PERAN BIRO HUKUM SEBAGAI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl 1

PERAN BIRO HUKUM SEBAGAI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl 1 Oleh:Tana Mantiri, S.H., M.H. 2

I.

penerbitan peraturan perundangundangan. Serta membuat sarana temu kembali (katalog) dan diterbitkan secara teratur;

LATAR BELAKANG Awal pembahasan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional dimulai pada tahun 1974 dalam Seminar Hukum Nasionallll

di Surabaya dan terus berlanjut sampai sekarang. Dalam seminar tersebut dikemukakan bahwa dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah dan masih sulit dicari dan ditemukan saat dibutuhkan. Sebagai

sarana penunjang bagi pembinaan dan pembaharuan hukum, dokumentasi hukum di

dalam kenyataannya kurang mendapat perhatian yang wajar. Padahal, dokumentasi hukum yang baik merupakan syarat mutlak dalam membina hukum nasional. Oleh karena itu seminar merekomendasikan:

1.

Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan agar segera dapat berfungsi.

2.

Oalam tahap permulaan, perlu dilakukan dua hal: a.

Untuk mempermudah pencarian dan penemuan kembali informasi dan dokumen hukum perlu dilakukan perbaikan cara pengundangan dan

b.

Untuk dapat secepatnya mendayagunakan semua informasi yang ada Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum (JDI-Hukum) perlu disusun dan dikembangkan. Ditentukan Pusat dan Anggota Jaringan serta disediakan sarana yang diperlukan agar mulai berfungsi dalam Pelita 11.3

Menindaklanjuti rekomendasi seminar, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pengemban tugas pembinaan hukum nasional, segera menyelenggarakan serangkaian Lokakarya, 4 dan berhasil mempersiapkan segala sarana yang dibutuhkan JDIH. Agar mulai operasional, Lokakarya Tahun 1978 sepakat menunjuk BPHN sebagai Pusat Jaringan dan diberi tugas untuk membina dan mengembangkan sistem jaringan. Dari tahun 1978-1999. BPHN melakukan pembinaan dan pengembangan JOI Hukum hanya berdasarkan suatu kesepakatan. Dalam

Mak.alah yang disampaik.an pada acara Rapat Koordinasi Persia pan Pembentuk.an JDIH di lingk.ungan Kementerian Kominfo Rl di Pek.anbaru Riau pada tanggal29 September 2011. Koordinator Pejabat Pustak.awan Badan Pembinaan Huk.um Nasional Kementerian Huk.um dan HAM Rl. Harjito Notopuro. Tugas dan Peranan Pusat Dok.umentasi Huk.um Badan Pembinaan Huk.um Nasional dalam rangk.a pengembangan sistem jaringan dok.umentasi dan informasi huk.um. Jakarta, BPHN, 1980 him. 7 Lok.ak.arya tentang: "Jaringan Dok.umentasi dan lnformasi Huk.um" di Jakarta (1975); Lok.akarya tentang "Sistem Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan" di Malang (1977); Lokakarya tentang "Sistem Penyebarluasan Peraturan Perundang·undangan" di Ponlianak (1977); Lokakarya tentang "Organisasi dan Komunikasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan lnforrnasi Huk.um" di Jakarta (1978)

Majalah Hukum Nasional

rentang waktu yang relatif panjang tersebut banyak upaya pembinaan yang telah dilakukan, namun temu kembali informasi belum dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan pendayagunaan informasi belum dapat terselengara dengan baik Pada masa Orde Baru dari tahun 1974 s.d. 1980 perhatian terhadap dokumentasi hukum cukup tinggi terlihat dalam intensitas aktivitas yang dilakukan, setelah itu semakin lama semakin menurun. Sehingga banyak yang mengatakan pengembangan JDI Hukum seolah-olah jalan di tempat. Oalam permulaan era reformasi perhatian pemerintah terhadap informasi hukum menguat kembali, sejalan dengan pemberantasan KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dibingkai dalam penegakan supremasi hukum. 5 Kebijakan nasional yang direkomendasikan tahun 1974 diwujudkan, dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Nasional (JDI Hukum Nasional), dalam Lembaran Negara No. 135. Dalam Keputusan Presiden tersebut BPHN dikukuhkan sebagai Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan terdiri dari instansi yang potensial menggunakan dan memproduksi dokumen hukum, seperti Biro hukum dan atau perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan. 6 Pusat dan Anggota Jaringan, inilah yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum di instansi masing- masing. Tugas Pusat Jaringan (BPHN) adalah

melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan sistem jaringan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Jaringan diberi beberapa fungsi, satu di antaranya adalah "perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional". Dengan terbitnya payung hukum tersebut banyak kegiatan pengembangan JDI-Hukum Nasional yang dilakukan, baik berupa forum diskusi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan pertemuan berkala. Baik yang dilakukan oleh Pusat Jaringan Nasional (BPHN), oleh Pusat Jaringan Daerah (Biro Hukum) dan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota. Ada yang dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan bekerja sama dengan Pusat Jaringan. Pertemuan berkala tahunan telah dilakukan untuk keduapuluh kali dalam upaya membina dan mengembangkan JDI Hukum Nasional. Namun dalam kenyataan yang kita hadapi, sistem temu kembali belum begitu efektif, akses informasi hukum belum tersedia dengan baik. Selama ini sistem infonnasi hukum dan administrasi hukum memang sangat diabaikan bahkan oleh sarjana hukum sendiri. 7 Hasil evaluasi dengan melihat langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Pusat Jaringan menunjukkan bahwa konsep dokumentasi dan infonnasi hukum belum dipahami dengan baik; pembinaan dan pengembangan dokumentasi hukum yang dilakukan selama ini lebih banyak secara partial, mengakibatkan semua sumber daya yang dibutuhkan oleh dokumentasi hukum belum ada yang tersedia dengan memadai.

Mardjono Reksodipuro, Reformasi Hukum di Indonesia. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta; BPHN, 1999 him. 74 1. Biro hukum dan atau perundang-undangan atau unit ke~a yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan pada: a. Kantor Menteri Koordinator; b. Kantor Menteri Negara; c. Departemen; d. Sekretariat Lembaga TertinggiiTinggi Negara; e. lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Negara; f. Pemerintah Daerah Provinsi; g. Pemerintah Daerah/Kota. 2. Pengadilan ling kat Banding·, 3. Pengadilan Tingkat Pertama; 4. Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia; 5. lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. yang ditetapkan o!eh Menteri Kehakiman. Asshiddiqie, Jimly. Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi dalam Proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Efisien, dan Transparan. Makalah dalam Pertemuan Berkala JDIHN tangga123 s.d. 26 Juni 2009 di Mataram Nusa Tenggara Barat him. 2

Majalah Hukum Nasional

menyediakan informasi mendukung semua Dalam era globalisasi, keterbukaan kegiatan instansi induk untuk menyusun infonnasi telah diakui sebagai salah satu syarat kebijakan pimpinan dan membentuk berbagai untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik peraturan, juga wajib menyediakan infonnasi (good govemance).Dengan diberlakukannya memenuhi hak asasi publik atas infonnasi di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang bidang hukum. Keterbukaan lnformasi Publik maka Mmemperoleh informasi" diakui sebagai hak Dengan latar belakang permasalahan asasi manusia dan pemenuhannya menjadi tersebut, Kementerian Kominfo Rl perlu tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya menetapkan kebijakan pembinaan dan permintaan informasi publik dalam hal ini pengembangan JDIH dengan memperhatikan infonnasi hukum baik peraturan perundang3 (tiga) hal panting, yaitu: 1) Tugas pokok dan undangan, putusan pengadilan dan bahan fungsi dokumentasi hukum; 2) Masalah hukum lainnya tidak mungkin lagi dijawab penyediaan sumberdaya dokumentasi hukum; dengan "infonnasinya belum tersedia", tetapi dan 3) Pemanfaatan Teknologi lnformasi. wajib dicari dan ditemukan. Diyakini pula Sehingga arah (kebijakan) pengembangan JDIH dengan adanya keterbukaan dan transparansi yang ditetapkan Kementerian Kominfo Rl ke aturan hukum yang jelas serta kemudahan depan dapat mewujudkan JDIH yang andal di akses layanan informasi hukum dapat jajarannya. mencegah perbuatan yang dapat dikatagorikan perbuatan Korupsi. Oleh karenanya lnstruksi FUNGSI TUGAS POKOK DAN Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang II. DOKUMENTASI HUKUM Rencana Aksi Pencegahan dan Berpijak pada rekomendasi seminar hukum Pemberantasan Korupsi mengamanatkan nasional Ill tahun 1974, mempermudah Revitalisasi JDIH sebagai upaya penyajian pencarian dan penemuan kembali informasi layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan dokumen hukum serta menyusun dan mudah dan cepat. Dalam hal seperti ini, JDI Hukum agar semua mengembangkan keberadaan JDI-Hukum yang efeklif sudah informasi hukum yang ada dapat secepatnya menjadi suatu kabutuhan yang perlu diwujudkan didayagunakan bersama oleh anggota jaringan salah satunya adalah dengan merevisi mempunyai kaitan yang sangat erat dalam Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 urutan yang pasti. Yang pertama harus tentang Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi dilakukan adalah mempermudah pencarian dan Hukum untuk memperkuat institusi dengan penemuan kembali informasi. Dilanjutkan memerintahkan pimpinan tertinggi di instansi dengan kerja sama pendayagunaan bersama yang bersangkutan wajib membentuk unit atau semua informasi melalui jaringan untuk satuan kerja dokumentasi hukum yang meningkatkan kualitas layanan. Artinya, didukung oleh sumber daya manusia, sarana tersedianya sistem temu membali infonnasi dan prasarana, dan alokasi dana yang (Retieval Information System) di semua unit memadai. Anggota Jaringan merupakan salah satu syarat Menyangkut JDIH di lingkungan agar semua informasi yang ada dapat Kementerian Kominfo Rl di bawah koordinasi didayagunakan bersama (sharing information) Biro Hukum berlindak sebagai Pusat JDIH yang melalui jaringan. bertugas membina dan mengembangkan Dengan demikian menjadi jelas, bahwa JDI sumber daya organisasi, sumber daya Hukum hanyalah wadah kerja sama manusia, sumber daya koleksi, sumber daya pendayagunaan bersama informasi hukum teknis, sarana dan prasarana serta sumber yang ada di semua instansi Anggota JDI Hukum. daya dana di lingkungan peradilan sehingga Pendayagunaan bersama dilakukan melalui tercipta unit kerja dokumentasi hukum yang tangguh dengan membangun sistem temu sharing information (saling memberi dan kembali informasi hukum (Retrieval menerima infonnasi) antar Anggota Jaringan Informations System). Tugas unit dokumentasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum semakin berat dan meluas. Di samping informasi hukum. Keberhasilan JDI-Hukum

Ma-alah Hukum Nasional

diperlukan dalam pemanfaatan teknologi informasi. kenyataannya ketiga Dalam kompetensi tersebut bel urn tersedia secara memadai. Penempatan pimpinan belum berdasarkan kompetensi tersebut di atas sehingga belum mampu berperan sebagai manajer protesional dalam mengarahkan kegiatan dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Masih banyak Anggota JDI Hukum yang belum memiliki pustakawan protesional yang mampu melaksanakan dan mengembangkan teknis pengelolaan intormasi. Stat administrasi yang trampil melaksanakan administrasi pengelolaan intormasi juga belum tesedia dengan memadai. Rekruitmen, pembinaan dan pengembangan kompetensi pimpinan dan stat dokumentasi hukum perlu mendapat perhatian serius. C. Sumber Daya Koleksi

Koleksi yang terdiri dari berbagai jenis dokumen hukum, merupakan modal utama dalam penyediaan intormasi. Namun dalam kenyataannya pengadaan koleksi belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Jumlah koleksi masih seadanya. Kemutakhiran intormasi merupakan tolok ukur kekuatan koleksi dokumentasi hukum. Dalam rangka kerja sama berjaringan, Anggota JDIHN bertanggung jawab mengumpulkan dokumen hukum yang ada di wilayahnya, terutama produk dari instansi induknya, termasuk dokumen proses seperti risalah pembentukan peraturan. Era intormasi telah mengubah paradigma dalam pengadaan koleksi. Kalau dahulu pengadaan koleksi dilakukan berdasarkan dugaan akan diperlukan 'just in case" tetapi sekarang harus ada saat diperlukan ''jus in time". Artinya, pengadaan dokumen hukum tidak dapat menunggu, harus dilakukan setiap saat. Dalam hal ini dana siap pakai (fresh money) harus tersedia setiap saat untuk membeli atau memtotokopi dokumen hukum baru. Pengadaan koleksi tidak selayaknya dilakukan seperti pengadaan barang pada umumnya, harus diperlakukan secara khusus.

D. Sumber Daya Teknis, Sarana/Parasarana

Sumber daya teknis dalam pengelolaan informasi adalah standar kerja atau pedoman teknis untuk setiap kegiatan pengolahan dokumen. Pedoman teknis ini belum semuanya tersedia di perpustakaan Anggota JDI Hukum, mengakibatkan pembangunan sistem temu kembali intormasi mengalami gangguan. Sumber daya sarana/parasarana pengelolaan informasi berupa ruangan kerja, ruangan pelayanan, ruangan untuk menyimpan koleksi, lemari kartu katalog dan rak penyimpanan koleksi belum tersedia secara memadai. Demikian juga ketersediaan peralatan kerja seperti mesin ketik, komputer dan perlengkapan yang lain. Pada hal untuk membangun sistem temu kembali informasi di perpustakaan dibutuhkan ruangan khusus untuk: 1) pengolahan informasi; 2) penyimpanan koleksi di dalam rak; dan 3) pelayanan informasi beserta lemari katalog. Untuk mendukung aktivitas administrasi dan kepustakawan diperlukan prasarana (perlengkapan dan peralatan), antara lain mesin ketik, rak, lemari, meja dan kursi baca. Untuk mempercepat akselerasi semua kegiatan dokumentasi diperlukan juga komputer untuk otomasi dokumen dan pengembangannya ke internet. IV. PEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI Untuk mempercepat akselerasi pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum, kehebatan teknologi informasi yang mampu mempercepat segala proses, mau tidak mau harus dimanfaatkan. Pengelolaan informasi hukum secara konvensional yang dilakukan secara hastawi (menggunakan tangan semata) tidak mungkin lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam era informasi. Masyarakat era intormasi menginginkan informasi ada pada saat dibutuhkan Uust in time). Namun dalam hal ini, bukan mau mengatakan bahwa sistem konvensional itu tidak baik, sistim konvensional itu sangat baik karena telah dibangun di atas teori dan disiplin ilmu yang kuat. Namun cara kerjanya yang lambat (hastawi) perlu dipercepat dengan

Majalah Hukum Nasional

menggunakan teknologi informasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era informasi. Para ahli di bidang perpusdokinfo (perustakaan. dokumentasi dan informasi) mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa serta fenomena 3 (tiga) C (Computer, Communication, Content). Dalam kenyataannya banyak instansi/lembaga telah siap dengan sarana teknologi (Computer dan Communication) untuk menyebarkan informasi, namun penyediaan Content (kandungan informasi) belum ditangani dengan baik. Hal ini te~adi mungkin karena adanya anggapan bahwa dengan tersedianya internet masalah informasi sudah bisa diatasi. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa internet hanya terfokus pada jaringan fisik (komputer dan telekomunikasi), sementara Content diletakkan dalam jaringan fisik tersebut agar bisa diakses melalui internet. 10 Untuk Content istilah yang digunakan adalah WWW atau Website. Website merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi sistem informasi dan dilengkapi dengan sistem basis data. 11 Artinya, Content adalah basis data yang berisi sistem informasi hukum. Penyediaan Content merupakan suatu usaha yang dilalukan secara profesional untuk mengelola informasi dalam beragam bentuk dan isi menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh pencari informasi secara mudah, tepat, cepat. 12 Penyediaan Content Website inilah yang menjadi tangung jawab utama pengelola informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan Content ini sudah merupakan keharusan dengan alasan untuk: 13 1.

Mengatur (mengorganisasikan) semua informasi hukum yang ada di lembaga pengelola informasi dalam suatu sistem basis data terotomasi agar dapat di temu balik (retrieval) dengan cepat dan tepat;

V.

2.

Mengakses basis data ekstern, baik basis data lokal maupun basis data di berbagai belahan dunia dan sebaliknya dapat diakses dari berbagai tempat penjuru dunia;

3.

Meringankan beban kerja pengelolaan informasi hukum;

4.

Meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan tenaga stat;

5.

Mempercepat temu kembali informasi dan dokumen;

6.

Menghubungkan metadata bibliografi dengan abstrak, fullteks, gambar dan audiovisual;

7.

Meningkatkan jasa dan fungsi-fungsi baru informasi;

8.

Mempermudah membangunjaringan kerja dan kerja sama pengelolaan informasi hukum.

dalam

PERANAN BIRO HUKUM SEBAGAI PUSAT JARINGAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMINFO Rl Dalam mewujudkan iklim demokrasi terkait dengan keterbukaan informasi Indonesia telah menyiapkan diri sejak lebih awal melalui amandemen UUD 1945 maupun UU Keterbukaan lnformasi Publik (KIP), bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat informasi (rights to know) sementara lembaga penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi (obligation to tell). Sebagaimana hak asasi, hak untuk mendapat informasi ini juga melekat pada setiap diri warga Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Pasai28F UUD 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

.., Putu Laxman Pendit Teknologi informasi untuk Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum: aspek organisasi dan SDM. Makalah lepas hlm.1 Andrari Grahitandaru. Teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kreativitas dan Kesadaran Hukum. Makalah lepas. him. 4 t1 B. Mustafa. Internet dan tayanan informasi hukum. Makatah disampalkan datam Petatihan staf Perpustakaan dan Dokumentasi BPHN, tanggal6-7 Oktober 1998 him. 1 n Sri Ali Swanto. Teknologi tnformasi untuk Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi dan informasi. Makatah disampaikan pada Diktat Teknis Perpustakaan dan Dokumentasi, Provinsi Jateng 2003

11

i

Majalah Hukum Nasional

Biro Hukum sebagai pusat jaringan di lingkungan Kementerian Kominfo Rl mempunyai tugas melakukan koordinasi unitunit jaringan dalam pembinaan dan pelaksanaan JDIH serta pembangunan dan pengembangan JDIH dan tugas memberi pelayanan informasi hukum baik bagi unit-unit JDIH dalam lingkungan Kementerian Kominfo Rl maupun bagi anggota masyarakat.

menyediakan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap kegiatan serta meningkatkan kerja sama antara Pusat dan Anggota JDIH atau antar sesama Anggota JDIH: 3.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dokumentasi hukum dengan melakukan: rekruitmen pegawai berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan; meningkatkan kemampuan intelektual dari pegawai yang sudah ada melalui pendidikan sesuai kompetensi yang dibutuhkan; meningkatkan ketrampilan dari pengawai yang sudah ada melalui pelatihan, bimbingan teknis dan magang terutama dalam pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK); meningkatkan wawasan dengan mengikut sertakan dalam forum-forum diskusi, seminar dan sejenisnya.

4.

Meningkatkan kemampuan koleksi melalui pengumpulan dan pengadaan dokumen hukum secara sistematis terutama produk dari instansi induk yang selengkaplengkapnya; mengupayakan agar pengadaan koleksi dapat dilakukan setiap saat.

5.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan parasarana untuk mendukung penyelengaraan fungsi-fungsi dokumentasi dalam rangka menyediakan akses informasi dalam suatu sistem temu kembali di perpustakaan. Khususnya pengadaan komputer untuk melakukan otomasi berbasis database lokal dan berbasis website sehingga dapat menyajikan layanan informasi hukum yang semakin berkualitas serta memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk mengakses informasi hukum;

6.

Meningkatkan alokasi dana agar mampu mendukung penyediaan akses informasi berbasis database lokal maupun berbasis website dan pemeliharannya.

7.

Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan JDIH untuk mendapatkan data tentang kemajuan yang telah dicapai serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan solusi pemecahannya.

Biro Hukum sebagai pusat JDIH di lingkungan Kementerian Kominfo Rl sebagai berikut: 1.

Koordinasi JDIH, untuk mengkoordinir pembinaan dan operasionalisasi JDIH di lingkungan Kementerian Kominfo Rl.

2.

Konsultasi, untuk mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan pada aspekaspek JDIH yang perlu diketahui atau perlu dipecahkan oleh unit-unit jaringan di lingkungan Kementerian Kominfo Rl.

3.

Penelitian dan pengembangan JDIH, untuk mengkaji, meneliti dan mengembangkan JOIH dan berbagai aspeknya.

4.

Referral (rujukan), menunjuk unit jaringan untuk pemenuhan permintaan informasi hukum dalam rangka pendayagunaan bahan.

5.

Pembinaan SDM pengelola JDIH, untuk mengkoordinasikan pembinaan, pendidikan dan latihan tenaga teknis JOIH di lingkungan Kementerian Kominfo Rl sesuai kebutuhan.

6.

Evaluasi hasil pembinaan dan pelaksanaan JDIH di lingkungan Kementerian Kominfo

Rl. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Biro Hukum Kominfo Rl perlu: 1.

2.

Meningkatkan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi dokumentasi hukum dengan melakukan sosialisasi, pendidikan/latihan atau forum diskusi agar tercapai kesamaan pemahaman dalam pengelolaan JDIH Nasional. Membentuk dan meningkatkan kemampuan orgasisasi dokumentasi dengan melakukan: peningkatan eselon; menyusun strukturorganisasi berdasarkan pembagian fungsi dokumentasi. Membagi habis peke~aan dalam ''job description" dan

Majalah Hukum Nasional

8.

Meningkatkan peran aktif dalam berbagai kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi,

evaluasi, pertemuan berkala dan lain-lain kegiatan pembinaan dan pengembangan JDlli yang diadakan oleh BPHN sebagai Pusat Jaringan. VI. PENUTUP Eksistensi hukum sebagai aturan sangat dipengaruhi oteh sejauh mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami informasi hukum yang berlaku maupun yang telah diubah ataupun yang sudah dicabut. Agar ketentuan hukum dapat berlaku efektif di tengah kehidupan masyarakat dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, kelancaran arus informasi hukum harus terjamin aksesnya serta dikomunikasikan dengan baik kepada pencari informasi. Oleh karena itu informasi hukum tidak hanya perlu disosialisasikan saja, tetapi juga harus

dilakukan pengembangan sarana komunikasi ataupun infrastruktur informasi hukum yang modem agar dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh masyarakat luas. Untuk menunjang semua upaya pembangunan hukum, data dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan up to date merupakan conditio sine qua non, sehingga penyediaan sarana dan prasarana pisik maupun non pisik JDIH harus terus ditingkatkan, sesuai dengan syarat-syarat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi harus ditingkatkan pendayagunaannya. Keberadaan dan pengelolaan JDIH yang lengkap, tertib dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan hukum. Biro Hukum sebagai pusat JDIH di lingkungan Kementerian Kominfo Rl memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai lembaga koordinasi, konsultasi, penelitian dan pengkajian, rujukan, pembina SDM dan evaluasi pelaksanaan JDIH di lingkungan Kementeri Kominfo Rl.

DAFTAR PUSTAKA

Andrari Grahitandaru. Teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kreativitas dan Kesadaran Hukum. Makalah lepas. Asshiddiqie, Jimly. Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi dalam Proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Efisien, dan Transparan. Makalah dalam Pertemuan Berkala JDIHN tanggal 23 s.d. 26 Juni 2009 di Mataram Nusa Tenggara Barat. B. Mustafa. Internet dan layanan informasi hukum. Makalah disampaikan dalam Pelatihan stat Perpustakaan dan Dokumentasi BPHN, tanggal6-7 Oktober 1998. B. Mustafa. Pustakawan kreatif. Ha~ito

Notopuro. Tugas dan Peranan Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jakarta, BPHN, 1980.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan tnformasi Hukum Nasional Lembaran Negara No. 135. L.K. Somadikarta. TitikAkses Subjek dalam Organisasi lnformasi di Perpustakaan. Depok, JIP FS -UI, 1998. Mardjono Reksodipuro, Reformasi Hukum di Indonesia. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: BPHN, 1999. Putu Laxman Pendit, Teknologi informasi untuk Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum: aspek organisasi dan SDM. Makalah lepas.

Majalah Hukum Nasional

Romi Satrio Wahono, Teknologi lnformasi Untuk Perpustakaan: Perpustakaan digital dan sistem otomasi perpustakaan. http://romosatriowahono.net SriAti Swanto. Teknologi lnformasi untuk Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi dan informasi. Makalah disampaikan pada Diklat Teknis Perpustakaan dan Dokumentasi, Provinsi Jateng 2003. Zulfikar Zen. Peran perpustakaan dalam pembinaan sistem JDI Hukum. Jakarta: Departemen llmu Perpustakaan Universitas Indonesia, 2006. Disampaikan dalam Pertemuan Nasional JDI Hukum, Padang, 24-27 Juli 2006.

',

..

Majalah Hukum Nasional