BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Good Corporate Governance a. Pengertian Good Corporate Governance Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan struktur yang stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003). Hal senada dikemukakan oleh Calbury Committee (2003) A set of rules that define a relationship between shareholders, manager, creditor the goverment, employees and other internal and external stakeholder in respect to their and renshibilities. Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komiaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan

signifikan dalam strategi perusahaan

dan

untuk

memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Siswanto Sutojo dan Jhon Aldridge dalam bukunya good corporate governance (2005: 1), kata governance diambil dari kata latin, yaitu gubemance

Universitas Sumatera Utara

yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance dan diartikan sebagai upayah mengarahkan (directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. World Bank memberikan defenisi governance sebagai “the way stale power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan United Nation Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. Moh. Wahyuni Zarkasyi dalam bukunya good corporate governance (2008) menyatakan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Selanjutnya Suprayitno dkk (2005) menyatakan secara tegas bahwa internalisasi prinsip-prinsip good corporate governance sangat diperlukan, karena good corporate governance mampu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Organization

for

Economic

Co-operation

and

Development

(OECD)

mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang


mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governace yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus menfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien. World Bank mendefinisikan good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaaan yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, dengan demikian good corporate governance dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Good corporate governance berperan penting untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang terkait. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik good corporate governance dipertegas dengan keluarnya Keputusan Mentri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian corporate governance berdasarkan keputusan ini adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan kebersihan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan


kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.” Yang dimaksud organ dalam pengertian di atas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan redaksi untuk Perusahaan Perseorangan (Persero) dan pemilik modal, dewan pengawas dan direksi untuk Perusahaan Umum (Perum) dan perusahaan Jawatan (Perjan), sedangkan stakeholders adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham maupun pemilik modal, komisaris maupun dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak yang berkepentingan. good corporate governance

didefenisiskan sebagai struktur

karena good corporate governance berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegangan saham, dan stakeholders lainnya. Sementara sebagi sistem, good corporate governance menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerja. Prinsip good corporate governance merupakan kaidah, norma, ataupun korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN, pelaksanaan prinsip good corporate governance perlu lebih dioptimalkan dan Keputusan Menteri tersebut merupakan perangkat pendukunganya. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, penerapan good corporate governance

merupakan kewajiban bagi BUMN.


BUMN wajib menerapkan secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance

sebagai landasan operasionalnya. Penerapan good corporate

governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap mempertahankan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Berdasarkan definisi-difinisi di atas, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Good corporate governance berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam good corporate governance adalah mencari cara untuk memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. Kaitan dengan konsepsi good governance (kepemerintahan yang baik), maka secara konseptual pengertian kata “good” dalam istilah kepemerintahan yang baik (good corporate) mengandung dua pemahaman : Pertama, nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.


Penerapan good corporate governance dilaksanakan di wilayah tempat para stakeholder melaksanakan praktek bisnisnya, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang atau Perwakilan di mana pun mereka berada. Penerapan good corporate governance tidak hanya dilingkungan tempat Pemegang saham/ Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas, dan Direksi berada. Namun, lebih luas lagi, penerapan good corporate governance adalah di wilayah para stakeholder termasuk karyawan berdomisili. Pada hakikatnya dimana saja para stakeholder perusahaan berada, di situ kegiatan penerapan good corporate governance dilaksanakan. Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Ini merupakan tatanan masyarakat yang diidamkan. Pemerintah yang baik tidak akan terjadi tanpa masyarakat madani yang kuat. Keberadaan masyarakat madani yang kuat, terdapat istilah yang menjadi populer yaitu modal sosial (social capital) sebagai salah satu bentuk modal yang sangat berharga selain uang, fisik, dan modal manusia. Untuk lebih jelas, berikut adalah beberapa kutipan dari pengertian coprorate governance :


Corporate governance : “.....seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).” (Forum for Corporate Governance in Indonsia/FCGI). Istilah “Corporate Governance” pertama diperkenalkan Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia. Corporate Governance : A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. (Cadbury Report). (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka). Corporate Governance : “The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objectives and monitoring performance” (Organization for Economic Coorporation and Development/OECD). (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyususn tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja). The term “Corporate Governance” refers to the relationship among these three groups in determining the direction and performance of the corporation (Monks dan Minow). (Istilah “Corporate Governance” merujuk pada hubungan antara ketiga kelompok ini yaitu: shareholders, board of directors, dan top management dalam menentukan arah dan kinerja korporasi).

Corporate Governance : “...mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompokkelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan


perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.” (Wahyudi Prakarsa).

Pengertian corporate governance menurut Turnbull Report di Inggris (April 19990 yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut: “Corporate governance is company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enchancing over time the value of the shareholders investment”. Dari berbagai pengertian good governance, dapat disimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelengaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000).

b. Sejarah Good Corporate Governance Konsep good corporate governance yang komprehansif mulai berkembang sejak setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana “menyembunyikan”


kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya window dressing (penyajian laporan keuangan yang lebih baik dari pada keadaan sesungguhnya) tetapi juga financial

engineering.

Lazimnya

pada

situasi

kondisi

bisnis

kondusif,

penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (irregulaties) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan profitering (mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat dampak sekeliling, contohnya adalah korupsi), commercial crime (contohnya penyalahgunaan keuangan di bank) hingga economic crime (masalah ekonomi secara global). Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap negarawan, cendikiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadburt, yang pada saat itu sebagai Direktur Bank of Bank England dan mantan CEO Group Cadbury. Sejak terbitnya cadbury code on corporate governance pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik good corporate governance, antara lain ICGN (International Corporate Governance Network) yang mendorong Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengeluarkan OECD Principles on Corporate Governance. ICGN sangat berkepentingan dalam


implementasi good corporate governance, karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. c. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip internasional mengenai good corporate governance yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk good corporate governance di negara-negara mereka, dan memberikan petujuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan good corporate governance. Adapun prinsip-prinsip dari good corporate governance dijelaskan sebagai berikut : 1). Trasparansi (Transparency) Transparansi adalah material

dan

keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

relevan

pengambilan keputusan.

serta

keterbukaan

Hak-hak

pemegang

dalam

melaksanakan

saham dalam

proses

memperoleh

informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan memperoleh bagian dari keuntungan harus diberikan. Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan


mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. 2). Kewajaran (Fairness) Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham asing, dengan kerebukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). 3). Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban

organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk

pertanggungjawaban

manajemen

kepada

perusahaan

dan

para

pemegang saham. 3). Responsibilitas (responsibility) Responsibilitas

adalah

kesesuaian

pengelolaan

bank

dengan

peraturan

perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang


kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. 4). Indenpendensi (indenpendency) Indenpendensi yaitu

pengelolaan

bank

secara

profesional

tanpa

pengaruh/tekanan dari pihak manapun sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. d. Manfaat Good Corporate Governance Good corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan corporate governance yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. Dengan corporate governance yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan (misalnya direksi), akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), labih


accountable (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan), dan lebih transparan dan akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam majalah swasembada dikatakan (2005;30), manfaat good corporate governance terasa signifikan. Dari sisi manajemen, dapat dilihat bahwa suasana kerja dapat lebih nyaman dan teratur, artinya segala proses kerja berjalan dengan mulus, terkontrol, dan tercipta kerja tim yang solid. Selain itu, penjualan bisa di atas pasar, profit meningkat, berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnya kepercayaan mitra. Dengan good corporate governance, integritas perusahaan lebih dipercaya pihak

luar yang berkepentingan (stakeholders),

memacu profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang cemerlang, serta stabilitas harga yang jempolan. e. Tujuan Good Corporate Governance Tujuan penerapan good corporate governance pada BUMN berdasarkan Keputusan Mentri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4 adalah: 1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelastarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim investasi nasional.


6. Menyukseskan program privatisasi BUMN.

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip good corporate secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan value creation pihak yang terkait dengan perusahaan. Penerapan good corporate governance bukanlah hal yang sulit. Bagi pihak luar, perusahaan-perusahaan yang sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ini selalu menampilkan kinerja yang bagus, seperti penjualan yang meningkatkan laba bersih yang terus melonjak, dan ekspansi yang tidak pernah berhenti. f. The Indonesian Institute for Corporate Governance The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance - GCG) di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan good corporate governance, yang hasilnya berupa corporate governance perception index (CGPI). corporate governance perception index adalah riset dan pemeringkatan penerapan good corporate governance di perusahaan publik yang tercatat di BEI. Pelaksanaan corporate governance perception index dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan good corporate governance. Corporate governance perception index diselenggarakan setiap tahunnya, pertama kali yaitu pada tahun 2001. Pada

ini, corporate


governance perception index selain menjalin kerja sama dengan Majalah SWA, yang dikenal sebagai salah satu majalah bisnis yang unggul di Indonesia, juga the indonesian institute for corporate governance bekerja sama dengan komite nasional kebijakan governance (KNKG). Cakupan penilaian dan aspek yang diukur dalam corporate governance perception index adalah pengembangan alat ukur yang dimiliki the indonesian institute corporate governance, pedoman dan prinsip yang diterbitkan OECD dan dari berbagai sumber, serta perangkat hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Metodologi riset yang dipakai meliputi empat tahapan riset yang melibatkan pihak internal dan eksternal stakeholders perusahaan. Hasil program riset dan pemeringkatan corporate governance perception index adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan good corporate governance pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Aspek yang dinilai meliputi komitmen terhadap tata kelola perusahaan, hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, peran stakeholders dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi. Tahapan riset berikutnya adalah penyusunan makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan good corporate governance sebagai sebuah sistem di perusahaan. Penyusunan makalah dimaksudkan untuk membantu pihak perusahaan memaparkan upayanya dalam


menerapkan good corporate governance pada saat observasi. Tahapan observasi merupakan kegiatan peninjauan langsung ke seluruh perusahaan peserta corporate governance perception index untuk memastikan praktek penerapan good corporate governance sebagai sebuah sistem pengelolaan bisnis di perusahaan tersebut. penilaian corporate governance perception index meliputi empat tahapan tersebut dengan bobot nilai yang berbeda. Bobot penilaian disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Tahapan dan Bobot Penilaian Riset dan Pemeringkatan CGPI No Tahapan Bobot (%) 1 Self Assessment 20 2 Kelengkapan Dokumen 20 3 Makalah yang merefleksikan program dan hasil 20 penerapan good corporate governance sebagai sebuah sistem di perusahaan yang bersangkutan 4 Observasi 40 Sumber: Laporan CGPI, 2009 Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan good corporate governance dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Self-assessment Pada tahap ini Perusahaan diminta mengisi kuesioner self-assessment seputar penerapan konsep corporate governance di perusahaannya.


2). Pengumpulan Dokumen Perusahaan Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan corporate governance di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan corporate governance perception index tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan). 3). Penyusunan Makalah dan Presentasi Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan. 4). Observasi ke perusahaan Pada tahap ini tim peneliti corporate governance perception index akan berkunjung ke lokasi Perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.

Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan di atas. Setelah keseluruhan tahapan penilaian coporate governance perception index selesai, hasil yang diperoleh dibahas dalam forum Panel ahli untuk menentukan hasil riset dan pemeringkatan corporate governance perception index. Forum Panel ahli terdiri dari Tim Peneliti beserta para pihak yang kompeten dan memiliki


akses informasi tentang perusahaan peserta corporate governance perception index. Keputusan panel ahli akan menghasilkan penyusunan peringkat perusahaan publik dan BUMN yang layak diberi penghargaan corporate governance perception index Award. Hasil program riset dan pemeringkatan corporate governance perception index adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan good corporate governance pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Pemeringkatan corporate governance perception index didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan. Pemeringkatan corporate governance perception index didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan good corporate governance seperti disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Kategori Pemeringkatan CGPI Skor Level Terpercaya 55-69 Cukup Terpercaya 70-84 Terpercaya 85-100 Sangat Terpercaya Sumber: Laporan CGPI, 2009 g. Peran profesi Akuntan dalam mewujudkan GCG Terhadap merebaknya tuntutan terwujudnya good corporate governance tersebut, kini akuntan akan banyak mendapat sorotan. Sorotan tersebut terutama


terkait dengan peranan profesi akuntan selama ini ikut serta dalam mewujudkan good governance tersebut, meski belum tentu pendapat ini benar tetapi para akuntan perlu melakukan intropeksi diri terhadap kekurangan-kekurangan apa yang masih melekat pada profesi yang dijalaninya. Akan tetapi selama ini masih sedikit bukti yang mengaitkan antara sistem good corporate governance dengan informasi akuntansi keuangan, yang merupakan output dari sistem tersebut. Corporate governance adalah ”refers to a group of people getting together as one united body with the task and responsibility to direct, control and rule with authority. On a collective effort this body empowered to regulated, determine, restrain, urban exercise the authority given it”(Josef, 2002). Konsep corporate governance

yang komprehensif mulai berkembang sejak

kejadian the New York Stock Exchange crash. Pada 19 Oktober 1987, dimana banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek

New York,

mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Untuk

mengantisipasi

permasalahan

kasus tentang

rekayasa

pengendalian

keuangan

internal

perusahaan

banyak

melalui window dressing atau financial engineering.

Umumnya pada situasi bisnis kondusif penyimpangan pada perusahaan terlihat sangat kabur namun pada saat kesulitan mulai terungkap kerugian dan kepalitan perusahaan. Sejak terbitnya ‘Cadbury Code on Corporate Governance, antara lain ICGN (International Corporate Governance Network) yang mendorong Organization for Economic Cooperation and Depelopment’. ICGN sangat


berkepentingan dalam implementasi good corporate governance oleh karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. Struktur entitas bisnis yang dimodifikasi sedemikian rupa, guna menjembatani sekaligus mempertemukan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda asal dan motivasinya. Namun dalam tataran implementasi yang diperlukan bukan sekedar penyempurnaan regulasi, pembenahan infrastruktur dan komisaris independen atau audit komite. Sangat penting memperhatikan pemahaman sekaligus ketegasan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam implementasinya, untuk secara sungguh-sungguh mempraktekkan pemahaman sekaligus ketegasan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam implementasinya, untuk secara sungguh-sungguh mempraktekkan good corporate governance. 2. Kinerja Perusahaan Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu.


a. Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan skema strategis

(strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapaai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:570) adalah: “Kinerja mempunyai pengertian sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris, sering diartikan dengan performance yang mempunyai arti pelaksanaan.” Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja, pencapaian kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;609), adalah: “Penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris, sering diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem pengukuran.” Pengukuran maupun penilaian kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusasn dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengertian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-


aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang di inginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Penilaian

kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya, serta penghargaan. Secara umum, tujuan suatu perusahaan untuk mengadakan evaluasi kinerja adalah: 1). Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan maupun atas kontribusi dari masing-masing sub divisi, misalnya jenis produk, daerah pemasaran, golongan pelanggan dari suatu divisi (evaluasi ekonomi maupun evaluasi segmen). 2). Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing manajer divisi maupun kantor cabang (evaluasi manajerial).


3). Memutuskan para manajer divisi maupun kantor cabang supaya konsisten mengoperasikan divisi maupun kantor cabang, sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi).

Secara formal, produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja. Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen, yaitu: a). Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemitivasian karyawan secara maksimal. b). Mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. c). Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. d). Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaiman atasan mereka menilai kinerja mereka. e). Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

c. Penilaian Kinerja Keuangan Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan amaupun tujuannya. Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi para pemakai


laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerja dari periode ke periode.Analisis kinerja keuangan yang dilakukan pada dasarnya untuk melakukan evaluasi kinerja dimasa lalu dan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

d. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Metode dan teknis analisis maupun yang digunakan, kesemuanya itu menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai metode yang sama yaitu untuk membuat agar data lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuat keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam lingkungan lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan tidak hanya diharapkan sebagai wealth-creating institution , namun jauh lebih dari itu diharapkan dapat melipatgandakan kekayaannya. Ukuran kinerja keuangan yang mendasar pada laba akuntansi (accounting profit), seperti earning per share, return on equity, dan rasio lainnya, dianggap tidak lagi memadai untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, berkembang metode pengukuran keuangan yang lebih menekankan pada nilai yang disebut dengan Value Based Management (VBM). Konsep VBM mendorong manajemen untuk fokus pada penciptaan arus kas bagi pemegang saham, salah satu konsep dari VBM adalah Economic Value Added (EVA). Economic value addded merupakan pengembangan dari konsep risidual income yang menghitung


economic profit berupa nilai tambahan yang dihitung dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan cost of capital. Menurut para analis pasar yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja suatu perusahaan yang terbaik adalah Economic Value Added, sesuai dengan kutipan dari Keys, Mackey (2001:1), ”Economic Value Added is the only true indicator of business and management performance”.

e. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Pada dasarnya, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kepentingan pokok pemegang saham (shareholders) adalah bahwa perusahaan harus memupuk keuntungan (profit motive), sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan interaksi secara kelembagaan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Dalam interaksi tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang mungkin dan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, termasuk di antaranya dengan kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, pelanggan, pesaing, distributor, pemerintah serta masyarakat

yang ikut

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Mereka adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan dalam kemakmuran perusahaan


tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan shareholders saja tetapi juga stakeholders untuk mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Good corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan stakeholders yang lain. Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai di pasar modal global, informasi tersebut harus jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang diterima di seluruh dunia. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat memperhatikan dampak risiko bertransaksi dengan perusahaan. Dengan adanya prinsip-prinsip good corporate governance, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Juga jika dilanjutkan dengan tujuan good corporate governance pada BUMN, salah satunya meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional dan meningkatkan iklim investasi nasional yang bisa


diartikan sebagai tingkat kinerja BUMN yang baik. Dari pernyataan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance di perusahaan, maka pihak-pihak yang terkait di perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih accountable (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjwaban atas setiap tindakan), lebih transparan, serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam hal ini, kinerja perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor. f. Pengukuran Kinerja Keuangan: 1). Economic Value Added (EVA) Economic value added dapat diartikan sebagai suatu estimasi terhadap keuntungan ekonomis perusahaan selama periode tertentu dan secara substansial berbeda dengan laba akuntansi. Hal ini disebabkan oleh adanya elemen biaya modal

yang

diperhitungkan dalam economic value added

yang

tidak

diperhitungkan dalam laba tradisional dan factor-faktor lainnya yang berkaitan dengan adjustments, seperti adjustments, inventory valuations. Brigham dan Houston memandang economic value added sebagai pengukuran terhadap nilai manajemen perusahaan yang paling tepat karena dalam perhitungannya economic value added memperhitungkan biaya modal baik biaya modal dari ekuitas saham


maupun dari biaya hutang, konsep perhitungan inilah yang membedakan penilaian economic value added dengan perhitungan laba akuntansi pada umumnya, di mana dalam akuntansi tidak memperhitungkan biaya modal. Semakin tinggi economic value added berarti semakin tinggi kinerja perusahaan dan menggambarkan penciptaan nilai pemegang saham (value creation), semuanya ini akan tercermin dalam harga saham perusahaan. Sebaliknya perusahaan yang memiliki economic value added yang negatif atau rendah menunjukkan kinerja perusahaan yang rendah daripada total modal yang diinvestasikan sehingga terjadi penurunan nilai pemegang saham (value destruction), dan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan. Economic value added dapat dengan mudah dimanipulasi karena perhitungan economic value added berdasarkan metode akuntansi konvensional seperti penerapan konsep pembiayaan akrual, sehingga perhitungannya mempertimbangkan taksiran-taksiran seperti amortisasi, jumlah piutang tak terhingga, tingkat penyusutan, dan taksiran lainnya. Bagi para manajer yang menerapkan economic value added akan memiliki pilihan yang sedikit dalam hal pembiayaan dalam kegiatan operasi karena pengukuran economic value added memfokuskan pada struktur modal yang baik di mana biaya modal saham akan menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya hutang, sehingga economic value added akan meningkat apabila rasio Debt to Equity juga meningkat. Keadaan ini yang menjadikan bagian pengungkit dalam struktur modal tidak lagi penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Biaya modal yang besar mengindikasikan harapan pengembalian yang besar pula,


sebaliknya investasi yang sedikit beresiko menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata. Perusahaan yang menerapkan economic value added tentu akan memilih investasi dengan modal besar dengan tingkat resiko yang besar, tindakan ini yang dianggap

akan

membahayakan

keberlangsungan

perusahaan.

Selain

itu,

perhitungan economic value added juga termasuk rumit karena pelaksana harus memahami pendapat akuntansi dan ekuitas perusahaan serta elemen economic value added dalam formulasinya. economic value added seharusnya tidak digunakan untuk penganggaran modal, untuk tujuan ini perusahaan lebih baik menggunakan metode Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV) karena perhitungannya mempertimbangkan nilai dari arus kas. Begitu juga dalam hal keputusan investasi jangka panjang, economic value added menyebabkan keengganan manajer untuk melakukan investasi karena sifat pengukuran economic value added hanyalah potret jangka pendek. Economic value added Merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri berupa cost of debt dan cost of equity. Langkah-langkah menghitung Nilai Tambah Ekonomis (EVA) adalah sebagai berikut : Economic Value Added dapat diformulasikan sebagai berikut: EVA= NOPAT – (Capital x c) atau EVA= (r-c) x Capital Dimana :


1. NOPAT = Net Operating Profit After Tax, yaitu laba bersih (Net Income After Tax) ditambah bunga setelah pajak. 2. C = biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya equitas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT (Net Operating profit After Tax) tersebut dan dihitung secara rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital). 3. R = tingkat balikan kapital (rate of return), yaitu NOPAT dibagi dengan Capital. 4. Capital = jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai perusahaannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung EVA (Economic Value Added) : a. Menghitung biaya hutang dan biaya atas ekuitas b. Menghitung struktur permodalan dari neraca c. Menghitung NOPAT d. Menghitung tingkat pengembalian (r) e. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (C) f. Menghitung EVA (Economic Value Added) Untuk menghitung economic value added yang akurat, perlu dilakukan penyesuaian (adjustment) terhadap nilai buku akuntansi(accounting book evalue) menjadi nilai buku ekonomis (economic book value).


B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Berdasarkan judul penelitian di atas yaitu mengenai pengaruh good corporate governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti, yaitu No Nama Peneliti (Tahun Peneliti) 1. Anita Carolina M. (2009)

Judul Penelitian

Variabele Penelitian

Hasil Penelitian

Pengaruh Good Corporate Governace terhadap Kinerja Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel Independen: Good Corporate Governance Variabel Dependen : Return on Equity, Return on Assets dan Net Profit Margin.

Menunjukkan bahwa variabel corporate governance berpengaruh dan signifikan terhadap ROE, ROA, NPM

2.

Dita Paradita (2009)

Variabel Independen: Good Corporate Governance Variabel Dependen: ROI, ROE, NPM

Menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

3.

Gita Gumilang (2010)

4.

Ibnu Austrindanney Sina Azhar (20100

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perpection Index (CGPI) Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Go Public di Indonesia.

Variabel Independen: Peranan Audit Internal Variabel Dependen: Penerapan GCG

Peranan Audit Internal berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap penerapan GCG. Variabel Menunjukkkan Independen: bahwa GCG Good Corporate memiliki Governance pengaruh Variabel Dependen: terhadap ROA Profitabilitas Perusahaan.


C. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis dari tinjauan penelitian terdahulu. Berdasarkan Latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan kerangka konseptual sebagai berikut:

KINERJA PERUSAHAAN Good Corporate Governance

EVA (Ekonomic Value Added) (Y)

(X)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Dapat disimpulkan bahwa apabila Perbankan melaksanakan good corporate governance dengan baik yang ditunjukkan dengan nilai komposit semakin rendah/kurang dari 1,5 maka kinerja perusahaan yang diukur dengan economic value added (EVA) akan menunjukkan angka yang semakin tinggi. Dengan kata lain, Good corporate governance berpengaruh negatif dengan Economic value added (EVA). Keterangan : Variabel X : Good Corporate Governance Variabel Y : Kinerja Keuangan


D. Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis. Secara teknis, hipotesis dapat didefenisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Hipotesis pada penelitian ini adalah: H1 : Ada pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan

Recommend Documents