MEMBANGUN BUDAYA BIROKRASI UNTUK GOOD GOVERNANCE

Majalah Bisnis dan Iptek Vol.6, No. 2, Oktober 2013, 67-71 Birokrasi 2013 Hadian, Membangun Budaya

MEMBANGUN BUDAYA BIROKRASI UNTUK GOOD GOVERNANCE

Dedi Hadian STIE Pasundan Bandung Email: [email protected]

Abstract In the future government organizations need for a total change that which can be implemented in a gradual implementation that starts at the central level to the local level. For the effectiveness of the change of government organizations need for strong political will and political courage to undertake concrete actions. So the urgency of building a culture of bureaucracy for good governance is a must. Keywords: government organizations; culture of the organization; governance Abstrak Dalam organisasi pemerintahan masa mendatang perlu adanya perubahan total yang dimana pelaksanaanya dapat dilaksanakan secara gradual yang dimulai di tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Untuk efektifitas perubahan organisasi pemerintahan perlu adanya kemauan politik yang kuat dan keberanian politik untuk melakukan tindakan yang konkrit. Sehingga urgensi membangun budaya birokrasi untuk good governance merupakan suatu keharusan. Kata kunci: organisasi pemerintah; budaya organisas; tata kelola pemerintahan

A. Pendahuluan Dunia pemerintahan memasuki era realitas baru: globalisasi, liberalisasi, perdagangan, deregulasi dan kemajuan teknologi; menciptakan lingkungan persaingan baru sangat dinamik, membawa konsekuensi pergesaran fundamental filosofi,dalam praktek manajemen dan pola pengembangan pemerintahan. Dalam era globalisasi bermunculan pesaing global yang aktivitasnya memasuki berbagai lingkup pasar: pasar global, pasar regional, pasar nasional, bahkan pasar lokal. Globalisasi mengakibatkan sumber keunggulan komparatif (comperative kompetitif (competitive

advantage) berubah menjadi keunggulan

advantage). Kemajuan teknologi membuat siklus produk

menjadi jauh lebih pendek. Teknologi informasi, menyebabkan terjadinya “paperless revolution”, perombakan desain organisasi dan perancangan kembali pekerjaan.

Majalah Bisnis Dan Iptek | STIE Pasundan Bandung 67

Hadian, Membangun Budaya Birokrasi 2013

Organisasi/ perusahaan harus mampu meningkatkan daya saingnya: daya saing perusahaan dan daya saing sumber daya manusianya. Dalam Organisasi Pemerintahan masa mendatang perlu,adanya perubahan total yang dimana pelaksanaanya dapat dilaksanakan secara gradual yang dimulai di tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Untuk efektifitas perubahan organisasi pemerintahan perlu adanya kemauan politik yang kuat dan keberanian politik untuk melakukan tindakan yang konkrit. Ada beberapa faktor penyebab, yang paling utama adalah karena Pemerintah Indonesia sejak Pemerintahn Orde Baru melaksanakanreformasi birokrasi hanya setengah hati. Reformasi gaji, misalnya, hanya secara parsial dengan hanya menaikkan 5 – 10 persen dari gaji pokok, tanpa kerangka konseptual yang solid, dengan mengaitkan gaji dengan kinerja serta dengan memperbadingkan dengan skala gaji sektor swasta. Perubahan budaya organisasi juga kurang mendapat perhatian serius, padahal tanpa perubahan budaya organisasi, tidak mungkin tata pemerintahan negara yang amanah dapat dikembangkan.

B. Good governance Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang sinerjik dan setara. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

C. Budaya Organisasi Untuk Mendukung Good Governance Salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan amanah karena Pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi menghasilkan kinerja individu yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (work effort) dan dukungan organisasi. (Hadian & Yulianti, 2011). Dengan kata lain, kinerja individu adalah hasil:



a. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. Attribut individu meliputi faktor individu (kemampuan dan keahlian, latar belakang serta demografi)

dan

faktor

psikologis

meliputi

persepsi,

attitude,

personality,

pembelajaran dan motivasi. b. Upaya kerja (work effort), yang membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu. c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Dukungan organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, struktur organisasi dan job design.

Langkah yang mendasar dalam reformasi birokrasi diawali dengan perubahan budaya organisasi, yaitu dari budaya birokrat menjadi budaya Good Corporate Governence yang dilandasi oleh kesadaran dan dukungan yang tinggi dari seluruh pihak untuk mencapai fungsi tujuan organisasi yang lebih baik. Good Corporate Governence dapat dikatakan merupakan suatu sistem yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fainess (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam kontek Lembaga Pemerintahan maka yang dimaksud dengan board adalah pimpinan politik dan pimpinan lembaga pemerintahan,dalam konteks Institusi Pemerintah Indonesia maka yang dimaksudkan dengan board adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang lebih rendah lagi, yang dimaksud dengan board adalah Kepala Daerah dan DPRD. Corporate Governance terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Fokus kepada Board. 2. Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan. 3. Pengelolaan sumber daya organisasi secara Efisien, Efektif, Ekonomis, dan Produktif (E3P). 4. Transparan, Accountable, Responsible, Independent, dan Fairness (TARIF). 5. Tujuan organisasi. 6. Strategic control.



Perubahan budaya kerja aparatur harus diawali dengan adanya penetapan pimpinan dalam oganisasi yang mempunyai kemampuan profesionalisme yang tinggi,dedikasi dan pengorbanan,serta pandangan yang jauh kedepan guna meningkatkan produktifitas kerja dan mampu memberikan out comes yang tinggi bagi seluruh stake holder .

Agar aktivitas organisasi dan produktivitas aparatur dapat diketahui dan dievaluasi maka seluruh kegiatan organisasi harus berorientasi kepada kinerja organisasi yang terukur,sehingga dapat diketahui mana yang sungguh-sungguh bekerja dan mana yang tidak bekerja.Dengan demikian kepada yang mempunyai prestasi harus diberikan reward dan diberikan kesempatan untuk pengembangan karir lebih jauh,sedangkan bagi yang tidak berprestasi harus diberikan pendidikan dan pelatihan ataupun hukuman. Peningkatan kinerja ini harus dievaluasi terus menerus serta diinformasikan secara transparan kepada publik

dan harus mendapat pertanggungjawaban

publik. Guna

meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat dan efisiensi anggaran organisasi serta efektivitas kerja yang tinggi maka reengenering organisasi merupakan sesuatu keharusan.

E. Penutup Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan. Karena itulah pihak pemerintah dalam melaksakan birokrasi pemerintahan yang baik agar terwujud suatu good government bagi pemerintahan Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada perubahan budaya organisasi pemerintahan.

Referensi Fisher, Cynthia D., et. al. 1993, Human Resources Management, Third Edition Houghton Mifflin Company Inc., Boston. Gibson, James L., Ivancevich, John M., and James H. Donnelly, 1996, Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur, Proses, Edisi keempat, Erlangga, Jakarta. Gordon, Yudith R., et.al.,1990, Management and Organization Behavior, Allyn and Bacon, London. Hadian, D., & Yulianti, I. (2011). Pengaruh Kompetensi Guru Pembimbing, Iklim Organisasi, Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pembimbing Pada SMA Se-Kota Cimahi. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 5(2), 63-73. Ivancevich M J. and Michael T. Matteson.,1987, Organizational Behavior and Management, Business Publishing, Inc., Texas. Lau, James B, Shani, AB Rami.1992. Behaviour in Organization, an Experiental Approach. Fifth Edition. Richard D. Irwin Inc.



Milkovich G.T, J.M Newman. 1996. Compensation. Boston: Richard D.Irwin Inc. Robbins, Stephen P., 1994, Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi, Terjemahan Jusuf Udaya, PT Arcan, Jakarta. Robbins, Stephen P. 1996. Organization Behavior Concepts. Controversies, Application. New Jersey. Prentice Hall. Roberstson, Cameron. 2000. NVQS: The Impact of Competence Approaches, Management Development Review, vol 8, No. 5 Zwell Michale. 2000. Creating a Culture of Competence. John Willy & Sons Inc.


MEMBANGUN BUDAYA BIROKRASI UNTUK GOOD GOVERNANCE

Recommend Documents