Instansi Yang Bertanggung Jawab

F. TABEL KOORDINASI MITIGASI BENCANA 1. BANJIR No. a.

b. c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Langkah Penanganan Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi. Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir. Pembangunan Infrastruktur harus kedap air Pembangunan tembok penahan dan tanggul pada DAS dan pantai. Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu. Pengerukan sungai, pembuatan sodetan sungai dengan saluran terbuka. Pembangunan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk daerah pantai. Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunan pemecah gelombang untuk daerah teluk. Pembersihan sediment.

Instansi Yang Bertanggung Jawab Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov, Kabupaten/Kota, Bakosurtanal Departemen Pekerjaan Umum Departemen PU, Telkom, PLN, Pertamina, PAM. Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Ramalan cuaca, iklim, Musim.

Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Peringatan dini, Master Paln Kabupaten/Kota.


Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana banjir. Rencana kedaruratan (contingency planning) dalam menghadapi banjir.

Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, Departemen Pekerjaan Umum


Pembangunan pembuatan saluran drainase.


k.

Peningkatan kewaspadaan di daerah daratan banjir.


l.

Desain bangunan rumah tahan banjir (Material tahan air pondasi kuat) Pelatihan pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah banjir. Pelatihan petugas dalam manajemen bencana, teknis medis, penunjang. Pelatihan tentang kewaspadaan banjir. Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya.

Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, Departemen Pekerjaan Umum Depkes, Dinkes Prov., Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit. Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

n.

o. p.

II. TANAH LONGSOR

Peta Rawan Banjir 1998, Peta Resiko Bencana, Peta Dasar. Master Plan Wilayah Sungai/DAS. Rencana dan kesiapan fasilitasi yang aman terhadap banjir. Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Sungai dan DAS.

Departemen Pekerjaan Umum

j.

m

Rujukan

Depkes, Dinkes Prov., Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit.

Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana banjir dan cara menanggulanginya. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana banjir dan cara menanggulanginya. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana banjir dan cara menanggulanginya. Protap /Pedoman /Standar Peraturan/Pelayanan Kesehatan. Masyarakat tersosialisasi.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan dan lain-lain. Peringatan Dini Master Plan, Drainase Kota. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan dan lain-lain.

No.

Langkah Penanganan

a.

Pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya menghindari daerah rawan bencana. Menyarankan relokasi Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya liquefaction.

b. c.

d.

e.

f.

Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untuk menghindari penurunan yang tidak seragam (differential settlement). Menyarankan pembangunan utilitas yang ada didalam tanah harus bersifat fleksibel. Mengurangi tingkat keterjalan lereng.

Instansi Yang Bertanggung Jawab Departemen Pekerjaan Umum.

Peta Rawan Tanah Longsor, Peta Resiko Bencana.

Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perhubungan (Telkom), Departemen Energi dan SDM (PLN, Pertamina), Departemen Pekerjaan Umum (PAM), LIN. Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Review Master Plan , UU. Rencana dan kesiapan fasilitasi yang aman terhadap tanah longsor.


Rencana dan kesiapan fasilitasi yang aman terhadap tanah longsor. Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana tanah longsor. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana tanah longsor dan cara penanganannya. Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor.

Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, Departemen Energi dan SDM.

g.

Meningkatkan/memperbaiki drainase baik air permukaan maupun air tanah.


h.

Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan piling Pembuatan terasering


Penghijauan dengan tanaman yang system pengakarannya terdapat di dalam. Pembuatan saluran khusus untuk aliran butir. Pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batu baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit. Pengenalan daerah yang rawan longsor.

Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

i. j.

k. l.

m

n.

o. p. q. r.

Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahanrekahan berbentuk ladam (tapal kuda). Hindarkan pembangunan di daerah yang rawan longsor. Mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Pembuatan terase dan penghijauan dengan

Rujukan

Departemen Pekerjaan Umum.

Departemen Pekerjaan Umum. Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, BMG, Departemen Energi dan SDM.

Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, BMG, Departemen Energi dan SDM. Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, BMG, Departemen Energi dan SDM.

Pemda Prov., Kabupaten/Kota. Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota. Pemda Prov., Kabupaten/Kota. Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air.

Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana tanah longsor cara penanganannya. Daftar/peta Geomedik. Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana tanah longsor. Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor. Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana tanah longsor. Peta Rawan Tanah Longsor, Peta Resiko Bencana. Peta Rawan Tanah Longsor, Peta Resiko Bencana. Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor. Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor.

s.

t.

Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock fall) Penutupan rekahan-rekahan diatas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat kedalam tanah.





Instansi Yang Bertanggung Jawab

Rujukan

III. GUNUNG API

No. a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Langkah Penanganan Perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktifitas penting harus jauh atau diluar dari kawasan rawan bencana. Hindari tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lava dan atau lahar. Perkenalkan strujtur bangunan tahan api. Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api. Membuat barak pengungsian yang permanen, terutama di sekitar gunung api yang sering meletus. Membuat fasilitas jalan dan tempat pemukiman ke tempat pengungsian untuk memudahkan evakuasi. Menyediakan alat transportasi bagi penduduk bila ada perintah pengungsian. Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko letusan gunung api di daerahnya.

Departemen ESDM.

Peta Rawan Tanah Longsor 1998, Peta Resiko Bencana.


Rencana Tata Ruang Wilayah, standar bangunan tahan gempa.

Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota. Departemen Pekerjaan Umum.

Bangunan fasilitas yang aman terhadap gempa bumi.

Departemen PU, DepSos, Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana gempa.


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana gempa bumi.


Rencana kedaruratan dalam menghadapi gempa bumi.

Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, BMG, Departemen Energi dan SDM.

Terciptanya komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana. Terciptanya komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana.

Mengidentifikasi daerah bahaya (dapat dilihat pada Data Dasar Gunung Api Indonesia atau peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api) Tingkatkan kemampuan pemadaman api..


Membuat tempat penampungan yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan.



Prakiraan gempa, data kejadian gempa.

Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana gunung api dan cara penanganannya. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana gunung api dan cara penanganannya.

l.

m

n.

Mensosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api harus mengetahui posisi tempat tinggalnya pada Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api (penyuluhan). Mensosialisasikan kepada masyarakat agar paham arti dari peringatan dini yang diberikan oleh aparat/ pengamat Gunung Api (penyuluhan). Mensosialisasikan kepada masyarakat agar bersedia melakukan koordinasi dengan aparat/ Pengamat Gunung Api.


Terciptanya komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana.





IV. GEMPA BUMI

No.

Langkah Penanganan

a.

Memastikan bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa. Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas yang tinggi. Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitas yang tinggi. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingat kepdatan hunian di daerah rawan bencana. Penerapan zonasi daerah rwan bencana dan pengaturan penggunaan lahan. Membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa bumi. Kewaspadaan terhadap resiko gempa bumi.

i.

Sumber api, barang-barang berbahaya lainnya harus ditempatkan pada tempat yang aman dan stabil

j.

Ikut serta dalam pelatihan program upaya


Rujukan


Peta Rawan Gunung Api, Peta Resiko Bencana.


Rencana Tata Ruang Wilayah.

Telkom, PLN, Pertamina, PAM.

Bangunan fasilitas yang aman terhadap letusan Gunung Api. Bangunan penahan lahar SABO, Bunker. Terowongan Air untuk mengurangi volume air di bawah. Peringatan dini dan status aktifitas gunung api. Data kejadian letusan Gunung Api.



Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI,

Departemen PU, DepSos, Pemda Prov., Kabupaten/Kota. Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, Departemen Perhubungan (Telkom), Departemen Energi dan SDM (PLN, Pertamina), Departemen Pekerjaan Umum (PAM), LIN. Departemen Pekerjaan Umum.

Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana letusan gunung api. Peta rawan kebakaran Pemukiman, Peta Resiko Bencana. Rencana dan bangunan fasilitasi yang aman terhadap Kebakaran Pemukiman.. Rencana dan kesiapan fasilitas yang aman terhadap kebakaran Pemukiman..

Standar design/ konstruksi tahan api.

k.

l.

m

penyelamatan dan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi.. Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama. Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggantian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. Rencana kontingensi/ kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi.

Departemen Energi dan SDM.

NSPM, pencegahan kebakaran.

Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI.



V. TSUNAMI No.

Langkah Penanganan

a.

Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami.. Pendidikan kepada masyarakat tentang karakteristik dan pengenalan bahaya tsunami. Pembangunan Tsunami Early Warning System.

b.

c.

d.

Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko.

e.

Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami. Pembangunan tempattempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman. Tempat/ bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghindari ketinggian tsunami. Pembangunan sistem Peringatan Dini Tsunami, khususnya di Indonesia.

f.

g.

h.

i.

Pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya tsunami. Mengenali karakteristik dan tanda-tanda bahaya tsunami di lokasi sekitarnya.


Rujukan

Departemen Energi dan SDM, BMG.

Peta Rawan Bencana, Peta Resiko Bencana Tsunami.


Rencana Tata Ruang Wilayah. Zona Aman Tsunami.

Telkom, PLN, Pertamina, PAM.

Rencana Bangunan fasilitas yang aman terhadap Tsunami. Bangunan pemecah Ombak, penahan gelombang.

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan (Perhubungan laut), Departemen Kelautan dan Perikanan. Departemen Energi dan SDM, TNI AL (Dinas Oceonografi), BMG

Peringatan dini.

Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, BMG.

Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana tsunami.


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana Tsunami dan cara penanganannya. Rencana kedaruratan dalam mengahdapi tsunami.

Departemen PU, DepSos, Pemda Prov., Kabupaten/Kota. Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Terciptanya sistem informasi dan komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan

j.

k.

l.

Memahami cara penyelamatan jika terlihat tanda-tanda tsunami. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tsunami.

Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, BMG. Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, BMG.

Memberikan laporan sesegera mungkin jika mengetahui tanda-tanda akanterjadinya tsunami krepada petugas yang berwenang: Kepala Desa, Polisi, Stasiun Radio. SATLAK PB dan lain-lain.


Koordinasi Penanganan Bencana. Sarana kesehatan yang berfungsi adalah Yankes. Terciptanya sistem informasi dan komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana. Terciptanya sistem informasi dan komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana.

VI. KEBAKARAN

No.

Langkah Penanganan

a.

Pembuatan dan sosialisasi kebijakan pencegahan dan Penanganan Kebakaran. Peningkatan pehegakan hukum. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini. Pembuatan waduk-waduk kecil, Bak penampungan air dan Hydran untuk pemadaman api. Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahan perkebunan dengan hutan. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalam pengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalu besar. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehingga membakar wilayah yang luas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yg tak terkendali. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk

b. c.

d.

e.

f. g.

h.

i.

j.


Rujukan


Peta Resiko Bencana.


Peraturan dan pelaksanaan sertifikasi yang lebih baik.



Peraturan dan pelaksanaan sertifikasi yang lebih baik.


Rencana bangunan fasilitas yang aman terhadap Badai Topan.

Departemen Pekerjaan Umum, Pemda Prov., Kabupaten/Kota. BMG, LAPAN.

Peraturan dan pelaksanaan sertifikasi yang lebih baik. Peringatan dini.

Departemen Energi dan SDM, Kementerian Ristek, BPPT, LIPI.

Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana kebakaran dan cara penanganannya.


Rencana kedaruratan dalam menghadapi kebakaran.

Departemen terkait, Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Terciptanya sistem informasi dan komunikasi yang baik

pembukaan lahan secara ketat.

k.

Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.


diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana kebakaran dan cara penanganannya.

VII. KEKERINGAN

No.

Langkah Penanganan

a.

Perlu melakukan pengelolaan air secara bijaksana, yaitu dengan mengganti penggunaan air tanah dengan penggunaan air permukaan dengan cara pembuatan waduk, pembuatan saluran distribusi yang efisien. Konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan check dam, reboisasi. Pengalihan bahan baker kayu baker menjadi bahan baker minyak untuk menghindari penebangan hutan/tanaman. Pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang bervariasi.

b.

c.

d.

Instansi Yang Bertanggung Jawab Departemen Pertanian, BMG, LAPAN.

Peta Rawan Kekeringan, Peta Resiko Bencana.


Review Master Plan, UU SDA.

Departemen Pertanian.

Rencana bangunan fasilitas yang aman terhadap kekeringan.

Departemen Pekerjaan Umum Pemda Prov., Kabupaten/Kota.

Waduk, Jaringan Irigasi, Pembuatan sumur artesis, sumur resapan, waduk resapan. Peringatan dini akan adanya musim kering yang berkepanjangan. Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak kekeringan.

e.

Pendidikan dan pelatihan.

Departemen Pertanian, BMG, LAPAN.

f.

Meningkatkan/memperbaiki daerah yang tandus dengan melaksanakan pengelolaan lahan, pengelolaan hutan, waduk peresapan dan irigasi. Pembangunan check Dam, waduk, sumur serta penampungan air, penghijauan secara swadaya. Mengurangi pemanfaatan kayu bakar. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan konservasi air.

Departemen Pertanian, LAPAN, BMG, BPPT, Kementerian Ristek, LIPI.

g.

h. i

j.

Pengelolaan peternakan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di

Rujukan


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana banjir dan cara penanganannya.


Rencana kedaruratan dalam menghadapi kekeringan. Terciptanya sistem informasi dan komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana. Meminimalisasi kasus Gizi Buruk.


k.

wilayahnya. Mengembangkan industri alternatif non pertanian.


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana kekeringan dan cara penanganannya.

VIII. ANGIN SIKLON TROPIS Instansi Yang Bertanggung Jawab

No.

Langkah Penanganan

a.

Memastikan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembangunan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin topan. Pembangunan rumah yang tahan angin.


g.

Pembangunan rumah yang tahan angin.


h.

Pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan dati atau orang lain disekitarnya. Pengamanan barang-barang disekitar rumah agar terikat/ dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Mensosialisasikan kepada nelayan agar supaya


b.

c.

d.

e.

f.

i

j.

k.

Rujukan


Peta Resiko Bencana.


Rencana bangunan fasilitas yang aman terhadap angin topan.


Rencana bangunan fasilitas yang aman terhadap angin topan.


Rencana dan kesiapan fasilitas yang aman terhadap angin topan. Rencana bangunan fasilitas yang aman terhadap angin topan.



Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana angin topan. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana angin Siklon Tropisnya. Rencana kedaruratan dalam menghadapi badai angin.


Terciptanya komunikasi yang baik diantara stakeholders utk menunjang keberhasilan Koordinasi Penanganan Bencana. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana.


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana.

menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya.

IX. WABAH PENYAKIT Instansi Yang Bertanggung Jawab

No.

Langkah Penanganan

a.

e.

Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana caracara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan. Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila wabah terjadi. Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumberdaya manusia yang profesional,sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik serta pembiayaan operasional. Upaya penguatan surveilans epidemiologi untuk identifikasi factor resiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran Pengendalian faktor resiko.

f.

Deteksi secara dini.

Departemen Kesehatan, dan Departemen terkait.

g.

Respon cepat.


b.

c.

d.

X.

No.


Rujukan Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana wabah penyakit dan penanganannya.


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana wabah penyakit dan penanganannya.






Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana wabah penyakit dan penanganannya. Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak wabah penyakit. Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana wabah penyakit dan penanganannya.

KONFLIK

Langkah Penanganan


Rujukan

a.

b.

c.

d.

e.

Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat alam dalam rangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta di tanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan dan kejujuran. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatnya perlindungan penghormatan, dan penegakkan HAM. Meningkatkan kinerja aparatur Negara dalam rangka mewujudkan aparatur Negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari KKN.

Departemen terkait, Pemda Prov., Kab./Kota.

Peta rwan konflik.


Kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana konflik dan penanganannya.







MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA’RUF, S.E.

Instansi Yang Bertanggung Jawab

Recommend Documents