Kata Kunci : Good Governance, Kinerja

Pengaruh Good Governance terhadap .........

ABSTRAK Somantri Yusuf, Dedy. 2009. Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. Tugas Penelitian, Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Bandung. Kata Kunci : Good Governance, Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai instansi pemerintah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah kota Bandung, dalam pelaksanaan pemerintahannya pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja agar diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah kota Bandung saat ini, karena selama ini pemerintah dianggap sebagai sarang inefisiensi dan pemborosan. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip good governance pada Pemerintah Daerah kota Bandung; Untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Daerah kota Bandung; dan bagaimana pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan study kasus. Skala ukur yang digunakan adalah ordinal, dengan alat analisis statistik korelasi, regresi dan determinasi, dengan uji hipotesis t satu arah yaitu arah sebelah kanan. Dari hasil pembahasan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kota Bandung telah menerapkan prinsip good governance. Kinerja pemerintah daerah kota Bandung sudah baik, karena telah dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan, dan telah menerapkan value for money dengan baik. Pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung berdasarkan hasil analisis regresi adalah y = - 1,755 + 0,357x ini artinya dari setiap kenaikan variable x akan diikuti oleh variable y sebesar kenaikan variable x, dan nilai koefisien korelasi (r) = 0,966, artinya good governance talah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Bandung dengan baik, sedangkan koefisien determinasi sebesar 93,32% ini menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah kota Bandung dipengaruhi oleh penerapan good governance sebesar 93,32% dan sisanya sebesar 6,68% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan dari pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa hipotesis peneliti diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara good governance dengan kinerja pemerintah daerah kota Bandung. Sebagai masukan bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung bahwa untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik bisa dilakukan dengan cara menerapkan prinsip good governance dengan melaksanakan secara optimal setiap aspek yang ada dalam good governance.

Dedy Somantri Yusuf............. 1


1.1 Pendahuluan Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini. Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (extra ordinary) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Kondisi masyarakat saat ini yang sudah kolaps dan menuntut usaha perbaikan yang segera dan signifikan. Tidak benar, jika hanya menggunakan batasan seperti yang tercantum dalam Undang-undang saja, dan pemerintah „tidak melakukan apa-apa‟. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Dalam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah berupaya menerapkan prinsip Good Governance, dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Penerapan Good Governance mulai menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala bidang pada tahun 1997. Pada tahun 1997-1998 terjadi gelombang reformasi antara lain menuntut adanya reformasi disegala bidang termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan tuntutan otonomi daerah yang lebih terdesentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan UndangUndang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah Daerah jadi lebih bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya karena daerah sendiri yang lebih tahu potensi yang ada pada daerah tersebut. Meskipun demikian Pemerintah Daerah masih tetap harus sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah tidak dapat lepas dari pengontrolan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber daya khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Good Governance adalah pengolahan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran masyarakat. Dan pemerintah juga harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan sektor swasta. Karena pemerintahan yang baik dapat mengatur semua aspek yang ada disekitarnya dengan baik. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang Dedy Somantri Yusuf............. 2


ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dimana ciriciri Tata Pemerintahan yang baik (good governance) yaitu Mengikutsertakan semua; Transparan dan bertanggung jawab; Efektif dan adil; Menjamin adanya supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Untuk itu kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja nonkeuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauhmana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Adapun maksud dilakukannya pengukuran kinerja ini adalah untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Terkait dengan rendahnya penerapan Good Governance, dalam lingkungan pemerintah, dimana hal ini dapat menimbulkan tumbuh berkembangnya praktek – praktek yang tidak sehat yang tidak saja merugikan masyarakat dan pemerintah tetapi dapat merugikan negara, praktek – praktek yang tidak sehat ini yang biasa dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Seperti kita ketahui banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, contohnya di daerah Jawa Timur, korupsi yang dilakukan oleh kepala dearah tidak hanya merugikan masyarakat setempat tetapi juga merugikan Negara, dan di Yogyakarta seperti masalah janji untuk melakukan reloksi dan ganti rugi untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) yang digusur dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sleman yang tidak ditepati. Maka untuk itu diupayakan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan penerapan prinsip Good Governance dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan, agar tidak terjadi nyimpangan yang sebetulnya tidak perlu terjadi jika pemerintah dapat menerapkan semua prinsip Good Governance. Begitu pula dengan penerapan prinsip Good Governance di Pemerintah Daerah Kota Bandung hal ini ditandai dengan belum optimalnya implementasi Good Governance antara lain ditunjukkan dengan belum terpenuhinya satu data yang akurat yang dimutahirkan secara berkala, tuntutan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun dalam proses Pilkada (±70%), belum terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan tertib, serta jumlah desa tertinggal yang cukup tinggi. Maka dari uraian diatas sudah seharusnya Pemerintah Daerah menerapkan prinsip Good Governance. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Dedy Somantri Yusuf............. 3


Kota Bandung yang menerapkan prinsip Good Governance ini. Dari sini timbul kemungkinan bahwa penerapan prinsip Good Governance dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini yang dituangkan dalam penelitian yang diberi judul “Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung”. 1.2 Pembatasan dan Identifikasi Masalah 1.2.1 Pembatasan Masalah Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja pemerintah bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukan kinerja secara komprehensif. Agar mempermudah dalam menyusun laporan penelitian maka Penulis membatasi masalah yang akan dibahas, penulis akan mengangkat masalah pengkuran kinerja dengan menggunakan alat ukur keuangan, meliputi tingkat kemandirian, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Karena APBD yang berhubungan dengan data yang akan diteliti hanya sampai tahun 2006, sedangkan untuk tahun 2007 sudah tidak ada rekening biaya opereasional pemungutan pajak, karena adanya perubahan dalam peraturan. Sedangkan untuk non keuangan meliputi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, hal ini dilihat banyak tidaknya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Karena data yang terkumpul hanya dari tahun 2006 sampai tahun 2009, untuk tahun-tahun sebelumnya belum ada program untuk merekap setiap pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, baru dimulai pada bulan November tahun 2006. 1.2.2

Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari masalah tersebut diatas, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan Good Governance pada Pemerintah Daerah Kota Bandung? 2. Bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Bandung? 3. Bagaimana pengaruh pelaksnaan Good Governance pada kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung?



1.3 Kegunaan dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Kegunaan Penelitian 1.3.1.1 Kegunaan Teoritis Dengan penelitian ini diharapkan terdapat kegunaan, adapun kegunaan teoritisnya sebagai berikut : 1. Untuk memperoleh pengetahuan yang faktual mengenai gambaran pelaksanaan Good Governance pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 2. Untuk memperoleh pengetahuan yang khusus mengenai gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh pelaksanaan Good Governance pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 1.3.1.2 Kegunaan Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk : 1. Bagi Perguruan Tinggi Dimana hasil penelitian ini akan menambah perbendaharan perpustakaan Politeknik Pos Indonesia. 2. Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan mengenai gambaran hasil analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur keuangan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. 3. Bagi Penulis Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik dan Analisis Laporan Keuangan. Selain itu juga dapat sebagai bahan perbandingan antara pengetahuan yang didapat secara teoritis dengan aplikasi (praktek) yang terjadi di pemerintah daerah mengenai pengukuran kinerja dengan menggukan alat ukur keuangan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan dalam mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya menyelenggarakan pemerintahan. 4. Bagi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kinerja pemerintah daerah dengan mengunakan alat ukur keuangan dengan melakukan analisis laporan keuangan. 1.3.2

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Governance pada Pemerintah Daerah kota Bandung 2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Dedy Somantri Yusuf............. 5


3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Good Governance pada kinerja Pemerintah Daerah kota Bandung 1.4 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, (Sugiyono, 2006:39). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. Peneliti menduga bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil rumusan hipotesis adalah sebagai berikut: 1. Ho : ρ = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 2. Hа : ρ ≥ 0 Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 1.5.1 Definisi Konsep Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu (Sugiono, 2006). 1.5.1.1 Good Governance Good Governance dibentuk dari dua suku kata, yaitu Good yang berarti baik, dan Governance yang berarti pemerintahan. Secara harfiah Good Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut World Bank memberikan definisi Governance adalah “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan Governance sebagai “the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair a all levela”. Menurut World Bank, Good Governance adalah penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi langka, dan pencegahan korupsi baik politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and politcal frameworks bagi timbulnya aktivitas kewiraswastaan.



Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) memberi definisi Good Governace sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 1.5.1.2 Kinerja Dalam kamus Bahasa Indonesia (2003:81) kinerja didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dicapai atau kemampuan kerja atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non financial. Anderson and Clancy (2004:21) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai “feedback from the accountant to management that provides information about how well the action represent the plans; it also identifies where manager may need to make correction or adjustment in future planning and controlling activities”. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan, keluaran, dan hasil. Dimana ketiga idikator itu merupakan pelaksanaan value for money. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 masukan (input) adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya. Sedangkan keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Dan hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, Return Of Investment. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada “Net Profit”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu. Dalam pengukuran kinerja ini dihubungkan dalam penerapan prinsip Good Governance. Seperti yang dikatakan oleh (Yudhiantara.2009) Good Governance adalah suatu mekanisme kerja,dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial dimana pemerintah diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan 3 fungsi dasarnya yakni Dedy Somantri Yusuf............. 7


service,development,empowerment. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance, setidaknya terlihat dari 3 hal berikut : pertama pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advocator kepentingan public, kedua adanya perlindungan yang nyata terhadap “ruang dan wacana” public, serta yang ketiga mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut Pratikno (2009:10) good governance selain merujuk mekanisme pasar yang dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, good governance juga dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. Good Governance sebagai democratic politics ini ditandai oleh beberapa karakter, seperti transparansi, partisipasi, representasi, akuntabilitas dan penegakkan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2006:11) “good governance” dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah. 1.5.2

Definisi Operasional

Definisi operasional didalam suatu penelitian merupakan suatu penjabaran suatu variabel beserta indikator secera terperinci sehingga variabel yang ada dapat diketahui pengukurannya. Definisi operasional pada penelitian ini terdiri dari sub variabel sebagai berikut :



Tabel 1.1 Operasional Variabel Variabel

Indikator

Participation

X= Penerapan Prinsip Good Governance

Rule of law

Transparancy

Responsiveness

Consensus orientation

Equity

Effectiveness and efficiency

Accountability

Sub Indikator a. Mengikutsertakan masyarakat dalam membuat kebijakan b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan a. Memberlakukan hukum yang telah dibuat kepada seluruh lapisan masyarakat b. Menegakkan hukum dengan baik a. Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktek terbaik untuk memastikan kualitas laporan keuangan b. Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material yang berdampak signifikan pada kinerja Pemda Cepat dan tanggap serta memberikan pelayanan yang baik kepada pihak yang berkepentingan

Membuat kebijakan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan

Memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperbaiki, mempertahankan kesejahteraan mereka

Mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan membuahkan hasil

Mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan


Skala Ukur

Alat Analisis

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi


Penyelenggaraan pemerintahan memiliki visi misi yang jauh kedepan Strategi vision

Y= Kinerja Pemerintah Daerah

Value Money

For

Ekonomi, efisiensi dan efektifitas

Ordinal

Regresi Kolerasi

Ordinal

Regresi Kolerasi

1.6 Teknik Analisis 1.6.1 Analisis Kualitatif Menurut Sugiyono (2006:89) “Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dariapada generalisasi”. 1.6.2 Analisis Kuantitatif Menurut Sugiyono (2006:87) “Penelitian kuantitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau mengguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal”. Terkait dengan sifat penelitian yaitu menggambarkan secara asosiatif dan pengujian hipotesis, maka data yang diolah disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi dan menggunakan statistik analitik untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Menguji Validitas dan Reliabiitas Menurut Sugiyono (2006:267) uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam kuesioner telah dapat mengukur variabel penelitian yang diinginkan. Pada penelitian ini perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan construct validity, yaitu suatu metode validitas yang digunakan untuk melihat hubungan antara hasil pengukuran suatu alat ukur dengan konsep yang dimilikinya. Dengan demikian construct validity menyangkut masalah theoretical construct yang menjadi dasar dalam menyusun alat ukur tersebut. Jadi validitas konstruk merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah suatu instrumen mengukur sesuai dengan yang diharapkan. Dedy Somantri Yusuf............. 10


Item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukan bahwa item tersebut mempunyai nilai validitas yang tinggi pula, menurut Arikunto (2002:144) suatu alat ukur dinyatakan valid harus memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari 0,3. Jadi jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir instrumen tersebut tidak valid. Dalam analisis korelasi, bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya > 0,3 maka variabel tersebut construct yang kuat, dan apabila butir instrumen < 0,3 maka variabel tersebut tidak valid dan tidak diikut sertakan dalam perhitungan validitas. Jadi berdasarkan analisis korelasi itu dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. Sedangkan uji reliabilitas yang dilakukan dengan maksud untuk menguji tingkat ketetapan atau keandalan kuesioner dalam mengukur. Pengukuran ini dilakukan dengan uji Alpha Croonbach, yang dianggap sesuai untuk pengujian terhadap item-item penelitian yang memiliki skor 1-4. Adapun rumus untuk menguji Alpha Croonbach yaitu : α=

kr 1 (k 1)r

Persamaan 6.1 Keterangan : α = koefisien keandalan alat ukur r = koefisien rata-rata korelasi untuk variabel k= jumlah variabel

rᵢ =

k (k 1)

1

Si 2 St 2

Persamaan 6.2 Keterangan : k = mean kuadrat antar subyek ΣSᵢ² = mean kuadrat kesalahan St² = varians total Dalam metode internal consistency ini semakin tinggi koefisien alpha item-item yang diuji tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nilai alpha dapat diinterprestasikan dengan koefisien korelasi yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai alpha, semakin tinggi keandalan alat ukur. Dengan kata lain kesalahan pengukuran semakin rendah. Besarnya koefisien reliabilitas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu alat ukur adalah 0,6. Dalam pengerjaan pengukuran uji validitas dan reliabilitas Dedy Somantri Yusuf............. 11


instrumen penelitian ini digunakan dengan bantuan program SPSS for window version 16 (statistic program for social science). b. Koefisien Korelasi Pada pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis koefisien korelasi rank (korelasi Spearman). Alat analisis koefisien (korelasi Spearman) digunakan untuk mempelajari pengaruh-pengaruh variabel yang diukur didalam skala ordinal sehingga dibuat ranking dalam suatu rangkaian yang berurutan. Adapun syarat penggunaan koefisien korelasi rank (korelasi Spearman) adalah data yang bersifat ordinal dengan bentuk hipotesis asosiatif.

rs = 1

6

d2

n(n 2 1)

Persamaan 6.3 Keterangan : r s = koefisien korelasi rank Spearman Σd² = selisih ranking variabel x dan y (X1 dan Y1) n = banyaknya sampel dalam unit Harga ρ akan bergerak antara -1 dan +1, jika ρ positif maka terdapat korelasi antara variabel x dan y, bila ρ negatif maka terdapat pertentangan antara variabel x dan y. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 20 Responden dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kota Bandung selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antara variabel x dan y, maka dapat digunakan pedoman menurut Sugiyono (2006:216) seperti tertera pada tabel berikut: Tabel 6.2 Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat



c.

Regresi Setelah mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel tersebut dengan teknik korelasi maka untuk mengetahui berapa besar pengaruhnya adalah dengan menggunakan statistik regresi. Analisis regresi yang menyangkut sebuah variabel independen dan sebuah variabel dependen dinamakan analisis regresi sederhana menurut Sugiyono (2006:244-245) persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut : Y=a+bx b=

n

xy

n

a=

x

x

2

(

y x)

xy 2 n

x2

2

x (

xy x) 2

Persamaan 6.4 Keterangan : X = variabel independen (prinsip Good Government Governance) Y = variabel dependen (kinerja Pemda) a = konstanta (nalai Y pada saat X = 0) b = koefisien regresi (besarnya perubahan penambahan / pengurangan Y apabila X bertambah 1 unit) d. Koefisien Determinasi Dari analisis regresi diperlukan juga untuk melihat berapa persen dari variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi dari variabel independen, untuk itu digunakan Koefisien Determinasi (KD). Adapun rumus dari Koefisien Detrminasi menurut Ridwan (2003:288) adalah sebagai berikut : KD = r² x 100 %

Persamaan 6.5 Koefisien determinasi tidak pernah negatif dan paling besar = 1, serta dinyatakan dalam persentase (%). Dengan demikian dalam koefisien determinasi berlaku (0 ≤ r ² ≤ 1 ). Nilai korelasi berkisar antara -1 dan 1, artinya : Jika r = -1, Besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar (-1)² x 100 % = 100 %, dengan kata lain variabel X dan Y terdapat korelasi negarif sempurna. Jika r =+1, Besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar (+1)² x 100 % = 100 %, dengan kata lain variabel X dan Y terdapat korelasi positif sempurna.



Jika r = 0,90, Besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar (0,90)² x 100 % = 81 %, antara variabel X dan Y terdapat korelasi tidak sempurna, dan terdapat 19 % merupakan besarnya pengaruh faktor lain selain variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). e.

Penetapan Tingkat Signifikansi Tingkat signifikansi adalah tingkat probabilitas yang ditentukan oleh peneliti untuk membuat keputusan menolak atau mendukung hipotesis. Tingkat signifikansi menunjukan probabilitas tingkat kesalahan yang dibuat oleh peneliti untuk mendukung atau menolak hipotesis. (Indriantoro, 2000:92) Maka untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan menentukan tingkat signifikansi dimana tingkat signifikansi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (α = 0,05) kriteria berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukan bahwa keputusan yang dibuat oleh peneliti untuk mendukung atau menolak suatu hipotesis mempunyai probabilitisan kesalahan sebesar 5%. Tingkat signifikansi ini kemudian di uji kebenarannya dengan menggunakan rumus :

t0 = rs

n 2 1 rs2

Persamaan 6.6 Tujuan uji t adalah digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, hasil uji kemudian dibandingkan dengan harga tabel kriteria pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan H o adalah sebagai berikut : H o tidak dapat ditolak dan H a ditolak bila t hitung ≤ t ( df ) H o ditolak dan H a dapat diterima bila t hitung ≥ t ( df ) Langkah terakhir yang diambil adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai pada tabel distribusi t student (t (

df )

)



1.7 Pembahasan 1.7.1 Penerapan prinsip Good Governance di Pemerintah Daerah Kota Bandung Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menerapkan secara baik prinsip partisipasi (partisipation). Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah kota Bandung, mereka menyalurkan aspirasinya melalui media yang disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, selain itu pula mereka menyampaikan apa yang menjadi keluahannya kepada pemerintah. Dimana dari keluhan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat. Dan dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pemerintah daerah menyediakan media komunikasi untuk masyarakat seperti melalui media masa, dan adanya lembaga musyawarah, dan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah kota Bandung juga telah menerapkan prinsip tegaknya supermasi hukum (rule of law), hal ini terlihat dari kondisi penegakan hukum di kota Bandung sudah berjalan dengan cukup baik, namun tentu saja masih memerlukan peningkatan, terutama dalam kerangka pencegahan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum. Langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah kota Bandung dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum serta menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran serta budaya hukum dan tertib hukum; 2. Penyusunan dan Pengkajian Produk Hukum Daerah, dimana hasil yang dicapai yaitu legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan berupa terbentuknya produk hukum terdiri dari Peraturan Daerah, Penetapan Keputusan Walikota, Pengaturan Keputusan Walikota. 3. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dimana hasil yang dicapai adalah tersedianya buku Perda, lembar Keputusan Walikota, buku himpunan Perda, buku himpunan Keputusan Walikota. Selain itu juga pemerintah daerah kota Bandung menerapkan prinsip transparansi, hal ini dapat diketahui dengan adanya upaya pemerintah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi masyarakat serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut yaitu dengan cara menyediakan informasi melalui media masa atau media elektronik. Dan mereka juga menyediakan informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Pemerintah daerah kota Bandung juga menerapkan prinsip responsiveness, hal ini dapat diketahui dengan adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan mereka cepat dalam menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Serta dapat diketahui juga dengan adanya media pelayanan pengaduan masyarakat, baik melalui media masa, media elektronik, atau tatap muka langsung, ini merupakan salah satu cara mereka untuk melaksanakan prinsip responsiveness. Dedy Somantri Yusuf............. 15


Dan pemerintah juga menerapkan consensus orientation, hal ini dapat diketahui dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menunjukan orientasi pada kepentingan masyarakat, seperti peraturan tentang K3 (Kebersihan, Ketertiban, Keamanan), Perda tentang Rencana Ruang Tata Wilayah, serta Perda APBD yang didalamnya memuat tentang aturan bahwa harus lebih besar belanja lansung daripada belanja tidak langsung. Dan seperti yang kita ketahui pula bahwa kota Bandung menghadapi masalah penanganan sampah, dan dalam upaya ini pemerintah menentukan Kebijakan Nasional Bidang Persampahan (20062010), yang berisi : 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya; 2. Mengedepankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan; 3. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan; 4. Pemisahan badan/fungsi regulator dan operator; 5. Pengembangan kemitraan dengan swasta; 6. Peningkatan pelayanan untuk mencapai sasaran nasional; 7. Penerapan prinsip pemulihan biaya secara bertahap, dan 8. Peningkatan efektifitas penegakan hukum. Selain itu juga pemerintah juga menerapkan eqity, ini dapat ditunjukan dengan adanya perlakuan yang sama dari pemerintah kepada masyarakat, mereka memberikan informasi kepada siapa saja yang membutuhkan dan mereka memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Dan pemerintah juga menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan pemerintah juga membuat program Bawaku Makmur, dimana pemerintah mau menyediakan dana bagi mereka yang mau membuka usaha kecil, dan besarnya biaya yang diberikan adalah berkisar antara Rp. 750.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00, bantuan ini diberikan kepada saja, asalkan mereka mengikuti mengikuti prosedur yang telah dibuat.. Serta pemerintah juga menerapkan prinsip efiseinsi dan efektifitas, ini dapat ditunjukan dari adanya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun belum seluruhnya, tapi mereka berupaya untuk efisien, hal ini dapat dilihat dari besarnya belanja yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, dan dalam realisasi anggaran selalu surplus. Pemerintah Daerah Kota Bandung juga menerapkan accountability, hal ini dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah setiap periode, ini menunjukan bahwa pemerintah mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan semua yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang tercantum dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir pemerintah menerapkan visi misi, ini dapat ditunjukan dengan adanya visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Bandung, yaitu "terwujudnya kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat). Dimana visi dan misi ini berpandangan jauh kedepan dan ini dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat pemerintah daerah Bandung menjadi masyarakat yang bermartabat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pemerintah daerah kota Bandung telah melaksanakan penerapan prinsip Good Gonvernance Dedy Somantri Yusuf............. 16


dimana dari penerapan prinsip ini dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah kota Bandung, hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian kuesioner, bahwa pemerintah daerah kota Bandung telah menerapkan prinsip Good Gonvernance, dan berkurangnya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 1.7.2

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung

Informasi kinerja pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya, karena selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul, agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Dalam pengukuran kinerja dengan memperhatikan value for money, dimana efisiensi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu dan efektifitas merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Mardiasmo, 2002:126). Implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik (public costs awareness). Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah telah menerapkan value for money yaitu dengan cara menghemat pengeluran, dan mampu membeli barang dengan harga yang rendah, serta dapat menghasilkan outcome yang berguna bagi masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah kota Bandung selama tahun 2003 – 2006 dapat dilihat dalam lampiran E dan F. 1.7.3

Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 1.7.3.1 Uji Validitas Item Sebelum data diolah dan dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji validitas yang merupakan syarat untuk membuat suatu tingkat dari hasil data yang dihasilkan. Apakah data yang dikumpulkan memenuhi syarat (valid) atau tidak. Pengujian tingkat keandalan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik.



No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tabel 4.5 Pengujian Validitas Variabel X Penerapan Prinsip Good Governance Nilai Koefisien Korelasi Standar Valid 0,867 0,3 0,566 0,3 0,887 0,3 0,747 0,3 0,747 0,3 0,516 0,3 0,799 0,3 0,803 0,3 0,769 0,3 0,834 0,3 0,491 0,3 0,854 0,3 0,754 0,3 0,756 0,3 0,887 0,3 0,747 0,3 0,747 0,3 0,516 0,3 0,799 0,3 0,803 0,3 0,769 0,3 0,834 0,3 0,491 0,3 0,854 0,3 0,754 0,3 0,756 0,3 0,854 0,3


Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 4.6 Pengujian Validitas Variabel Y Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Nilai Koefisien Korelasi Standar Valid Keterangan 0,792 0,3 Valid 0,835 0,3 Valid 0,836 0,3 Valid 0,829 0,3 Valid 0,826 0,3 Valid 0,863 0,3 Valid 0,717 0,3 Valid 0,829 0,3 Valid 0,835 0,3 Valid

Untuk mencari nilai validitas ini seperti ditentukan sesuai dengan ketentuan bahwa instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila koefisien korelasi setiap pertanyaan > 0,3. Jadi berdasarkan analisis korelasi diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. 1.7.3.2 Uji Realibilitas Item Sebelum data diolah dan dianalisis terlebih dahulu, dilakukan uji reliabilitas untuk menguji tingkat ketepatan atau keandalan kuesioner dalam mengukur. Data yang diperoleh, diolah dan menghasilkan nilai cronbach alpha (α) sebagai berikut : Tabel 4.7 Uji Reliabititas Variabel X dan Y Variabel yang Cronbach Alpha Standarized Alpha Keterangan diukur X 0,970 0,6 Reliabel Y 0,873 0,6 Reliabel Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan mempunyai tingkat reliabilitas yang baik. Hal ini dikarenakan ubesarnya koefisien reliabitas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu alat ukur adalah 0,6. 1.7.3.3 Korelasi Rank Spearman Koefisien korelasi Spearman adalah koefisien yang memperlihatkan eratnya hubungan antara variabel Penerapan Prinsip Good Governance (X) dan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung (Y), yang keduanya mempunyai skala pengukuran ordinal. Analisis data hasil jawaban kuesioner ini disajikan dalam lampiran. Dalam perhitungan korelasi Rank Spearman ini menggunakan SPSS for Windows version 16.0 (Statistic Program for Social Sciencce).



Tabel 4.8 Hubungan Korelasi Antar Variabel Correlations Good Governance (X) Spearman's rho

Good Governance (X)

Correlation Coefficient

1.000

Sig. (2-tailed) N

Kinerja PEMDA (Y)

Kinerja PEMDA (Y)

Correlation Coefficient N

.000

20

20

**

1.000

.000

.

20

20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil korelasi Rank Spearman dapat diketahui nilai r s = 0,966 yang berarti interprestasi derajat hubungan antar kedua variabel mempunyai korelasi sangat kuat dan signifikan artinya penerapan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, equity, efisiensi dan efektifitas, accountability, dan strategi vision, telah diterapkan dengan baik, sehingga dalam penerapan good governance ini memiliki hubungan yang sangat kuat dalam kinerja pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Bandung. Sedangkan hasil pengujian dengan menggunakan teknik manual dengan menggunakan excel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Tabulasi Data Untuk Menghitung Koefisien Korelasi Rank Spearman Responden

X

Y

Rangking X

Rangking Y

di

di²

1

100

30

1

6

-5,0

25,00

2

89

31

5,5

3,5

2,0

4,00

3

65

19

14

16

-2,0

4,00

4

79

27

10

9,5

0,5

0,25

5

93

31

3

3,5

-0,5

0,25

6

69

22

12,5

14,5

-2,0

4,00


**

. .966

Sig. (2-tailed)

.966


7

96

36

2

1

1,0

1,00

8

81

27

8,5

9,5

-1,0

1,00

9

71

24

11

12

-1,0

1,00

10

64

22

15

14,5

0,5

0,25

11

91

31

4

3,5

0,5

0,25

12

89

31

5,5

3,5

2,0

4,00

13

58

18

16

18,5

-2,5

6,25

14

81

27

8,5

9,5

-1,0

1,00

15

54

18

18

18,5

-0,5

0,25

16

81

27

8,5

9,5

-1,0

1,00

17

84

28

7

7

0,0

0,00

18

54

18

18

18,5

-0,5

0,25

19

54

18

18

18,5

-0,5

0,25

20

69

23

12,5

13

-0,5

0,25

Σ

54,25



rs

=1

6

d2

n(n 2 1) 6.54,25 = 1 20(202 1) 325,5 =1 20(400 1) 325,5 =1 20(399) 325,5 =1 7980 = 1 – 0,040789473 = 0,960 Tabel 4.10 Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat Kuat

Sumber Data: Sugiono, 2006.

Dari hasil diatas dengan menggunakan dua metode menghasilkan nilai koefisien korelasi yang memiliki hubungan yang sangat kuat, hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dihitung koefisien determinasi yaitu sebagai berikut: Kd = r 2 x 100% = 0,966 ² x 100% = 0,933156 x 100% = 93,32% Artinya antara variabel X dan Y terdapat korelasi tidak sempurna dan terdapat 6,68% merupakan besarnya pengaruh faktor – faktor lain selain variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).



1.7.3.4 Regresi Setelah mengetahui tingkat hubungan antar variabel tersebut maka selanjutnya regresi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 2 (dua) variabel yaitu variabel Good Governance (X) dengan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung (Y).

Tabel 4.11 Regresi Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

B

(Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

Beta

-1.755

1.787

.357

.023

Good Governance (X)

a

t

.964

Sig.

-.982

.339

15.461

.000

a. Dependent Variable: Kinerja PEMDA (Y)

Dari tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = -1.755 + 0,357 X. Sedangkan regresi hasil perhitungan manual dengan menggunakan excel adalah sebagai berikut : Tabel 4.12 Tabulasi Data Untuk Menghitung Regresi Regresi Sederhana Responden

X

Y

X.Y

X²

Y²

XY²

1

100

30

3000

10000

900

9000000

2

89

31

2759

7921

961

7612081

3

65

19

1235

4225

361

1525225

4

79

27

2133

6241

729

4549689

5

93

31

2883

8649

961

8311689

6

69

22

1518

4761

484

2304324

7

96

36

3456

9216

1296

11943936

8

81

27

2187

6561

729

4782969



a

9

71

24

1704

5041

576

2903616

10

64

22

1408

4096

484

1982464

11

91

31

2821

8281

961

7958041

12

89

31

2759

7921

961

7612081

13

58

18

1044

3364

324

1089936

14

81

27

2187

6561

729

4782969

15

54

18

972

2916

324

944784

16

81

27

2187

6561

729

4782969

17

84

28

2352

7056

784

5531904

18

54

18

972

2916

324

944784

19

54

18

972

2916

324

944784

20

69

23

1587

4761

529

2518569

Σ

1522

508

40136

119964

13470

92026814

=

2

y

x

n

x2

x (

xy

x) 2

508.119964 1522.40136 20.119964 (1522) 2 60941712 61086992 = 2399280 2316484 145280 = 82796 = 1,755

=

a



b

=

n n

xy x

2

x (

y x)

2

20.40136 1522.508 20.119964 (1522) 2 802720 773176 = 2399280 2316484 29544 = 82796 b = 0,357

=

Y=a+bX Y = - 1,755 + 0,357 X Dari kedua perhitungan diatas menghasilkan persamaan regresi yang sama yaitu Y = - 1,755 + 0,375 X, dimana dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa arah regresi (b) positif yaitu sebesar 0,357, sehingga apabila terjadi kenaikan atau pertambahan pada variabel X, maka akan diikuti dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y. Sedangkan apabila terjadi penurunan pada variabel X, maka akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y.

1.7.3.5 Tingkat Signifikansi Tingkat signifikansi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (α = 0,05) kriteria keputusan berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukan bahwa keputusan yang dibuat peneliti untuk menolak atau mendukung suatu hipotesis mempunyai probabilitas kesalahan sebesar 5%. n 2 t hitung = r s 1 rs2 = 0,966

20 2 1 0,9662

= 15,852 ttabel

= t ( α ; df = n-2 ) α =5 % = t (0.05 ; df 20 -2 ) = 0.05 ; 18 = 2,101 Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai t hitung sebesar

15,852, sedangkan t tabel adalah sebesar 2,101. Ini berarti H a diterima, yaitu terdapat pengaruh yang positif dari penerapan Good Government Governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung. Karena nilai t hitung > t tabel .



Gambar 4.5 Kurva Hipotesis Daerah Penolakan H0

t tabel

1.7.4

Analisis

Daerah Penerimaan H0

t hitung 15,852

2.101

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Governance sangat berperan sekali dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis korelasi Rank Spearman diketahui r s = 0,966 yang mempunyai arti bahwa interpretasi derajat hubungan antara kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat kuat. Dan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai t hitung sebesar 15,852, sedangkan t tabel adalah sebesar 2,101. Ini berarti H a diterima, yaitu terdapat pengaruh yang positif dari penerapan prinsip Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah, karena nilai t hitung > t tabel . Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil analisis yang menggunakan perhitungan statistik, yaitu mencari besarnya pengaruh antara penerapan Good Governance (variabel X) terhadap kinerja pemerintah daerah (variabel Y). Sebelumnya mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka penulis terlebih dahulu mencari hubungan kedua variabel. Terlebih dahulu penulis mengukur tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dan dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji kedua belah pihak diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan, artinya kedua variabel ini bisa berjalan antara yang satu dengan yang lain, karena terdapat hubungan yang sangat kuat. Setelah kita mengetahui bahwa terdapat hubungan antara variabel dan bersifat signifikan. Maka kita akan memprediksi apakah kedua variabel tersebut berpengaruh satu sama lain dan setelah kita menghitung dengan memakai regresi sederhana maka diperoleh hasil bahwa antara variabel X dan variabel Y sangat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan ini terbukti dengan uji hipotesis yang menunjukan diterimanya H a . Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah secara analisis statistik penerapan prinsip Good Governance memiliki peranan yang penting dalam membantu kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan prinsip Good Governance aktifitas kinerja pemerintah daerah akan berjalan dengan efektif.



1.8 Kesimpulan dan Saran 1.8.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah kota Bandung telah melaksanakan prinsip good government governance, meskipun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, adanya supermasi hukum, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, adanya upaya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan mempertanggungjawabkan segala yang diamanahkan kepadanya. 2. Kinerja pemerintah daerah kota Bandung, sudah dapat dikatakan baik, karena mereka mampu melaksanakan value for money dengan baik, mereka dapat menghemat pengeluaran, dan menekan biaya yang harus dikeluarkan. 3. Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung dimana terdapat korelasi yang sangat kuat antara penerapan prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah daerah dimana nilai korelasinya adalah sebesar 0,966, sedangkan untuk tingkat determinasinya adalah sebesar 93,32% ini artinya adalah antara penerapan prinsip good governance dan kinerja pemerintah daerah terdapat korelasi tidak sempurna dan terdapat 6,68% merupakan besarnya pengaruh faktor – faktor lain. Sedangkan untuk persamaan regresinya adalah Y= -1,755 + 0,357 X, dari persamaan tersebut disimpulkan bahwa arah regresi (b) positif yaitu sebesar 0,375, sehingga jika terjadi kenaikan atau penurunan variabel X maka akan diikuti kenaikan atau penurunan variabel Y. Dan untuk tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat signifikansi yang diambil sebesar 5% maka diperoleh t hitung sebesar 15,852, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H a diterima, yaitu terdapat pengaruh yang positif dari penerapan Good Governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung. 1.8.2 Saran 1.8.2.1 Saran Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Bandung, diantaranya : Dalam hal penerapan prinsip good governance ini, agar lebih ditingkatkan karena penerapan prinsip ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 1.8.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti mengenai organisasi ini, penulis menyarankan agar diteliti lebih jauh mengenai penerapan prinsip good governance ini, karena prinsip ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Dedy Somantri Yusuf............. 27


DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga Boediono. 2001. Statistika dan probabilitas. Bandung : Remaja Rosda Karya. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat Hasan, Iqbal. 2006. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta : Bumi Aksara Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Mardiasmo. 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol 2, no 1, Mei 2006 : 1-17. Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Nurgiyantoro, Burhan. 2004. “Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pratikno. 2005. “Good Governance dan Governability”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 8, nomor 3, Maret 2005 : 132 -248. (online), (http://www.pratikno.staff.ugm.ac.id/files/JSPGoodGovernancedanGoverna ility.pdf, diakses 12 juni 2009) Sajianto, Arja. 2000. “Akuntansi dan Pengukuran Kinerja Pemerintah”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol 2, no 2, Nopember 2000 : 138 – 150. (online), (http://www.puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/shop/1567/15 6, diakses 12 juni 2009 ) Sedamaryanti. 2004. Good Governance. Mandar Maju. Bandung Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV.ALFABETA Suprapto, Tri.2007.”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000 - 2004”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan,FE,Universitas Islam Indonesia Syahrudin. 2000. Manajemen Pemerintah Baru. Edisi Satu, Cetakan Pertama. Jakarta Tim Media. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta : Media Center Yudhiantara. M. 2009. Good Government Governance dan Kinerja Biro Rational Kita. (Online),(http://www.warmadewa.ac.id/2009/good governance-dan-kinerja-biro-rational-kita-oleh-myudhiantara/ diakses 12 juni 2009)


Kata Kunci : Good Governance, Kinerja

Recommend Documents