1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemberian Otonomi Daerah kepada Daerah atas dasar desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Pemberian
otonomi
luas
pada
Daerah
diarahkan
untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman Daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan umum dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras (Darise, 2006:14). Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada Daerah,
1
2
dengan mengacu kepada Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah menjadi sumber Keuangan Daerah. Perspektif kedepan dari sistem Keuangan Daerah adalah mewujudkan sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, memperlihatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar Daerah dalam kemampuannya untuk membiayai otonominya dan memberi kepastian sumber Keuangan Daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan. Pengembangan daerah otonom di Indonesia maka Pemerintah Daerah perlu menggali potensi Daerah sesuai dengan penerapan otonomi daerah. Daerah otonom berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri Daerah memerlukan biaya yang besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karenanya daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-
3
sumber pendapatan daerahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah. b. Dana Perimbangan. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Beberapa Pemerintah Daerah masih memprioritaskan mencari sumber penghasilan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun kurang mengoptimalkan sumber yang sudah ada. Tindakan tersebut didapat dengan cara mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintahan Daerah. Lemahnya pengelolaan aset daerah tak hanya terbengkalainya aset-aset milik Pemerintah Daerah lebih dari itu cenderung membebankan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian di Neraca. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua
4
belas
bulan
untuk
digunakan
dalam
kegiatan
pemerintah
atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah tangan. Jika suatu entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor
24
Tahun
2005
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan, aset dinilai dengan histroris atau harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sesuai Peraturan Pemerintah Pusat, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jepara terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan nilai perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan nilai pembayaran atau SPMU yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal Neraca. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP TERKAIT DENGAN PENERAPAN PSAP NO. 07 TAHUN 2005 PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.
1.2. Ruang Lingkup Masalah Dalam pembahasan penelitian ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka perlu diberikan batasan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 1. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jepara. 2. Perlakuan akuntansi aset tetap terkait dengan penerapan PSAP No. 07 Tahun 2005.
6
1.3.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi aset tetap di Pemerintah Kabupaten Jepara ? 2.
Apakah perlakuan akuntansi aset tetap di Kabupaten Jepara telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2005 ?
1.4. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Jepara. 2. Untuk mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jepara dengan PSAP No. 07 Tahun 2005.
1.5.
Kegunaan Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 1. Bagi Instansi Pemerintah Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah.
7
2. Bagi Lembaga Pendidikan Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah pustaka dan bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.
1.6.
Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam lima Bab, yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab
ini
didalamnya
membahas
mengenai
landasan
teori
yang
terdiri dari Keuangan Daerah, Laporan
Keuangan Daerah, Aset, Aset Tetap, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Penelitian. BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini akan membahas metode penelitian berupa variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.
BAB IV
: HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini akan membahas uraian deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.
8
BAB V
: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan.
