BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana saat ini kedua Undang-Undang tersebut telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini membawa perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah diberi wewenang dalam
pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan
keuangan sepenuhnya
berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan system pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan yang
memerlukan prioritas utama agar pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi secara transparan, efisiensi, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD. APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari : 1. Anggaran Pendapatan. 2.
Anggaran Belanja.
3. Anggaran Pembiayaan. Anggaran pendapatan terdiri dari, pendapatan asli daerah, bagian dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Anggaran belanja dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengamanatkan belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan menurut urusan wajib sebanyak 24 item, dimana pendidikan menjadi prioritas pertama, karena melalui pendidikan yang layak kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Sesuai dengan program pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lembata juga menempatkan pendidikan dalam urutan pertama Panca Program Pemerintah yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah tiap tahun mengalokasikan dana cukup besar bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Lembata. Pada Tahun 2007 Dinas PPO Kabupaten Lembata mendapat alokasi anggaran 26,04 % dari total APBD, Tahun 2008 turun menjadi 23,29 % dan pada tahun 2009 naik menjadi 25,67 %. Besarnya alokasi dana tersebut dapat dilihat pada Tabel 1
(data sebelum
perubahan anggaran). Tabel 1. Alokasi Dana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2007 - 2009 Alokasi Anggaran Prosentase Total APBD Kabupaten Tahun Dinas Pendidikan (%) Lembata Pemuda dan Olahraga 2007 Rp. 256.386.227.693,00 Rp. 66.770.526.263,00 26,04 % 2008
Rp. 308.602.280.900,30
Rp. 71.863.440.528,00
23,29 %
2009
Rp. 324.332.640.885,32
Rp. 83.246.453.593,00
25,67 %
Sumber Data : Dinas Penda PKAD Kab. Lembata
Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, anggaran belanja pada Dinas PPO Kabupaten Lembata dialokasikan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari hasil pra penelitian, dapat dilihat pengalokasian belanja pada Dinas PPO Kabupaten Lembata sebagai berikut! Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2007 – 2009 No 1.
Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai
2.
Belanja Langsung
Tahun 2007
Tahun 2009
46.524.933.814
59.886.699.112
46.524.933.814
59.886.699.112
20.330.780.000
25.338.506.714
23.359.754.481
555.486.500
2.392.960.500
2.182.231.000
18.727.543.500
22.500.673.534
14.660.253.481
1.047.750.000
444.872.680
6.517.270.000
46.439.746.263 46.439.746.263
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2008
c. Belanja Modal Sumber Data : Dinas PPO Kab. Lembata
Dari tabel 2 dapat dilihat, belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai yaitu membayar gaji pegawai dan guru lingkup Dinas PPO Kabupaten Lembata, sedangkan belanja langsung dialokasikan pada belanja pegawai (tambahan penghasilan), belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung pengalokasiannya diatur dalam undang-undang, sedangkan belanja langsung dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja Jangka Panjang (RKPJ) Dinas PPO Kabupaten Lembata. Dengan alokasi anggaran seperti ini diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Lembata dapat meningkat dari tahun ke tahun yang dibuktikan dengan hasil Ujian Nasional sebagai salah satu alat evaluasi perkembangan dunia pendidikan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, dunia pendidikan di Lembata tidak menunjukan kemajuan sama sekali.
Prosentase kelulusan Ujian Nasional untuk tiga tahun terakhir menunjukan hasil yang kurang memuaskan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3. Prosentase Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Tingkat SD dan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP dan SMA N o
Jenjang Pendidikan
Tahun Pelajaran 2006/2007
Tahun Pelajaran 2007/2008
Tahun Pelajaran 2008/2009
Peserta
Lulus
%
Peserta
Lulus
%
Peserta
Lulus
%
1
Tingkat SD
2.207
2.177
98,64
2.155
2.046
96,74
2.291
1.707
74,51
2
Tingkat SMP
1.238
715
57,75
1.363
412
30,23
1.550
594
38,32
Tingkat SMA
736
458
62,23
696
431
61,93
854
416
48,71
3
Sumber Data : Dinas PPO Kab. Lembata
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa prosentase kelulusan untuk tiap jenjang bervariasi dengan kecenderungan turun tiap tahun. Ujian Nasional merupakan evaluasi terhadap kerja seluruh stake holder pendidikan. Dengan hasil yang kurang memuaskan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, mengapa dengan alokasi dana sebesar itu mutu pendidikan di Kabupaten Lembata tidak menunjukan kemajuan ?. Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ Analisis Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata ”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata mengalokasikan dana pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lembata ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lembata. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata Sebagai bahan informasi atau masukan dalam hal pengalokasian dana yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. b. Bagi Peneliti lainnya Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan berkaitan dengan pengalokasian belanja kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.
