BAB I PENDAHULUAN. mesin birokrasi. Sorotan utama terhadap terciptanya good governance dan mengenai

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam konteks administrasi Negara, peran sumberdaya aparatur menjadi unsur yang sangat vital bagi berlangsungnya kehidupan pemerintahan dan pembangunan. Peran tersebut dimainkan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pemerintahan seringkali disebut sebagai “mesin birokrasi”. Sorotan utama terhadap terciptanya good governance dan mengenai perlunya diciptakan cleangovernment menjadikan peran Pegawai negeri Sipil harus menjadi pusat perhatian karena memiliki fungsi yang sangat strategis. Kebutuhan akan reformasi menuju terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang efektif dan efisien semakin dirasakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan dan akibat perubahan eksternal pada tingkat regional dan global. Kecenderungan umum pertumbuhan disegala bidang juga melahirkan tuntutan mengenai perlunya pegawai Negeri Sipil yang lebih professional, disiplin, terampil, terbuka dan berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pada saat ini penilaian terhadap aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil, masih memperlihatkan fenomena yang tidak menggembirakan. Disiplin kerja merupakan modal yang penting dan harus dimiliki oleh aparatur Negara ( PNS) sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat/PNS secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi para PNS. Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang ditempuh namun pemerintahan terus berusaha melakukan reformasi birokrasi ditubuh PNS. Wajah buruk yang diperlihatkan Pegawai Negeri Sipil (birokrasi) Indonesia sangat menonjol dimata masyarakat adalah penyelewengan internal, misalnya inefisiensi,

Universitas Sumatera Utara

pengambilan keputusan yang berbelit-belit, prosedur pelayanan yang sangat panjang, koordinasi antar instansi yang masih lemah dan sebagainya. Sebagai sebuah ilustrasinya dapat digambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil belum berfungsi secara maksimal sebagai penggerak pembangunan dan melayani masyarakat, bahkan sering dirasakan menjadi beban dalam penyelenggaraan program-program pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan

Pegawai

Negeri

Sipil

masih

sangat

terbatas

dalam

mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat . kinerja birokrasi identik dengan ketidakefisienan dan “high-cost economy”. Hal ini ditengarai dengan tingginya angka ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) di bidang manufaktur yang menunjukkan rata-rata 5,59, dimana untuk menghasilkan output satu satuan dibutuhkan 5 komponen input.(Sofian Effendi. 2003 : 9) Pegawai Negeri Sipil juga masih terlihat jauh dari sikap “abdi masyarakat” dalam memberikan pelayanan publik yang menjadi tugas mereka. Sebagai gambaran, berdasarkan penelitian terhadap aparat/birokrasi pemerintah daerah, kemampuan pelayanan publik yang dilakukan ternyata hanya mencapai 43,98 persen. Namun untuk tugas-tugas birokrasi yang mencerminkan kekuasaan atau wewenang pemerintah (yaitu pengaturan dan pengawasan ), seperti pemberian ijin, pelaksanaan aturan, dan pengawasan kegiatan masyarakat paling sedikit mencapai 75 persen ( Sasono, 2001 : 56). Sementara itu, menurut laporan Global Competetitiveness Report dari World Economic Forum, menyebutkan : “Rangking kemampuan daya saing Indonesia pada tahun 2006 berada pada peringkat 51 dan tahun 2007 justru kembali menurun kepada peringkat 54. Studi dari Booz-Allen & Hamilton menemukan fakta bahwa Indonesia merupakan Negara dengan tingkat good governance paling rendah di antara Negara-negara tetangganya. Indeks good governance Indonesia adalah 2,8 sedangkan singapura 8,9; Malaysia 7,7; Thailand 4,8; dan Filipina 3,47 “. (Nugroho, 2008 : 35)


Disebutkan juga dalam laporan itu bahwa kemampuan manajemen birorkrasi menempati urutan ke 42 dari 48 negara dan kemampuan daya saing terhadap Negara-negara lain menempati urutan ke 41 dari 48 negara. Bahkan, sebelumnya diungkapkan oleh Der Spiegel, Transparancy International, Economic Intelligent Unit, JETRO yang menganggap bahwa justru birokrasilah yang menjadi pangkal bagi hambatan

(liabilitas) terhadap

kemampuan daya saing Indonesia di tingkat global. (Taufik dalam miftah, 2002 : 96) Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam sambutannya pada workshop Best Practices Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Percepatan pembangunan Daerah, tanggal 25 April 2007, di solo Bahwa: “pegawai Negeri Sipil harus dapat memberikan Pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti pelayanan dapar diperoleh secara mudah, cepat, tepat sasaran dan terjangkau dari segi biaya oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan lokasi penyelenggaraan pelayanan”. Kualitas pelayanan kepada masyarakat juga merupakan salah satu mandat dari pemerintah kepada aparaturnya. Sebagai salah satu institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yaitu kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi perlu mewujudkan peran pelayanan yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat pengguna (user) atau yang berkepentingan. Pelayanan yang berkualitas (pelayanan Prima) dapat menunjukkan adanya kinerja yang optimal, baik kinerja pegawai maupun kinerja organisasinya. Berkaitan dengan tingkat pelayanan kepegawaian dan kinerja terdapat beberapa hal yang belum memenuhi target atau terealisasi dengan baik. Sekretariat daerah dituntut untuk menonjolkan citra yang baik di mata masyarakat, terutama keberadaan dan kondisi yang melekat pada setiap pegawainya. Sebagai pegawai yang melayani masyarakat harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara professional. Tindakan bersifat populis seperti sidak yang sering dilakukan di Sekretariat daerah dan Instansi lainnya di Pemerintah Kabupaten Dairi, belum menjamin penertiban para PNS


yang sering mangkir/pulang kantor sebelum waktunya bisa berjalan efektif, karena setelah sidak selesai, ternyata banyak mereka yang kembali mangkir dari tugasnya. Sehingga masalah penegakan disiplin PNS kini sudah saatnya patut mendapat perhatian yang lebih serius. Profesionalitas pegawai dalam menjalankan peran dan fungsinya menuntut adanya disiplin dalam segala hal sebagai prasyarat tercapainya tujuan organisasi. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila setiap diri pegawai mematuhi semua peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan organisasi serta disiplin yang tinggi terhadap kepatuhan untuk melaksanakannya. Dalam konteks ini, disiplin merupakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berarti bahwa disiplin menjadi prasyarat bagi terwujudnya tujuan dari organisasi (instansi-instansi pemerintah). Pada kenyataannya dilapangan memperlihatkan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada umumnya. Uraian-uraian di atas menjadi gambaran atau fenomena yang selama ini berlangsung di lingkup aparatur Negara, dan masih relevan untuk menggambarkan keadaannya pada saat ini.

Oleh

karena

itu,

perlu

diupayakan

pengaturan

atau

pengelolaan

terhadap

aparatur/birokrasi, baik di tingkat Pusat maupun tingkat daerah dengan suatu bentuk manajemen yang baik. Pengelolaan aparatur Negara (khususnya Pegawai Negeri Sipil) sebenarnya telah diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang peubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 pada intinya memuat manajemen pegawai Negeri Sipil (MPNS), di mana didalamnya mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil< pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. Disinilah arti pentingnya penerapan manajemen yang baik dalam bidang kepegawaian untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung kinerja pemerintah. Masalah di atas


menjadi hal yang paling penting untuk diperhatian dalam kaitannya dengan peran pelayanan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, pegawai Negeri Sipil harus memiliki kinerja yang tinggi agar anggapan buruk yang selama ini melekat pada aparatur Negara dapat dihindari. Kinerja Pegawai Negeri Sipil ditunjukkan dengan usaha-usaha mereka dalam melaksanakan dan menghasilkan output-output yang berkenaan dengan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian, pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil harus terus dikembangkan harus terus dikembangkan sesuai dengan dinamika organisasi dan lingkungan strategisnya. Berkenaan dengan pembinaan Pegawai negeri Sipil tersebut, maka setiap diri Pegawai Negeri Sipil semestinya mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan organiasasinya, serta adanya disiplin yang tinggi terhadap kepatuhan untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, disiplin merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemerintah dan pembangunan yang berhasilguna dan berdayaguna. Terkait dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil, ketentuannya telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini diatur secara jelas mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa mendatang. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diharapkan dapat mewujudkan Pegawai negeri Sipil yang handal, professional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).


Disisi lain, penerapan peraturan tersebut juga diharapkan dapat menjamin terpeliharanya tta tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan system karier dan system prestasi kerja. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diharapkan dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, professional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Disisi lain, penerapan peraturan tersebut juga diharapkan dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan system karier dan system prestasi kerja. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan Disiplin kerja Pegawai Negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Dalam hal ini, sebagai upaya untuk mempermudah dan memperlancar penulisan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pelaksanaan penerapan disiplin kerja bagi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.


1.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mendiskripsikan bagaimana penerapan disiplin kerja terhadap PNS di lingkungan kantor Sekretariat Daerah kabupaten Dairi 2. Untuk mengetahui apakah penerapan disiplin kerja pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010. 1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat: 1. Bagi Penulis memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam pengembangan atau peningkatan disiplin dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, serta membuka cakrawala baru dalam memperkaya penelitian di bidang kebijakan politik. 2. Untuk orang lain secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi, serta relevan dengan perkembangan atau dinamika lingkungan strategis organisasi publik . 3. Bagi Departemen Adminstrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melengkapi


ragam penelitian baik secara teoritis maupun praktis yang telah dilakukan oleh peneliti.

1.5 Kerangka Teori Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyiapkan suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah: 1.5.1

Penerapan Disiplin

1.5.1.1. Defenisi Penerapan Disiplin Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (http://internetsebagaisumber belajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan. Html) Berbicara masalah disiplin berkaitan dengan unsur perilaku, sikap dan tingkah laku seseorang. Untuk mengetahui pelaskanaan disiplin kerja pegawai yang dilaksanakan oleh pegawai pada kantor sekretariat daerah pada kantor sekretariat daerah kabupaten Dairi maka diperlukan arah dan dasar berfikir yang jelas dalam penelitian. Oleh karena itu penulis mengambil beberapa konsep teori atau pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh para ahli yang dianggap mempunyai relevansinya tentang disiplin sesuai dengan masalah penelitian seperti yang dikemukakan dibawah ini. Disiplin adalah sikap ketersediaan dan kerelaan

seseorang untuk mematuhi dan

menaati segala norma-norma yang berlaku disekitarnya, adapun yang dimaksud dengan


disiplin ialah “ketaatan dalam menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, pemerintah atau peraturan yang berlaku “(Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir 1994:153) Sementara itu soegeng Prijodarminto dalam bukunya “Disiplin Kiat Menuju Sukses” terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban (Soegeng Prijodarminto 1994:25) Disiplin tidak hanya diartikan tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang sudah lazim dilaksanakan. Akan tetapi disiplin dapat mendorong manusia melaksanakan kegiatan-kegiatan secara sadar diyakini manfaatnya. Secara umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku atau dapat juga diartikan sebagai kesungguhan dalam bertindak dan berperilaku. Sementara itu Sinungan Muchdarsyah mendefenisikan disiplin secara berbeda-beda. Dari sejumlah pendapat disiplin dapat disarikan ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut: 1. Kata disiplin dilihat dari segi (terminologis) berasal dari kata latin “discipline” yang berarti pengajaran, latihan dan sebagainya (berawal dari kata discipulus yaitu seorang yang belajar). Jadi secara etimologis terdapat hubungan pengertian antara discipline dengan disciple (inggris yang berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau larian). 2. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak, atau ketertiban

dan

efisiensi. 3. Kepatuhan atau ketaatan (Obedience) terhadap ketentuan dan peraturan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 4. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan (controlbehavior). (Muchdarsyah, sinungan 2000:146) Disiplin yang dating dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan


atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin ini tidak memerlukan perintah yang dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab. Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi atau pengembangan disiplin yang datang dari individu serta melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi seorang pegawai yang indisipliner akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan. Jadi, penerapan disiplin merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma-norma yang berlaku di sekitarnya.

1.5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin Dalam setiap organisasi atau instansi baik swasta maupun pemerintahan pada dasarnya mengharapkan pegawai-pegawai yang mempunyai disiplin yang tinggi dalam menyelenggarkan tugas-tugas kedinasan. Dengan kedisiplinan tersebut pegawai diharapkan mempunyai kerja yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku. Pembentukan perilaku jika dilihat dari formula ( Kurt Lewin 1992 : 17) adalah interaksi antara factor kepribadian dan factor lingkungan (situasional).


1. Faktor kepribadian Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan disiplin. Nilai-nilai yang menjunjung disiplin yang diajarkan atau ditanamkan orang tua, guru, dan masyarakat akan digunakan sebagai kerangka acuan bagi penerapan disiplin ditempat kerja. System nilai akan terlihat dari sikap seseorang,sikap diharapkan akan tercermin dalam perilaku. Perubahan sikap dalam perilaku terdapat tiga tingkatan menurut Kelman (Brigham, 1994) : 1. Disiplin karena kepatuhan Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang didasarkan atas dasar perasaan takut. Disiplin kerja dalam tingkat ini dilakukan semata untuk mendapat reaksi positif dari pimpinan atau atasan yang memiliki wewenang. Sebaliknya, jika pengawas tidak ada ditempat disiplin kerja tidak nampak. 2. Disiplin karena identifikasi Kepatuhan aturan yang didasarkan pada indentifikasi adalah adanya perasaan kekaguman atau penghargaan pada pimpinan. Pemimpin yang karismatik adalah figure yang dihormati, dihargai, dan sebagai pusat indentifikasi. Karyawan ayang menunjukkan disiplin terhadap aturan-aturan organisasi bukan disebabkan karena menghormati aturan tersebut tetapi lebih disebabkan keseganan pada atasannya. Karyawan merasa tidak enak jika tidak menaati peraturan. Penghormatan dan penghargaan karyawan pada pemimpin dapat disebabkan karena kualitas kepribadian yang baik atau mempunyai kualiats professional yang tinggi


dibidangnya. Jika pusat indentifikasi ini tidak ada, maka disiplin kerja akan menurun, pelanggaran meningkat frekuensinya. 3. Disiplin Karena internalisasi Disiplin kerja dalam tingkat ini terjadi karena karyawan mempunyai nilai system pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedisplinan. Dalam taraf ini, orang dikategorikan telah mempunyai disiplin diri. 2. Faktor lingkungan Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja tetapi merupakan suatu proses belajar yang terus menerus. Proses pembelajaran agar dapat efektif maka pemimpin yang merupakan agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip, konsisten, adil bersikap positif dan terbuka. Konsisten adalah memberlakukan peraturan secara konsisten dari waktu ke waktu. Sekali aturan yang disepakati dilanggar maka rusaklah system aturan tersebut. Adil dalam hal ini adalah memperlakukan seluruh pegawai dengan tidak mebedabedakan. Selain faktor kepemimpinan, gaji kesejahteraan dan system penghargaan lainnya merupakan factor yang tidak dapat dilupakan. Pada awal program pembangunan salah satu upaya meningkatkan citra pemerintah yang bersih dan berwibawa, adalah meningkatkan gaji dan kesejahteraan yang kurang kecil bagi pegawai negeri, maka sulit bagai pegawai negeri akan memberikan layanan yang baik pada masyarakat


1.5.1.3. Beberapa Pedoman dalam Pendisiplinan. Hedjrachmandan Husnan (1994 : 261) mengemukakan bahwa dalam pendisiplinan perlu diperhatikan beberapa pedoman sebagai berikut: 1. Pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi Tidak seharusnya memberikan teguran kepada bawahan dihadapan banyak orang , hal ini akan mempermalukan bawahan yang ditegur (meskipun memang bersalah) akibatnya bisa menimbulkan rasa dendam. 2. Pendisiplinan harus bersifat membangun Memberikan teguran hendaklah disertai dengan saran tentang bagaimana seharusnya tidak berbuat lagi dengan kesalahan yang sama 3. Pendisiplinan harus dilaksanakan melalui pimpinan Hal itu berarti bahwa kedisplinan dari pimpinan maka akan berpengaruh terhadap bawahan atau sebagai contoh kepada bawahan. 4. Pimpinan tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. 5. Setelah pendisiplinan sikap pemimpin haruslah wajar 1.5.1.4 Pengertian pegawai Negeri Sipil Pengertian mengenai pegawai negeri dapat diperoleh dari undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian di dalam ketentuan pasal 1 yang memberikan batasan sebagai berikut: “Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lain yang dirtetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut


peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tidak ditemukan batasan mengenai apa yang dimaksud denga pegawai negeri sipil, undang-undang nomor 8 tahun 1974 hanya memberikan pengelompokan bahwa pegawai negera sepadan dengan anggota ABRI. Dengan demikian baik PNS maupun ABRI mempunyai persamaan yaitu bahwa keduanya merupakan pegawai Negara disamping itu terdapat pula kesamaan lainnya yaitu bahwa keduanya merupakan aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakarat yang berbeda hanyalah didalam hal pembinaannya dibedakan karena mempunyai tugas yang berbeda Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sejak tanggal diundangkan 6 juni 2010, berdasarkan pasal1 (1) undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa “ pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-udnangan yang berlaku”. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai pegawai negeri daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya. 1.5.1.5. Disiplin bagi pegawai negeri. Dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional ditemukan adanya pegawai negeri sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan ketaatan kepada Negara yang berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu dan sadar akan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan untuk membina negeri, maka diperlukan adanya peraturan yang memuat pokok-pokok kewajiban, larang dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati Bagi seorang pegawai negeri sipil kedisplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang


bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam mengerjakan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS dilingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis. Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna, masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. Peraturan disiplin pegawia negeri sipil adalah peraturan ayang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiabn tidak ditaati atau larangan dilarang oleh PNS peraturan disiplin pegawia negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil dalma peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan pegawai negeri sipil pada pasal 7 memuat tingkat dan hukuman disiplin 1.5.2. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 1.5.2.1. Kewajiban dan larangan bagi PNS menurut PP No 53 tahun 2010 Setiap PNS wajib 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila,UUD 1945,Negara kesatuan, Republik Indoensia dan Pemerintahan 4. Mentaati segala ketentuan peraturan perudang-udangan 5. Melaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, keadaran dan tanggung jawab 6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS


7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau golongan 8. Memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah yang harus dirahasiakan 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara 10. Melaporkan dengan segera pada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan material 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawia yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan amemelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya 14. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat 15. Membimbing bawahan dalam melaskanakan tugas 16. Memberikan kesempatan pada bawahan dalam mengembangkan karier. 17. Menaati peraturan kedianasan yang ditetapkan oelh pejabat yang berwenang Sedangkan larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam pasal 4 adalah sebagai berikut: 1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasioanl 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing


5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah 6. Melakukan kegaiatan bersama dengan atasan teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara 7. Memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan/atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang dilayani 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 12. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD; 13. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon kepala daerah dengan cara memberikan suatu dukungan disertai fotocopy KTP atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


1.5.2.2 Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 tahun 2010 Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang udangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Bentuk Hukuman Disiplin a. Hukuman disiplin ringan; b. Hukuman disiplin sedang; c. Hukuman disiplin berat; Jenis Hukuman disiplin 1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Jenis hukuman disiplin terdiri dari: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 hari (satu) tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun PP 30 : a. Penundaan KGB paling lama 1 tahun b. Penurunan gaji 1 x KGB paling lama 1 tahun c. Penundaan KP paling lama 1 tahun 3. Jenis hukuman berat terdiri dari:


a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Jenis hukuman Disiplin untuk ketentuan jam kerja A. Hukuman Disiplin Ringan 1. Teguran lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja 2. Teguran Tertulis : tidak masuk selama 6 sampai dengan 10 hari kerja 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis : tidak masuk selama 11 sampai dengan 15 hari kerja B. Hukuman Disiplin Sedang (pasal 9) 1. Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun : tidak masuk selama 16 sampai dengan 20 hari kerja 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun : tidak masuk selama 21 sampai 25 hari kerja 3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun : tidak masuk 26 sampai 30 hari kerja. C. Hukuman Disiplin Berat (pasal 10) 1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun : tidak masuk selama 31 sampai dengan 35 hari kerja 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 sampai dengan 40 hari kerja 3. Pembebasan dari jabatan struktural atau JFT : tidak masuk selama 41 sampai dengan 45 hari kerja


4. Pemberhentian dengan hormat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat : tidak masuk selama 46 hari kerja atau lebih. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7.5 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Jenis Hukuman Disiplin Untuk pelanggaran kampanye 1. Ikut serta sebagai pelaskana kampanye 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; Hukuman Disiplin Sedang: 1. Memberikan dukungan kepada capres/cawapres, DPR, DPD, atau DPRD, dengan menjadi pelaksana/peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 2. Memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepad PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 3. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala/wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan yang disertai fotocopy Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai perundangundangan; 4. Memberikan dukungan kepad calon Kepala/wakil kepada daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala /wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada berpihakan terhadap


pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Hukuman disiplin berat : 1. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR,DPD atau DPRD dengan menjadi peserta dg menggunakan fasilitas Negara; 2. Memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama mas akampanye; 3. Memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. 1.5.2.3 Pejabat yang berwenang member hukuman A.

BUPATI (pasal 20 ayat 1) Menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Daerah: 1. Sekretaris Daerah untuk semua jenis Hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang dan Berat 2. JFT pada jenjang Utama untuk semua jenis HD tingkat ringan, sedang dan berat 3. JFU pada golru IV/d dan IV/e semua jenis HD tingkat ringan, sedang dan berat huruf a, huruf d, dan huruf e 4. Pejabat struktural eselon II dan JFT jenjang Madya (IV/c dan penyelia (III/c dan III/d) untuk semua jenis HD tingkat ringan, sedang dan berat


5. JFU golru IV/a s.d IV/c untuk jenis HD tingkat ringan, sedang dan berat huruf a, huruf d dan huruf e ; 6. Pejabat struktural eselon III kebawah dan JFT jenjang muda dan penyelia kebawah untuk semua jenis HD tingkat sedang dan berat 7. JFU golru III/d kebawah untuk jenis HD tingkat ringan, sedang dan berat huruf a, huruf d dan huruf e; B. SEKRETARIS DAERAH (pasal 20 ayat2) Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat strukutural eselon II dilingkungannya, untuk jenis HD tingkat ringan; 2. Pejabat struktural eselon II, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d kesehatan) dan penyelia (III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan 3. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang pertama (gol IIIa atau III/b non guru) dan pelaksana lanjutan ( III/a kesehatan) dan JFU golru II/c, s.d III/b unutk jenis HD tingkat sedang huruf a dan b; 4. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan a. PEJABAT ESELON II Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d kesehatan ) dan penyelia ( III/c dan III/d, untuk jenis hukuman ringan 2. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan JFU golru II/c s.d III/d, untuk jenis hukuman disiplin sedang huruf dan b


D. PEJABAT ESELON III Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang pelaksana (II/a sd II/d) dan pelaksana lanjutan ( III/a kesehatan), dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan 2. Pejabat eselon V, JFT jenjang pelaskana dan pelaksana pemula,dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD sedang huruf a dan huruf b; E. PEJABAT ESELON IV Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD 1. Pejabat struktural eselon V, JFT jenjang pelaksana ( III/a sd II/d) dan pelaksana pemula ( II/a), dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD ringan 2. JFU golru I/a s.d I/d, untuk hd tingkat sedang huruf a dan huruf b; Sangsi terhadap pejabat yang tidak melakukan hukuman sanski kepada PNS yang melanggar hukuman disiplin adalah : pasal 21 1. Atasan pejabat tersebut menjatuhkan sanski kepada PNS yang ,melanggar hukuman disiplin 2. Atasan pejabat juga wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum. 3. Hukuman disiplin bagi pejabat yang tidak menjatuhkan sanski = hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih


tinggi. (pasal 21). Hukuman proses pemberian sanski administrasi disiplin atau PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu: 1. Proses pemanggilan 2. Proses pemeriksaan 3. Proses penjatuhan hukuman Setiap pelanggaran yang dilakukan terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisplinan itu sendiri. Karena itulah perlu diadakan briefing atau pertemuan setiap bulannya dimana pimpinan dapat selalu memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisplinan dan semangat kerja yang tinggi. Pemberian sanski administrasi akan menimbulkan dan memberikan efek jera kepada PNS tersebut dimana akan timbul kekhawatiran adanya sanski lebih lanjut yang lebih berat. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 11 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dimana dijelaskan bahwa ‘kepada pegawai negeri sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhdapanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya”. Sanksi administrasi disiplin PNS yang diberikan didasarkan pada teori di atas dimana dapat dijelaskan bahwa seseorang pada dasarnya harus dipaksa dan dirubah perilakunya bahkan diberikan sanksi agar berhasil. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut diharapkan dpat merubah perilaku pegawai yang melakukan tindakan indispliner. Sanski yang diberikan pada akhirnya berusaha untuk mewujudkan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.


1.6 Defenisi Konsep Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang ,enjadi pusat perhatian ilmu sosail (Singarimbun, 1997 : 33). Untuk mendapatkan batasan-batasan yang jelas mengenai variable-variabel yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi dari beberapa konsep yang digunakan, yaitu : 1. Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma-norma yang berlaku disekitarnya, adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah “ ketaatan, kepatuhan, dalam menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. 2. Penerapan disiplin merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaatis egala norma-norma yang berlaku disekitarnya. 3. Pegawai negeri sipil adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. 4. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin adalah interaksi antara factor kepribadian dan factor lingkungan (situasional).


1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi konsep dan sistematika penulisan.

BAB II METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, tekhnik pengumpulan data, dan tekhnik pengolahan analisis data. BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berupa gambaran atau karakteristik lokasi penelitian yang relevan dengan topic penelitian. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini berisi hasil-hasil data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa dokumen yang akan dianalisis. BAB V ANALISIS DATA Bab ini berisi tentang uraian data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian. BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dan memuat saran-saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tersebut.


BAB I PENDAHULUAN. mesin birokrasi. Sorotan utama terhadap terciptanya good governance dan mengenai

Recommend Documents