BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Keadaan Indonesia dewasa ini menegaskan kembali tentang pentingnya kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut GCG), GCG mensyaratkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pembangunan. 1 Isu Good Corporate Governance sudah menjalar kemana-mana dan telah menjadi salah satu pegangan bagi para regulator untuk menilai apakah suatu perusahaan itu sudah dianggap amanah atau tidak. Penerapan Good Corporate Governance di lembaga perbankan syari’ah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai perintis terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (Islamic Financial Service Board), sebuah badan penetapan standar internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, 2 baru-baru ini memaparkan draft GCG untuk Lembaga keuangan Syariah. Saat ini kita sering mendengar berita korupsi di berbagai lembaga perbankan, baik bank BUMN maupun bank swasta. Berbagai kejadian korupsi tersebut, harus menjadi
1
Imam Samroni, Rakyat Dalam Good Corporate Governance: Posisi, Hubungan dan Skema Keadaban. artikel diterbitkan pada 1 agustus 2007 2 http://www.investopedia.com/terms/i/ifsb.asp
1
2
perhatian serius bagi para stakeholders bank syari’ah, baik pemilik/ pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan, Dewan Pengawas Syari’ah, nasabah dan para akademisi ekonomi syari’ah lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian penting, sebab saat ini lembaga perbankan syari’ah sedang menjadi idola dan berkembang sangat pesat di tanah air. Di masa depan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syari’ah, meskipun ada Dewan Pengawas Syari’ah. Apalagi sekarang ini perbankan syari’ah semakin banyak, maka para bankir syari’ah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harus ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai suci, karena berasal dari prinsip ilahiyah. 3 Harus dimaklumi, bahwa simbol agama tidak menjamin sebuah lembaga menjadi bersih dari perilaku korupsi. Karena oknum seringkali tergoda oleh harta dunia. Sebelum terjadinya kasus yang bisa mencoreng lembaga syariah, maka sejak dini perlu diingatkan kepada pihak-pihak terkait agar berkomitmen menjauhi setiap penyimpangan di bank syari’ah melalui penerapan GCG yang berlandaskan Syariat Islam. Dalam konteks penerapan GCG di bank syari’ah, para bankir syari’ah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah.
3
Agustianto, Good Corporate Governance di Bank Syari’ah. artikel di akses pada 5 januari 2008. dari http://agustianto.wordpress.com
3
Mantan deputi gubernur BI Maulana Ibrahim saat mengisi sebuah seminar di salah satu perguruan tinggi di Bogor, beliau menjabarkan perlu adanya GCG berbasis syari’ah karena keunikan lembaga keuangan syariah seperti bank syari’ah. Perbedaan antara GCG konvensional dan syariah adalah pada bank konvensional, sistem governance yang baik antara lain dikembangkan dengan membentuk unsur governance yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Dari sisi struktur governance, konsep GCG memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, berbagi komite dan manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syari’ah, selain hal – hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur governance akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syari’ah terutama kewajiban pemenuhan prinsip syari’ah dan perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut investment account holders.4 Nabi Muhammad adalah pelopor penegakan moral dalam setiap aspek kehidupan. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktekan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan semangat GCG yang dikembangkan saat ini. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem Tata Kelola Perusahaan (TKP) harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi,
4
http://tazkia.ac.id. Good Corporate Governance dalam pandangan Islam. artikel diterbitkan pada 14 april 2008
4
dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari TKP, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Dengan demikian kalau semua pelaku dan hubungan antarkomponen TKP berproses dan berhasil dengan baik maka itu disebut sebagai TKP yang baik atau good coorporate governance (GCG). Prinsip-prinsip dalam melaksanakan GCG yang baik meliputi keadilan; transparansi; akuntabilitas; tanggung jawab dan etika serta budaya kerja5 Dalam ajaran Islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Namun lebih dari itu Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip ‘adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran),
ghirah
(kepemimpinan),
(militansi
aqidah
syari’ah),
(keimanan),
idarah
ijabiyah
(pengelolaan),
(berfikir
positif),
khilafah raqabah
(pengawasan), qira’ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).6 Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG (Good Coorporate Governance) yang menjadi acuan 5
Sjafri Mangkuprawira, Rumitnya Tata Kelola Perusahaan. artikel diakses pada 13 fabruari 2010. dari http://ronawajah.wordpress.com 6
Agustianto, Good Corporate Governance di Bank Syari’ah. Dari http://agustianto.wordpress.com
5
bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syari’ah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan Best Practice yang berlaku. Namun, Good Corporate Governance yang pada saat ini lebih terarah pada GCG yang diterapkan oleh negara-negara barat. Sehingga nilai-nilai dalam prinsip syariat Islam tidak tercantum didalamnya, meskipun prinsip-prinsip GCG yang saat ini diterapkan sudah cukup baik dan mengarah pada syariat Islam. Oleh karena itu perlu adanya perbedaan dalam hal konsep GCG ini, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan negara tidak terjadi lagi di dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Seperti halnya kasus yang menimpa salah satu dari bank konvensional, yaitu bank Century. Yang mana dalam kasus ini mencoreng citra baik dunia perbankan dimata masyarakat. Bahkan negara harus terlibat dan dirugikan dalam hal kasus ini. Maka dari itu untuk menjaga agar kejadian yang terjadi pada bank konvensional tidak terjadi lagi pada bank syariah, untuk itu perlu adanya perbedaan konsep dan penerapan dalam menjaga dan mengelola perusahaan. Seperti yang kita ketahui pertumbuhan ekonomi syari’ah khususnya perbankan syari’ah sangatlah pesat, dan sangat disayangkan jika bank-bank syariah yang ada saat ini tidak atau kurang mengetahui nilai-nilai syariat Islam yang sesungguhnya. untuk itu, pelaksanaan peraturan dan kode praktek tata kelola perusahaan dalam
6
industri perbankan syariah akan memberikan peranan penting dalam memastikan praktek bisnis yang sehat di industri perbankan syariah.7 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti “Konsep Good Corporate Governance (GCG)” (Studi komparatif antara konsep GCG Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara).
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, yaitu mengenai Good Corporate Governance yang ada pada saat ini. Penulis ingin menelaah kembali mengenai konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan syari’ah. Oleh karena itu GCG yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dibatasi pada prinsip-prinsip GCG serta konsep penerapannya pada lembaga keuangan syari’ah. Maka dalam hal ini penulis ingin merumuskan beberapa hal yang terkait dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep GCG dirumuskan di Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Indonesia? 2. Bagaimana
konsep
GCG
pada
Bank
Muamalat
Indonesia
yang
membedakannya dengan konsep GCG pada Bank Tabungan Negara ?
7
Sigit Pramono, Corporate Governance In Islamic Bank: Critikal Issues And Suitability Of Conventional Corporate Governance Mechanism, SEBI no.1 (Juli 2008), h.113
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Good Corporate Governance serta penerapannya pada bank syari’ah b. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa (akademisi) agar lebih memahami mengenai Good Corporate Governance. 2. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan wacana dalam khazanah ilmu ekonomi dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang konsep dan penerapan Good Corporate Governance. Serta dapat memberikan kontribusi berupa bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya di fakultas Syari’ah dan Hukum pada program studi Mu’amalat.
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Untuk mencapai tujuan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan dua tahap dalam membahasnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 1. Metode Penelitian Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (critikal thinking), penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atas jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya hipotesis
8
atas
jawaban sementara,
membuat
kesimpulan dan sekurang-kurangnya
mengadakan pengujian yang hati-hati atas hipotesis.8 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya penyingkapan fakta,9 yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan. Selain data diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengambilan data melalui dokumentasi terhadap sumber-sumber buku yang dapat dijadikan acuan dalam menelaah penelitian ini. 2. Teknik Pengumpulan Data Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: a. Dokumentasi tentang konsep dan penerapan GCG, serta data-data yang terkait didalamnya. b. Wawancara (interview), dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 10 Penulis mengadakan tanya jawab
8
Moh Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, cet.ke-5, h.13.
9
Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993,
h.10. 10
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h.135.
9
dengan pihak bank syari’ah maupun bank konvensional yang berkompeten dibidangnya.
E. Review Studi Terdahulu Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang terlihat pada tabel berikut: Tabel 1 Review Studi Terdahulu No.
Judul, Penulis,
Hasil Kajian Penelitian
Tahun 1.
Perbedaan dengan Kajian Skripsi Penulis
Penerapan Good
Dalam skripsi ini penulis Dalam skripsi ini penulis
Corporate
menjelaskan secara
Governance pada
tentang pengertian GCG dan konsep
PT Bank Mega
implementasi nya pada PT Good
Corporate
Syariah Indonesia
BSMI dengan menganalisis Governance
yang
(analisis self
dengan menggunakan analisis pada
assessment
self assessment. Dan hasilnya, Indonesia,
berdasarkan SEBI
secara umum nilai rata-rata membandingkannya
no. 9/12/DPNP
keseluruhan
tanggal 30 mei
penerapan praktek GCG pada pada
2007), Rica Aulia,
PT BSMI memperoleh nilai Negara. Sehingga tidak
2009
komposit
umum membahas
mengenai
dan penerapan
Bank
ada
Muamalat dan
terhadap dengan konsep yang ada
1.63
dengan menilai
Bank
Tabungan
bagaimana
10
predikat
“BAIK”.
Yang penerapan
GCG
pada
artinya, penerapan GCG pada kedua bank tersebut. PT BSMI secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik, dan telah memenuhi criteria PBI
NO.
tentang
8/4/PBI/2006
pelaksanaan
Good
Corporate Governance bagi bank umum. 2.
Urgensi Audit
Dalam skripsi ini penulis Dalam skripsi ini penulis
Internal Dalam
membahas akan pentingnya membahas
mengenai
Mewujudkan Good peran audit internal dalam perbandingan Corporate
mewujudkan
GCG.
Governance pada
dari proses dan tahapan audit Governance
Bank Syariah
internal
(studi penelitian
tanggung jawab audit internal menjelaskan
pada PT Bank DKI
pada
Syariah Jakarta
cabang tanah abang.
sampai
Bank
DKI
konsep
mulai Good
Corporate yang
ada
dengan pada BMI dan BTN, serta
Syariah konsep
bagaimana
GCG
bank
dikedua tersebut
cabang Tanah
dirumuskan.
Sehingga
Abang), Ahmad
dari konsep dan rumusan
Busyaeri, 2009
tersebut
maka
11
terbentuklah tugas dan tanggung
jawab untuk
tiap-tiap bagian, baik itu organ
utama
maupun
organ pendukung pada kedua bank tersebut. 3.
Pengaruh Audit
Dalam skripsi ini penulis Dalam skripsi ini penulis
Intern dan
menjelaskan
Pengendalian
seberapa besar pengaruh audit tugas
Intern Terhadap
intern
Penerapan Good
intern
Corporate
GCG pada auditor intern. internal
Governance
Variable yang menjadi focus penerapan GCG,
(studi kasus pada
penelitian ini adalah audit menjelaskan tugas dan
salah satu BUMN
intern (X1) dan pengendalian tanggung jawab dari tiap-
di Jakarta),
intern
Resa Dewitasari,
penerapan GCG (Y) sebagai baik itu organ utama
2007
variable terikat). Studi ini maupun
dan
mengenai menjelaskan
pengendalian jawab
terhadap
(X2)
dan
bagaimana tanggung
bagian
audit
penerapan internal dan pengendalian terhadap serta
Terhadap tiap bagian yang lainnya,
menggunakan tekhnik analisi pendukung.
organ Sehingga
jalur untuk menguji hipotesis. GCG akan terwujud jika Dan
hasil
penelitian tiap-tiap bagian konsisten
12
menunjukan bahwa koefisien untuk tetap menjalankan lintasan antara audit intern prinsip-prinsip (X1)
terhadap
GCG
(y)
penerapan serta tugas dan tanggung
adalah
0.202, jawabnya.
tingkat signifikan 0.170.>0.05 sehingga hipotesa observasi (Ho) diterima yang artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan . koefisien lintasan pengendalian intern (X2)
terhadap
GCG
(Y)
penerapan
sebesar
0.567,
tingkat signifikan 0.000<0.05 sehingga hipotesa observasi (Ho)
ditolak
terdukung terdapat
dan
artinya pengaruh
signifikan.
Dari
Ha bahwa yang table
ANOVA diperoleh nilai F sebesar 20.810 dengan nilai profitabilitas
GCG
(sig)<0.05,
13
maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha terdukung artinya
bahwa
terdapat
pengaruh yang signifikan.
F. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya dibagi kedalam lima bab oleh penulis. Adapun rangkaian dari setiap bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan, di dalam bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode dan teknik penulisan, review studi terdahulu dan rancangan outline.
BAB II
Berisi mengenai, pengertian tentang Good Corporate Governance secara umum, mulai dari istilah, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip dari GCG, tugas dan tanggungjawab organ perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance, serta konsep dasar dari GCG.
BAB III
Berisi mengenai gambaran umum Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Mulai dari sejarah pendirian hingga pertumbuhan, serta visi dan misi dari kedua bank tersebut.
BAB IV
Pembahasan mengenai analisis komparatif konsep Good Corporate
14
Governance pada bank konvensional terhadap konsep Good Corporate Governance pada bank syari’ah. BAB V
Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran.
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
A. Pengertian Good Corporate Governance Secara teoritis, praktek Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai (value) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan
diri
sendiri,
dan
umumnya
corporate
governance
dapat
meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya corporate governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor.1 Corporate governance berkaitan dengan masalah-masalah fundamental yang menyangkut pengelolaan perusahaan, pengawasan, dan cara tata kelola itu mempengaruhi kepentingan dari berbagai stakeholders.2 Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan Good Corporate Governance yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu ekonomi makro, teori
1
Independent Research & Publication For Business Development , Good Corporate Governance (GCG): Revitalisasi Dan Strategi Aksi Korporasi BUMN-BUMD Indonesia Serta Tinjauan Model Restrukrisasi Dan Privatisasi. (CeBIIS) 2
Sutan Remy Sjahdeini, Menuju Perbankan Yang Sehat Dan Credible Melalui Good Corporate Governance, dalam seminar tahun 2004, Bahana securities, Jakarta 28 januari 2004, h. 2.
15
16
organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik.3 Menurut Mas Achmad Daniri, ada dua teori utama yang terkait dengan Corporate Governance yaitu stewardship theory dan agency theory.4 Stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Jhonson, seorang profesor dari Hardvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model. Bertentangan dengan stewardship theory, agency theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Oleh karena itu dibentuklah sebuah corporate governance. Menurut Bank Dunia Good Corporate Governance adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur
3
Endri, Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syari’ah. Artikel di akses pada tanggal 26 Januari 2008 dari http://www.tazkiaonline.com 4
h. 2.
Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia,
17
dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor dan kreditor. Sementara Syakhroza mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independent dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tata kelola organisasi yang baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. 5 Sedangkan menurut Tjager et. al., GCG merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi demi tercapainya tujuan organisasi. 6
5
6
Endri, Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syari’ah.
Ririn Handayani, Good Corporate Governance Perbankan Syari’ah: Sebuah Akselerasi, Dalam lomba karya tulis perbankan syari’ah milad ke-4 BNI Syari’ah, ed. Prospek bank syari’ah pasca fatwa MUI. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, h.185.
18
Organization for Economics Corporation and Development
(OECD) yaitu
merupakan organisasi internasional yang secara khusus membidangi kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan secara bersama-sama dan juga menyusun prinsipprinsip umum yang ditujukan bagi kepentingan negara atau anggotanya.7 OECD mendefinisikan Good Corporate Governance yaitu sebagai, suatu perangkat dari hubungan suatu manajemen perseroan, pengurus, para pemegang saham dan penunjang lainnya. Itu membentuk struktur keberhasilan suatu sistem check and balance dibawah kontrol dari suatu perseroan dengan mengurangi kesempatan dari kesalahan manajemen dan kesalahan pengguna dari aset perseroan sementara membuat membuat sebuah struktur pendorong pimpinan untuk memaksimalkan nilai perseroan.8 Pengertian Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yaitu organisasi yang didirikan untuk meningkatkan kesadaran dan mensosialisasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk masyarakat bisnis Indonesia,9 menurutnya GCG merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya
7
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.oecd.org/home/&ei
8
Viraguna Bagoes Oka, GCG Pada Perbankan Dalam Prosiding: PT dan GCG, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006, h.74. 9
http://www.fcgi.or.id/
19
sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perseroan.10 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good corporate Governance merupakan: 1. Suatu tatanan yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para Stakeholders lainnya. 2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yang tidak di harapkan, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3. Proses transparan dalam menentukan arah dan tujuan serta pencapaian kinerja perusahaan tersebut.
B. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena GCG lebih merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya.11
10
Misahadi Wilamarta, Penerapan Prinsip GCG dalam PT, Jakarta: Center of Education and Legal Studies, 2007, h.7. 11
Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2006, h.109.
20
Prinsip tentang Good Corporate Governance yang disusun oleh OECD ini menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan dibanyak negara yaitu:12 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. 2. Perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham. 3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perseroan. 4. Keterbukaan dan transparansi. 5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum menjabarkan prinsip-prinsip dasar GCG yang terdiri dari:13 1. Transparan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:14 a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
12
Hindarmojo Hinuri, The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia, Jakarta:Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication, 2002, h. 29. 13
Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia, Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. 14
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”, dikeluarkan oleh: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, h.5.
21
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Perbincangan mengenai prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya akan diketahui oleh para pesaing sehingga akan membahayakan kelangsungan usahanya. 15
15
Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, h. 9.
22
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. 16 Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan dewan komisaris. Atau justru sebaliknya, komisaris utama mengambil peran berikut berwenang. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:17 a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
16
Ekonomi Islam Online Friday, Dari Good Corporate Governance Menjadi Holistic Good Corporate Governance dan Holistic Good Govern, artikel diakses pada tanggal 12 November 2010 dari http://ekisonline.com/component/content/article/39-sumber-daya-manusia. 17
KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, h.6.
23
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:18 a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara professional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut: a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
18
KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, h.6.
24
benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:19 a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
19
KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, h.7.
25
C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Dasar corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter investasi internasional saat ini. 1. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance dalam sebuah perusahaan: 20 a. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance, yaitu kerangka kerja yang mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan. b. Melindungi hak-hak pemegang saham serta memfasilitasinya. c. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. d. Terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
20
Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, h.13.
26
e. Terbangunnya citra perusahaan yang baik, dimata stakeholders, masyarakat dan pihak luar perusahaan lainnya. f. Terhindarnya praktik-praktek KKN yang sangat merugikan perusahaan. 2. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Berikut adalah beberapa manfaat dari penerapan Good Corporate Governance dalam sebuah perusahaan: 21 a. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pengalihan wewenang kepada pihak manajemen yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang. b. Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. d. Menciptakan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam lingkungan perusahaan terhadap berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
21
Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, h.14.
27
e. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. f. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. g. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholders dan stakeholders terhadap perusahaan.
D. Konsep Dasar Good Corporate Governance GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan etika bisnis. Konsep GCG telah muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mengalami perkembangan cukup pesat akhir abad 20. Beberapa waktu yang lalu muncul dua skandal kebangkrutan perusahaan di
Amerika Serikat
yang
menghebohkan kalangan dunia usaha. yaitu kasus Enron dan Worldcom. Hal tersebut mengingatkan kepada kita bahwa praktek bisnis yang melanggar etika ternyata terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG. Skandal tersebut terjadi karena diabaikannya aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan
(transparency)
&
pengungkapan
serta
prinsip
akuntabilitas
(accountability) dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penerapan GCG hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai
28
pelaku bisnis dengan mengesampingkan aspek dimensi moral yang bersumber dari ajaran agama. Pada hal sebagus apapun sistem yang berlaku di perusahaan, apabila karyawan atau manajemen berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat terjadi praktek kecurangan yang sangat merugikan perusahaan yang berakhir dengan kebangkrutan. Pada dasarnya konsep Good Corporate Governance itu adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, Dewan Komisaris serta juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur diluar perseroan.22 Berbicara mengenai corporate governance tak lepas mengenai tiga aspek, yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance System pada suatu perusahaan.23 Sebagai struktur, Corporate Governance mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, pemegang saham dan Stakeholder lainnya. Struktur Corporate
22
Sutan Rami Syahdeni, Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksana Good Corporate Governance, editor R.M Thalib Puspokusumo, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000), hlm.84 23
Three Agust Deddy Kurniawan, Pengukuran Penerapan Good Corporate Governance (studi kasus pada PT Pupuk Sriwidjaja persero), Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 2007, h.19.
29
Governance pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama teori korporsi yang dianut, budaya dan sistem hukum yang berlaku. Sebagai sistem, Corporate Governance menjadi dasar pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Sebagai
proses,
Corporate
Governance
memastikan
transparansi
dalam
perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. Dalam rangka pengembangan Good Corporate Governance, United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan sebagai berikut:24 1. Participation yang menerangkan setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya yang dibangun atas kebebasan dan berbicara secara berpartisipasi. 2. Rule of law menerangkan bahwa hukum itu antara lain harus adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku terutama untuk hak-hak asasi manusia. 3. Transparancy yang menerangkan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
24
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas Dan Good Corporate Governance, jakarta: lembaga administrasi negara, 2000, h. 7.
30
4. Responsiveness yang menerangkan bahwa proses dan lembaga harus dapat melayani setiap stakeholders. 5. Concensus Orientation yang menerangkan bahwa Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur. 6. Equity yang menerangkan bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraannya. 7. Effectiveness and Efficiency yang menerangkan bahwa proses dan lembaga yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 8. Accountability yang menerangkan bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab dan lembaga stakeholders. 9. Strategic Vision yang menerangkan bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif Good Governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan. Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak bisa untuk saling berdiri sendiri. Oleh karena itu, Peran bank dalam melaksanakan GCG ada tiga yaitu:25
25
Ariflawyer, GCG dalam hukum positif, artikel di akses pada tanggal 26 juni 2008 dari http://ariflawyer.multiply.com/journal/item/5
31
1. Lembaga intermediasi dengan berbagai inovasi produk 2. Penyedia jasa perbankan pembayaran dengan berbagai mekanisme 3. Mediasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter.
E. Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan dalam Menerapkan Good Corporate Governance 1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris a. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. d. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar bank atau Rapat Umum Pemegang Saham. 26
26
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari’ah Dan Unit Usaha Syari’ah, pasal 8 ayat 1- 4, h.8.
32
e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/ atau auditor ekstern. 27 f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.28 g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya, Dewan komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Audit. h. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. b. Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 27
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, pasal 9, h.9.
28
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, pasal 10, h.9.
33
d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan auditor ekstern. e. Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang sebagai audit intern, Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko serta Kepatuhan. f. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). g. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. h. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite a. Komite Pemantau Risiko 1) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko. 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. b. Komite Remunerasi dan Nominasi. 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan tersebut dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
34
3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan atau pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite. c. Komite Audit. 1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern. 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi, atas hasil temuan audit atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan Auditor Ekstern. 3) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. Good Corporate Governance adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan bijaksana dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders.
35
Dengan
implementasi GCG,
maka
pengelolaan sumberdaya
Perusahaan
diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan Perusahaan.29 Secara umum krisis moneter terjadi di akibatkan dari lemahnya kualitas corporate governance khususnya dalam pengelolaan perbankan. Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, terutama sebagai dampak dari pemberian kredit yang berlebihan, lemahnya menejemen bank, kurangnya transparansi, lemahnya sistem pembukuan, lemahnya pengendalian internal. Hal ini merupakan dampak terjadinya krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 silam. Oleh karena itu, industri perbankan harus menerapkan standar penerapan GCG yang lebih ketat selain karena adanya aturan dari Bank Indonesia yang harus dipatuhi juga dengan penerapan GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang untuk selanjutnya akan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
29
http://www.informasi-training.com/good-corporate-governance-gcg-challenges-for-bankingindustrie.
BAB III Gambaran Umum Bank BTN dan Bank Muamalat Indonesia A. Bank Tabungan Negara 1. Sejarah bank BTN1 Pada tahun 1897 perseroan didirikan dengan nama “POSTSPAAR BANK”
pada tahun 1974 bank BTN ditugaskan memberikan pelayanan KPR sesuai surat menkeu No. 849/MK/1974
Pada tahun 1968 bank BTN sebagai Bank Milik Negara (UU No. 20 tahun 1968 Pada tahun 1989 bank BTN beroperasi sebagai Bank Umum dan mulai menerbitkan obligasi
Pada tahun 1897 juga, Jepang membekukan kegiatan “POSTSPAAR BANK” dan menggantinya dengan nama “CHOKIN KYOKU” Pada tahun 1963 terjadi perubahan nama bank menjadi “Bank Tabungan Negara” (BTN)
Pada tahun 1994 perseroan mendapat ijin sebagai bank devisa
Pada tahun 1992 Status hukum bank BTN berubah menjadi perusahaan perseroan (persero)
Pada tahun 2008 bank BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan pendaftaran transaksi kontrak investasi Kolektif Efektif Beragun Aset (KIK EBA) di Bapepam yang kemudian dilakukan dengan pencatatan perdana dan listing transaksi tersebut di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009
1
Pada tahun 1950 di ubah lagi namanya menjadi “BANK TABUNGAN POS” dengan UU Darurat No.9 tahun 1950
Pada tahun 2003 Restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh yang tertuang dalam persetujuan RJP tahun 2003-2007
http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Sejarah-Bank-BTN.aspx
36
Pada tahun 2000 bank BTN ikut dalam program Rekapitalisasi
Pada tahun 2002 bank BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan
37
2. Visi dan Misi a) Visi Bank BTN2 Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. b) Misi Bank BTN 1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah. 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini. 3) Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi. 4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehatihatian
dan
Good
Corporate
Governance
untuk
meningkatkan
Shareholder Value 5) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.
B. Bank Muamalat Indonesia 1. Sejarah Pendirian dan Pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia3 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal
2 3
http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Visi---Misi.aspx http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile
38
1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.
Selanjutnya,
pada acara
silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Dalam upaya
memperkuat
permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat.
39
Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.
Dalam kurun waktu tersebut,
Bank Muamalat
berhasil
membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru
Muamalat,
ditunjang
oleh
kepemimpinan
yang
kuat,
strategi
pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Hingga tahun 2009 Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir.
40
Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong). 2 Visi dan Misi Bank Muamalat4 a) Visi Bank Muamalat Indonesia Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. b) Misi Bank Muamalat Indonesia Misi Menjadi panutan Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.
4
http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/visi_misi
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN
A. Perumusan Konsep GCG di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara Untuk perumusan konsep GCG pada industri perbankan itu sama, baik itu bank konvensional maupun bank syariah
karena telah diatur oleh Bank Indonesia.
Dimana perumusan konsep GCG berawal dari sebuah visi dan misi di setiap perusahaan, yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan segala peraturan yang berkaitan dengan dunia perbankan yang pada akhirnya terbentuklah sebuah pedoman umum GCG. Dari kesemuanya itu, maka lahirlah sebuah kebijakan tata kelola perusahaan. Kebijakan yang ada diperusahaan dapat mencontoh kebijakan yang telah ada pada perusahaan lain. Jika kebijakan tersebut cocok dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan maka kebijakan tersebut dapat dibakukan dalam kebijakan perusahaan, dan inilah yang dimaksud dengan Internal Best Practise. Dari konsep GCG ini, maka terbentuklah sebuah corporate culture (budaya perusahaan) yang mana setiap perusahaan memiliki corporate culture yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan tentunya kesesuaian dari visi dan misi perusahaan. Berikut dibawah ini merupakan siklus perumusan dan penerapan GCG.
41
42
Pedoman Umum GCG
Hukum & Peraturan yang berlaku
Visi & Misi Nilai-nilai Korporasi
Corporate Industry Best Practise
Internal Best Practise
Corporate Governance Policy
Peraturan Teknis
Sosialisasi
Implementasi
R E V I E W
Corporate Culture
Tujuan Perumusan GCG Implementasi GCG di Perusahaan antara lain bertujuan untuk :1 1. Mencapai visi dan misi perusahaan. 2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa perusahaan dikelola secara bijaksana dan profesional dengan tujuan agar memberikan keuntungan yang wajar dan bernilai tinggi. 3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumberdaya dan pengelolaan risiko perusahaan secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. 4. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. 1
Panduan Good Corporate Governance Bank Muamalat, h.3
43
5. Mendorong terciptanya budaya kerja perusahaan ke arah yang lebih baik. 6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 7. Menciptakan pencitraan yang semakin baik di masyarakat. Yang selanjutnya yang menjadi acuan untuk panduan GCG adalah:2 1. Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah: a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. b) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. 2. Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan BAPEPAM, Ketentuan-Ketentuan Menteri Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) seperti: a) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
2
Panduan GCG Bank Muamalat, h.3
44
b) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. c) PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum. d) PBI Nomor 2/1/pbi 2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan. e) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-389/MK.16/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Standar Anggaran Dasar Persero.
B. Penerapan Konsep Good Corporate Governance pada Bank BTN Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value), serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting diindustri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, sehingga bank dapat beroperasi dan tumbuh secara terus menerus dalam jangka panjang. Adapun yang dimaksud dengan konsep GCG yaitu, suatu konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan dimana dalam pelaksanaannya memisahkan
45
antara pemilik bank dengan pelaksana atau pengelola bank itu sendiri. Sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan best practise. Best practise adalah batas minimal kebagusan atau kebaikan yang harus diterapkan oleh perusahaan dari Bank Indonesia.3 Jadi intinya bagaimana cara membangun suatu struktur GCG, mulai dari infrastruktur kemudian mekanisme serta outcome nya. Jadi formatnya sesuai dengan best practise. Yang mana tujuan akhir dari GCG yaitu mencapai balance (keseimbangan) antara stakeholders. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/ 4/ 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank umum, disana menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus ada dalam penerapan GCG, yaitu:4 1. Keterbukaan (transparancy) 2. Akuntabilitas (akuntability) 3. Pertanggungjawaban (responsibility) 4. Independensi (independency) 5. Kewajaran (fainess) Dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan dengan 4 pilar, yaitu: 5 1. Komitmen on governance 3
Wawancara Pribadi dengan Corporate Secretary Division Head, Wilson Arafat, Jakarta, Oktober 2010 4
Wawancara Pribadi dengan Corporate Secretary Division Head, Wilson Arafat
5
Wawancara Pribadi dengan Corporate Secretary Division Head, Wilson Arafat
5
46
2. Governance structure 3. Mekanisme 4. Out come Yang mana tiga diantaranya (1-3) dapat dilakukan dengan GCG soft structure dan GCG infrastructure. Adapun yang dimaksud dengan GCG soft structure yaitu menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis, jadi menjadi sebuah kebijakan yang tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan GCG infrastructure yaitu para pelakunya, jadi setiap kebijakan butuh orang-orangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Didalam infrastructure governance terdiri dari dua organ yaitu organ utama dan organ pendukung, yang mana kedua organ tersebut menjadi sebuah struktur dalam perusahaan. Yang termasuk dalam organ utama yaitu terdiri dari: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Dewan Komisaris, 3. Dewan Direksi Dan ketiga organ utama ini baku bagi perusahaan dimana setiap perusahaan harus memilikinya karena mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan yang termasuk organ pendukung yaitu corporate secretary, risk management, compliance, audit internal dan eksternal, dan ini hanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki komite yang akan membantu Dewan Komisaris. Kalau di bank yang wajib itu ada tiga diantaranya yaitu, komite pemantau resiko,
47
komite audit, dan komite remunerasi dan nominasi. Dan dibawah Dewan Direksi pun memiliki komite-komite yang akan membantu Dewan Direksi, yaitu terdiri dari komite produk, komite IT, komite Human Capital, komite asuransi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk strategi, bank BTN mempunyai 4 prosedur dalam mewujudkan GCG yaitu:6 a.
Awarness (kesadaran): Seperti training, sosialisasi, e-learning, brosur, banner dan majalah.
b.
Institusionalisasi internalisasi: Soft structure yang tadi dibuatkan kebijakan resmi perusahaan, mengerjakan apa yang ditulis dan menulis apa yang dikerjakan, seperti peraturan direksi, surat edaran direksi. Sedangkan yang dinamakan dengan internalisasi yaitu di budayakan (corporate culture) yang nanti dibuatkan peraturan direksi, dibuatkan program kerja untuk masing-masing unit, peraturan kerja untuk semua unit kerja, KPI(Key Performance indikator) yang dimaksud dengan KPI yaitu, misalkan saya melakukan atau mengerjakan a, b, c maka saya akan mendapatkan nilai A. Yang mana dari kesemuanya itu menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya kerja perusahaan.
c.
Assessment program: Yaitu yang pertama dengan self assessment contohnya, unit kerja pemasaran, lalu menyerahkan hasil laporan
6
Wawancara Pribadi dengan Corporate Secretary Division Head, Wilson Arafat
48
kerjanya setelah itu dinilai oleh corporate secretary. Yang kedua yaitu Third Parti Assessment Center for Corporate Governance, yaitu dari pihak perusahaan mengundang pihak luar atau yang disebut dengan pihak independen untuk menilai kinerja perusahaan. Seperti BPKP, konsultan dan lain-lain. Yang ketiga kita mengikuti GCG award yang diadakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA, dalam hal ini Bank BTN telah memperoleh penghargaan dikategori Annual Report. d.
Eksternalisasi: Membicarakan ke pihak
luar,
seperti halnya
mempublikasikan ke masyarakat luas seperti surat kabar, media elektronik dan lain-lain. e.
Pengembangan berkelanjutan: yang dimaksud adalah mengevaluasi semua yang telah dikerjakan selama 1 tahun, dan berubah pada tiap tahunnya.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa perbedaan konsep GCG pada BTN dan BMI selain pada strukur organisasinya, ada perbedaan lain yaitu pada corporate culture. Dalam corporate culture pada BTN dikenal dengan istilah POLA PRIMA,7 yang mana kepanjangan dari POLA PRIMA itu adalah Pelayanan prima, inOvasi,
7
Wawancara Pribadi dengan Corporate Secretary Division Head, Wilson Arafat
49
keteLAdanan, Profesionalisme, Integritas dan kerja saMA. Berikut ini penjelasan mengenai pola prima:8 1. Pelayanan prima (service excellence) a) Ramah, sopan dan bersahabat b) Peduli, pro aktif dan cepat tanggap 2. Inovasi (innovation) a) Berinisiatif melakukan penyempurnaan b) Berorientasi menciptakan nilai tambah 3. Keteladanan (role model) a) Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar b) Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja 4. Profesionalisme (professionalism) a) Kompeten dan bertanggungjawab b) Bekerja cerdas dan tuntas 5. Integritas (integrity) a) Konsisten dan disiplin b) Jujur dan berdedikasi 6. Kerjasama(teamwork) a) Tulus dan terbuka b) Saling percaya dan menghargai
8
http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Budaya-Kerja.aspx
50
C. Penerapan Konsep Good Corporate Governance pada Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, sejak awal berdirinya hingga saat ini, terus berupaya untuk menjadi salah satu pelopor dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perbankan syariah. Sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan/bank yang berasal dari Timur Tengah, maka Bank Muamalat sejak awal tahun 2008 telah melakukan kerjasama dengan Islamic International Rating Agency (IIRA) untuk melakukan penilaian dan pengkajian serta pemeringkatan atas pelaksanaan GCG di Bank Muamalat. Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum dan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan.9
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di Bank Muamalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi 9
PT Bank Muamalat Tbk, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Tahun 2009, Jakarta, 2009. h. 9
51
tata kelola usaha/bisnis dan kode etik Bank Muamalat.Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara islami dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku baik diperbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan suatu dasar bagi Bank Muamalat untuk terus berupaya menjadi bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini.
Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Yang mana suatu pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas). H.R Thabrani
Secara umum, konsep dan prinsip GCG pada bank konvensional dapat menjadi acuan teoritis GCG bank syari’ah. Akan tetapi GCG tersebut harus distandarisasikan dengan nilai-nilai Islam. GCG bank syari’ah merupakan sebuah kesatuan antara ibadah dan muamalah yang bersandar pada nilai-nilai Illahiah.. Mekanisme semacam ini sama sekali tidak tersentuh pada bank konvensional, yang mana mengatur hubungan dan pertanggungjawabannya secara horizontal berlandaskan nilai-nilai etika. Menurut hemat saya, konsep GCG sebenarnya ingin meningkatkan kinerja dari pada perusahaan kemudian memisahkan antara pemilik bank dengan pelaksana atau
52
pengelola bank sendiri. Maka diaturlah susunan tugas, kewajiban, struktur dari pada masing-masing organ bank itu. Yang membedakannya dengan bank konvensional, bahwa distruktur organisasi. Pertama, bahwa di bank syari’ah ada yang namanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Jadi kita mengimplementasikan yang namanya GCG maka dibagilah kewajiban, dibagilah tugas, dibagilah wewenang dan sebagainya dimasing-masing organ perusahaan.10 Islam mengandung akidah, syariah (fikih), dan akhlak. Ketiga unsur di atas tidak boleh dipisahkan oleh praktisi perbankan syari’ah. Aplikasi syari’ah (fikih muamalah) dalam perbankan, merupakan realisasi dari aqidah (tauhid). Pada bank konvensional prinsip GCG terdiri dari TARIF yaitu, Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independency (independensi), Fairness (kewajaran). Tapi yang berada di bank syari’ah itu ada satu lagi, dimana prinsip Independensi itu diganti dengan professional (profesional).11 Oleh karena itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah yaitu sebagai berikut:12
10
Wawancara pribadi dengan Senior Officer Compliance, Sjahril Bakri, Jakarta, 18 Oktober 2010
11
Wawancara pribadi dengan Senior Officer Compliance, Sjahril Bakri
12
Peraturan Bank Indonesia 11/33/2009, pasal 1, h. 5
53
1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.hal ini dijelaskan dalam al- Qur’an surat an-Nahl ayat 116: Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut
oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” 2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ
bank
sehingga
pengelolaannya
berjalan secara
efektif. Nabi
Muhammad SAW bersabda, yang artinya: “Ketahuilah bahwa tiap kalian adalah penanggung jawab dan tiap kalian akan ditanyai terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya.” 3. Tanggung jawab yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
54
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, Allah sering menekankan sikap adil ini ketika berbicara mengenai muamalah, demikian pula dalam haditsNabi. Nasihat mengenai keadilan ini telah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kerabat, dan Allah melarang akan perbuatan keji dan munkar, dan permusuhan.” Dari kelima prinsip tersebut, Bank Muamalat Indonesia sendiri memiliki 1 tambahan prinsip lagi yaitu social awareness (sikap kepedulian). Maksudnya adalah bentuk kepedulian dan perhatian BMI terhadap masyarakat kecil, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan maupun bantuan korban bencana alam dan lain-lain.13 Dalam ajaran Islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Namun lebih dari itu Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip ‘adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syari’ah, militansi), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan),
13
aqidah
(keimanan),
ijabiyah
(berfikir
Wawancara pribadi dengan Senior Officer Compliance, Sjahril Bakri
positif),
raqabah
55
(pengawasan), qira’ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).14 Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai perumusan GCG, yang membedakan konsep GCG pada bank syari’ah tak lepas dari dibentuknya sistem nilai-nilai Corporate Culture, yang tentunya nilai-nilai corporate culture tersebut haruslah yang memiliki nilai-nilai yang Islami. Corporate Culture berperan penting dalam mewujudkan GCG pada bank syari’ah.
Pada bank Muamalat dalam corporate culturenya terdapat istilah Celestial Management, yang intinya, membagi kehidupan manusia dalam 3 (tiga) tahapan utama. 15 Masing-masing akan menjadi pendorong bagi terciptanya tahapan lainnya. Pertama adalah bahwa kehidupan ini merupakan a place of Worship. Kehidupan dengan segala pernik aktivitas dan kerja yang kita lakukan merupakan tempat penyembahan atau tempat beribadah bagi manusia. Dan tak ada satupun alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang berada di luar konteks ini. Kita melakukan segalanya sebagai bagian pengabdian kepada suatu cita-cita atau tujuan yang jauh lebih besar dari hidup itu sendiri.
Kedua adalah bahwa kehidupan ini sebagai a place of Wealth. Kita ditugasi oleh Sang Pencipta untuk menciptakan, memelihara, dan mendistribusikan kemakmuran atas nama keadilan dan kemanusiaan. Eksplorasi sumber-sumber kemakmuran 14
15
Agustianto, Good Corporate Governance di Bank Syari’ah. Dari http://agustianto.wordpress.com http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/budaya_korporasi
56
hendaknya ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin efektif. Jika kita tak mampu melakukannya, maka kita akan masuk pada tahapan ketiga, yaitu kehidupan sebagai a place of Warfare. Dalam hidup keseharian, warfare merupakan sebuah keniscayaan. Setiap saat manusia berhadapan dengan musuhmusuh yang harus ditundukkan. Kalaulah ia tidak memerangi orang lain, paling tidak, setiap waktu manusia berupaya untuk memerangi dan menundukkan dirinya sendiri. Berusaha mengatasi kemalasan, kurangnya pengetahuan, tingkat kompetitif yang rendah, dan sebagainya merupakan contoh kongkrit atas penaklukan tak pernah henti.
1. A Place of Worship Manusia diciptakan untuk ibadah. Inilah sendi paling pokok yang menjadi dasar manusia menjalankan misi sebagai wakil Allah di muka bumi. Artinya: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam" (QS Al-An’am:162) Misi ini menempati tahapan pertama hidup. Di mana dan kapanpun berada, mereka dituntut untuk menghamba hanya kepada Allah SWT. Praktis tempat ibadah tak lagi dibatasi oleh masjid, mushalla, atau surau. Di manapun mereka beraktifitas, di situ hati ditambatkan kepada Allah. Inilah perwujudan dari a place of Worship. Ia bisa saja sedang bekerja di kantor, berdagang di pasar,
57
menuai padi di sawah, atau bahkan di medan pertempuran, tapi hatinya selalu terpaut dengan Al-khaliq. Hatinya tak berhenti berdzikir kepada-Nya Zikr berarti mengingat atau memelihara ingatan. Dalam khasanah Islam, berzikir adalah mengingat Allah di setiap saat. Memelihara fikiran kita, menfokuskan fikiran pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tidak menyianyiakan hidup untuk hal-hal yang tidak signifikan juga merupakan zikr terhadap kehidupan yang sedang dijalani sebagai penyembahan kepadaNya. Worship disimbolkan dalam bentuk segi empat yang mencakup nilai-nilai yang terkumpul dalam akronim ZIKR (Zero Base, Iman, Konsisten, dan Result Oriented ). Mengapa segi empat, bukan segi lima misalnya, yang dipilih sebagai sabuk luar Worship? Karena segi empat menempati posisi yang khusus sebagai simbol agama. Segi empat menggambarkan empat arah mata angin utama (Timur, Barat, Selatan, dan Utara). Setidaknya, al-quran menyebutkan dua kali arah (TimurBarat) sebagai penunjuk penjuru yang menyiratkan cakupan kekuasaan, wilayah, batas teritorial.
Artinya: "Musa berkata:'Tuhan yang menguasai Timur dan Barat dan apa yang ada di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu bila kamu mempergunakan akal.” (QS Asy-Syura:28)
58
Selain penjuru mata angin, segi empat juga menyimbolkan Ka'bah (secara bahasa berarti bangunan yang bersisi empat). Ka'bah menjadi kiblat bagi seluruh pemeluk agama tauhid. Bahkan, Mekkah, sebagai kota di mana Ka'bah dibangun, dalam Al-quran disebut dua kali, sebagai pusatnya peta dunia (world map).
Artinya:"Dan ini (Al-quran) adalah kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberikan kitab-kitab yang (diturunkan) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan dunia-akhirat tentu beriman kepada (Al-quran), dan mereka selalu memelihara shalatnya" (QS Al-An’am:92)
Mereka yang berkiblat ke Ka'bah dalam pusaran kekhusu'an shalat, akan meraih pencerahan hati dan pikiran, ketenangan dan kedamaian. Kebeningan hati ketika zikr terus dilantunkan berbuah pada fitrah kalbu yang suci. Kejernihan hati inilah yang menjadi dasar pertama bagi pembentukan insan unggul. Dari beningnya jiwa akan melahirkan cara pandang yang bersih, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang.
59
Ia merespon sesuatu dengan menempatkannya pada titik nol, sehingga tanggapan panca indra bebas dari prasangka (Zero Base).
Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyak dari prasangka ..." (QS Al-Hujurat:12).
Di atas kejernihan pandangan itulah Iman dikokohkan. Iman bermakna keyakinan utuh terhadap sesuatu, yang tiada sedikitpun keraguan di dalamnya. Keyakinan itu, tentu saja, diwujudkan dalam aktivitas yang senantiasa dipertahankan dalam arah dan cakupan seraya mempertahankan keselarasan setiap potensi hidup yang dimiliki (Konsisten) menuju pencapaian tujuan: jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang (Result oriented).
2. A Place of Wealth Keberhasilan menuangkan atribut Zero Base, Iman, Konsisten, dan Result oriented pada citra diri seseorang akan menjadi modal dasar bagi kesuksesan manusia menjalankan misi kedua: menciptakan dan mendistribusikan kemakmuran di muka bumi. Wujud dari misi ini adalah membangun dan membagi kemakmuran secara lebih adil dalam lingkup komunitasnya. Inilah implementasi dari a place of Wealth.
60
Wealth tercakup dalam empat atribut yang terkumpul dalam akronim PIKR (Power, Information, Knowledge, dan Rewards). Keempat atribut inilah, dalam peradaban umat manusia, senantiasa menjadi simbol kemakmuran. Penguasaan dan kewewenangan untuk mengambil keputusan (Power) sangat menentukan kredibilitas dan rentang kemakmuran yang dimiliki. Keterpusatan terhadap atribut ini akan melahirkan ketimpangan dan kelambatan bergerak sebuah institusi. Bahkan, dalam skala global, ketiadaan keseimbangan Power di antara negeri-negeri telah menciptakan penindasan atas nama keadilan. Begitupun dengan dua atribut berikutnya. Pepatah mengatakan, siapa menguasai informasi dan pengetahuan, ialah penguasa dunia. Dua jenis kemakmuran ini telah teruji kontribusinya dalam penciptakan kemakmuran dan begitu pula sebaliknya. Keempat sumber kemakmuran tersebut harus didistribusikan ke semua pihak secara adil, demi menjamin pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Wilayah pengaruh dari Wealth digambarkan dalam sebuah lingkaran, di mana masing-masing atribut bisa menggelinding bebas dalam sebuah bola yang semakin membesar sehingga menjangkau semua lini organisasi. Sedangkan orbit lingkar dari Wealth menyimbolkan gerak dinamis dalam pelaksanaan thawaf mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma Labbaik (Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah). Gerak orbit ini (juga di semua tahapan hidup) berlawanan dengan arah jarum jam, sebagaimana arah bumi berputar. Pilihan
61
gerak dari kanan merujuk pada golongan yang dalam al-quran dinisbatkan sebagai ashabul yamin.
Artinya: "Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu". (QS Al-Waqi’ah:27) Ketika dahaga ruhani individu dituntaskan pada ranah pertama, giliran pribadi-pribadi yang terlahir sebagai manusia baru itu, bahu membahu membangun organisasi unggul dengan berbagi dan memberi untuk menciptakan kemakmuran (Wealth). Masing-masing atribut secara bebas berputar menyiratkan bahwa semua lini berhak mendapatkan pemenuhan informasi, meningkatkan ilmu dan skill, dan kewenangan untuk mengeksekusi power yang dimiliki, dan akhirnya berhak mendapatkan rewards yang patut. 3. A Place of Warfare Aktivasi pada tahapan kedua, akan membangkitkan kesiapan dari komunitas itu untuk menjadi the best community. Komunitas yang siap memperjuangkan, memenangkan dan menaklukkan setiap tantangan yang dihadapinya. Penaklukan itu, bukan untuk meraih kemegahan, tapi untuk membebaskan dan memakmurkan. Inilah terminal terakhir ranah hidup atau disebut sebagai a place of Warfare.
62
Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkr, dan beriman kepada Allah" (QS Al-Imran: 110). Nilai yang terimplementasi dalam ranah ini termaktub dalam empat atribut yang terangkum dalam MIKR (Militan, Intelek, Kompetitif, dan Regeneratif). Militansi bukan berarti terorism. Lebih dalam, ia bermakna adanya sebuah dorongan yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita, spirit perjuangan yang terus menyala dalam meraih harapan. Ini adalah sebuah komunitas yang sangat didambakan. Yaitu komunitas pejuang yang senantiasa siaga untuk bertempur di mana dan kapanpun diperlukan.
Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang
63
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya." (QS AlAnfaal:60) Bagi komunitas yang unggul, kekuatan militansi senantiasa dibarengi dengan kecerdasan mengatur taktik dan strategi. Perhitungan, kalkulasi, analisis, dan pertimbangan rasionalitas turut pula memperkaya komunitas ini. Dengan bekal informasi dan pengetahuan yang senantiasa up date, mereka bergerak dalam keragaman derap langkah para Intelek. Kekuatan mental yang ditunjang kekuatan intelektual menjadikan mereka sebuah komunitas yang memiliki tingkat daya saing tinggi (Kompetitif). Komunitas yang siap berjuang dan siap menang dalam spirit menang-menang. Kolaborasi kekuatan ZIKR dan PIKR secara seimbang menjadikan mereka tak tertandingi. Bahkan, menjadi panutan bagi komunitas lainnya. Tentunya, keunggulan yang ada tidak berhenti di satu masa saja, namun terus berkelanjutan. Membangun mimpi-mimpi untuk mewujudkan realitas baru di masa depan merupakan pekerjaan penting yang juga menjadi prioritas. Tak ingin membatasi kejayaan di satu generasi saja, namun turut berkepentingan untuk melahirkan generasi-generasi baru, dalam tatanan sistem yang semakin matang dan mantap (Regeneratif). Mereka pemangku gelar visioner yang tak pernah berhenti memproduksi agen-agen pemenang masa depan.
64
Artinya:"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah..." (QS An-Nisa: 9)
Oleh karena itu, dalam membangun serta terciptanya Corporate Culture yang Islami hendaklah perusahaan tersebut dipimpin oleh pemimpin yang memahami akan nilai-nilai yang Islami juga. Karena tidak akan tercipta sebuah Corporate Culture yang Islami dalam suatu perusahaan jika pimpinannya sendiri tidak memahami dan menjalankan syari’at Islam. Selanjutnya yang membedakan antara konsep GCG pada bank Syari’ah yaitu dibentuknya Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari’ah atau yang lebih sering didengar dengan sebutan DPS. Sedangkan yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syari’ah yaitu, badan yang berada di lembaga kauangan syari’ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syari’ah tersebut serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari’ah. Oleh karena itu DSN memiliki fungsi sebagai berikut:16 1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
16
Muhammad Firdaus, dkk, Konsep Implementasi Bank Syariah, h. 79
65
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. 3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. 4. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Selanjutnya fungsi Dewan Pengawas Syariah pada sebuah lembaga keuangan, yaitu sebagai berikut:17 1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN. 3. Sebagai perwakilan DSN yang ditmpatkan pada bank syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yaitu:18 1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari’ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
17
Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, h. 202 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/2009
66
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 3. Meminta fatwa kepada Deawan Syari’ah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya. 4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syari’ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari’ah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 6. Dewan Pengawas Syari’ah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah secara semesteran. Berdasarkan Undang-Undang perbankan, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR pengawasan terhadap bank syari’ah dilakukan secara rangkap, berupa: 1. Pengawasan Umum Pengawasan umum terhadap bank syari’ah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), sama seperti bank konvensional pada umumnya. BI bertindak mengawasi bank syari’ah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. 2. Pengawasan Khusus
67
Pengawasan khusus terhadap bank syari’ah dilakukan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah. Berikut struktur pengawasan pada bank syari’ah: 19 STRUKTUR PENGAWASAN BANK SYARI’AH
PENGAWAS UMUM
PENGAWAS KHUSUS
BANK INDONESIA (BI)
Dewan Syari’ah Nasional
Pembina&Pengawas Bank
(DSN)
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
BANK SYARI’AH
Dengan demikian, sebagai sebuah lembaga keuangan baru di masyarakat, maka keberadaan dan pelaksanaan bank syari’ah di Indonesia masih perlu di sosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bukan hanya bagi masyarakat umum, namun juga kalangan perbankan bahkan seperti Bank Indonesia sekalipun. Oleh karena itu,
19
h. 81
Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep &Implementasi Bank Syariah, Jakarta:renaisan, cet1 2005,
68
keterlibatan para ulama baik sebagai Dewan Syari’ah Nasional maupun Dewan Pengawas Syari’ah merupakan sebuah strategi yang paling efektif, karena ulama memiliki pengaruh yang cukup besar bagi umat Islam. Pada bank muamalat ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan GCG pada perusahaan,yaitu:20 1. melakukan sosialisasi, pendalaman-pendalaman, pemahaman yang terus menerus terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah melalui fatwa-fatwa dari DSN. 2. membuat board manual. Yang dimaksud dengan board manual adalah sebuah rangkuman yang berisikan mengenai tugas dan tanggung jawab, wewenang, kewajiban DPS, komisaris dan direksi. Dan rangkuman tersebut bersumber dari PBI, dari anggaran dasar perusahaan, dan dari ketentuan-ketentuan lain. Sehingga dengan adanya board manual menjadi pedoman bagi komisaris, DPS, dan direksi. 3. Membentuk Sistem Operasi Prosedur (SOP), dimana dalam SOP tersebut selalu dicantumkan dan disampaikan bahwa harus sesuai dengan prinsipprinsip syari’ah dan praktek-praktek tata kelola perbankan yang baik. Perlu diketahui bahwa keberhasilan dengan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan pertumbuhan yang pesat atau keberhasilan penyebarluasan informasi, penyusunan atau penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, atau banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga sangat ditentukan 20
Wawancara pribadi dengan Senior Officer Compliance, Sjahril Bakri
69
oleh kualitas sumber daya insani para pelaku/praktisi perbankan syariah itu sendiri, sehingga bank syari’ah bisa berjalan sesuai prinsip syari’ah dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem keuangan yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, praktisi perbankan syari’ah tidak hanya terfokus pada pengejaran target yang ditetapkan demi kepentingan shareholders, tetapi juga berkomitmen pada penerapan syari’ah. Menurut UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, untuk mewujudkan sistem dan tatanan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah dalam penerapan prinsip syariah dibutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu menguasai syari’ah dan teknis perbankan. 21
21
http://www.bi.go.id/biweb/html/uu231999_id/index.html
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Melihat perkembangan perbankan syariah yang pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat, sambutan dan respon masyarakat serta potensi umat yang amat besar, memberikan indikasi akan cerahnya prospek perbankan syariah dimasa yang akan datang. Belajar dari kesalahan masa lalu, terbentuknya Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syari’ah merupakan strategi yang sangat efektif. Lebih dari itu, GCG merupakan syarat bagi tercapainya profesionalisme perbankan yang selama ini masih menjadi permasalahan bagi perbankan syari’ah. Setelah menganalisis permasalahan yang diteliti, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dapat diketahui bahwa perumusan konsep GCG pada industri perbankan itu sama, baik itu bank konvensional maupun bank syariah karena telah diatur oleh Bank Indonesia. Dimana perumusan konsep GCG berawal dari sebuah visi dan misi di setiap perusahaan, yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya terbentuklah sebuah pedoman umum GCG yang nantinya menjadi acuan bagi para stakeholders.
67
68
2. Yang membedakan antara konsep GCG pada bank syariah dan konvensional yaitu terletak pada struktur organisasinya, dimana selain RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris, selain itu letak perbedaannya juga terdapat pada corporate culture. Dimana pada Bank Tabungan Negara dikenal dengan istilah POLA PRIMA, sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia ada celestial Management dimana terdapat tiga tahapan dalam kehidupan itu yaitu, a place of worship, a place of wealth, dan a place of warfare B. Saran-saran Dari penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Demi terciptanya GCG pada bank syari’ah perlu adanya suatu sumber daya manusia yang benar-benar memahami akan prinsip syari’ah, sehingga bank syari’ah benar-benar menjadi perintis dalam penerapan GCG dalam industri perbankan. 2. Perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kegiatan operasional bank syari’ah tidak menyimpang dari prinsip syari’ah.
KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) (Studi komparatif antara konsep GCG Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (SE. Sy)
Oleh:
Ahmad Rikza Nur NIM 106046101558 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.......................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.............................................. HALAMAN PENGESAHAN........................................................................... LEMBAR PERNYATAAN............................................................................... ABSTRAK.......................................................................................................... KATA PENGANTAR....................................................................................... DAFTAR ISI...................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................. BAB I PENDAHULUAN
i
A. Latar Belakang Masalah............................................................... 1
BAB II
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..........................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................
7
D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data....................
7
E. Review Studi Terdahulu...............................................................
9
F. Sistematika Penulisan..................................................................
13
PERSPEKTIF TEORITIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) A. Pengertian Good Corporate Governance....................................
15
B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.............................
19
C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance...
25
D. Konsep Dasar Good Corporate Governance............................... 27 E. Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan dalam Menerapkan Good Corporate Governance.................................. 31
BAB III GAMBARAN UMUM BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) DAN BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) A. Gambaran umum Bank Tabungan Negara 1. Sejarah bank BTN...................................................................
36
2. Visi dan Misi bank BTN.........................................................
37
B. Gambaran Bank Muamalat Indonesia 1. Sejarah Pendirian Bank Muamalat Indonesia.........................
37
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia................................
40
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN A. Perumusan Konsep GCG di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara................................................................ 41 B. Penerapan Konsep Good Corporate Governance pada Bank Tabungan Negara.........................................................................
44
C. Penerapan Konsep Good Corporate Governance pada Bank Muamalat Indonesia..................................................................... BAB V
50
PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................................
67
B. Saran-saran .................................................................................. 68
KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) (Studi komparatif antara konsep GCG Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E. Sy) Oleh:
Ahmad Rikza Nur NIM: 106046101558 Di Bawah Bimbingan Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. J.M. Muslimin, MA.
Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM.
NIP : 150295489
NIP : 195406181981031005
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
PENGESAHAN TIM PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
Tim Pembimbing Seminar Proposal Skripsi Program Studi Muamalat mengesahkan proposal skripsi: Nama
: Ahmad Rikza Nur
Nim
: 106046101558
Konsentrasi
: Perbankan Syariah
Judul
: Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariah
Jakarta, 3 Mei 2010 Disahkan oleh TIM Pembimbing Seminar Proposal Skripsi:
Ketua
: Dr. Euis Amalia, M.Ag (……………………)
Sekretaris
: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag (……………………)
Pembimbing I
: Dr. Euis Amalia, M.Ag (……………………)
Pembimbing II
: Drs. Zainul Arifin, MPd (……………………)
LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 06 September 2010
Ahmad Rikza Nur
ABSTRAK Bisnis adalah sebuah situasi di mana orang-orang harus mempertimbangkan manfaat dan longgar dalam kegiatan mereka. Sebagai activitiy bisnis, bank Islam atau syari'at Jika ingin mendapatkan kembali tinggi di masa depan seperti laba tinggi, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan dan pangsa pasar yang tinggi, mereka dapat menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, merespon, profesional, kewajaran. Isu tata kelola perusahaan telah menjadi yang menonjol besar selama dua dekade terakhir. meskipun tata kelola perusahaan telah menjadi unsur dunia bisnis untuk waktu yang lama, hanya dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi lebih di wilayah kepentingan publik sejak terjadinya beberapa skandal korporasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di dunia. selama 25 tahun terakhir, kita menyaksikan bahwa sejumlah besar institusi keuangan Islam telah didirikan di seluruh dunia. ada lebih dari 180 institusi keuangan di seluruh dunia yang sesuai dengan perbankan syariah dan prinsip-prinsip pembiayaan. lembaga-lembaga keuangan telah dikembangkan di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. sayangnya, meskipun fakta bahwa ada banyak literatur tata kelola perusahaan, studi tentang tata kelola perusahaan sebagian besar telah dibahas dalam konteks perbankan konvensional. Namun, isu tata kelola perusahaan bank syariah sangat berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, kepatuhan syariah dalam bank syariah akan menyebabkan perbedaan dalam mekanisme pemerintahan di bank Islam. mereka berpendapat lebih lanjut bahwa pusat kerangka tata kelola perusahaan untuk bank syariah adalah dewan pengawas syariah (DPS) dan kontrol internal yang mendukungnya. keberangkatan dasar isu tata kelola perusahaan di bank Islam adalah disebabkan oleh pengembangan dan pelaksanaan model pembiayaan Islam yang harus sesuai dengan aturan syariah. demikian, kegiatan bank Islam itu harus didasarkan pada pandangan dunia Islam dan harus tetap berada dalam batasan syariah.
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan cahaya ilmu-Nya, shalawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat Rasul pembawa cahaya, Muhammad SAW. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Good Corporate Governance (studi komparatif antara konsep GCG Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara)”, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Ibu Dr. Euis Amalia, M. Ag dan Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag., MH, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalat.
3.
Bapak Dr. J.M Muslimin, MA dan Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pemikirannya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4.
Seluruh dosen khususnya pak Edy Setiadi serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5.
Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk khususnya pak Sjahril Bakrie, mba Tika dan pak Imad serta PT. Bank Tabungan Negara, Tbk khususnya pak Wilson
Arafat dan Mba Yunita yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6.
Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Muhammad Nur dan Ibunda Hj. Siti Aisyah, melalui setiap pesan dan nasihat yang pernah disampaikan selalu memberikan cahaya inspirasi dalam melewati setiap langkah kehidupanku. Tak lupa kakakku mpo Uun yang selalu mengingatkan aku dan adik-adikku Udan, Uni, Ubay serta Enya dan Abi, Ncing-ncingku semua yang selalu mendoakan penulis dalam pembuatan skripsi ini, berkat kalianlah penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7.
Seseorang yang selalu menemaniku, menyediakan waktu, tenaga dan fikiran untuk membantuku serta memberikan motivasi dan perhatian penuh bagi penulis, Lina Nurul Yama. Sahabat-sahabatku 5 kepala besi Utha, Gunawan, Sahrul, khususnya Ochim (where are u?). temen-temenku satu perjuangan, Abdul Badruddin, Ismail, Zulfikar Fauzi, Fauzan, Nova, Ntul, Ecy, Defri, Mumu. . Sahabat-sahabatku, Abdul Hafidz, Rico, Iksan, Zacky, Dede, Eva, Nisa, Sony yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan Temanteman mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2006, khususnya keluarga besar PS A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8.
Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua masukan dan bantuannya kepada penulis. Semoga diberkahi dan semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Jakarta, 03 September 2010
Ahmad Rikza nur
DAFTAR PUSTAKA Agustianto, good corporate govenance di bank syari’ah, artikel diakses pada 5 januari 2008. Dari http://agustianto.wordpress.com Amin, Ma’ruf, Prospek Cerah Perbankan Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Sosial , 2007. Antonio, Muhammad Syafi’i,”Bank Syari’ah dari Teor ke Praktik”,Cet.I.-Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Amin, Riawan, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, Cet. Ke-1, Jakarta: UIN Press, 2009. Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Daniri, mas achmad, good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia, Jakarta: Ray Indonesia, 2005 Direktorat perbankan syaria’ah bank indonesia, good corporate governance bagi bank umum syari’ah dan unit usaha syari’ah, peraturan bank indonesia nomor 11/33/2009. E-Syari’ah,”Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia”,artikel diakses pada 25 februari 2010 dari http://cintasyariah.wordpress.com/2010/02/25/perkembangan-bank-syariah-diindonesia/ Endri, penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah, artikel diakses pada 26 januari 2008. Dari http://tazkiaonline.com Handayani, ririn, good corporate governance perbankan syari’ah: sebuah akselerasi, dalam lomba karya tulis perbankan syari’ah milad ke-4 BNI Syari’ah, ed. Prospek bank syari’ah pasca fatwa MUI, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2005. Hinuri, hindarmojo, the essence of good corporate governance: konsep dan implementasi pada perusahaan publik dan korporasi indonesia, Jakarta: yayasan pendidikan pasar modal indonesia & sinergi communication, 2002.
Hosen, M. Nadratuzzzaman, Dkk, lembaga bisnis syari’ah, Jakarta: pkes, 2006. Independent research & publication for business development , “Good Corporate Governance (GCG): Revitalisasi Dan Strategi Aksi Korporasi Bumn-Bumd Indonesia Serta Tinjauan Model Restrukrisasi Dan Privatisasi”. (CeBIIS) ISM, “Bank Muamalat Harus Ganti Nama”, artikel diakses pada 16 Februari 2010 dari http://www.niriah.com/berita/keuangan/1id401.html Junaedi, Ahyar, “Memahami Bank Syari’ah Melalui Fungsinya”, artikel diakses pada 13 agustus 2009 dari http://ibbloggercompetition.kompasiana.com/2009/08/13/memahami-bank syariah-melalui-fungsinya/ Komite Nasional Kebijakan Governance, pedoman umum good corporate governance indonesia, diterbitkan oleh komite nasional kebijakan governance, 2006. Kurniawan, three agus deddy, pengukuran penetapan good corporate governance (studi kasus pada PT. Pupuk Sriwidjaya Perser, tesis fakultas ekonomi universitas Indonesia, Depok: 2007. Lembaga administrasi negara dan badan pengawas keuangan dan pembangunan, akuntabilitas dan good corporate governance, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2007. Mangkuprawira, sjafri, rumitnya tata kelola perusahaan, artikel diakses pada 13 februari 2010. Dari http://ronawajah.wordpress.com/2010/02/13. Moleong, lexy j, metodologi penelitian kuantitatif, bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002. Muhlizar, Adietya . “Perbankan Syariah di Indonesia, Kemarin, Hari Ini, dan Masa Yang Akan Datang”, Disampaikan pada Sharia Economics Training, Forum Silahturahmi Studi Ekonomi Islam Lampung (FOSSEIL), Bandar Lampung, 4 Mei 2008 Nazir, moh, metode penelitian, jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. NH, Muhammad Firdaus, Dkk, ”konsep & implementasi Bank Syariah”, Cet.I.Jakarta: Renaisan,2005
Oka, viraguna bagoes, GCG pada perbankan dalam prosiding:PT dan GCG, Jakarta: pusat pengkajian hukum, 2006. Pramono, sigit, corporate governance in islamic bank: critikal issues and suitability of conventional corporate governance mechanism, jurnal SEBI, ed. Keuangan publik islam, STEI SEBI, no 1, 2008. Rodoni, Ahmad - Hamid, Abdul, “lembaga keuangan syari’ah”, Cet.I.- Jakarta: Zikrul Hakim, 2008 Samroni, imam, rakyat dalam good corporate governance: posisi, hubungan dan skema keadaban, artikel diterbitkan pada 1 agustus 2007.
Setiawan, Muhammad Budi, “Tinjauan Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, artikel diakses pada 10 November 2007 dari http://www.nggersik.com/tinjauan-politik-hukum-perbankan-syariah-diindonesia.htm
Sjahdeini, Sutan Remy,”Menuju Perbankan Yang Sehat Dan Credible Melalui Good Corporate Governance”, dalam seminar tahun 2004 Bahana securities, Jakarta 28 januari 2004. , peranan fungsi pengawasan bagi pelaksanaan good corporate governance,editor R.M Thalib Puspokusumo, Jakarta: tim pakar hukum departemen kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia, 2000. Surya, indra dan yustiavandana, ivan, penerapan good corporate governance mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha, jakarta: kencana, 2006. STEI Tazkia, good corporate governance dalam pandangan islam, artikel diakses pada 14 April 2008. Dari http://tazkia.ac.id/index.php?option=com. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Warsito, hermawan, pengantar metodologi, jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Wilamarta, misahadi, penerapan prinsip GCG dalam PT, Jakarta: center of education and legal studies, 2007. Wirdyaningsih, dkk, “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)
