BAB I PENDAHULUAN
E
Ra reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat
maupun
daerah
untuk
lebih
bersungguh-sungguh
membangun
dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).
A. Latar Belakang Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
1
Dalam
hal
administrasi
publik,
termasuk
diantaranya
upaya
membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigm, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan system kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Stratejik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang
No.
25
Tahun
2004
tentang
sistem
perencanaan
pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah
2
yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mengingat RPJMD Kota Bandung 2014-2018 telah selesai disusun, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.
B. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
4
13. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 15. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah. 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ/ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025. 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
04 tahun 2011 tentang
Penataan dan pembinaan PKL 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
5
C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Bandung khususnya Walikota terpilih periode 2014-2018 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kurun waktu tahun 2014-2018.
D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra,
maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada Bab ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalhan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung serta visi, misi, program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Bab ini juga menjelaskan telaahan rencana K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis. Isu-isu Strategis pun akan di bahas dalam bab ini.
7
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung, serta strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung untuk tahun 2014-2018.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung dilengkapi dengan indicator kinerja dan kelopmpok sasaran serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini akan membahas tentang indicator kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung yang mengarah pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 sebagai pedoman kerja termasuk harapan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
9
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
A. Tugas Dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
10
2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 1). Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 2). Pelaksanaan
kebijakan
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di daerah. 3). Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan
Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 4). Pelaksanaan
koordinasi
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya. 5). Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
11
Struktur Organisasi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Perda Kota Bandung nomor 04 tahun 2005 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung). Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung : 1.
Kepala Satuan, Membawahkan :
2.
Sekretaris, membawahkan : 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2). Sub Bagian Keuangan; 3). Sub Bagian Program
12
3.
Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : 1). Seksi Pelatihan Dasar; 2). Seksi Teknis Fungsional;
4.
Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masayarakat,
membawahkan : 1). Seksi Ketertiban Umum; 2). Seksi Ketentraman; 5.
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan : 1). Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan; 2). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
6.
Bidang Perlindungan Masyarakat 1) Seksi Satuan Linmas 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
13
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA BANDUNG
KASATPOLPP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBAG PROGRAM
SUBAG KEUANGAN
SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BID. PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BID. TIBUM TRANMAS
BID. SUMBER DAYA APARATUR
BID. PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SIE. BINWASLUH
SIE. TIBUM
SIE. PELATIHAN DASAR
SIE. SATUAN LINMAS
SIE. PENYIDIK & PENYELIDIKAN
SIE. TRANMAS
SIE. TEKHNIK FUNGSIONAL
SIE. BINA POTENSI MASY.
B. Sumber Daya Organisasi Sedangkan susunan kepegawaian dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai berikut :
1. SUMBER DAYA MANUSIA No BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
No.
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
. 1
Pembina Utama
IV/e
-
Orang
1
LAKI-LAKI
:
328 Orang
IV/d
-
Orang
2
PEREMPUAN
:
13 Orang
IV/c
-
Orang
Pembina Utama 2 Madya Pembina Utama 3
JU M L A H
341 Orang
Muda 4
Pembina Tk.I
IV/b
2 Orang
5
Pembina
IV/a
4 Orang
6
Penata Tk.I
III/d
5 Orang
7
Penata
III/c
7 Orang
15
Penata Muda 8
III/b
29 Orang
No
BERDASARKAN PENDIDIKAN
Tk.I 9
Penata Muda
III/a
32 Orang
1
S-2
:
4 Orang
10
Pengatur Tk.I
II/d
7 Orang
2
S-1
:
32 Orang
11
Pengatur
II/c
7 Orang
3
D-3
:
14 Orang
II/b
153 Orang
4
SLTA
:
198 Orang
Pengatur Muda 12 Tk.I 13
Pengatur Muda
II/a
42 Orang
5
SLTP
:
32 Orang
14
Juru Tk.I
I/d
23 Orang
6
PAKET C
:
32 Orang
15
Juru
I/c
12 Orang
7
PAKET B
:
10 Orang
16
Juru Muda Tk.i
I/b
18 Orang
8
SD
:
19 Orang
17
Juru Muda
I/a
- Orang JUMLAH :
341 Orang
JUMLAH
341 Orang
Sumber : Subag Umum dan kepegawaian
2. SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS/NAMA BARANG 1 2 3
Papan visual elektronik white board pelbed
JUMLAH SATUAN 1 7 50
KET
unit unit unit
16
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
peralatan bengkel tenda pleton kamera SLR note book handy talky proyektor handycam telepon tab TV LED CCTV web cam printer komputer/PC PABX sound system speaker pemadam tabung kebaran alarm fire detector kendaraan roda 4 AC/pendingin ruangan mesin tik penghancur kertas sepeda kendaraan roda 2 TRAIL kendaraan roda 2 VARIO kendaraan roda 2 luas 117 luas bangunan
C.
6 4 6 15 60 2 3 20 7 2 1 14 14 1 1 2
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit set set set
71
set
1 49 10 4 8 17 22
set unit unit unit unit unit unit
20
unit
35 888 117
unit meter2 meter2
Kurang baik 10
Kurang baik 2
Capaian Kinerja Renstra Periode 2009-2013
Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut
17
sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi di atas (lima tahun terakhir) adalah sebagai berikut :
Capaian Kinerja Renstra Periode 2009-2013 No
Indikator Hasil Hasil Hasil Hasil Hasil Satuan Kinerja Th.2009 Th.2010 Th.2011 Th.2012 Th.2013 1 Tingkat ketentraman Skala 3 Skala 3 Skala 3 Skala 2 Skala 2 dan Ckp Ckp Ckp skala Baik Baik ketertiban baik baik baik umum 2 Penindakan terhadap 774 946 1107 1.205 1.500 pelanggar pelanggaran 52% 63% 74% 80% 100% Perda 3 Peningkatan kenyamanan 64% 70% 97% 97% 83% dan orang 10.282 11.302 12.477 12.477 12.016 kemanan lingkungan Sumber : LAKIP Satpol PP Th 2013
18
D. Tantangan Capaian Kinerja Renstra 2013-2018
Berdasarkan fakta di atas bahwa kondisi tentram dan tertib lingkungan kota masih belum sepenuhnya baik sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Berikut ini gambaran kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang diinginkan dan proyeksi untuk kurun waktu lima tahun mendatang (2014-2018):
19
TARGET KINERJA NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA
THN.
THN.
THN.
THN.
THN.
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak 1
Kerjasama penyelenggaraan
Sinergitas antara aparatu r satpol
pemeliharaan dan penegakan
pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan
perda/perwal di Kota Bandung
dan Pengadilan dalam pelaksanaan
(TNI,POLRI,KEJAKSAAN, PN)
pemeliharaan trantibum
4
4
4
4
4
Instansi
Instansi
Instansi
Instansi
Instansi
a kriminal
KET
TARGET KINERJA NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
4
INDIKATOR KINERJA
5
THN.
THN.
THN.
THN.
THN.
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
Pemberdayaan Tersedianya potensi linmas dalam Masyarakat untuk 2
Pembentukan satuan keamanan
rangka pembentukan satuan
lingkungan di masyarakat
keamanan lingkungan di
120
550
580
600
650
Orang
orang
orang
orang
orang
5 kali
5 kali
6 kali
6 kali
7 kali
Menjaga Ketertiban dan masyarakat Keamanan
Sosialisasi/penyuluhan Terlaksananya sosialisasi/ Penegakan Perda, 3
peraturan daerah dan peraturan a
Perwal dan Kepwal
penyuluhan peraturan daerah dan walikota ketentraman peraturan walikota trantibum ketertiban
KET
TARGET KINERJA NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
4
5
Operasi penertiban peraturan b daerah dan peraturan walikota
c
Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
INDIKATOR KINERJA
THN.
THN.
THN.
THN.
THN.
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
KET
8
Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL
240 kali
240 kali
250 kali
250 kali
260 kali
Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
TARGET KINERJA NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA
THN.
THN.
THN.
THN.
THN.
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
Terlaksananya operasi penertiban e
Penertiban reklame ilegal reklame ilegal di kota bandung
1000 titik
1000 titik
1000 titik
1000 titik
1000 titik
110 kali
110 kali
120 kali
120 kali
130 kali
360 orang
360 orang
360 orang
360 orang
360 orang
181 orang/ kel/kec
181 orang/ kel/kec
181 orang/k el/kec
181 orang/k el/kec
181 orang/k el/kec
Program Peningkatan kondusifitas Penegakan 4
Pemeliharaan ketentraman dan a
Ketentraman dan
ketentraman dan ketertiban umum ketertiban umum di wilayah kota bandung
Ketertiban Umum Peningkatan partisipasi
Terlaksananya kegiatan partisipasi
masyarakat
masyarakat terhadap K3
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tercapainya kesiapan anggota linmas
b
5
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a
KET
TARGET KINERJA NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
4
INDIKATOR KINERJA
5
THN.
THN.
THN.
THN.
THN.
2014
2015
2016
2017
2018
6 Tersedianya potensi dalam rangka
7
8
60
100
100
100
100
pengendalian keamanan
orang/
Orang/
Orang/1
Orang/
Orang/1
lingkungan melalui diklatsar linmas
10 Kel
10 Kel
0 Kel
10 Kel
0 Kel
181 Kel
181 Kel
181 Kel
181 Kel /
/ kec
/ kec
/ kec
kec
5 kali
6 kali
6 kali
7 kali
Pengendalian keamanan b lingkungan
Terdatanya rawan kamtibmas, Monitoring, Evaluasi dan
rawan bencana dan potensi linmas
181 Kel
Pelaporan
di kelurahan/kecamatan se kota
/ kec
c
bandung
6
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
a
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba
5 kali
KET
TARGET KINERJA NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
4
5
b
INDIKATOR KINERJA
THN.
THN.
THN.
THN.
THN.
2014
2015
2016
2017
2018
6
Kegiatan Penyuluhan
Terlaksananya Penyuluhan
Pencegahan Berkembangnya
Pencegahan Berkembangnya
Praktek Prostitusi
Praktek Prostutusi
Kegiatan Penyuluhan
Terlaksananya Penyuluhan
Pencegahan Praktek Perjudian
Pencegahan Praktek Perjudian
c
7
KET
8
5 kali
5 kali
6 kali
6 kali
7 kali
5 kali
5 kali
6 kali
6 kali
7 kali
E. Hambatan dan Permasalahan yang perlu diantisipasi 1. Internal a. Tupoksi
penentraman
di
rubah
menjadi
ketentraman
masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2012 sehingga secara operasional ada aspek yang belum/kurang dipahami oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) b. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP serta kualitas dari personil satpol PP itu sendiri. c. Kurangnya prasarana public (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional satpol PP. d. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja personil e. Minimnya pemahaman Perda oleh Anggota Satpol PP.
26
2. Eksternal a. Masih kurangnya sinergi/kerjasama dengan instansi terkait b. Minimnya dukungan dari stakeholder c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif
3. Rekomendasi a. Pengajuan pengadaan gedung kantor Satpol PP Kota Bandung b. Penambahan personil Satpol PP Kota Bandung c. Peningkatan kualitas personil Satpol PP Kota Bandung d. Adanya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja personil
27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD
Kota Bandung dalam konteks Pembanguan Nasional sesuai dengan PP nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping 14 kota yang lainnya yaitu Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balik Papan, Manado, Ujung Pandang dan Biak. Sedangkan dalam konteks pembangunan regional sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2003 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan pusat pertumbuhan wilayah barat disamping DKI Jakarta. Peran strategis Kota Bandung tersebut di atas menuntut adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Pembangunan
Kota
Bandung
sebagai
bagian
integral
dari
pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu
28
proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan
dalam
pembangunan.
Kemitraan
yang
dijalin
dan
dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional. Dalam rangka mengantipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan
29
dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui : a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang
30
mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur. c. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Ssatuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
31
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bandung yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :
Visi : Terwujudnya kota bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera.
Bandung
:
Adalah meliputi wilayah an seluruh isinya. Artinya kota bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang
Unggul
:
Adalah menjadi yang terbaik dan yang terdepan serta contoh bagi aerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga kota bandung
Nyaman
:
Adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta
ruang-ruang
kota
dan
infrastruktur
pendukungnya
responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
32
Sejahtera
:
Yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebuthan lahir dan bathin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi.
Sedangkan misi kota bandung adalah :
1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.
Misi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung 2005-2025, dan oleh karena nya tedapat hubungan yang kuat. Maka dari itu Peran Satuan Polisi pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu :
33
Misi 2
:
menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
Tujuan
:
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM
Sasaran
:
Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hokum
Indikator kinerja dlm RPJMD Program
:
:
Cakupan Penegakan Perda
a. Pemeliharaan
ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat dan pencegahan tindak criminal b. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum c. Penegakan perda, perwal dan kepwal d. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) e. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
34
TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
NO 1
2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung
Cakupan penegakan perda
Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan
Jumlah linmas terlatih
TARGET PROGRAM a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal b. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum c. Penegakan perda, perwal dan kepwal d. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) e. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
SATUAN 2014
2015
2016
2017
2018
70%
75%
80%
85%
90%
%
120
550
580
600
650
orang
Sedangkan sesuai dengan Instruksi Walikota sebagai Walikota terpilih, maka Satuan Polisi Pamong Praja di tunjuk sebagai Wakil Ketua pada POKJA 2 YAITU POKJA PEDAGANG KAKI LIMA yang bekerja sama dengan Dinas /Instansi lainnya. Dan juga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota pada POKJA 5 yaitu Bandung Aman dan POKJA 24 yaitu Bandung TO WTP.
C.
Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan KLH Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRWK berfungsi sebagai: 1. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta 2. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
36
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: 1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; 2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; 3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; 4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 5. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1. kebijakan dan strategi struktur ruang; 2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: 1. pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan
37
Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; Revisi Rencana Strategis Bappeda Kota Bandung 2009-2013 III-11 2. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan 3. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: 1. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur 2. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; 3. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; 4. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan 5. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
38
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: 1. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; 2. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; 3. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; 4. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; 5. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusatpusat kegiatan; 6. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan 7. mengoptimalkan
pengendalian
dan
penyelenggaraan
sistem
transportasi kota.
39
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: 1. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; 2. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; 3. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; 4. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; 5. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; 6. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; 7. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
40
D.
Penentuan Isu-Isu Strategis
a. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3. Pelanggaran pada Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Perda No. 11 Tahun 2005) b. Maraknya minimarket bermasalah di Kota Bandung, tidak sesuai dengan Penataan Pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern (Perda No. 2 Tahun 2009) c. Maraknya peredaran minuman beralkohol illegal. Sebagaimana telah di atur dalam Perda yang berbunyi Pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (Perda No. 11 Tahun 2010) d. Maraknya café/resto illegal. perda yang mengatur Penyelenggaraan kepariwisataan (Perda no. 07 Tahun 2012) e. Semakin
banyaknya
reklame
illegal.
Perda
yang
mengatur
Penyelenggaraan reklame (Perda no. 4 Tahun 2012) f. Meningkatnya jumlah PMKS di kota Bandung. Perda yang mengatur Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Perda No.24 Tahun 2012)
41
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
P
erencanaan stratejik merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
A. Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, Visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung :
42
“Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum”.
Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna : 1). Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di daerah. 2). Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan bathin. 3). Taat Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.
B.
MISI
43
Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah :
“Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”.
Rumusan misi tersebut mengandung makna bahwa agar terwujud masyarakat kota yang tentram, tertib dan taat hukum, Grand Strategi yang dibutuhkan yaitu adanya peningkatan upaya-upaya penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta upaya menumbuhkan kepatuhan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terkecuali peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.
44
C.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 :
45
NO
TUJUAN
SASARAN
1
Mantapnya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota unggul, nyaman dan sejahtera
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
2
Terwujudnya ketentraman ketertiban perlindungan masyarakat
dan
INDIKATOR KINERJA
a.
Meningkatnya kenyaman dan keamanan lingkungan dalam masyarakat.
b.
Cakupan penegakan perda
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐽𝑚𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎
Jumlah Linmas terlatih orang
X 100%
D.
Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 : 1. Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya. 2. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum. 3. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.
Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 : 1) Penyelenggaraan ataupun pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau dengan melibatkan instansi terkait. 47
2) Meningkatkan upaya yang mengarah kepada peningkatan kesadaran masyarakat
dalam
penyelenggaraan
dan
pemeliharaan
ketentraman/ketertiban umum. 3) Memberikan peringatan, teguran keras sampai dengan pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
U
ntuk
mengoperasionalkan
kebijakan-kebijakan
tersebut
perlu
ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga
strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut
49
A.
Program dan Kegiatan
Berikut ini program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2014-2018 :
1. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masayarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.1.
Kerjasama Pengembangan kemampuan aparat polisi pamong Praja denga TNI/POLRI dan kejaksaan. Kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan dalam kerangka koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan. Untuk Tahun 2014 kerjasama ini tetap dilakukan namun dengan 4 lembaga yakni TNI, POLRI, dan Kejaksaan serta dinas-dinas terkait.
2. Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.1.
Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan ini
merupakan tugas pokok dan fungsi dalam
menciptakan situasi wilayah Kota terbebas dari gangguan ketentraman dan Ketertiban, kegiatan ini di laksanakan dalam bentuk penjagaan, pencegahan, dan penegakan beberapa
50
titik/simpul–simpul
kota
yang
sering
terjadi
anacaman
gangguan trantib, seperti pusat-pusat perekonomian kota, tempat tempat hiburan, tempat/ruang publik, pusat kegiatan pemerintahan (kantor-kantor), tahun 2014 akan dilaksanakan di 30 wilayah kecamatan dalam 1 tahun. 2.2.
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kegiatan tersebut berupa pembinaan dan evaluasi pelaksanaan terhadap
unsur
Kewilayahan
dan
masyarakat
dalam
implementasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perwujudan K-3 di wilayahnya kecamatan. Tahun 2014, kegiatan ini ditargetkan dalam kerangka peran serta dan partisipasi
masyarakat dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban lingkungan. Selain itu, akan dilaksanakan juga pelatihan/pembekalan
kepada
petugas/masyarakat
pemahaman perda-perda ketentraman ketertiban/ K3.
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 3.1 Operasi Penertiban Perda dan Perwal Kegiatan tersebut merupakan rutin dan wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini mengingat pelanggaran terhadap Perda, Perwal, dan Kepwal masih terus berlangsung. Selain itu meskipun operasi
51
penegakan terus dilakukan setiap tahunnya para pelanggar relatif tidak menunjukan kejeraan. Untuk tahun 2014 kegiatan ini dilaksanakan pada kawasan se-Kota Bandung termasuk di dalamnya atas usulan beberapa kecamatan. 3.2 Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berupa Razia tempat-tempat Prostitusi/Operasi PSK jalanan, Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), dan Operasi Kependudukan di Wilayah Kota Bandung. 3.3 Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota ketentraman ketertiban. Tahun 2014 kegiatan sosialisasi Perda tersebut akan diberikan kepada tokoh dan warga masyarakat Kota Bandung. 3.4 Penertiban reklame illegal
4. Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
Menjaga
Ketertiban
dan
Keamanan 4.1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
52
5.2.
Pengendalian keamanan lingkungan
5.3.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 6.1. Kegiatan
Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba 6.2.
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
6.3.
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
53
7. Program pendukung , meliputi 6 Program, seperti : 7.1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
7.3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
7.5.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 7.6.
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaran Pemilihan Umum
54
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM WAJIB SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2013-2018
TUJUAN
SASARAN
2
3
Mantapnya ketenteraman dan ketertiban kota yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung
INDIKATOR SASARAN
4 Cakupan Penegakan perda
KODE REKENNG
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
6
INDIKATOR KINERJA
7
1
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
jumlah operasi gabungan
1.19.1.19.02.16.03
a
Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan perda/perwal di Kota Bandung (TNI,POLRI,KEJAKSAAN)
Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum
1.19.1.19.02.23
2
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
cakupan penanganan gangguan trantibum
1.19.1.19.02.23.01
a
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung
1.19.1.19.02.23.02
b
Peningkatan partisipasi masyarakat
1.19.1.19.02.24
3
Penegakan Perda, Perwal dan Kepwal
1.19.1.19.02.16
1.19.1.19.02.24.01
a
Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota ketentraman ketertiban
Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K3 cakupan penegakan perda Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota trantibum
DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN
PENDANAAN INDIKATIF THN. 2014 TARGET
8
THN. 2015 RP
TARGET
9
THN. 2016 RP
TARGET
10
THN. 2017 RP
TARGET
11
THN. 2018 RP
TARGET
12
RP 13
KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA 14
n/a
200 kali
750.000.000
220 kali
825.000.000
250 kali
907.500.000
250 kali
998.250.000
270 kali
1.098.075.000
270 kali
4 instansi/200 Org/Thn
4 instansi/200 Org/Thn
750.000.000
4 instansi/200 Org/Thn
825.000.000
4 instansi/200 Org/Thn
907.500.000
4 instansi/200 Org/Thn
998.250.000
4 instansi/200 Org/Thn
1.098.075.000
4 instansi/200 Org/Thn
n/a
100%
7.738.820.000
100%
8.512.702.000
100%
9.363.972.200
100%
10.300.369.420
100%
11.330.406.362
100%
110 kali
110 kali
1.423.700.000
110 kali
1.566.070.000
120 kali
1.722.677.000
120 kali
1.894.944.700
130 kali
2.084.439.170
130 kali
360 orang
360 orang
6.315.120.000
360 orang
6.946.632.000
360 orang
7.641.295.200
360 orang
8.405.424.720
360 orang
9.245.967.192
360 orang
n/a
70%
14.259.000.000
75%
15.684.900.000
80%
16.408.749.500
85%
18.049.624.450
90%
19.854.586.895
90%
5 kali
5 kali
263.400.000
5 kali
289.740.000
6 kali
318.714.000
6 kali
350.585.400
7 kali
385.643.940
7 kali
KET
15
2
3
4
5
6
b
Operasi penertiban peraturan daerah dan peraturan walikota
1.19.1.19.02.24.03
c
Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
Terlaksananya pelaksanaan yustisi kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)
1.19.1.19.02.24.06
e
Penertiban reklame ilegal
1.19.20
4
1.19.1.19.02.24.02
Terwujudnya ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya keamanan dan kenyaman lingkungan
Jumlah linmas terlatih
7 Terlaksananya operasi penertiban pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL
10
1000 titik
1000 titik
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat
n/a
60%
569.400.000
65%
626.340.000
65%
688.974.000
70%
757.871.400
70%
833.658.540
70%
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba
n/a
5 kali
189.800.000
5 kali
208.780.000
6 kali
229.658.000
6 kali
252.623.800
7 kali
277.886.180
7 kali
n/a
5 kali
189.800.000
5 kali
208.780.000
6 kali
229.658.000
6 kali
252.623.800
7 kali
277.886.180
7 kali
n/a
5 kali
189.800.000
5 kali
208.780.000
6 kali
229.658.000
6 kali
252.623.800
7 kali
277.886.180
7 kali
44
45
12.601.437.500
45
13.861.581.250
45
15.247.739.375
45
16.772.513.313
45
18.449.764.644
45
181 kel/kec
181 kel/kec
12.401.200.000
181 kel/kec
13.641.320.000
181 kel/kec
15.005.452.000
181 kel/kec
16.505.997.200
181 kel/kec
18.156.596.920
181 kel/kec
60 Orang
60 Orang
103.437.500
100 Org/10 kel
113.781.250
100 Org/10 kel
125.159.375
100 Org/10 kel
137.675.313
100 Org/10 kel
151.442.844
100 Org/10 kel
1.19.1.19.02.01.20.02
b
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostutusi
1.19.1.19.02.01.20.06
c
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian Jumlah Linmas per 10.000 Pendududk
1.19.1.19.02.15
5
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.1.19.02.15.01
a
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tercapainya kesiapan anggota linmas
Pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya potensi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas
2.581.300.000
1000 titik
327.305.000
2.839.430.000
250 kali
8 kali
1000 titik
12.100.000.000
360.035.500
3.630.000.000
250 kali
8 kali
1000 titik
13.310.000.000
396.039.050
3.993.000.000
260 kali
14
Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal di kota bandung
8 kali
12.228.425.000
13
8 kali
297.550.000
240 kali
12
8 kali
a
11.116.750.000
11
240 kali
1.19.1.19.02.01.20.01
b
9
240 kali
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
1.19.1.19.02.15.05
8
8 kali
1000 titik
14.641.000.000
435.642.955
4.392.300.000
260 kali
8 kali
1000 titik
15
2
3
4
5
6
7
8
181 Org/kel
181 Org/kel
96.800.000
181 Org/kel
106.480.000
181 Org/kel
117.128.000
181 Org/kel
128.840.800
181 Org/kel
141.724.880
181 Org/kel
n/a
120 orang
206.875.000
550 orang
227.562.500
580 orang
250.318.750
600 orang
275.350.625
650 orang
302.885.688
650 orang
120 orang
120 orang
206.875.000
550 orang
227.562.500
580 orang
250.318.750
600 orang
275.350.625
650 orang
302.885.688
650 orang
1.19.1.19.02.15.06
c
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terdatanya rawan kamtibmas, rawan bencana dan potensi linmas di kelurahan/kecamatan se kota bandung
1.19.1.19.02.19
6
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah linmas terlatih
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Tersedianya potensi linmas dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1.19.1.19.02.19.01
9
10
36.125.532.500
11
39.738.085.750
12
42.867.253.825
13
47.153.979.208
Disusun Bandung, 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
E.A. FERDI LIGASWARA, SH. MH Pembina TK. I NIP. 19600223 198703 1 003
14
51.869.377.129
15
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
Merujuk dari Misi RPJMD 2013-2018 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengemban Misi 2 RPJMD 2013-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan indicator kinerja utama dakam Resntra 2013-2018, yaitu : Misi 2
:
Tujuan
:
Sasaran
:
Indikator : kinerja dlm RPJMD Indikator : kinerja dlm Renstra Program : pendukung
menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Cakupan Penegakan Perda a. Cakupan penegakan perda b. Jumlah Linmas terlatih
a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal b. Penegakan ketentraman dan ketertiban umum c. Penegakan perda, perwal dan kepwal d. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) e. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
58
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Renstra
NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2014
2014
2015
2016
2017
2018
%
70
70
75
80
85
90
90
Orang
200
200
500
500
550
600
600
Cakupan Penegakan Perda 1
2
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎
X 100%
Jumlah Linmas terlatih
Bandung, 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
H. E.A. FERDI LIGASWARA, SH, MH. Pembina Tk I NIP. 19600223 298703 01 003
PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2014-2018 NO 1
TUJUAN
SASARAN
Mantapnya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai kota unggul, nyaman dan sejahtera
Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA Cakupan perda
penegakan
1.
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal a)
2.
Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan perda/perwal di Kota Bandung (TNI,POLRI,KEJAKSAAN)
Penegakan ketentraman dan ketertiban umum a)
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
b) Peningkatan partisipasi masyarakat
3.
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota a)
Sosialisasi/penyuluhan Perda ketentraman dan ketertiban
dan
Perwal
b) Operasi penertiban Perda dan Perwal c)
Pelaksanaan Yustisi Penegakan Perda dan Perwal
d) Penertiban reklame illegal
4.
Peningkatan (Pekat) a)
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Pengguanaan Minuman Narkoba
Pencegahan Keras dan
b) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan berkembangnya
Praktek Prostitusi c) 2
Terwujudnya ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya kenyaman dan keamanan lingkungan dalam masyarakat.
Jumlah Linmas terlatih
5.
Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a)
6.
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Perjudian
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a)
Penyiapan tenaga pengendali kenyamanan lingkungan
b) Pengendalian keamanan lingkungan c)
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bandung, 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
H. E.A. FERDI LIGASWARA, SH, MH. Pembina Tk I NIP. 19600223 298703 01 003
keamanan
dan
BAB VI PENUTUP
D
okumen Rencana Stratejik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 disusun berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Kepala Bappeda Kota
Bandung tahun 2013. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2013-2018). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik
62
anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.
63
64
NO
KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD
INDIKATOR
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2014
2014
2015
2016
2017
2018
1.65
1.65
2
2.3
2.5
2.7
2.7
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2
2
70%
70%
80%
85%
90%
90%
83%
83%
93%
95%
95%
Rasio jumlah Polisi pamong Praja per 10.000 penduduk 1
𝐽𝑚𝑙 𝑃𝑜𝑙𝑝 𝑃𝑃 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
X 10,000
Cakupan patroli petugas Satpol PP 2
𝐽𝑚𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 ∗3 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑙𝑚 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
Cakupan Penegakan Perda 3
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎
X 100%
75%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 4
NO
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾3 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾3
INDIKATOR
X 100%
KONDISI KINERJA PD
86%
90%
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIODE RPJMD
AKHIR PERIODE RPJMD
2014
2014
2015
2016
2017
2018
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
45
45
45
45
45
45
45
Petugas Perlindungan masyarakat di Kota bandung (per jml pddk) 5
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
X 100%
Jumlah Linmas per 10.000 Pendududk 6
𝐽𝑚𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠 𝑗𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
X 10,000
