keuangan daerah • LLD yang sudah dibentuk sulit untuk dibubarkan karena menyangkut aspek sosial, keuangan.
Harapan,, Saran, Pengaturan dalam Pembentukan LLD
Pemerintah Pusat tidak seharusnya “memaksakan” pembentukan LLD yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Perlu dibuat payung hukum yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang batasan-batasan perlu tidaknya LLD di daerah. daerah Pemerintah Daerah perlu menyusun aturan yang mengatur tentang pembubaran LLD karena membebani keuangan daerah/tidak produktif.
