I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional seiring dengan reformasi birokrasi diperlukan langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan kinerja aparatur. Hal tersebut diawali dengan pembenahan pengelolaan kediklatan serta segala aspek terkait dalam proses kediklatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bermoral, bersih, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut meliputi
pembenahan
terhadap
keseluruhan
aspek
manajemen
kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan dalam jabatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan, pemberhentian dan renumerisasi serta penilain kinerja. Dengan diterapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah,
berdampak
pada
perubahan
penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perubahan tersebut, maka orientasi dan kompetensi aparatur harus dikembangkan dalam rangka merespon perubahan, perbaikan serta peningkatan sumber daya manusia. Sejalan dengan visi dan konteks pembangunan bidang kepegawaian di masa datang yakni mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil yang potensial, profesional, mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan, maka institusi diklat dituntut mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja
yang tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur adalah diterapkannya sistem pendidikan dan pelatihan yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan. Tugas tersebut juga diemban oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan tumbuh dan berkembang dalam konsekuensinya sebagai kota metropolitan. The Trainer”s Library dalam Atmodiwirio (2002) menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah seluruh kegiatan yang didesain untuk membantu meningkatkan pegawai memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan meningkatkan sikap dan perilaku, yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pendidikan dan pelatihan pada hakekatnya adalah suatu sistem pembelajaran. Sebagai suatu sistem, mutu pelatihan sangat tergantung pada komponen-komponennya, keterkaitan dan ketergantungan serta kerjasama di antara komponen tersebut, sehingga menghasilkan efek sinergis. Keberhasilan pengelolaan suatu diklat akan memberikan dampak yang signifikan, tidak saja terhadap peningkatan kinerja individu/pegawai tetapi juga terhadap kinerja suatu organisasi.
Salah satu faktor untuk
mencapai pendidikan dan pelatihan yang berkualitas adalah mengelola diklat sesuai dengan kebutuhan empirik, obyektif sesuai dengan kebutuhan
belajar
mengantisipasi
dan
strategis/lingkungan
kelompok
sasaran
memperhatikan eksternal,
diklat,
dengan
perkembangan
termasuk
perubahan
senantiasa lingkungan kebijakan
pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan globalisasi.
2
Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dinyatakan dalam pasal 145, Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 2. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di instansi/unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 4. Pembinaan
tenaga
pengajar,
peserta,
alumni
pendidikan
dan
pelatihan. 5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir. 6. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif. Fungsi diatas mengamanatkan bahwa untuk mengelola suatu diklat diperlukan kinerja yang optimal, sehingga kualitas pengelolaan diklat ke depan mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal serta dapat menciptakan suatu efek sinergis dalam pembinaan aparatur di lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta.
Pengelolaan suatu diklat akan dapat berhasil dengan efektif apabila hasil diklat memberikan dampak yang signifikan bukan hanya terhadap peningkatan kinerja individu/pegawai tetapi juga kinerja suatu organisasi.
3
Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan nilai yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan instansi pemerintah. Masyarakat belum merasa puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan instansi pemerintah meskipun
dukungan
anggaran
yang
dikeluarkan
pemerintah
membengkak. Keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit diukur secara obyektif karena belum ada sistem pengukuran yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan organisasi. Saat ini keberhasilan maupun kegagalan dari suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100 persen anggaran pemerintah walaupun hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas instansi harus dapat diukur dan penekanannya tidak hanya pada input tetapi juga keluaran, proses, manfaat dan dampak programnya. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dari berbagai
4
aktivitas.
Pengukuran
kinerja
selama
ini
lebih
ditekankan
pada
penyerapan sumber daya terutama anggaran sebanyak-banyaknya. Keberhasilan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan programnya cenderung dinilai dari realisasi secara fisik dan dana, apabila fisik dan penyerapan dana telah mencapai 100 persen, maka program yang telah dijalankan telah dinyatakan berhasil, sedangkan kualitas pelayanan atas penyediaan sarana dan prasarana kerja baik dari segi ketepatan waktu pelayanan maupun kesesuaian program yang diberikan serta aspek sumber daya manusia masih terabaikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar kinerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan secara menyeluruh dari berbagai aspek maka perlu dilakukan penilaian dari berbagai aspek. Untuk itu, perlu suatu sistem pengukuran yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Pendekatan
Balanced
Scorecard
merupakan
alternatif
pengukuran kinerja yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (1996) yang merupakan sistem pengukuran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif, yaitu
pengukuran terhadap aspek keuangan dan aspek
non-keuangan. Pendekatan dalam Balanced Scorecard ini adalah dengan menterjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam pengukuran yang dilihat dari empat perspektif yaitu Financial (Keuangan), Customer (Pelanggan), Internal Business Process (Proses Bisnis Internal), dan Learning and Growth (Pembelajaran dan Pertumbuhan).
5
Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk melakukan kajian melalui pengukuran dan penilaian kinerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh dengan pendekatan Balanced Scorecard, sehingga kinerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui secara lebih komprehensif. Kaplan dan Norton (2000) menyatakan bahwa walaupun fokus dan aplikasi awal Balanced Scorecard adalah sektor swasta (pencari laba) namun peluang Balanced Scorecard untuk dipakai memperbaiki kinerja perusahaan dan organisasi pemerintah memungkinkan bahkan lebih besar. Bagi perusahaan pencari laba perspektif finansial memberikan target jangka panjang, namun bagi organisasi nirlaba perspektif finansial akan memberikan batasan dan bukan tujuan.
1.2. Permasalahan 1.2.1. Identifikasi masalah Dalam menjalankan fungsinya Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk memelihara citra yang baik agar masyarakat menghargai pelayanan dalam pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pelayanan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dihadapkan kepada kenyataan bahwa organisasi ini belum menunjukan kinerja yang maksimal sesuai dengan tuntutan dan sasaran yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada beberapa indikasi
permasalahan
yang
menyakut
kinerja
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
6
organisasi
Kantor
Adapun beberapa indikator permasalahan yang muncul saat ini adalah sebagai berikut. a. Adanya perubahan struktural Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dari Eselon II menjadi Eselon III. b. Berbagai komponen utama dalam proses pendidikan dan pelatihan yang mencakup kurikulum, peserta, pengajar, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penyelenggara diklat belum teridentifikasi dengan jelas dan transparan. c. Faktor individu, prilaku kerja dan aspek-aspek lain organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum mampu mendorong peningkatan kinerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. d. Hubungan antara pimpinan dengan staf belum sebagai mitra. e. Munculnya ketidakharmonisan antara pegawai yang bertugas di Sekretariat dengan pegawai yang bertugas di Bidang Penyelenggara. f. Inisiatif dan kreatifitas pegawai kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta masih belum berkembang dan masih terpaku pada perintah atau tugas yang diberikan pimpinan. h. Belum sepenuhnya terjadi perwujudan visi dan misi dalam setiap diri pegawai Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. i. Kurangnya motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai dan pegawai pada umumnya tidak memperoleh umpan balik (feedback) yang jelas berkaitan dengan peningkatan kinerjanya.
7
k. Sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang tidak ditetapkan secara jelas dan konsisten l. Belum ada standar penilain kinerja, baik terhadap individu maupun organisasi secara komprehensif.
Identifikasi
permasalahan
di
atas,
mencerminkan
masih
berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan normanorma
pelayanan
pemerintah
kepada
masyarakat
yang
ingin
dikembangkan dalam upaya mendukung terwujudnya kepemerintahan yang
baik
(good
governance),
maka
permasalahan
pokok
yang
sebenarnya menjadi fokus penelitian, diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut : “ Bagaimana Kinerja Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta apa bila diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard ?”
1.2.2. Rumusan Masalah Dengan mengacu pada permasalahan pokok di atas, peneliti merumuskan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut. a. Bagaimana pengukuran kinerja organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi
DKI
Jakarta
dengan
pendekatan
Balanced
Scorecard ? b. Bagaimana deskripsi masing-masing perspektif
kinerja organisasi
Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari
8
perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan ? c. Upaya-upaya
apa
saja
yang
dapat
direkomendasikan
untuk
meningkatkan kinerja organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta ?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai, yaitu : a.
Menganalisa kinerja organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan Balanced Scorecard.
b.
Mendeskripsikan masing-masing perspektif kinerja organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan.
c.
Merumuskan upaya-upaya yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
1.3.2. Manfaat Penelitian Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini bagi para pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada, yang berkaitan dengan upaya meningkatan kinerja organisasi
9
dalam menjalankan fungsinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk dipertimbangkan sebagai model pengukuran kinerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
1.4. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dibatasi pada kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi Kantor pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu komponen-komponen kajian yang diamati dalam penelitian ini meliputi empat perspektif dalam pengukuran kinerja organisasi dengan pendekatan Balanced Scorecard. Adapun keempat perspektif yang menjadi fokus kajian adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis terhadap empat perspektif inilah kemudian dapat
diformulasikan sebagai model
pengukuran kinerja organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
10
