ABSTRAK. Kata Kunci : : BUMD; Prinsip Kehati - Hatian; Kredit Cinta Rakyat; Pelaksanaan Good Corporate Governance

1

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KREDIT CINTA RAKYAT DI BANK BUMD DITINJAU DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/14/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM Oleh: Ade Hoekamarman1 ABSTRAK Kredit Cinta Rakyat adalah Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KCR ini pada dasarnya Kredit tanpa agunan, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjian. Dalam faktanya ada beberapa debitur yang macet karena dana yang didapat sebagai modal usaha digunakan untuk keperluan konsumtif semata. Maka dalam penyaluran kredit tersebut diperlukan Peraturan Internal yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dari bank sebagai kreditur dengan melaksanakan Good Corporate Governance dalam pemberian KCR ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Spesifikasinya adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai prinsip kehati-hatian dari bank sebagai kreditur dengan melaksanakan Good Corporate Governance dalam pemberian Kredit Cinta Rakyat, serta menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari norma-normam asas-asas perbankan serta menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Kata Kunci : : BUMD; Prinsip Kehati - Hatian; Kredit Cinta Rakyat; Pelaksanaan Good Corporate Governance PRUDENTIAL BANKINGPRINCIPLE APPLICATION AT KREDIT CINTA RAKYAT ON LOCAL-OWNED CORPORATION BANK CONSIDERED WITH BANK OF INDONESIA REGULATION NUMBER 8/14/PBI/2006 CONCERNING ALTERATION ON BANK OF INDONESIA REGULATION NUMBER 8/4/PBI/2006 CONCERNING GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FOR COMMON BANK ABSTRACT Kredit Cinta Rakyat has been given to small and micro personal entrepreneurwithin productive economic sector in West Java Province as a work capital and/or investment for who follow revolving fund program from West Java Province Government. Basically, KCR is credit without collateral, bank must be had trust on debtor ability and capability to pay in full their debt in according to agreed with. In fact, there is some stuck debtor because fund is obtained as business capital using for consumptive necessary only. Then in that credit distribution is needed bank Internal Regulation based prudential banking principle as creditor with implement of Good Corporate Governance for providing this credit. This research is normative law research because the research object is law norms. A specification is analytic descriptive described comprehensive and systematic about prudential banking principle as creditor with implement of Good Corporate Governance in providing Kredit Cinta Rakyat, and to analyze using quantitative juridical data analysis technique based on banking norm and principles and to analyze it based on real facts. Key Words: Local-Owned Corporation, Prudential Banking Principle; Kredit Cinta Rakyat; Good Corporate Governance Application.

1

Alamat Korespondensi : [email protected] ; telepon +22-2504957, fax +22-2509453, alamat sekarang : Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Banda No.42, Bandung.

2

A. Latar Belakang Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna

mencapai

tujuan

tersebut,

pelaksanaan

pembangunan

harus

senantiasa

memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Saat ini bank-bank semakin gencar menyalurkan kreditnya ke sektor ritel dengan mengeluarkan produk kredit konsumsi yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA). 2 Selama ini nasabah tidak dapat mengakses kredit bank karena mereka tidak mampu menyediakan agunan. Lazimnya bank menjadikan agunan sebagai factor yang menentukan besar nilai pinjaman yang akan disetujui, dan berapa besar bunga yang mereka kutip dari debitur alias nasabah kreditnya. Kredit Tanpa Agunan merupakan kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan kredit bank diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. 3 Dalam pelaksanaan program Kredit Tanpa Agunan atau KTA perbankan yang telah menandatangani kesepakatan menjalani program Kredit Tanpa Agunan tetap tidak diperbolehkan meminta jaminan atau agunan kepada pelaku usaha.

Perbankan sendiri diragukan untuk

menyalurkan Kredit Tanpa Agunan dikarenakan minimnya peraturan perbankan dalam penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA) sehingga menyurutkan kemauan perbankan untuk turut serta. 4 Hal ini dikarenakan jika kredit yang disalurkan itu macet dan karena tidak adanya agunan maka akan menyulitkan bank untuk pengembalian dana yang disalurkannya. Program Kredit Tanpa Agunan dikeluarkan oleh Bank BUMD dengan nama Kredit Cinta Rakyat atau disingkat KCR atau disebut juga Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan. Kredit tersebut adalah fasilitas kredit atau pembiayaan untuk investasi atau modal kerja yang diberikan dengan mata uang rupiah kepada usaha mikro dengan plafon kredit maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per debitur untuk membiayai usaha yang produktif.

2

Novrida Manurung, Kredit Tanpa Agunan Semakin Terbuka Lebar, Kontan, 18 Februari 2009. Rahmat, Kredit Usaha Rakyat Diluncurkan, Tempo Interaktif, 3 Juni 2014. 4 Mujiono, Perbankan Diragukan Salurkan Kredit Tanpa Agunan, Berita Ekonomi, 20 Juli 2010 3

3

Bank memiliki resiko tinggi dikarenakan dana yang disalurkan untuk pemberian kredit berasal dari simpanan nasabah, dimana Bank harus membayar sebesar suku bunga simpanan. Oleh karena itu dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah, Bank harus mencadangkan dana dengan besaran nilai tertentu tergantung dari pada kolektibilitas kredit. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan terjadinya hubungan antara bank dengan nasabah, maka sebelum melakukan suatu perikatan terutama dalam hal terjadinya kredit, bank harus melakukan penilaian-penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah. Dalam praktik perbankan hal tersebut dikenal dengan istilah “The Five C’s of Analysis”. Hal tersebut biasa disebut dengan prinsip kehatihatian. Setiap bank wajib melaksanakan prinsip ini dalam melakukan hubungan kredit dengan nasabah, hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya kerugian di pihak bank dalam hal terjadinya kredit macet oleh nasabah. Dalam Pasal 54 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum disebutkan dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, batas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsipprinsip penerapan manajemen resiko.5 Penulis mengambil 1 (satu) debitur macet an. Yuningsih di salah satu Cabang bank BUMD yaitu Kredit Modal Kerja Kredit Cinta Rakyat dengan Plafond Kredit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pada saat ini posisi kredit atas nama Yuningsih tersebut sudah dalam posisi macet atau collect 5. Dari berbagai keadaan seperti yang dikemukakan diatas maka diperlukan kehatihatian dari bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada nasabah sebagai debitur. Terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul 5

:

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritiasasi Aset Bagi Bank Umum.

4

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan prinsip kehati-hatian di dalam peraturan internal dari bank BUMD dalam pengaturan Kredit Cinta Rakyat ditinjau dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan? 2. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pemberian kredit cinta rakyat pada bank BUMD

dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum? C. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang menjadi obyek penelitian adalah norma-norma hukum. Spesifikasinya adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai prinsip kehati-hatian dari bank sebagai kreditur dengan melaksanakan Good Corporate Governance dalam pemberian Kredit Cinta Rakyat, serta menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari norma-normam asas-asas perbankan serta menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Penerapan prinsip kehati-hatian di dalam peraturan internal dari bank BUMD dalam pengaturan Kredit Cinta Rakyat ditinjau dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Kemiskinan merupakan permasalahan yang serius bagi setiap negara. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan suatu negara. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya jumlah modal yang dimilik oleh masing – masing orang untuk mendirikan suatu usaha dalam menopang perekonomian per individu. Sebenarnya kekurangan modal bias diantisipasi dengan adanya pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank ataupun non bank. Dengan adanya pemberian Kredit Cinta Rakyat ini diharapkan mulai tumbuh UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) dikalangan masyarakat menengah kebawah sehingga mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan dan pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Jawa Barat.

5

Kekurangan modal mungkin memang bisa dihindari dengan pemberian kredit kepada masyarakat kelas menengah kebawah. Apabila berbicara kredit maka hal yang paling banyak menjadi persoalan adalah resiko gagal bayar, pemberian kredit yang tepat dan proses pemberian termasuk syarat – syarat yang yang harus dipenuhi oleh para peminjam. Jadi dalam prakteknya kredit mempunyai berbagai permasalahan, antara lain yaitu: Pertama, dengan adanya pemberian kredit kepada Usaha Kecil Mikro pihak perbankan kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena biasanya Usaha Kecil Mikro hanya meminjam dalam jumlah kecil. Kedua, terdapat resiko gagal bayar yang cukup tinggi apabila pihak lembaga keuangan salah menyalurkan kredit kepada Usaha Kecil Mikro karena Usaha Kecil Mikro kurang mempunyai barang likuid yang biasanya dijaminkan untuk memperoleh pinjaman. Ketiga, biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak keuangan cenderung sama antara Usaha Kecil Mikro dengan perusahaan – perusahaan besar, sehingga pada akhirnya pihak lembaga keuangan kurang memprioritaskan Usaha Kecil Mikro. Keempat, sistem atau tata cara kredit yang ada di bank umum biasanya dianggap terlalu menyulitkan pihak Usaha Kecil Mikro yang biasanya mayoritas pemilik dari Usaha Kecil Mikro adalah lulusan SLTA. Dengan adanya beberapa kendala ini, biasanya para masyarakat menengah kecil yang memiliki usaha kecil lebih tertarik kepada BPR atau pun lembaga keuangan lain bahkan kepada para rentenir karena dengan adanya lembaga – lembaga tersebut pihak Usaha Kecil Mikro berpendapat bahwa akan lebih cepat mendapatkan kredit tanpa adanya syarat atau sistem yang dianggap memberatkan walaupun dengan konsekuensi harus membayar dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil guna meningkatkan perekonomian Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan oleh Bank BUMD Provinsi Jawa Barat dengan dilakukanya Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Bank BUMD Provinsi Jawa Barat Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Dan Kecil yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 584.2/Kep.1566-Diskop UMKM/2011

6

tanggal 28 November 2011 tentang Penunjukan Bank BUMD Provinsi Jawa Barat, sebagai Bank Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil. Apabila terjadi kredit macet karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan yang ada sesuai ketentuan internal bank BUMD, kreditur harus melakukan Surat Peringatan terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya sebanyak 3 (tiga) kali, Apabila debitur tetap tidak juga memenuhi prestasinya setelah Surat Peringatan ke-3, maka kreditur dapat mengeksekusi sendiri jaminan sesuai dengan peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya sebanyak 3 (tiga) kali Somasi. Apabila debitur tetap tidak juga memenuhi prestasinya setelah Somasi ke-3, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanpretasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan. Bank BUMD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan Kredit Cinta Rakyat memperoleh sumber dana dari Pemda sesuai dengan PKS antara Pemda dan Bank BUMD, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari Dana Bergulir yang dikucurkan Pemda berdasarkan

yang penyalurannya

melalui Bank BUMD. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang sempurna dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-

7

mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit. Kegiatan perkreditan ini merupakan risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau menyusutnya omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha miskin untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam Kredit Cinta Rakyat dengan jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi non perfoming loan (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Walaupun Nominal yang diberikan pada debitur maksimal hanya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tetapi jika jumlah yang macet tersebut dalam jumlah besar maka akan berdampak langsung pada NPL. Besarnya jumlah NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (default risk) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank dalam posisi menghadapi default risk. Kredit bermasalah selalu ada dalam

8

kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

2. Good Corporate Governance pemberian kredit cinta rakyat pada bank BUMD dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Tingginya keinginan masyarakat untuk usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendapatkan Kredit Cinta Rakyat (KCR) membuat penyaluran KCR melebihi plafon yang disalurkan Pemprov Jawa Barat sebesar Rp235 miliar kepada PT Bank BUMD. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat kembali menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) untuk menambah plafon KCR tahap ke-4 sebesar Rp100 miliar pada September 2014. 6

Dengan bunga KCR sangat rendah yakni 8,3 persen dan terjangkau oleh pelaku UKM.

Hingga akhir 2013 ini tercatat nasabah KCR telah mencapai 6.000 nasabah tersebar di seluruh Jabar.7 Masyarakat banyak Salah Paham Soal Kredit Tanpa Agunan. Pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil terdapat dua kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat terkait dengan pinjaman yang dilakukannya.

Pertama, kredit diberikan untuk

pembiayaan usaha mikro yang layak sehingga tidak semua usaha mikro bisa mendapatkannya, apalagi jika digunakan tujuan konsumtif, dan yang kedua kredit tanpa agunan yang sumber dananya dari Pemda dianggap murni merupakan bantuan pemerintah apalagi produk Bank BUMD ini dinamai dengan Kredit Cinta Rakyat jadi dalam pembayarannya sering dianggap selalu ada toleransi dari pihak Bank. Pada kenyataannya pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan harus menyertakan riwayat usaha mikro yang ada, apabila dinilai layak, akan memperoleh kredit. Pencantuman prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) dalam KUDT bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran bank BUMD akan selalu berpedoman pada Good Corporate, 6

http://www.kacamatasejati.com/jawa-barat/pemprov-jabar-kembali-suntik-program-kcr-rp100miliar?utm_source=kacamatasejati.com&utm_medium=twitter 7 Ibid

9

Governance (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di bank BUMD seperti yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, bank BUMD telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi Good Corporate Governance (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum yang telah diubah menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. Good Corporate Governance pemberian Kredit Cinta Rakyat pada bank BUMD dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang diterapkan pada bank BUMD antara lain adalah Penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; d. Penerapan benturan kepentingan; e. Penerapan fungsi kepatuhan; f. Penerapan fungsi audit intern; g. Penerapan fungsi audit ekstern; h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana

besar (large exposures); j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan

GCG dan pelaporan internal; dan k. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu governance system yaitu :

10

1. Governance structure; 2. Governance process; dan 3. Governance outcome.

Dalam penerapan Good Corporate Governance yang dilakukan oleh bank BUMD dalam Penyaluran Kredit Cinta Rakyat harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, sesuai dengan pedoman Good Corporate yaitu : 1. Keterbukaan (Transparency) 2. Akuntabilitas (Accountability) 3. Tanggung Jawab (Responsibility) 4. Independensi (Independency) 5. Kewajaran (Fainess) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) diawali dengan penerapan budaya perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi corporate value bank BUMD. Dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) maka corporate value bank BUMD dijabarkan dalam bentuk code of conduct (etika usaha dana tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai bank BUMD dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Salah satu etika perilaku yang terdapat pada code of conduct yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan, dan sebagaimana diketahui salah satu cakupan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yaitu penanganan benturan kepentingan (conflict of interest). Maka dalam rangka implementasi standar etika pada code of conduct dan penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu wujud penerapan Good Corporate Governance (GCG), bank BUMD menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi

sebagaimana

kesepakatan

kerjasama

dengan

pihak

Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada hasil penelitian telah dikemukakan bahwa hampir tidak ada kendala yang dihadapi oleh bank BUMD dalam menerapkan good corporate governance atau tata Kelola Perusahaan yang Sehat. Sebagaimana halnya dengan bank BUMD, sangat

11

menyadari arti pentingnya menerapkan good corporate governance, karena dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan. Sarana pengungkapan dapat melalui laporan tahunan, situs internet, pengkajian pelaksanaan GCG dan sarana lainnya. Tujuan penerapan dan internalisasi adalah untuk menyelaraskan visi dan Good Corporate Governance misi perseroan dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance. Sasaran yang menjadi prioritas untuk dilakukan perubahan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance adalah (a). Meningkatkan peran dan tanggung jawab Komisaris dan Komite Audit; (b) Membentuk Komite-komite sesuai kebutuhan perusahaan; (c) Menyusun Corporate Governance Manual; (d) meningkatkan keterbukaan informasi perusahaan. Manfaat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah untuk meningkatkan efisien dan efektif kegiatan perusahaan secara menyeluruh, dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengembangkan kompetensinya dan menghindari adanya benturan kepentingan, serta melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Dengan kata lain internalisasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perusahaan akan dapat akan dapat memberikan pemahaman dan dapat dilaksanakan oleh semua karyawan melalui kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Hasil implementasi Good Corporate Governance secara kualitatif ditunjukkan dengan terbentukya budaya perusahaan yang menjiwai setiap karyawan, meningkatnya efektivitas dan produktivitas di bidang operasional, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko bisnis, dan terbentuknya suatu Nilai Perusahaan dalam persepsi masyarakat, sehingga dengan internalisasi Good Corporate Governance dapat dipastikan akan terbentuk suatu internal control system yang baik. Dalam mekanisme proses penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, sehingga penerapan konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh dukungan dari seluruh unsur organisasi perusahaan. Good Corporate Governance juga berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Jika perusahaan tersebut mempunyai komitmen dan konsisten

12

menjalankan prinsip Good Corporate Governance dalam aktivitas perusahaannya dengan sendirinya menumbuhkan kepercayaan investor danNegara yang akan menerima perusahaan yang akan berinvestasi tersebut. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance juga berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi menguntungkan pemilik perusahaan atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemda dan Bank BUMD bertujuan untuk menyalurkan Pemberian Kredit Cinta Rakyat, bank BUMD dalam penyalurannya dituntut untuk tetap menerapkan Good Corporate Goveranance, walaupun tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Jawa Barat dalam sektor UMKM, bank BUMD tetap harus menjalankan bisnis yaitu dengan mendapatkan laba dari usahanya tersebut, disisi lain bank BUMD juga harus mengutamakan kepentingan pemilik dana untuk memperoleh return yang memadai atas dana yang ditanamkan oleh Pemda yang menanamkan dana melalui produk Kredit Cinta Rakyat ini. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana mereka melakukan kegiatan. Bagi bank BUMD, secara umum tidak ada hambatan didalam menerapkan Good Corporate Goverannce karena dari awal bank BUMD telah memiliki visi, misi dan budaya kerja sehingga penerapan Good Corporate Governance sangat penting sekali disosialisasikan diseluruh bank BUMD sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Meskipun secara umum tidak ada hambatan di dalam menerapkan Good Corporate Governance dalam pemberian Kredit Cinta Rakyat ini,

tetapi di dalam

prakteknya ada beberapa hambatan didalam mensosialisasikan Good Corporate Governance, Implementasi Good Corporate Governance diperlukan agar bank BUMD dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidak merugikan kepentingan stakeholders.

13

D.

PENUTUP Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis pada dapat disimpulkan antara lain

sebagai berikut : 1. Penerapan prinsip kehati-hatian di dalam peraturan internal dari bank BUMD dalam pengaturan Kredit Cinta Rakyat ditinjau dari Undang-undang Perbankan antara lain dengan dilakukannya pemantauan usaha yang sedang dijalankan oleh debitur sehingga bank yang memberikan kredit tahu keadaan usaha dan prospek usahanya. Walaupun Kredit Cinta Rakyat ini merupakan Kredit Tanpa Agunan, dalam peraturan internal Bank BUMD tetap mensyaratkan Agunan pokok dan Agunan Tambahan, walaupun tetap yang dijadikan agunan Pokok adalah Usaha yang dibiayai. Selain itu, adanya kewajiban tiap kredit tersebut di asuransikan dengan asuransi kredit Askrindo untuk memitigasi terjadinya risiko gagal bayar. 2. Penerapan Good Corporate Governance pemberian kredit cinta rakyat pada bank BUMD dikaitkan dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, walaupun tujuan KCR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Jawa Barat dalam sektor UMKM, bank BUMD tetap harus menjalankan bisnis yaitu dengan mendapatkan laba dari usahanya tersebut, disisi lain juga harus mengutamakan kepentingan pemilik dana untuk memperoleh return yang memadai atas dana yang ditanamkan oleh Pemda. Bank BUMD sudah menerapkan Good Corporate Governance, karena dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan menjadi bank yang liquid, sehingga secara umum tidak ada hambatan didalam implementasi Good Corporate Governance dengan penyaluran Kredit Cinta Rakyat yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta Penyempurnaan berbagai kebijakan sehingga memenuhi prinsip Good Corporate Governance.

Bertitik tolak dari kesimpulan maka penulis mengemukakan beberapa saransaran sebagai berikut : 1. Alangkah bijaksananya apabila peraturan internal yang sudah baik didukung sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan baik pada debitur serta implementasi penerapan prinsip kehati-hatian oleh SDM pada komite kredit bank BUMD yang tertib administrasi dan menganalisa secara mendalam serta komprehensif terhadap calon debitur guna menghindari sengketa antara bank dan nasabah kedepannya, mengingat untuk mempertahankan kesehatan bank yang berkelanjutan serta tanggung jawab

14

langsung dari Pemerintah Daerah Jawa Barat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Jawa Barat dalam sektor UMKM. 2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan formal dan informal sehingga untuk jangka waktu panjang bank dapat menerapkan Good Corporate Governance sesuai dengan prinsip-prinsipnya untuk mewujudkan Tatakelola Perusahaan yang baik Khususnya dalam penyaluran Produk Kredit Cinta Rakyat di bank BUMD. Implementasi Good Corporate Governance harus diwujudkan tidak saja dalam bentuk slogan dan ajakan bersama, namun dijabarkan secara nyata dalam berbagai bentuk rencana yang signifikan.

E.

UCAPAN TERIMA KASIH 1. Bapak Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan selaku Pembimbing Utama. 2. Dr. Hj. Etty H. Djukardi, S.H., M.H., C.N. selaku Pembimbing Pendamping 3. Staf Bagian Kredit Bank.

15

F.

Daftar Pustaka

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada, Jakarta, 2008. I Nyoman Tjager dkk, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003 Mariam Daruss Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Mujiono, Perbankan Diragukan Salurkan Kredit Tanpa Agunan, Berita Ekonomi, 20 Juli 2010 Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritiasasi Aset Bagi Bank Umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RPJM 2010-2014 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritiasasi Aset Bagi Bank Umum Novrida Manurung, Kredit Tanpa Agunan Semakin Terbuka Lebar, Kontan, 18 Februari 2009. Rahmat, Kredit Usaha Rakyat Diluncurkan, Tempo Interaktif, 3 Juni 2014. http://www.kacamatasejati.com/jawa-barat/pemprov-jabar-kembali-suntik-program-kcr-rp100miliar?utm_source=kacamatasejati.com&utm_medium=twitter