BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Propernas tentang Aparatur

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Propernas tentang Aparatur Negara

bahwa,

dalam

meningkatkan

kualitas

aparatur

negara

dengan

memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karir berdasarkan prestasi kerja denga perinsip memberikan penghargaan dan saksi, maka aparatus negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemeritahan yang bersih dan berwibawa. Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang pokok kepegawaiam yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1974 telah di rubah melalui UU No. 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negri Sipil, adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negri yang dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negri dan mutu kerapian oerganisasi aparatur itu sendiri.

Universitas Sumatera Utara

Dapat diketahui bahwa kedudukan pegawai negri sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan 1

nasional.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah termaktub didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Imdonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat di capai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan

pembangunan

nasional

adalah

untuk

mewujudkan

suatu

masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawau negri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya


guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negri sebagaimana tersebut diatas maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan system prestasi kerja. Sister karier adalah suatu sistem kepegawaian dimana suatu pengangkatan pertama di dasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan di dalam pengembangannya selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja, kesetiaan, pengabdian serta syarat-syarat objektif lainnya. Adapun sistem prestasi kerja adalah sistem kepagawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat di dasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasidi buktikan secara nyata dan sistem prestasi ini tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja. Pegawai negri bukan saja unsur Aparat Negara tetapi juga merupakan Abdi negara dan Abdi masyarakat yaitu selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga di lihat dan di perlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin di usahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan


kepentingan pegawai negri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegwai negri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus diutamakan. Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di lihat dari segi moral dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada kenyataannya, berdasarkan pada observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Dalam praktek, pegawai negri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian-bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berada serta kurang menghargai ketepatan waktu. Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti tersebut diatas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai negri yang bersangkutan karena


tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama dan pemakaian kelengkapan peralatan dalam mendukung kelancaran tugas. Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai waktu, mengefisiensikan tenaga dan kedisiplinan kerja. Kaitannya dengan pembinaan pegawai sebagaimana telah di tegaskan didalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1998 didalam bab VI mengenai Pembangunan Lima Tahun KeTujuh terutama dalam bidang aparatur negara yaitu pada angka (9) huruf c, di sebutkan antara lain pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien, dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan. Sedangkan pembinaan Pegawai Negri Sipil diatur dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 43 tahun 1999 sebagai berikut :1 “Agar Pegawai Negri Sipil dapat melaksanakan tudasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik Pegawai Negri Sipil pusat maupun Pegawai Negri Sipil yang ada ditingkat daerah. Dengan demkian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Negri yang ada di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatu Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatus Negara baik ditingkatkan pusat maupun di tingkat daerah benar benar merupakan Aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat,


berdayaguna, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan UndangUndang 1945, Negara dan Pemer1intah”

Terkait dengan pembinaan Pegawai Negri Sipil sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang No 43 Tahun 1999 tersebut, maka slah satu faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para pegawai Negri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negri Sipil tersebut, sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu kebijakan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. Pegawai Negri Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat di harapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawab dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan.

1

Pasal 12 ayat (2) UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian.


Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut diatas, yang kesemuanya menunjukan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai yang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah pelanggaran pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk di adakan pembinaan atau pnertiban sebagaimana telah diatur dalam UU No.43 tahun 1999.

B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan kaitannya dengan pelaksanaan sanksi disiplin Pegawai Negri Sipil di lingkungan RSUP Haji Adam Malik Medan 2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan sanksi pelanggaran disiplin pegawai negri sipil di lingkungan RSUP Haji Adam Malik Medan 3. Bagaimanakah usaha-usaha dalam mengatasi hambatan yang ada dalam melaksanakan sanksi pelanggaran disiplin pegawai negri sipil di lingkungan RSUP Haji Adam Malik Medan C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang dapat dijadikan tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan kaitannya dengan pelaksanaan sanksi disiplin di RSUP Haji Adam Malik Medan


2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan sanksi disiplin pegawai negri sipil di lingkungan RSUP Haji Adam Malik Medan. 3. Untuk mengetahui usaha-usaha dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan sanksi disiplin pegawai negri sipil di lingkungan RSUP Haji Adam Malik Medan. Manfaat penulisan yang diharapkan diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Secara Teoritis Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan UU No 43 Tahun 1999. b. Secara Praktis Bagi Pegawai Negri Sipil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi disiplin Pegawai Negri Sipil sebagaimana diatur dalam UU No 43 Tahun 1999.

D. Keaslian Penulisan Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul “Pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Undang-undang No 43 Tahun 1999 (studi pada RSUP Haji


Adam Malik Medan)” terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui surat tertanggal 11 January 2013 menyatakan bahwa “Pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Undang-undang No 43 Tahun 1999 (studi pada RSUP Haji Adam Malik Medan)” yang diangkat menjadi judul skripsi ini adalah merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu adalah diluar sepengetahuan dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran Penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Menurut J.H.A. Logemanm bahwa Pegawai Negri Sipil (PNS) Adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (open bare dienst betrokking) dalam negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang


mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan pengahargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.2 Menurut undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian Pasal 1 ayat (1) menyatakan : 1. Pegawai Negri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji didasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan. 4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.


5. Jabatan negara adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termaksud

di dalamnya

jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan. 6. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan. 7. Jabatan organik adalah jabatan Negara yang menjadi tugas pokok pada suatu kesatuan organisasi pemerintah. 8. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi. Dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengaduan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan penghentian. Peraturan hukum yang modern mempunyai hubungan yang kompleks dengan kebudayaan kondifikasi kebiasaan. Hukum merupakan keseluruhan asasasas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, yang juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-prosesyam mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.2 Kehadiran hukum dalam masyarakat salah satunya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan organisasi dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan benturan-benturan 2

Lili Rasjidi & IB Wyasa, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 20.


yang sekecil-kecilnya. Pengintegrasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Pegawai Negri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara mencapai tujuan negara, seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan Negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perancangan matang, realistik, terarah dan terpadu, terhadap bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. 3 Merumuskan atau membuat suatu kebijakan publik harus mencari dan menentukan identitas permasalahan kebijakan (Policy problems). Menurut David G.Smith, Anderson dalam bukunya Bambang Sunggono bahwa memberi pengertian masalah (dalam kaitannya dengan kebijaksanaan) sebagai :4 Untuk kepentingan kebijaksanaan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasanketidakpuasan

pada

masyarakat

untuk

mana

perlu

dicari

cara-cara

penanggulangannya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena oleh akibat masalah ini atau orang lain yang punya tanggung jawab untuk itu.

3

BN. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok hukum dan Administrasi Negara, (Jogjakarta: Liberty, 2000, hal. 98. 4 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, (Sinar Grafika: 1994), Jakarta, hal.50.


Menurut J.B Sumarlin menyatakan, bahwa agar PNS dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan harus diarahkan untuk menjamin, antara lain : 5 1. Agar satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepadanya. 2. Pembinaan yang terintegrasi terhadap seluruh PNS artinya bahwa terhadap semua PNS berlaku ketentuan yang sama. 3. Pembinaan PNS atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. 4. Pengembangan sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung jawab. 5. Melaksanakan tindakan korektif yang tegas terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian. 6. Penyempurnaan

sistem

administrasi

kepegawaian

dan

sistem

pengawasannya. 7. Pembinaan kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negri terhadap Negara dan pemerintah. F. Metode Penulisan 1. Jenis Penelitian

5

Sudibyo Triatmodjo, Op. Cit, hal. 93


Dari judul dan permasalahan yang dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian ang bersifat deskripsi yaitu menggambarkan dan menganalisa masalahmasalah yang akan dikemukakan, yang dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif serta pendekatan normatif empiris6 , yakni dengan melakukan penelitian kelapangan. Pendekatan

yuridis

normatif

itu

digunakan

dengan

maksud

untukmengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori.7 Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum,8 sumber-sumber hukum,9 peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa permasalahan yang akan di bahas serta di tambah data lainnya yang di peroleh dilapangan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung Pelaksaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan UU No 43 tahun 1999 studi pada RSUP H Adam Malik Medan. 2. Sumber Data Pengumpulan data di peroleh dari penelitian kepustakaan yang di 6

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, lebih lanjut lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal 13. 7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 11. 8 M. Solly Lubis, Pembahasan Undang-undang Dasar 1945, (Bandung: Alumni, 1997), hal.89 9 Amirudin A. Wahab, dkk, “Pengantar Hukum Indonesia”, Bahan Ajar Untuk Kalangan Sendiri, (Banda Aceh, FH-Unsyiah, 2007), hal 73.


dukung penelitian lapangan,sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan (library Research), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelahaan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier 10, yaitu : 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu : a) Undang-undang Dasar 1945 b) Undang-undang Nomoer 43 Tahun1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian

Serta peraturan pelaksanaan yang terkait lainnya dengan pelaksanaan Hak Tanggungan dalam pemberiankredit pada bank 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum promer yaitu karangan ilmiah, bukubuku referensi dan informasi. 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukumyang memeberi petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukumsekunder, yakni kamus umum, kamus hokum, jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya. b. Penelitian lapangan (Field Research) tentang Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan UU No, 43 Tahun 10

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op, cit, hal. 59.


1999 studi pada RSUP H Adam Malik Medan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat/Pegawai diinstansi RSUP H Adam Malik Medan. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berpedoman pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang di fokuskan (focus interview)11. Selain itu dilakukan pula grand tour questioner (analisis domain). Hal ini untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang penerapan sanksi disiplin di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Dengan bertitik tolak dari hasil domain pada tahap awal dilakukan penelitian lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan domain-domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan langsung tentang penetapan sanksi. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap sumber informasi yang mempunyai pengalaman tertentu dan terjun langsung pada objek terterntu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya, kepada objek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut di perdalam untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer yang mendukung data sekunder.

11

Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit. 34


3. Analisis Data Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi dilapangan maka data tersebut dianalisis secara kualitatif 12 untuk hasil penelitian hukum empiris dengan analisis domain. Analisis domain dilakukan

untuk

memperoleh

gambaran

atau

pengertian

yang

menyeluruh.13Dengan mengadakan pengamatan data-data yang di peroleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang di peroleh tersebut dengan ketentuanketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika induktif

14

, yaitu berfikir diri hal yang khusus

menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga di harapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Pembahasan dan Penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Oleh karena itu, penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

12

Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.10 13 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi (Malang, 1990), hal 91. 14 Ibid, hal. 10


BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II

:

TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN Pada bab ini dikemukakan tentang tinjauan umum tentang kedudukan Rumah Sakit, Fungsi dan tugas Rumah Sakit, Struktur organisasi rumah sakit, dan Wilayah cakupan tugas Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

BAB III :

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

UNDANG-UNDANG

NOMOR 43 TAHUN 1999 Pada bab ini dikemukakan tentang tinjauan umum tentang UU nomor 43 tahun 1999, Latar belakang keluar nya UndangUndang tersebut, Pengertian Tentang Disiplin PNS menurut UU tersebut, Pengertian Sanksi menurut UU tersebut. BAB IV

:

PELAKSANAAN

SANKSI

PELANGGARAN

DISIPLIN

PEGAWAI NEGRI SIPIL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 (STUDI PADA RSUP H ADAM MALIK MEDAN)


Pada bab ini membahas dan menganalisa pelaksanaan penetapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 kaitannya dengan Pegawai Negri Sipil di lingkungan RSUP H Adam Malik Medan, wewenang Pimpinan Rumah sakit dalam penetapan sanksi pelanggaran disiplin, pelaksanaan sanksi disiplin, hambatan-hambatan yang ada dalam penetapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai Negri sipil dilingkungan RSUP H Adam Malik Medan.

BAB V

:

PENUTUP Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Propernas tentang Aparatur

Recommend Documents