9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjammeminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan
perekonomiannya
dan
untuk
meningkatkan
taraf
kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa peminjam dalam meminjam uang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usaha. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. 1 Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah
1
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007, hal. 1.
10
tersebut didasarkan pada Alquran dan hadis. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. 2 Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan Tahun 1970-an. Gagasan tersebut dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada Tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 3 Adanya minat orang yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan uangnya di bank, maka bank akan bisa mengumpulkan uang atau menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana-dana itu akan disalurkan lagi ke masyarakat lainnya yang membutuhkannya dalam bentuk kredit. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan di dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. 4 Akhirnya pada Tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama kali di Indonesia. Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya dan berkembang pesat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan 2
Heri, Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.Ekonisia, Yogyakarta 2003,
hal 8 3
Ibid., hal 22 Rachmadi Usman, (1) Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 221 4
11
syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah. Secara
umum
industri
perbankan
syariah
tiga
dekade
terakhir
menunjukkan peran dan keberadaanya dalam panggung sejarah perbankan dunia serta menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Tentunya dengan perkembangan industri perbankan syariah cukup tinggi ini diharapakan mampu meningkatkan kontribusinya memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undangundang tesebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undangundang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh
12
perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. 5 Perkembangan bank syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Syariah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Peran
bank
syariah
dalam
memacu
pertumbuhan
perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Kemajuan yang dialami perbankan syariah saat ini cukup pesat, namun jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, share perbankan syariah masih sangat kecil atau hanya sekitar 2,14%dari total perbankan nasional pada tahun 2008. 5
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28965/4/Chapter%20I.pdf tanggal 4 Juni 2015.
(diakses
13
Perubahan industri perbankan syariah semakin menunjukkan geliatnya Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2008
tentang
Perbankan
Syariah.
Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas. 6 Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) –Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen. Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank konvensional (dengan sistem bunga) 6
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewangubernur/Documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966 Perkembangan Prospek Perbankan Syariah Indonesia MEA201.pdf ,diakses tanggal 11 Juni 2015.
14
mengalami bunga negatif (negative spread), akibatnya dalam masa satu tahun saja, 64 bank terlikuidasi dan 45 lainnya bermasalah yang masuk dalam Bank Beku Operasi (BBO) yang berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN). 7 Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvesional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang elama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan dual sistem yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan dual sistem antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, Permata Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan juga Bank Sumut Syariah. Politik hukum perbankan, terutama berkaitan dengan fungsi bank di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Oleh karena itu, terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana 7
http://www.kompasiana.com/ianmursito/keunggulan-sistem-perbankan-syariahperbandingan-dengan-sistem-konvensional, diakses tanggal 11 Juni 2015.
15
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarkat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Fungsi bank demikian disebut fungsi intermediary antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyrakat yang kekurangan dana. 8 Lembaga perbankan mempunyai peranan dan strategis tidak hanya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen of development dalam upaya mencapai tujuan nasional,dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 9 Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting, sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar dibanding dengan pendapatan dasar (Fee Base Income). Berbeda dengan bank di negara-negara yang ada di negara maju, laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibanding dengan pendapatan jasa perbankan lainnya cukup berimbang. 10 Masyarakat sangatlah membutuhkan keberadaan lembaga perbankan, timbulnya kebutuhan masyarakat terhadap perbankan tersebut disebabkan karena semakin banyaknya orang atau badan-badan usaha yang membuat perjanjian- perjanjian terutama
8
Tri Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 1 9 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 3. 10 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta: Bandung, 2003, hal. 5
16
perjanjian kredit, kontrak, pinjam-meminjam uang dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang melibatkan pihak bank tersebut secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagi kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur. 11 Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat. 12 Kebutuhan akan keperluan kredit mempunyai berbagai corak ragam alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaan, negara, atau bangsa di dunia ini mempunyai berbagai kepentingan dan alasan untuk berusaha dengan aneka jalan mendapatkan kredit. Hal ini dikarenakan bantuan permodalan berupa kredit pada dasarnya merupakan daya perangsang baik kepada pihak yang mendapatkan bantuan kredit harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya sendiri, maupun kepada pihak yang memberi kredit secara materil mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dan secara spiritual harus merasa bangga dapat membantu sesuatu perusahaan untuk
11
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hal . 2 12 Thomas Suyatno,dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 3
17
mencapai kemajuan, yang bersifat baik mikro maupun makro ekonomis demi kepentingan negara dan rakyat. 13 Perjanjian kredit dapat dilakukan baik di lingkungan bank maupun non bank, yang mana pada prinsipnya perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara pihak pemberi kredit (bank) dengan pihak penerima kredit (debitur) yang diatur dalam suatu dokumen tertentu. Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat kewajiban bagi calon debitur untuk menyediakan/menyerahkan jaminan kredit/pembiayaan salah satunya adalah gadai adalah gadai. Gadai disebut sebagai jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukkan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual “lelang” kebendaan yang dijaminkan tersebut secara mendahului dari krediturkreditur lainnya (droit de preference). 14 Gadai sebagai lembaga jaminan merupakan perjanjian accesoir dan tidak akan dapat dilepaskan dari perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Dengan kata lain perjanjian gadai mengabdi/ mengikuti perjanjian hutang piutang, dimana perjanjian gadai dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada krediturnya. 15
13
R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 1 14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 3 15 Ibid. hal 2
18
Pranata gadai sebagai lembaga jaminan banyak dipergunakan dalam praktik perjanjian pemberian kredit. Hal ini karena kedudukan pemegang gadai lebih kuat daripada pemegang fidusia. Kedudukan yang lebih kuat tersebut adalah karena adanya syarat inbezitsteling dalam gadai, dimana benda gadai harus keluar dari kekuasaan si pemberi gadai dan benda gadai berada dalam kekuasaan kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh para pihak, sehingga lebih aman bagi pihak kreditur. Dalam praktek pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah munculnya kredit/pembiayaan macet. Kredit/pembiayaan macet saat ini merupakan masalah utama dan krusial dalam pengeluaran dana masyarakat kepada debitur. Kredit macet merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Apabila seorang investor berani mendirikan bank, maka harus berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitur tertentu. Karena kredit macet adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Secara umum kredit macet merupakan
kredit yang
dapat
menimbulkan
persoalan, bukan hanya terhadap bank sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit itu harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit menjadi kredit macet, dalam arti macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana. Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang menggangu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. 16 16
hal. 1
As. Mahmoedin, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
19
Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. 17 Pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan (trust), yaitu fasilitas yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur. Bagi bank, pemberian fasilitas kredit tersebut dapat kembali dengan aman dan menguntungkan. Arus dasar dalam pemberian kredit demikian merupakan suatu keniscayaan dalam dasar-dasar pemberian fasilitas kredit. 18 Bank Sumut Syariah sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan Bank Sumut Syariah sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki Bank Sumut Syariah sangat tinggi. Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah yaitu di daerah Medan. Pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Medan menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Medan. Masyarakat Medan mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produkproduk di Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan. Selain itu, letaknya yang strategis 17
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 366 18 Tri Widiyono, Op.Cit, hal.2
20
yang mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak diminati di Bank Sumut Syariah yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
19
Gadai dalam fiqh disebut rahn yang
menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan,emas atau barang bergerak lainnya. 20 Bertitik tolak dari uraian di atas dan berbagai masalah hukum yang timbul dan berkaitan dengan penyelesaian kredit macet, telah mendorong penulis untuk menulisnya dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : Penyelesaian Kredit/Pembiayaan Macet Dengan Jaminan Gadai Emas (Studi pada PT. Bank Sumut Syariah, Tbk Medan).
19 20
Sudarsono, Op.cit., hal 141 Ibid
21
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskanlah beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain : 1. Bagaimana mekanisme perjanjian kredit/pembiayaan dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut Syariah Medan? 2. Bagaimana faktor-faktor penyebab kredit/pembiayaan macet dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut Syariah Medan? 3. Bagaimana penyelesaian kredit/pembiayaan macet dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut Syariah Medan?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian kredit/pembiayaan dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut Syariah Medan. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit/pembiayaan macet dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut Syariah Medan. 3. Untuk mengetahui penyelesaian kredit/pembiayaan macet dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut Syariah Medan.
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu:
22
1. Manfaat teoritis Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat mampu memperkaya khasanah perkembangan Ilmu hukum apada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah mengenai perjanjian kredit usaha dengan jaminan gadai emas. 2.
Manfaat praktis Secara praktis penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan
pemberian, permasalahan yang timbul dan perjanjian kredit
usaha dengan jaminan gadai emas.
E. Metode Penulisan Metode penulisan sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut: 1.
Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan
23
Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. 21 Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji berbagai peraturanperaturan yang ada terkait dengan jaminan gadai barang bergerak tidak berwujud, sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku. 2. Sifat penelitian Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematik, faktual dan akurat. 22 Penelitian ini akan dibantu dengan kajian dari sisi normatif, yaitu nilai ideal sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku menurut aturan hukum positif.
21
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hal. 45 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 42 22
24
3. Sumber data Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. 23 Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pancasila, Traktat, Yurisprudensi, Adat, dan Kebiasaan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku,
pendapat-pendapat
sarjana,
yang
berhubungan
dengan
pembahasan skripsi ini. c. Bahan
hukum
tertier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
23
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 33.
25
4. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan wawancara Pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan. 5. Analisis data Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
F. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai Penyelesaian Kredit/Pembiayaan Macet Dengan Jaminan Gadai Emas (Studi pada PT. Bank Sumut Syariah Medan). Oleh karena itu, penulisan skripsi ini merupakan ide asli penulis, adapun tambahan ataupun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah penguraian penulis dalam skripsi ini. Dengan demikian
26
keaslian penulisan skripsi ini adalah ide penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik.
G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan, bab ini memberikan penjelasan mengenai pengertian perjanjian secara umum, syarat-syarat sah suatu perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan gadai, pengertian jaminan gadai dan jaminan perjanjian kredit. Bab III Tinjauan Umum Tentang Kredit/Pembiayaan Macet, bab ini berisikan
sekilas
tentang
pengertian
kredit/pembiayaan,
kreteria
kredit/pembiayaan macet dan akibat hukum kredit/pembiayaaan macet. BAB IV Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Emas Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan, bab ini berisikan mengenai mekanisme perjanjian kredit/pembiayaan dengan jaminan gadai emas pada PT. Bank Sumut
27
Syariah
Medan.
Faktor-faktor
penyebab
kredit/pembiayaan
macet
serta
penyelesaian terhadap kredit/pembiayaan macet dengan jaminan gadai pada bank Sumut Syariah Medan. Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari subtansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran penulis berikan dengan masalah yang dibahas.
