BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan
Undang-Undang 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berarti menjamin tiap bangsa Indonesia untuk memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. Memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan taraf kehidupan dari masyarakat untuk mencapai suatu kemakmuran bagi rakyat seluruhnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan agar para generasi muda dapat menggantikan pemimpin pada masa sekarang. Hal tersebut dilakukan karena suatu saat mereka akan turun jabatan dan digantikan dengan generasi yang baru. Ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan cita-cita perdamaian dunia dengan cara melibatkan semua elemen negara yang ada di dunia untuk mencapai suatu ketertiban dan perdamaian. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 maka dilaksanakan lah pembangunan nasional di Indonesia. Agar tahap perencanaan sampai pelaksanaan tugas 1
2
pembangunan nasional dan tugas pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan sehingga dapat mengendalikan proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah. Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan. Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan 1. Dalam pokok bahasan manajemen, pengawasan menjadi satu rangkaian proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang bertujuan untuk menjamin bahwa keberhasilan suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Manajemen yang baik terdiri dari beberapa unsur. Selain unsur perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, meliputi juga unsur pengawasan. Keempat unsur tersebut saling menyatu agar tercapai tujuan cita-cita suatu institusi 2. Pada dasarnya pengawasan memiliki tiga
1
Muchsan, S.H., 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36 2 Manualang, 1982, Dasar-dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 12
3
langkah. Tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas dasar standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Kesehatan adalah hal penting dan menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf F dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa ditinggalkan adalah kesehatan. Bila sebelumnya sering disebut bahwa kebutuhan pokok manusia adalah sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah) maka selanjutnya kebutuhan manusia ditambah satu hal lagi yang penting adalah kesehatan. Aktivitas seseorang akan terganggu dan produktivitasnya akan menurun apabila mengalami gangguan kesehatan. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan akan mencari pengobatan agar sembuh dari penyakit tersebut. Pada saat ini penyembuhan penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara tradisional, herbal, maupun pengobatan yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga medis. Setiap bentuk pengobatan yang dilakukan oleh pasien diharapkan mampu memberikan penyembuhan terhadap penyakitnya. Begitu pula pengobatan yang dilakukan oleh dokter diharapkan mampu mengembalikan pasien ke kondisi semula, yakni kondisi tubuh yang sehat. Obat merupakan salah satu komponen dalam pelayanan kesehatan. Saat ini variasi obat semakin beragam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga meliputi perkembangan obat. Kualitas dan kuantitas obat semakin meningkat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Saat ini obat
4
juga sudah menjadi komoditas atau industri yang harus mempertimbangkan biaya riset, biaya produksi dan biaya distribusi. Elemen biaya-biaya tersebut memiliki peran dalam menentukan harga jual obat nantinya. Selain biaya tersebut masih ada biaya lain yang mempengaruhi harga obat itu sendiri yaitu biaya promosi. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
092/Meknes/SK/II/2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012 telah mengatur mengenai harga eceran tertinggi masing-masing obat generik. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sudah mengatur mengenai harga eceran tertinggi obat generik yang boleh dijual. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual apotek, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Pada prinsipnya penentuan HET digunakan sebagai pengendalian harga obat generik. Harga obat generik harus wajar dan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan life saving health value. Pengendalian harga obat generik tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar karena kesehatan merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Pada saat seseorang mengalami sakit maka akan menuju dokter untuk memeriksakan penyakitnya. Setelah dokter memeriksa penyakit yang diderita oleh pasien selanjutnya akan memberikan resep obat yang harus ditebus oleh pasien. Ada dokter yang langsung memberikan obat di tempat praktek dan ada juga yang menyuruh pasien membeli obat sendiri di apotek. Pada saat membeli obat di apotek inilah yang menimbulkan peluang adanya pelanggaran harga jual obat generik. Harga obat generik yang dijual di apotek akan lebih mahal dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai harga eceran obat generik.
5
Sebagai wujud implementasi dari regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, pelaksanaan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan baik yang akan beredar maupun yang sudah beredar sebagai upaya follow up dari pemerintah untuk mengantisipasi tindakan buruk pelaku usaha. Dinas Kesehatan melalui jajaran pegawainya adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat termasuk berkaitan dengan harga eceran tertinggi yang dijual oleh apotek dan jasa penawaran obat lainnya. Perkembangan global yang dinamis dan kompleks harus diikuti juga oleh pemerintah. Pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengawal perkembangan global agar ke arah yang positif. Salah satu lembaga tersebut adalah Dinas Kesehatan. Dengan visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Dalam masyarakat yang sehat dibutuhkan sokongan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya adalah ketersediaan obat yang diperlukan masyarakat dengan harga terjangkau. Obat merupakan sarana vital bagi masyarakat apabila ingin menyembuhkan penyakitnya. Perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini tidak hanya pada sektor intern (masyarakat sendiri) tetapi juga pada sektor ekstern (pemerintah). Senada dengan Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf F dan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menunjukkan bahwa masyarakat perlu dilindungi segala kepentingannya untuk mendapat kehidupan yang sehat. Oleh karena itu Dinas Kesehatan menjadi lembaga yang memegang peranan penting
6
dan menjadi pelaksana kegiatan pengawasan terhadap obat dan makanan yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Dengan adanya Dinas Kesehatan, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat karena masyarakat
juga
dapat
melakukan
pengawasan
dengan
menyalurkan
pengaduannya kepada Dinas Kesehatan terkait dengan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Upaya tersebut dapat juga mencegah pelaku usaha untuk menjual obar generik melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut. Jumlah apotek di kota Yogyakarta yang banyak dan terbatasnya sumber daya manusia menimbulkan kesulitan bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan Keputusan Menteri Kesehatan tentang harga eceran tertinggi obat generik. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik Oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta”.
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah : 1. Bagaimanakah penerapan harga eceran tertinggi obat generik di kota Yogyakarta ditinjau dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
092/Menkes/SK/II/2012
Tentang
Harga
Eceran
Tertinggi Obat Generik Tahun 2012 ? 2. Bagaimanakah pengawasan harga eceran tertinggi obat generik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diketahui tujuan penulisan hukum ini sebagai berikut : 1.
Tujuan obyektif a.
Untuk mengetahui harga obat generik di Kota Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
b.
Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan harga eceran tertinggi obat generik di Kota Yogyakarta
2.
Tujuan subyektif Penulisan hukum digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D.
Keaslian Penulisan Untuk melihat keaslian penelitian, telah dilakukan penelusuran penelitian berbagai referensi dan hasil penelitian, berdasarkan penelusuran
8
kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan fakultas hukum UGM, internet tidak ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Adapun penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut adalah : 1.
Judul : “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang baji Makassar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan” oleh Nurul Yunita, NIM : 03/169489/EHK/16490, bagian Hukum Administrasi Negara tahun 2011. Adapun rumusan masalahnya adalah 3 : a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pelayanan medis di RSUD Labuang Baji oleh Dinas Kesehatan ? b. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan medis di RSUD Labuang Baji oleh Dinas Kesehatan? c. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh dinas Kesehatan serta RSUD Labuang Baji untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan medis ?
2.
Judul : “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Jenderal Dalam Rangka
Optimalisasi
Kinerja
Departemen
Komunikasi
dan
Informatika” oleh Dianto Nugroho, NIM 02/156136/EHK/00332, bagian Hukum Administrasi Negara tahun 2008. Adapun rumusan masalahnya adalah 4 :
3
Nurul Yunita, 2011, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Medis di rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi, FH UGM 4 Dianto Nugroho, 2008, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Jendral Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Departemen Komunikasi dan Informatika, Skripsi, FH UGM
9
a.
Bagaimana realisasi dan mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal DEPKOMINFO dan apa saja faktorfaktor penghambatnya ?
b.
Apakah pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Jendral di lingkungan DEPKOMINFO telah memenuhi harapan sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 03/PER/M.KOMINFO/1/2006
tentang
Pokok-pokok
Pengawasan di Lingkungan DEPKOMINFO ? Berdasarkan
penelusuran
yang
dilakukan
penulis,
penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan harga eceran tertinggi obat belum pernah dilakukan, penulisan hukum sebelumnya mengenai pelaksanaan pengawasan layanan medis dan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jendral dalam kinerja Depkominfo maka dengan ini penulisan hukum dengan judul
“Pelaksanaan
Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik Oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta”, adalah asli. E.
Manfaat penelitian Berdasarkan tujuan penulisan hukum yang telah diketahui, maka manfaat penulisan hukum antara lain : 1.
Bagi penulis Penelitian yang dilakukan penulis akan memberikan manfaat bagi penulis sendiri yaitu menambah wawasan pengetahuan terkait
10
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta khususnya bagian Pengelolaan dan Regulasi. 2.
Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam perkembangan hukum secara umum dan khususnya memberikan masukan kepada instansi pemerintah untuk mengatur perihal pengawasan terhadap harga eceran tertinggi obat generik.
3.
Bagi Pemerintah Penelitian
ini
diharapkan
mampu
memberikan
masukan
bagi
pemerintah selaku pengatur dan pengawas yang memberikan edukasi dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi warga Negara pada umumnya dan konsumen pada khususnya, sehingga konsumen dapat menyadari hak dan kewajibannya untuk mewujudkan keseimbangan. 4.
Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat untuk dapat lebih mengetahui mengenai harga eceran tertinggi obat generik yang ada di pasaran.
