RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011
BIRO HUKUM DAN HUMAS
BIRO HUKUM DAN HUMAS SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN 2010
Kata Pengantar Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus senantiasa dilandasi aturan hukum. Hukum Pertanian adalah merupakan bagian sistem hukum ekonomi tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 (perubahan ke-empat) yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehubungan hal tersebut penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian perlu dilakukan dengan baik, sehingga hukum yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan, perlindungan dan memberikan kepastian usaha. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 merupakan acuan dan arahan pembangunan pertanian, untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang akan dicapai melalui pencapaian 4 target utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Dalam upaya mencapai target utama pembagunan pertanian di atas, Kementerian Pertanian akan menerapkan strategi 7 GEMA Revitalisasi yaitu revitalisasi lahan; revitalisasi perbenihan dan perbibitan; revitalisasi infrastruktur dan sarana; revitalisasi sumber daya manusia; revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani; serta revitalisasi teknologi dan industri hilir. Dalam implementasinya strategi ini membutuhkan kerjasama dan komitmen para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah serta peran serta pemangku kepentingan di bidang pertanian. Hukum pertanian merupakan salah satu pranata yang turut mendukung target pembangunan pertanian nasional. Secara umum permasalahan hukum dalam pembangunan pertanian terkait dengan pembinaan penyiapan peraturan perundangundangan di bidang pertanian, penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. Hukum pertanian merupakan acuan kepastian hukum dalam menjalankan program, kebijakan, dan kegiatan di bidang pertanian. Oleh
karena itu opembangunan hukum di bidang pertanian harus berwawasan holistic, sistemik dan dapat mengantisipasi pergeseran paradigm pembangunan. Sementara humas pemerintah dituntut untuk dapat melakukan peran, tugas dan tanggung-jawab agar dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan citra positif Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan citra positif tersebut, pendayagunaan kehumasan harus dioptimalkan ke dalam maupun ke luar Kementerian Pertanian secara komprehensif, terencana serta berkesinambungan sehingga pencapaian pelayanan informasi kehumasan, membina hubungan kelembagaan dengan stakeholders dan membangun tata keprotokolan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Diharapkan Buku Rencana Kinerja Tahunan 2011 Biro Hukum dan Humas ini dapat dijadikan acuan bagi pejabat dalam pelaksanaan kegiatan.
Jakarta, 24 Juni 2010 Kepala Biro Hukum dan Humas,
Suprahtomo, SH, MH, MSi. NIP. 19540516 1976021002
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran I.
Pendahuluan
1
II.
Kondisi Umum
2
III.
Tantangan
4
IV.
Sasaran
6
V.
Arah Kebijakan
7
VI.
Komoditas Unggulan
7
VII.
Program dan Kegiatan
7
VIII.
Penutup
8
LAMPIRAN
Daftar Lampiran Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Humas Tahun 2011
I. Pendahuluan
Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka anjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014), setelah periode RPJMN tahap ke-1 (2005-2009) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-2 (2010-2014), pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi, pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar terutama berkaitan dengan hukum pertanian sebagai acuan kepastian hukum dalam berusahaq di bidang agribisnis dan penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan pertanian kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat mengembangkan ekonomi global yang berbasis pertanian dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hukum pertanian merupakan bagian system hukum ekonomi yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasdai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terkait hal tersebut penyiapan peraturan perundang-undangan dan advokasi di bidang pertanian perlu dilakukan dengan baik, sehingga hukum yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan, perlindungan dan memberikan kepastian usaha. Biro Hukum dan Humas merupakan unit kerja di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab pada bidang hukum dan kehumasan pertanian, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan 2011 sebagai upaya mengawal implementasi pembangunan pertanian harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 yang sudah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/RC.110/1/2010 tanggal 28 Januari 2010.
Permasalahan hukum di bidang pertanian berkaitan dengan pembinaan penyiapan peratutan perundang-undangan di bidang pertanian, penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. Hukum pertanian merupakan acuan kepastian hukum dalam menjalankan program, kebijakan dan kegiatan di bidang pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian juga dituntut untuk meningkatkan aspek pelayanan informasi dengan berbagai mitra kerja, baik ke dalam maupun ke luar Kementerian Pertanian guna mencapai sasaran yang ditetapkan secara komprehensif. Dengan demikian pengelolaan informasi publik harus benar-benar terencana dan berkesinambungan sehingga pencapaian kegiatan dapat terukut dan di[pertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Humas pemerintah dituntut untuk dapat melakukan peran, tugas dan tanggungjawabnya agar dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan citra positif Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkancitra positif tersebut, pendayagunaan kehumasan harus dioptimalkan ke dalam maupun ke luar Kementerian Pertanian secara komprehensif, terencana, dan berkesinambungan. Dengan demikian pencapaian pelayanan informasi kehumasan, membina hubungan kelembagaan dengan stake holders dan membangun tata keprotokolan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dari uraian tersebut di atas, maka menjadi menjadi penting kiranya sebuah upaya sosialisasi yang tepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat luas, dan para pemangku kepentingan sektor pertanian mengenai program pembangunan pertanian serta upayaupaya apa saja yang sudah, sedang, dan akan dijalankan Kementerian Pertanian.
II.
Kondisi Umum
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian, Biro Hukum dan Humas berkedudukan sebagai mitra kerja struktural Eselon II di Sekretariat Jenderal melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah perjanjian dan pemberian bantuan hukum serta penyebarluasan informasi pembangunan pertanian dan hubungan antar lembaga dan protokol.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Biro Hukum dan Humas terdiri 4 (empat) Bagian: 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. melaksanakan tugas tersebut, bagian ini menyelenggarakan fungsi:
Dalam
a. penyiapan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan; b. penyiapan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal; dan c. pensosialisasian peraturan perundang-undangan bidang pertanian. 2. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perjanjian serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugas, bagian ini menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian; b. penyiapan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara; dan c. penyiapan bimbingan dan pengelolaan serta pengembangan dokumentasi dan jaringan informasi hukum. 3. Bagian Hubungan Media Massa, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan, publikasi, pameran dan perpustakaan serta analisis pendapat umum tentang pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, bagian ini menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan pemberitaan pembangunan pertanian melalui media elektronik, cetak maupun tradisional serta pengumpulan, pengolahan, penyuntingan, pencetakan, penerbitan dan distribusi publikasi pertanian;
b. analisis pendapat umum masyarakat tentang produksi dan sosial ekonomi pertanian, sarana dan prasarana produksi serta faktor pendukung pertanian yang bersumber dari media cetak, elektronik dan tradisional; dan c. penyiapan pelaksanaan pameran, peragaan dan visualisasi pembangunan pertanian serta perpustakaan. 4. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol, mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan antar lembaga, keprotokolan dan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bagian ini menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara/ Pemerintah, organisasi profesi/asosiasi; serta pengembangan wisata agro. b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan surat-menyurat serta kearsipan Biro. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Humas mempunyai Visi yaitu “Terwujud dan berfungsinya sistem hukum dan kehumasan yang kuat dan lengkap dalam mendukung citra positif pembangunan pertanian .” Dalam mewujudkan Visi tersebut, Biro Hukum dan Humas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut : 1. Menginventarisasi, menelaah dan menyusun produk peraturan perundang undangan. 2. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan naskah perjanjian serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI); 3. Menyampaikan dan menyebarkan informasi melalui media massa, analisis pendapat umum, penerbitan bahan-bahan informasi pertanian serta melaksanakan pameran dan pengelolaan perpustakaan; 4. Membangun hubungan antar lembaga, keprotokolan serta ketata usahaan. III.
Tantangan
3.1. Aspek Hukum: Kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan selama ini merupakan salah satu pranata untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan
ketentraman yang bergerak secara dinamis disesuaikan dengan issue dan tuntutan masyarakat. Hukum pertanian merupakan salah satu pranata untuk menegakkan ketertiban, keadilan dan ketenteraman yang bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan issue dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum di bidang pertanian harus berwawasan holistik, sistemik dan dapat mengantisipasi pergeseran paradigma pembangunan, menjamin kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, mendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mendorong penerapan Hak Azasi Manusia (HAM), pengembangan Otonomi Daerah, privatisasi, globalisasi serta menjadi landasan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Memperhatikan hal tersebut maka pengembangan dan pembangunan hukum di bidang pertanian harus dapat menjawab tantangan di masa mendatang serta dapat mengamankan keberlanjutan hasil pembangunan pertanian yang telah dicapai. Hal ini menjadi suatu upaya sosialisasi yang tepat dan berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan di bidang pertanian dengan strategi, kebiajkan, dan program yang ditetapkan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan secara aktif mengikuti dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dalam proses pembangunan hukum pertanian. 3.2. Aspek Humas Kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan selama ini, sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bukti konkrit kegiatan yang telah dicapai oleh Kementerian Pertanian. Hal ini mengingat bahwa proses pembangunan khususnya di sektor pertanian melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga dalam implementasi diperlukan suatu pemahaman konsepsi dan langkah-langkah operasional yang harmonis. Informasi tentang strategi, kebijakan dan program serta kinerja hasil pembangunan pertanian harus dapat dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan pertanian. Pemasyarakatan program pembangunan pertanian tersebut dapat disampaikan melalui beragam media yang tersedia baik elektronik maupun cetak. Hal ini mempertimbangkan
bahwa perkembangan media cetak dan elektronik yang maju pesat akhir-akhir ini, secara umum dapat mempercepat sampainya informasi kepada masyarakat sehingga pemahaman publik menjadi semakin berkembang dan semakin meluas. Dengan semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aspek pembangunan. Memperhatikan hal tersebut, menjadi penting kiranya sebuah upaya sosialisasi yang tepat, efektif, dan efisien kepada para pemangku kepentingan di sektor pertanian dan masyarakat terkait dengan strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan, kinerja yang telah dihasilkan serta upaya yang sudah, sedang, dan akan dijalankan Kementerian Pertanian. Dalam konteks ini, agar masyarakat diharapkan secara aktif mengikuti dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dalam proses pembangunan pertanian, dan siap memberikan reaksi yang tidak menyimpang dari permasalahan sebenarnya. Oleh karena itu tantangan kehumasan adalah harus selalu menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat serta langkah-langkah konkrit paradigma baru. Peran, kontribusi serta kinerja kehumasan pertanian diharapkan benar-benar dapat memberikan manfaat dan mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan petani, melalui informasi yang mendidik dan meyakinkan; meraih simpati; dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi dan kondisi pembangunan pertanian yang terjadi.
IV.
Sasaran
Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, maka sasaran dari unit kerja Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal adalah “ Tersedianya produk hukum dan perundang-undangan di bidang pertanian, pemasyarakatan program pembangunan pertanian melalui berbagai media dan terlaksananya komunikasi publik di bidang informasi pembangunan pertanian”. Berdasarkan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 tersebut, maka indikator yang ditetapkan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Humas adalah terlaksananya jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan evaluasi berita serta analisis pendapat masyarakat, layanan advokasi dan bantuan hukum, pemasyarakatan program pembangunan
pertanian melalui berbagai media, penyelenggaraan pameran dan jumlah kegiatan pimpinan Kementerian Pertanian serta jumlah asosiasi/LSM/lembaga profesi. V.
Arah Kebijakan
Dalam upaya mencapai sasaran dimaksud , maka kebijakan yang ditarahkan untuk Biro Hukum dan Humas sebagai berikut: a. Dari aspek hukum yaitu peningkatan kualitas pelayanan hukum secara konsisten (cepat, tepat dan aman) dengan memperhatikan pergeseran paradigma pembangunan hukum yaitu privatisasi, desentralisasi, globalisasi untuk menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lingkungan hidup serta menjamin terwujudnya supremasi hukum bagi masyarakat pertanian; b. Dari aspek humas yaitu peningkatan kualitas pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta membina dan membangun hubungan kerja yang sinergi dengan lembaga Negara, instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan, membangun citra positif birokrasi melalui keprotokolan, serta membangun kehumasan internal dan eksternal maupun peningkatan kompetensi sumberdaya manusia. VI.
Komoditas Unggulan
Biro Hukum dan Humas sebagai suatu unit kerja di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, tidak melaksanakan pengembangan komoditas unggulan pertanian. VII.
Program dan Kegiatan
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, setiap unit kerja tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan satu program, sedangkan setiap unit kerja tingkat Eselon II melaksanakan satu kegiatan. Sehubungan dengan Biro Hukum dan Humas merupakan unit kerja di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka mengacu pada Renstra 2010-2014 tersebut, maka pada tahun 2011 Biro Hukum dan Humas melaksanakan program Sekretariat Jenderal yaitu “ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”.
Sedangkan untuk kegiatan, berdasarkan dokumen Renstra 2010-2014 tersebut, Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan kegitan “ Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian serta kooordinasi humas dan komunikasi publik di bidang pertanian”. Adapun berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, pada tahun 2011 Biro Hukum dan Humas melaksanakan kegiatan tersebut dengan output atau keluaran sebanyak 4 (empat) paket. Secara rinci uraian output dan indikator kinerja, satuan serta rencana tingkat capaian pada tahun 2011 sesuai dalam Lampiran Rencana Kinerja Tahunan 2011. VIII.
Penutup
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di sektor pertanian, diperlukan adanya dukungan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang handal, sekaligus memberi landasan hukum dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan memberikan kepastian usaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pemangku (stakeholders) dan masyarakat. Demikian pula dalam implementasi proses pembangunan di sektor pertanian yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat pelaku pembangunan, sehingga diperlukan suatu pemahaman konsepsi dan langkah-langkah operasional yang harmonis dan sinergis.serta penyebarluasan informasi strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan.
