PENTINGNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara UNKRIS Anggota Komisi III DPR RI Abstract Good government is a kind of way which every state is really want it. Because, through this way, the social and economical resources in every county could be managed for getting as much as possible to their own people prosperity. According to the Act No. 28 in Year 1999, there are some general principles of law have to be followed for establishing the clean government in Indonesia. But we still need the Act of government administration in order to further establish clean and Good Government in Indonesia in future. Keywords: Government, administration, governance, prosperity, society, regulation
A. PENDAHULUAN Tata kelola (governance) bisa dikatakan merupakan elemen vital bagi suatu pemerintahan dan birokrasi. Konsep governance itu sendiri relatif masih baru. Konsep ini mulai dikenal ketika laporan Bank Dunia mengenai negara-negara di Sub-Sahara Africa yang mengalami krisis yang gagal di kawasan tersebut karena diakibatkan oleh apa yang disebut sebagai “crisis of governance” (World Bank, 1989). Menurut definisi Bank Dunia dalam Santiso (2001), tata kelola (governance) mencakup bentuk dari rejim politik suatu negara yakni proses dimana kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan social untuk pembangunan dan kapasitas pemerintah untuk mendisain, menformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Lebih jauh, Rhodes (1996) menyatakan bahwa konsep tata kelola berkaitan dengan suatu perubahan dalam makna mengenai pemerintah dengan merujuk kepada suatu proses dalam memerintah (governing), susunan aturan, atau metode dalam mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Tata kelola yang baik menuntut lebih dari sekedar kapasitas pemerintah yang memadai, akan tetapi juga mencakup kaidah aturan yang menciptakan suatu legitimasi, kerangka kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan publik. Tata kelola yang baik berimplikasi pada pengelolaan urusan masyarakat dengan cara yang adil, demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan berkesetaraan. Tata kelola yang baik juga mencakup partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik yang efektif, penegakan hukum dan sistem peradilan yang independen, checks and balances melalui pemisahan kekuasaan secara horisontal dan vertikal dan adanya lembaga-lembaga pengawas yang aktif. Dalam kaitannya dengan aspek-aspek tersebut para peneliti Bank Dunia (Kaufimann, Kraay and Zoido baton 1999) menyebutkan enam tensi utama dari tata kelola (good governance) yakni suara dan akuntabilitas yang mencakup kebebasan-kebebasan sipil dan mobilitas politik; efektivitas pemerintahan yang mencakup kualitas pembuatan keputusan dan
pelayanan publik; kebutuhan akan tanggung jawab pengawasan; kaidah hukum yang mencakup perlindungan akan hak-hak pemilikan; dan independensi keadilan; serta kontrol terhadap tindak korupsi. Di dalam governance terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat. Pertama, public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Kedua, Corporate governance yang merujuk dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, civil society atau masyarakat luas. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru dicapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi juga unsur tersebut memiliki jaringan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu hanya baru dapat berkembang subur ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. B. PEMBAHASAN 1. Menuju Good Governance Konsep good governance memiliki arti yang luas. Secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu untuk menjalankan amanah secara jujur dan adil. Banyak orang menjelaskan good governance bergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, good governance sering diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan dan keseimbangan peran antara 3 (tiga) pilarnya, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya harus tertata dengan baik. Walaupun lembaga pemerintahan (tata kepemerintahan publik, public governance) terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun dalam berbagai pembahasan dan wacana selama ini, good public governance cenderung lebih ditujukan kepada pihak eksekutif khususnya dikaitkan dengan kinerja instansi atau birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Mengingat kinerja birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun daerah selama ini dianggap rendah terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di birokrasi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, maka munculah tuntutan untuk dilakukannya reformasi birokrasi pemerintahan. baik di pusat maupun daerah. Tetapi good public governance juga harus dilaksanakan pada lembaga legislatif dalam hal ini termasuk DPD RI sebagai pembuat undang-undang dan lembaga yudikatif sebagai tempat dimana hukum harus ditegakkan. Sebelum memasuki era reformasi, kondisi birokrasi di Indonesia boleh dikatakan masih belum tertata dengan baik yang diindikasikan oleh kecenderungan adanya inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Indonesia menghadapi tantangantantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikatorindikator pembangunan menunjukan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsabangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem
hukmn dan peradilan, penyelenggaraan clean governance, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis. Selain itu, Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri, merupakan fenomena yang memerlukan perhatian sungguhsungguh dari setiap pemimpin bangsa. Disamping itu, birokrasi ketika itu dijadikan alat status quo oleh penguasa pemerintahan untuk mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitiknya. Padahal seyogyanya birokrasi diperlukan sebagai aktor public services yang netral dan adil bagi pemerintah dan masyarakat, namun pada kenyataannya dalam beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya krisis multidimensi di Indonesia, juga disebabkan oleh birokrasi yang menjadi penghambat dan sumber masalah bagi berkembangnya keadilan dan demokrasi, terjadinya diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan keuangan negara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta lahirnya KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Presiden Megawati ketika itu, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menekankan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesainaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Persamaan visi, persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Nomor XI/MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang nencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, yang dapat dijelaskan berikut ini. a. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara b. Asas Terlib Ienyelenggaraan Negara Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan. c. Asas Kepentingan Umum
d.
e. f. g.
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Asas Keterbukaan Asas keterbukaan adalam asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas Proporsionalitas Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Asas profesionalitas Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kebutuhan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia, dapat kita kelompokan ke dalam dua sasaran, yaitu reformasi yang berkenaan atau berkaitan dengan struktur dan kelembagaan birokrasi yang boleh kita sebutkan dengan (hardware), dan kedua adalah reformasi yang berkenaan dengan standar kualitas pelayanan yang boleh kita sebut dengan (software). Reformasi Birokrasi yang dikehandaki oleh birokrasi itu sendiri adalah tidak mengganggu struktur yang ada (maintenance theory) atau bahkan kalau bisa diupayakan untuk memperluas struktur dan rentang kendali birokrasi (expansion theory) dan (efficiency theory) yaitu upaya perampingan struktur dan birokrasi. Bagi Indonesia, nampaknya reformasi birokrasi, baik struktur maupun standar pelayanan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam rangka mendorong reformas sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh. Kita berharap spirit dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan lebih menekankan pada fungsi dari struktur yang ada dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). Di sinilah makna pentingnya dari UU Administrasi Pemerintahan.
2. Kebijakan Umum Mempercepat Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam rangka mendorong reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh, maka perlu segera dilakukan reformasi terhadap birokrasi, baik melalui reformasi struktur maupun standar pelayanan. Kita berharap bahwa spirit dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Reformasi Birokrasi lebih menekankan pada fungsi dari struktur yang sudah ada sehingga pada akhirnya dengan menerapkan prinsipprinsip kepemerintahan yang bersih dan baik mampu melahirkan suatu birokrasi yang efektif dan efisien. Di samping itu, prinsip dasar yang perlu diperhatikan adalah undangundang Administrasi Pemerintahan dilandaskan pada pemikiran bahwa rakyat atau warga negara dilayani dengan baik, karena fungsi administrasi pemerintahan adalah fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat atau publik. Oleh karena itu, UU AP tidak menonjolkan
norma-norma yang bersifat represif, bahkan cenderung melindungi kepentingan pemerintah. Posisi pemerintah dan rakyat ditempatkan secara tepat dan proporsional. Pemerintah ditempatkan sebagai subyek yang merhiliki hak dan kewajiban, demikian pula sebaliknya, sehingga rakyat dan penyelenggara administrasi pemerintahan berada dalam kedudukan yang seimbang. 3. Argumentasi Pentingnya UU Administrasi Pemerintahan Jelas bahwa substansi RUU Administrasi Pemerintahan erat kaitannya dengan upaya untuk memperbaiki standar kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan. RUU tersebut didasarkan pada tiga argumentasi dalam pembentukan UU, yaitu pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis Aspek filosofis, adalah Menyangkut argumentasi filosofis mengenai administrasi pemerintahan. Karni berpendapat bahwa secara filosofis administrasi pemerintahan bagian dari penyelenggaraan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia., serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu administrasi pemerintahan haruslah ditempatkan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan salah satu pilarnya birokrasi pemerintahan. Aspek sosiologis, menyangkut persoalan/permasalahan serta kebutuhan dalam praktek administrasi pemerintahan. Dalam kaitan ini, maka pennasalahan dan kebutuhan masyarakat adalah bagaimana menerapkan suatu administrasi pemerintahan yang berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini terkait pula dengan perkembangan teknologi dan manajemen yang dapat terakomodasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, misalnya perkembangan teknologi komputer. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan administrasi pemerintahan. Aspek yuridis, adalah menyangkut persoalan di bidang hukum mengenai administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan mengisi kekosongan hukum, baik karena bentuk peraturan perundang-undangan yang belum kuat, misalnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, atau untuk kekosongan hukum dalam arti belum ada sama sekali undang-undangnya. Ada 3 prinsip penting good governance yang dapat menjamin terlaksananya clean and good governance, yaitu prinsip partisipasi publik penyelenggaraan administrasi pemerintahan (public participation), Akuntabilitas pelaksanaan administrasi pemerintahan, yaitu berkaitan dengan mekanisme kontrol atau pengawasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan publik (accountability), dan ketiga adalah prinsip transparancy atau proses pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang dapat dilihat atau melalui proses yang terbuka kepada masyarakat. 4. UU Administrasi Pemerintahan Mendorong Prinsip Partisipasi Publik dan Kebebasan Informasi Prinsip partisipasi publik adalah menyangkut keterlibatan masyarakat, terutania pihak yang akan menjadi sasaran kebijakan publik dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik ini penting, karena merekalah yang terkena dampak dari suatu kebijakan publik, dan mereka haruslah ditempatkan sebagai subyek dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks itu, maka ada dua mekanisme penting yang diatur dalam RUU Administrasi
Pemerintahan ini, yaitu pertama adalah masalah dengar pendapat pihak yang terlibat dan kedua adalah hak masyarakat atas informasi. Kedua mekanisme itu dapat menjamin kualitas partisipasi publik, dalam anti bahwa sebelum pemerintah membuat keputusan, harus didahului dengan mekanisme penjaringan aspirasi atau mendengar apa aspirasi atau keinginan dan pihak yang akan terkait atau stakeholders. Di samping itu dari mekanisme hak atas informasi, masyarakat atau publik pun tahu adanya kebijakan baru yang akan diambil oleh Pemerintah. Hak masyarakat atas informasi adalah merupakan bagian dari prinsip partisipasi publik yang menyangkut keterlibatan masyarakat. Di samping itu dari mekanisme hak atas informasi, masyarakat atau publik akan menjadi tahu tentang adanya kebijakan baru yang akan atau telah diambil oleh Pemerintah. Kebijakan informasi merupakan jaminan atas akses publik terhadap informasi (public accsess to information), sistem negara yang democratis (democratic state) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya. Kebebasan informasi membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berdampak terhadap kehidupan keseharian mereka. Pemerintahan yang terbuka (open goverment) dapat dijadikan dasar untuk membangun tata pemermtahan yang baik (good govermance), dimana dalam pemerintahan yang terbuka, kebebasan informasi merupakan sebuah prinsip dalam pengelolaan tata pemerintahan yang transparan dan terbuka. Para ahli berpendapat bahwa pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jatninan atas lima hal yaitu; a. Hak memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe) b. Hak memperoleh informasi (right to information) c. Hak terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate) d. Kebebasan berekspresi, salah satunya diwujudkan melalui kebebasan pers e. Hak mengajukan keberatan terhadap penolakan terhadap hak hak di atas. Dengan adanya jaminan tersebut, jelas terlihat bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah sate prasyarat penting demi mewujudkan pemerintahan terbuka, yang dapat dilihat sebagai upaya proaktif untuk mencegah timbuhnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kebebasan memperoleh informasi tidak hanya membawa manfaat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien sekaligus juga dapat mencegah terjadinya praktek KKN. Salah satu sarana dan prasarana untuk memperoleh kebebasan informasi adalah melalui komunikasi elektronik. Aspek sarana dan prasarana dalam pengimplementasian asas-asas kepemerintahan yang baik sangat menentukan. Antara lain menyangkut fasilitas yang ada untuk menciptakan sistem pelayanan yang efisien dan efektif. Beberapa sarana yang penting misalnya penyediaan fasilitas komunikasi elektronik melalui sistem “e government”. Hal ini penting agar masyarakat atau individu dapat mengakses dokumen/keputusankeputusan Pemerintah secara elektronis, sehingga dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui dengan cepat akan kebijakan atau keputusan pemerintah. Fasilitas ini jelas menunjang implementasi dari beberapa pasal dalam RUU Pemerintahan. 5. UU Administrasi Mendorong Akuntabilitas
Prinsip ini penting, agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting yang terkait dengan prinsip akuntabilitas dalam reformasi birokrasi dalam RUU Administrasi Pemerintahan adalah mengenai kewenangan diskresi. Diskresi atau Freies Ermessen adalah kebebasan bertindak atau mengainbil keputusan pada pejabat publik yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri ( Prayudi Almosudiro: 1980). Diskresi dirumuskan pula sebagai keputusan pejabat administrasi pemerintahan yang bersifat khusus, bertanggungjawab dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan maksud untuk secara lebih cepat, efisien, dan efektif mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Penyelenggara Negara dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Diskresi merupakan suatu kewenangan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan adininistrasi pemerintahan. Namun kewenangan iersebut harus digunakan secara bertanggungjawab dengan menjadikan kepentingan masyarakat atau pihak yang akan terkena dampak dari keputusan administratif tersebut sebagai pertimbangan utama. Di samping itu, prinsip bahwa keputusan tersebut mengandung kesemphan perlu dipegang teguh, agar aparat pemerntah tidak ragu-ragu, untuk melakukan perubahan atau perbaikan apabila keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama yang terkena dampak dari keputusan yang didasarkan pada kewenangan diskresi tersebut. Pengambilan keputusan, Pemerintah harus mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terkait atau mungkin akan terkait dengan keputusan yang akan diambilnya itu. Perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dapat terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Penguasa yang berbuat, secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya). b. Dalam mempertimbangkan kepentingan yang terkait dalam keputusan yang dibuat Pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan. c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkrit bagi pihak tertentu. (Muchsan: 1992). Macam atau jenis perbuatan Pemerintah yang tercela (perwujudan perbuatan yang sewenang-wenang): a. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige averheidsdaad). b. Perbuatan melawan undang-undang (omveimatig). c. Perbuatan yang tidak tepat (onjuist). d. Perbuatan yang tidak bermanfaat (orndoelmatig). e. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement depouvoir). Perbuatan menyalahgunakan wewenang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemerintah yang bersifat bebas (vrij bestuur). Dalam pemerintahan yang bersifat bebas, aparat Pemerintah dapat berbuat bebas sesuai dengan kebijaksanaannya, asalkan masih dalam lingkup wewenang yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan. Pentingnya UU Administrasi Pemerintahan, karena penggunaan diskresi akan membawa manfaat bagi masyarakat, apabila memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi “spirit/roh” dari RUU Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi dasar bagi penggunaan kewenangan diskresi, baik dari aspek prosedural murni, yakni asas-asas yang berkaitan dengan cara pembentukan suatu perbuatan (keputusan) administrative dan aspek substantive yang menyangkut isi dari keputusan tersebut. Ada pun aspek prosedural meliputi:
a. Asas “that no man may judge in his own causa” asas likehood bias: seseorang yang memiliki pengaruh atas terjadinya suatu perbuatan administratif dilarang mempunyai kepentingan dengan perbuatan hukum tersebut. b. Asas “audi et alterampartem”. Keputusan-keputan untuk melakukan perbuatan administratif yang akan bertentangan dengan kepentingan seseorang warga masyarakat tidak boleh dikeluarkan sebelum warga masyarakat yang akan terkena oleh perbuatan tersebut diberi kesempatan untuk membela diri c. Asas yang menyatakan bahwa pertimbangan dan perbuatan hukum administratif harus serasi atau mendukung konklusinya (dictumnya), dan pertimbangan serta konklusi tersebut harus berdasarkan fakta-fakta yang benar. Sedangkan pada aspek materiilnya, atau yang berkaitan dengan isi suatu perbuatan hukum administratif) adalah: a. Asas kepastian hukum (the principle of legal security). b. Asas keseimbangan ( the principle of proportionality) c. Asas kecermatan/kehati-hatian (the principle of carefulness). d. Asas ketajaman dalam menentukan sasaran (the principle of goodobject). e. Asas permainan yang layak (the principle affair play). f. Asas kebijakan (the principle of cleverness). g. Asas gotong royong ( the principle of solidarity). 6. UU Administrasi Pemerintahan Mendorong Transparansi Birokrasi Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kesemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/ 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau ; a. Transparansi Dalam Hal Pengelolaan/Penggunaan Anggaran. b. Transparansi Dalam Rekruitmen PNS. c. Transparansi Dalam setiap proses pengambilan Keputusan. Bentuk-bentuk transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; a. Press Release melalui media cetak dan elektronik. b. Call centre dalam pelayanan umum. c. Pelibatan organisasi non pemerintah dalam heberapa kegiatan Pemerintah dan yang paling popular adalah web site Pemerintah. 7. Pentingnya Menjaga Perilaku Pejabat Untuk Menjamin Terlaksananya clean and good governance Perilaku pejabat dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya harus berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk menjamin terlaksananya Clean and good
governance. Arti penting asas-asas urnum pemerintahan yang baik, selain diperlukan bagi badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam menyelenggarakan fungsinya, terutama dalam menerbitkan penetapan atau keputusan Tata Usaha Negara, juga amat penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat administrai dan untuk melindungi hak-hak individu memperoleh keadilan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari semua asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada 3 prinsip penting untuk menjamin terlaksananya clean and good governance, yaitu prinsip partisipasi publik penyelenggaraan administrasi pemerintahan (public participation), Akuntabilitas pelaksanaan administrasi pemerintahan, yaitu berkaitan dengan niekanisme kontrol atau pengawasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dan ketiga adalah prinsip transparancy atau proses pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang dapat dilihat atau melalui proses yang terbuka kepada masyarakat. Dalam aspek Hukum Administrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak terlepas dari makna wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Bagaimanapun reformasi birokrasi melalui pola Clean and Good Governance, tidak berhenti pada pengesahan RUU Administrasi Pemerintahan. Konsep konkritisasi asas-asas pererintahan yang baik mengarahkan kita untuk melihatnya sampai pada implementasi asas-asas pemerintahan yang baik dalam praktek penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu untuk melihat RUU Administrasi Pemerintahan ini secara komprehensif dari perpektif sistem hukum. Hal ini penting, karena konkritisasi asas-asas kepemerintahan yang baik tidak saja berhenti pads rumusan pasal-pasal dalam RUU Administrasi Pemerintahan (aspek substansi hukum) , tetapi jugs menyangkut bagaimana asas-asas tersebut menjiwai perilaku dari pejabat atau badan administrasi pemerintahan. Untuk maksud tersebut, maka persoalannya adalah dapatkah asasasas pemerintahan yang baik ini menjadi bagian dari budaya hukum (legal culture) administrasi pemerintahan. C. PENUTUP Good Governance mengacu pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkan partisipasi, keterbukaan, kontrol sosial, dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai sentralnya. Governance sebagai sebuah sistem, dan layaknya sistem manapun, yang mengoperasikannya adalah manusia, sehingga kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Dengan demikian, bagaimana cara kita melakukan kegiatan berkaitan dengan berbagai aspek, baik itu individu, organisasi di mana kita berada, dunia usaha, maupun masyarakat sekitar sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan good governance. Adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bagi penyelenggara negara diharapkan dapat lebih cepat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mengarahkan pada tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas pejabat pemerintahan, pejabat negara atau badan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Aktor kunci pembenahan sektor publik adalah aparatur pemerintah. Dalam upaya penguatan public governance, harus ditanamkan komitmen yang tinggi dalam diri para pimpinan lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah. Untuk dapat mewujudkan good public governance, setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu: 1. Mengedepankan demokratisasi, keadilan dan kesetaraan 2. Membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good public governance) dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Meminimalisir adanya praktek praktek KKN
4. Melakukan perbaikan manajemen internal di instansi pemerintah yang fokus pada peningkatan kinerja instansi, kinerja unit kerja dan kinerja individu; 5. Melakukan peningkatan kesejahteraan PNS; 6. Melakukan penyempurnaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara secara komprehensif, 7. Membangun penralraman yang sama di antara aparatur negara dalam penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip good public governance di setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; 8. Menjalin sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya membangun tata kepemerintahan yang baik. 9. Kesiapan birokrasi dalam mengahadapi tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi sebagai akibat globalisasi, yang kemudian dapat mempengaruhi sistem dan kinerja birokrasi pemerintahan saat ini. 10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat. 11. Menjamin adanya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, hukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik prima. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance. Pengembangan good governance tersebut harus menjadi tanggungjawab kita semua. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sulit dapat diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society salah satunya melalui peran partai politik untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
