BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengemban tugas dan kewajiban untuk mewujudkan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU RI No.20, Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Kurikulum SLB. B N Tabanan, tahun 2010 nomor 2 tentang visi dan misi). Pada UU RI No.20, Tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, bab IV pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa warga negara mempunyai hak yang sama untuk memeroleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat (2) tertera bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memeroleh pendidikan khusus. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan di SLB B N Tabanan yang tertuang dalam visi dan misinya. Dalam visinya tertuang, yakni pelayanan prima yang khusus dalam mewujudkan suatu pendidikan, sedangkan misinya adalah (a) meningkatkan pelayanan prima, khusus dalam mewujudkan suatu pendidikan ; (b) mengembangkan harkat, bakat, dan
1
2
rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa untuk tujuan kemasyarakatan ; (c) meningkatkan potensi siswa untuk hidup mandiri dan memberi pada orang lain; (d) meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan sikap dalam tata pergaulan antarsesama ( Kurikulum SLB.B N Tabanan, tahun 2010 nomor 3). Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tujuannya, antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khazanah
ilmu
penggunaannya
pengetahuan, untuk
teknologi,
meningkatkan
kesenian,
taraf
serta
kehidupan
mengupayakan
masyarakat
dan
memperkaya kebudayaan nasional (www.wikipedia.com). Sekolah merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam pewarisan budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sebagai tempat pemberdayaan bagi anak tunarungu khususnya pada Sekolah Luar Biasa Bagian B Negeri Tabanan. Dalam hal ini sekolah tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan pemerintah, masyarakat, dan instansi pendukung lainnya. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan adanya satu jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan isi ayat tersebut, secara implisit bahwa
3
setiap warga negara tanpa terkecuali (baik yang normal maupun tunarungu) berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 4 Pasal 14 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, berbunyi perusahaan negara meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi di mana perusahaan harus mempekerjakan sekurangkurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap seratus orang karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurangkurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari seratus orang. Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama (Majalah Jakarta-Micom dalam www.disabilitas.com). Dalam konteks di atas, undang-undang tersebut telah mengatur adanya kuota satu persen bagi penyandang cacat dalam ketenagakerjaan, artinya ada kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan satu orang penyandang cacat untuk setiap seratus orang pegawai atau kurang dari seratus untuk yang menggunakan teknologi tinggi. Sudah jelas bahwa setiap perusahaan harus memberikan kesempatan pada penyandang cacat sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima penyandang cacat sebagai karyawan atau pegawai. Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini terkait dengan undang-undang tersebut masih belum optimal dan anak tunarungu masih
4
dimarginalkan dalam pasar kerja dan terdapat perlakuan yang kurang adil (diskriminasi)
yang kental
terhadap
anak
tunarungu
dalam
kehidupan
bermasyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Marginalisasi atau peminggiran adalah kondisi atau proses peminggiran seseorang atau kelompok dalam arus pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Anak tunarungu dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan yang memerlukan keterampilan yang lebih. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya anak tunarungu yang menganggur/tidak bekerja, baik di lingkungan instansi pemerintahan, swasta, maupun perorangan, sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan hanya sebatas formalitas semata dan menempatkan anak tunarungu dalam posisi yang terpinggirkan/termaginalkan. Implementasi penerapan sanksi hukum masih sangat lemah. Hak yang seharusnya dinikmati telah diserobot oleh masyarakat bukan haknya (Majalah Jakarta-Micom dalam www.disabilitas.com). Peraturan mempekerjakan penyandang cacat pada perusahaan dipandang sebelah mata. Adanya pandangan masyarakat pada anak tunarungu yang hanya mengandalkan naluri kemanusiaan, perasaan iba, kasihan, terharu, sakit, dan lemah menjadi hambatan dalam penerapan undang-undang ini. Sejalan dengan pola pikir di atas, Peter Coleridge (1997:xii) menyatakan adanya kultur bahwa penyandang cacat adalah manusia yang tidak beruntung, lemah, tidak mampu, menderita, memalukan, bahkan sebagai penyandang cobaan Tuhan, baik bagi mereka sendiri maupun keluarganya, lebih memperkuat proses penyisihan terhadap penyandang cacat dari lingkungan kehidupannya. Menurut Berger dan Nenhaus (Suharto,
1997
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/
makindo_30.htm)
5
,“struktur penghubung” (mediating structures) yang memungkinkan kelompokkelompok lemah seperti anak tunarungu mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas kini cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas. Organisasi organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (masjid, gereja), dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberikan dukungan dan bantuan informal, pemecahan sosial, dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, sering kali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain di satu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Sennet
dan
Cabb
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_30.htm)
(Suharto menyatakan
1972 bahwa
ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik. Para teoritisi seperti Seeman dan Seligman (dalam Suharto, 2005) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka lemah dan
6
tidak berdaya karena masyarakat memang menganggapnya demikian. Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah “alienasi”, sementara Seligman menyebutnya sebagai “ketidakberdayaan yang dipelajari” (learned helpless) dan Learner menamakannya dengan istilah ‘ketidakberdayaan surplus’ (surplus powerlessness. Suharto, 1997:212--213). Parsons dkk. (1994:112) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien. Hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan bagi anak tunarungu. Namun, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien di mana dilakukan dengan menggunakan lembaga sebagai media intervensi dengan adanya pendidikan dan pelatihan. Salah satu lembaga tersebut adalah sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 bersifat desentralistik, artinya sekolah diberikan kewenangan secara penuh untuk menyusun rencana pendidikan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan (SI dan SKL) mulai dari tujuan, visi dan misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan,
7
hingga pengembangan silabusnya. Namun, kewenangan dan kebebasan sekolah tersebut dalam penyelenggaraan program pendidikannya harus disesuaikan dengan (1) kondisi lingkungan sekolah, (2) kemampuan peserta didik, (3) sumber belajar yang tersedia, dan 4) kekhasan daerah. Dalam pelaksanaannya, orang tua dan masyarakat dapat berperan dan terlibat secara aktif sebagai mitra sekolah dalam mengembangkan program pendidikannya. Kesalahan masyarakat dalam menafsirkan ajaran agama tentang konsep amal dan sedekah juga meletakkan penyandang cacat selalu ada pada posisi bawah dan hanya sebagai penerima amal dan sedekah. Realita di masyarakat, keluarga berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Hal ini dapat menambah beban psikologis anak tunarungu menjadi merasa putus asa, minder, dan tidak berguna untuk hidup sehingga untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sulit untuk dicapai. Bahkan. lebih parah lagi timbulnya masalah sosial, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah adanya kondisi peminggiran terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu seperti anak tunarungu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda pada umumnya kerap kali dipandang sebagai sesuatu yang deviant (menyimpang). Mereka dalam hal ini penyandang cacat, yakni anak tunarungu sering kali kurang dihargai, bahkan dilabelkan sebagai orang yang malas, lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal,
8
ketidakberdayaan
mereka
sering
kali
merupakan
akibat
dari
adanya
kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk upaya sekolah dalam pemberdayaan keterampilan vokasional bagi anak tunarungu pada Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan? 2. Apa yang menjadi kendala dan cara mengatasi upaya sekolah dalam pemberdayaan keterampilan vokasional bagi anak tunarungu pada Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan? 3. Apa dampak dan makna upaya sekolah dalam pemberdayaan keterampilan vokasional bagi
anak tunarungu pada Sekolah Luar
Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 1.3.1 Tujuan umum Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan keterampilan vokasional bagi anak tunarungu pada Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan dalam memberikan pelatihan keterampilan bagi
9
siswanya untuk hidup mandiri dan mendapat penghidupan yang layak di masyarakat. 1.3.2 Tujuan khusus Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk
mengetahui
bentuk
upaya
sekolah
dalam
pemberdayaan
keterampilan vokasional bagi anak tunarungu pada Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan cara mengatasi upaya sekolah dalam pemberdayaan keterampilan vokasional bagi anak tunarungu pada Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan. 3. Untuk menginterpretasi dampak dan makna upaya sekolah dalam pemberdayaan keterampilan vokasional bagi
anak tunarungu pada
Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 1.4.1 Manfaat teoretis Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan baru yang berkaitan dengan pemberdayaan anak tunarungu. 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
10
1.4.2 Manfaat praktis Secara praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut. 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penentu kebijakan pada Sekolah Luar Biasa bagian B Negeri di Kabupaten Tabanan. 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi instansi pemerintah dan swasta untuk mengambil kebijakan
dalam
memperhitungkan
anak
tunarungu,
baik
dalam
ketenagakerjaan maupun sektor dunia usaha. 3) Hasil penelitian ini sebagai merupakan satu cara untuk memberdayakan anak tunarungu melalui lembaga pendidikan.
