Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Papua Law Journal ■ Vol. 1 Issue 1, November 2016

Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Yusdar1, Irwansyah2 1

Graduate School, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia. E-mail: [email protected] 2 Hasanuddin University, Makassar, Indonesia. E-mail: [email protected]

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmanakah konsep lelang jabatan struktural dapat mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka.Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep lelang jabatan strukturalmerupakan bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif.Sehingga melalui penerapan konsep lelang jabatan struktural diharapkan mampu menghasilkan pejabat eselon yang berkompeten dimasing-masing bidangnya serta dapat mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Lelang Jabatan; Reformasi Birokrasi Abstract: This study aims to determine to what extent the concept of auction structural position can realize good governance in Indonesia. This research was a normative research. Data collected through observation, documentation, and a literature review. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The outcomes of the research shows that the structural position of the auction concept is a form of promotion that are transparent and selective. So, that through the application of the concept of the auction is expected to produce a structural position echelon competent in the respective field and be able to realize good governance in Indonesia. Keywords: Auction Office; Bureaucracy Reform

negara, untuk dapat mengantarkan

PENDAHULUAN Periode ketatanegaraan Indonesia

negara

Indonesia

menjadi

negara

membentangkan fakta normatif, bahwa

hukum yang demokratis. Hal ini sesuai

era reformasi memberi harapan besar

dengan apa yang menjadi tuntutan

(big

reformasi oleh berbagai komponen

expectation)

akan

terjadinya

pembaharuan dalam penyelenggaraan

masyarakat

101

yang sasaran akhirnya


adalah tercapainya tujuan negara dan

vacuum2 melainkan harus melayani

cita-cita

sebagaimana

masyarakat. Dalam artian bahwa hukum

yang ditegaskan dalam pembukaan

bukanlah sesuatu yang rigid, melainkan

Undang-Undang Dasar Negara Repub-

terus

lik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

dengan berbagai dinamika kehidupan

1945).

masyarakat agar senantiasa mampu

kemerdekaan

Negara

merupakan

bergerak

menyesuaikan

diri

kesatuan

berjalan dengan efektif dalam meme-

organisasi jabatan-jabatan (ambtenor-

nuhi rasa keadilan bagi rakyat sebagai

ganisatie)1 yang menjalankan fungsi-

pemegang kedaulatan tertinggi.

nya berdasarkan tataran organ yang

Adanya tuntutan terhadap pening-

disusun sedemikian sistematisnya agar

katan kinerja pemerintahan khususnya

mampu mencapai tujuan negara secara

yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-

kolektif dan berkesinambungan. Penca-

tugas pemerintah sangatlah diharapkan

paian

oleh masyarakat. Hal tersebut seringkali

melalui

tujuan

tersebut

tindakan

diwujudkan

pemerintah

yang

ditandai dengan maraknya berbagai aksi

merupakan penggerak nyata dari negara

unjuk rasa yang dilakukan oleh warga

dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat terhadap kinerja pemerin-

masyarakatnya.

tahan

yang

selama

ini

dirasakan

Tidak bisa dipungkiri, semakin

seringkali sangatlah mengecewakan,

kompleksnya kebutuhan masyarakat

terutama dalam hal menerjemahkan

saat ini juga mendorong semakin

berbagai aspirasi dan kepentingan serta

berkembangnya tindakan pemerintah

kebutuhan warga masyarakat.3

yang

mampu

mewadahi

berbagai

Dalam upaya menjawab berbagai

kompleksitas tersebut. Hal inilah yang

tuntutan tersebut, maka dilakukanlah

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo

perubahan-perubahan

bahwa hukum tidak berada dalam

pemerintahan guna mengoptimalkan

1

dalam

aspek

Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 70-71 2 Kata vacuum merupakan bahasa Inggris yang diartikan sebagai pakum, kekosongan, atau ruang hampa; yang dimaknakan sebagai keadaan statis dari suatu hal tertentu. 3 Aminuddin Ilmar. (2013), Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Identitas, hlm 43.

Ambtenorganisatie secara harfiah berasal dari Bahasa Belanda yang berarti organisasi jabatan-jabatan. Istilah ini dirumuskan oleh Logemann yang mengartikan hakikat negara merupakan kesatuan dari jabatan-jabatan yang tersusun secara sistematis dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Lihat, Ridwan H.R. (2013).

102


kinerja pemerintah dalam memberikan

Meskipun demikian, di balik semua

pelayanan kepada masyarakat. Salah

upaya yang dilakukan oleh pemerintah

satu perkembangan atau perubahan

dengan

mendasar, dilakukan melalui reformasi

tataran birokrasi yang ada, termasuk

birokrasi dalam bidang tata kelola

dengan mengadopsi konsep tata kelola

pemerintahan di Indonesia. Reformasi

pemerintahan

birokrasi merupakan sebuah agenda

governance) tetap belum sepenuhnya

utama dalam era egalitarian saat ini

dapat memberi jaminan akan terlaksa-

yang

bahwa

nanya suatu tata kelola pemerintahan

Indonesia merupakan negara hukum

yang baik. Bahkan masih banyak

(rechtstaat)

mengamanatkan

ditemukan berbagai praktik penyeleng-

bahwa segala sendi kehidupan ber-

garaan pemerintahan yang menyimpang

bangsa

(bad governance)4 seperti; masih terjadi

semakin

menegaskan

yang

dan

bernegara

harus

berusaha

mengefisienkan

yang

tindakan

baik

atau

(good

dilangsungkan dengan berasaskan pada

berbagai

perbuatan

ketentuan hukum, bukan atas dasar

korupsi, kolusi dan nepotisme dalam

kekuasaan semata (machtsaat).

pengangkatan jabatan struktural.

Seiring dengan semakin berkem-

Berbagai masalah tersebut salah

bangnya era reformasi saat ini, terlebih

satunya disebabkan oleh pengetahuan

setelah melalui empat tahapan per-

dan pemahaman aparatur pemerintahan

ubahan UUD NRI Tahun 1945, terjadi

terhadap konsep

pula perubahan mendasar dalam pola

tidaklah begitu memadai. Dalam arti,

penyelenggaraan

di

penerapan terhadap konsep tersebut

Indonesia. Joko Widodo mengemuka-

tidak memperhitungkan sisi kemam-

kan bahwa paradigma penyelenggaraan

puan

pemerintahan telah mengalami perge-

pemerintahan, sehingga mengakibatkan

seran dari rule government menjadi

pelaksanaan konsep tata kelola peme-

good governance dan dari sebuah sistem

rintahan yang baik belum berjalan

sentralisasi menjadi desentralisasi.

sebagaimana yang diharapkan.

4 Bad Governance berarti tata kelola pemerintahan yang buruk. Istilah ini merupakan perlawanan dari istilah Good Governance (tata

kelola pemerintahanyang baik), yang diartikan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya.

pemerintahan

103

dan

good governance

kapasitas

dari

aparatur


Penerapan pemerintahan

konsep yang

tata baik

kelola

purnakan reformasi birokrasi yang

(good

dikehendaki,

maka

adanya

dalam

struktur

governance) tanpa disertai dengan

perubahan

upaya

dan

pemerintahan, juga perlu dilakukan

penyelenggara

upaya untuk menempatkan orang-orang

peningkatan

kapabilitas

kapasitas

aparatur

pemerintahan

tentunya

tidak

konsep

selain

akan

atau aparatur yang tepat dalam mengisi

banyak mengubah wajah penyelengga-

jabatan dalam struktur pemerintahan

raan pemerintahan. Harapan masyarakat

tersebut (the right man on the right

akan terlaksananya peran dan fungsi

position).6

serta tugas pemerintahan secara optimal tetap

akan

jauh

dari

apa

Reformasi

yang

birokrasi

memiliki

korelasi yang erat dengan pengaturan

seharusnya diperoleh.

secara komprehensif dan sistematis

Era reformasi saat ini, upaya untuk

mengenai jabatan-jabatan dalam peme-

mewujudkan sistem pemerintahan yang

rintahan baik ditingkat pusat, provinsi

demokratis, bersih, dan berwibawa telah

maupun kabupaten/kota,. Oleh karena-

menjadi prioritas utama bagi rakyat dan

nya, untuk mencapai reformasi birokrasi

pemerintahan

satu

yang tepat, maka diperlukan mekanisme

upaya reformasi itu adalah penataan

pengisian jabatan-jabatan secara tepat

aparatur

Indonesia.Salah

pemerintah5.

Pembaharuan

pula.

sistem ketatanegaraan dapat diaktualisa-

Hal seperti ini secara tersirat

sikan dengan perubahan paradigma

bersesuaian dengan pandangan Plato

penyelenggaraan pemerintahan dalam

dalam karyanya yang berjudul The

pengaturan

Laws, Plato mengemukakan idenya agar

jabatan

komprehensif

pemerintahan

mengenai

yang

dapat

negara diperintah oleh orang-orang

mengagregasi secara tepat kebutuhan

bebas dan cendekia, karena Plato

dan kepentingan warga masyarakat.

menyadari sulitnya mendapatkan orang

Oleh karena itu, untuk menyem-

dengan kualitas itu. Plato kemudian

5

Sri Hartini, dkk. (2010). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 65. 6 The right man on the right position merupakan istilah yang berasal dari adagium The right on the right place yang bermakna penempatan orang yang tepat pada tempat atau

posisi yang tepat pula. Istilah ini jika dikaitkan dengan pengisian jabatan diartikan sebagai suatu bentuk pengisian jabatan secara ideal dan proporsional dengan menempatkan orang-orang dalam suatu jabatan sesuai dengan kualifikasinya masing-masing.

104


berpandangan bahwa negara harus

mengingat kebijakan tersebut belum

melaksanakan

lazim digunakan di Indonesia.

keadilan

berdasarkan

kaidah-kaidah tertulis.7 Pandangan ini mengisyaratkan

bahwa

Adanya kebijakan yang belum

pengisian

lazim digunakan tersebut, menyebabkan

jabatan pemimpin dalam pemerintahan

metode atau mekanisme pengisian

haruslah berdasarkan hukum positif

jabatan

yang berlaku dan mengutamakan rasa

penerapannya masih menuai berbagai

keadilan masyarakat secara umum dan

kontroversi atau perdebatan mengingat

menyeluruh, bukan atas dasar keinginan

dasar hukum yang ada dan berlaku saat

semata sekalipun dengan mengabaikan

ini dinilai belum memadai untuk

kualitas yang berusaha diangkat secara

melaksanakan

subjektif.

sehingga dikhawatirkan akan menjadi

secara

terbuka

ini

mekanisme

dalam

tersebut,

Usaha untuk mengatasi problema-

kebijakan yang “cacat hukum” dan

tika pengisian jabatan struktural, juga

cenderung mengedepankan kekuasaan

demi menjamin implementasi hak asasi

kepala daerah (machtstaat) semata.

setiap orang dalam pemerintahan, maka

Kenyataan

dibuatlah sebuah terobosan tindakan

kebijakan lelang jabatan walaupun

pemerintah dengan melakukan metode

memiliki tujuan yang baik, namun

pengisian jabatan secara terbuka atau

dalam tataran implementasinya masih

yang lasim disebut dengan istilah lelang

menimbulkan

jabatan. Sistem pengangkatan jabatan

mekanisme

struktural ini di satu sisi bersifat ekstrim

legitimasi dari sistem pengisian jabatan

tetapi di sisi lain merupakan kebijakan

terbuka tersebut.

ini

menunjukan

permasalahan dan

keabsahan

bahwa

terkait atau

reformis dalam memberantas nepotisme

Berdasarkan uraian tersebut, maka

dalam bidang kepegawaian dan untuk

objek yang akan dikaji lebih lanjut

mencapai tujuan penempatan persona

adalah

atau orang pada jabatan sesuai dengan

jabatan struktural dapat mewujudkan

kualifikasinya. Kebijakan ini meru-

reformasi birokrasi di Indonesia.

pakan

sebuah

kebijakan

reformis

7

Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT. Toko Agung, hlm 23-24.

105

sejauhmana

konsep

lelang


Pasal 28D ayat (3) UUD NRI

METODE Penelitian ini merupakan peneli-

Tahun 1945 mengamanatkan bahwa”

tian hukum normatif, yakni penelitian

“Setiap

yang memberikan beberapa kemung-

memperoleh kesempatan yang sama

kinan untuk memecahkan beberapa

dalam pemerintahan”. Aturan lain yang

permasalahan

menyangkut hak pegawai negeri sipil

yang

ada

dengan

warga

negara

mengumpulkan, menyusun, mengklas-

dalam

ifikasi, serta menginterprestasikan data-

terdapat dalam ketentuan Pasal 72 ayat

data yang akan dibahas dan disim-

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

pulkan.

2014 tentang Aparatur Sipil Negara Teknik

pengumpulan

mendapatkan

jabatan

berhak

juga

bahan

(UU Nomor 5 Tahun 214) bahwa setiap

hukum yang penulis gunakan dalam

pegawai negeri sipil yang memenuhi

penelitian ini adalah melalui studi

syarat mempunyai hak yang sama untuk

kepustakaan

dipromosikan ke jenjang jabatan yang

yaitu

suatu

metode

pengumpulan bahan hukum dengan cara

membaca,

mengkaji

menganalisis

buku-buku

sumber

kepustakaan

dan

lebih tinggi.

atau

Mengacu pada pembentukan

sumber-

peraturan perundang-undangan, aspek

lainya

yang

kepentingan merupakan suatu bahan

berhubungan dengan obyek penelitian.

pertimbangan yang amat penting. Sehubungan dengan hal ini Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum

PEMBAHASAN Secara etimologi, kata jabatan

harus mengharmoniskan kepentingan

berasal dari kata dasar “jabat” yang

umum dan kepentingan individual

ditambah

–an,

imbuhan

yang

melalui cita-cita keadilan yang hidup

Bahasa

dalam masyarakat. Dalam konteks ini,

Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan

hukum berperan aktif dan sering

(tugas)

disebut sebagai fungsi a tool of social

berdasarkan

Kamus

dalam

organisasi

Besar

pemerintahan

atau

engineering.9

yang berkenaan dengan

pangkat dan kedudukan”.8

8 Poerwasunata, W.J.S. (2003). Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 54.

9 Dikutip pada laman website: http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev. pada 14 Juni 2015

106


nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dilakukan pada tingkat nasional.

Sejak diundangkan UU Nomor 5 Tahun 214, maka Indonesia memasuki babak baru dalam sistem, model dan bahkan paradigma birokrasi. Kehadiran undang-undang ini merupakan upaya menjawab berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh sistem birokrasi kita yang dinilai banyak bermasalah, sehingga tujuan utama birokrasi (yang dalam hal ini PNS)

dalam

kesejahteraan

upaya

Masih kuatnya cara pandang yang

menciptakan

masyarakat

melihat posisi dan jabatan PNS sebagai

melalui

kelompok orang yang harus dilayani

berbagai model dan bentuk pelayanan

tetapi bukan melayani, bahkan masih

publik, dinilai telah tercedrai oleh

kuatnya pemahaman bahwa jabatan

banyak hal, dimulai dengan tidak

tertentu

kedapnya

berbagai

tertentu, adanya penghasilan dan masa

kepentingan politik dari para penguasa

depan yang jelas adalah sekian banyak

yang

realitas

birokrasi

sedang

dari

berkuasa,

nuansa

adalah

yang

untuk

sering

golongan

dan

jamak

diskriminasi baik berbasis pada suku,

ditemukan dalam masyarakat terutama

agama maupun ras.

dalam sistem birokrasi. Tidak meng-

Hal

ini

dipertegas

Peraturan

Menteri

Aparatur

Negara

dalam

herankan jika pencari kerja masih

Pendayagunaan

menempatkan PNS sebagai minat

dan

Reformasi

utama dalam upaya mereka mencari

Birokrasi Republik Indonesia Nomor

pekerjan.

13 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Adanya posisi dan keadaan yang

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

demikian,

Secara Terbuka Di Lingkungan Ins-

diletakkan pada PNS untuk dapat

tansi Pemerintah, dalam lampirannya

meningkatkan

diatur bahwa:

masyarakat sebagai upaya peningkatan

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga

maka

ekspektasi

pelayanan

yang

kepada

dalam proses pencapaian kesejateraan masyarakat masih jauh dari harapan. Alih-alih menciptakan kesejahteraan

107


masyarakat justru berbagai persoalan

Pengisian jabatan pemerintahan

mencuat kepermukaan, seperti masih

secara yuridis selain diatur dalam Pasal

tingginya angka korupsi dikalangan

28 UUD NRI Tahun 1945 juga secara

birokrasi

tingkat

sistematis telah dijabarkan dalam UU

kepuasan pelayanan kepada masya-

Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan

rakat, adalah merupakan salah satu

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

indikator atau parameter yang dapat

tentang

menggambarkan rendahnya kualitas

Pemindahan, Pemberhentian Pegawai

birokrasi.

Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah

serta rendahnya

Pada

dasarnya,

pengisian

Nomor

Wewenang

13

Pengangkatan,

Tahun

2002

jabatan dalam pemerintahan berkaitan

Perubahan

erat dengan hak setiap orang, yang

Nomor 100 Tahun 2000 tentang

merupakan pengejawantahan dari hak

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

politik sebagai bagian dari hak asasi

Dalam

manusia

Edaran Kementerian Pendayagunaan

yang

harus

diakui

dan

Peraturan

tentang

Jabatan

Negara

Pemerintah

Struktural;

dan

Surat

dilindungi oleh negara. Demikian

Aparatur

Reformasi

halnya Indonesia, yang mengatur hak

Birokrasi No. 16 Tahun 2012 Tentang

tersebut secara mendasar dalam Pasal

Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural

28D UUD Tahun 1945 yang secara

Yang Lowong di Instansi Pemerintah.

jelas mengamanatkan bahwa setiap

Amanat Pasal 72 ayat (2) UU

warga negara memiliki kesempatan

Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan

yang sama untuk turut serta dalam

bahwa setiap PNS yang memenuhi

pemerintahan.

syarat mempunyai hak yang sama

Hal ini mengindikasikan bahwa

untuk dipromosikan ke jenjang jabatan

negara sepatutnya memberikan pelu-

yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam

ang yang setara kepada setiap warga

jabatan didasarkan atas prestasi kerja,

negara untuk mengisi jabatan yang

disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian,

tersedia dalam pemerintahan, termasuk

pengalaman, dapat dipercaya, serta

dalam jabatan struktural, yang diwu-

syarat-syarat objektif lainnya. Usaha

judkan melalui mekanisme pengisian

untuk lebih menjamin objektifitas

jabatan

dalam mempertimbangkan dan mene-

yang

mampu

mewadahi

peluang tersebut secara terbuka.

tapkan

108

kenaikan

pangkat

dan


pengangkatan dalam jabatan diadakan

menduduki jabatan struktural sebagai

daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

berikut:

dan daftar urut kepangkatan.

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2003

tentang

2. Serendah-rendahnya menduduki

Wewenang

pangkat 1 (satu) tingkat dibawah

Pengangkatan, Pemindahan, Pember-

jenjang pangkat yang diten-

hentian Pegawai Negeri Sipil, menya-

tukan.

takan bahwa Gubernur sebagai Pejabat

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat

Pembina Kepegawaian Daerah.10 Peja-

pendidikan yang ditentukan.

bat Pembina Kepegawaian Daerah

4. Semua unsur penilaian prestasi

Propinsi atau Kabupaten/Kota mene-

kerja sekurang-kurangnya berni-

tapkan: (a) pengangkatan Calon Pega-

lai

wai Negeri Sipil Daerah di lingkungan-

terakhir.

nya;

(b)

pengangkatan

menjadi

baik

dalam

dua

tahun

5. Memiliki kompetensi jabatan

Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi

yang diperlukan. 6. Sehat jasmani dan rohani12

Calon Pegawai Negeri Sipi Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas

Disamping persyaratan sebagai-

atau cacat karena dinas. Pejabat

mana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan

sebagaimana dimaksud dapat mendele-

Pemerintah tersebut, pejabat pembina

gasikan wewenangnya memberikan

kepegawaian pusat dan pejabat pembina

kuasa

kepegawaian daerah perlu memer-

kepada

pejabat

lain

di

lingkungannya.11

hatikan faktor senioritas dalam kepang-

Peraturan Pemerintah Nomor

katan, usia, pendidikan dan pelatihan

100 Tahun 2000 Tentang Pengang-

jabatan serta pengalaman yang dimiliki.

katan Pegawai Negari Sipil Dalam

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

Jabatan Struktural menyatakan bebe-

dalam jabatan struktural yang belum

rapa persyaratan substansial dalam

mengikuti dan lulus pendidikan dan

10

Pasal 1 poin 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 11 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 12 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Struktural.

109


pelatihan kepemimpinan sesuai dengan

kesinambungan

tingkat

bersangkutan.14

jabatan

struktural

wajib

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan

karier

PNS

yang

Jabatan Struktural yang menjadi

selambat-

objek kajian dalam hal ini Lurah dan

lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak

Camat. Peraturan Gubernur DKI Jakarta

yang bersangkutan dilantik.13

No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi

Surat Edaran Nomor 16 Tahun

Terbuka Camat dan Lurah menyatakan

2012 tentang Tata Cara Pengisian

seleksi pengisian Jabatan struktural

Jabatan Struktural yang Lowong Secara

Lurah dan Camat dilaksanakan secara

Terbuka

Instansi

terbuka. Seleksi Terbuka adalah proses

Pemerintah menyatakan bahwa sesuai

pemilihan yang diumumkan secara luas

Grand Design Reformasi Birokrasi

melalui

yang dipertajam dengan rencana aksi

memenuhi syarat untuk diangkat dalam

Program

Reformasi

Jabatan Camat atau Lurah15. Seleksi

Birokrasi salah satu diantaranya adalah

terbuka Camat dan Lurah dilakukan

Program Sistem Promosi PNS secara

dengan prinsip objektif, transparan, dan

terbuka. Sehubungan dengan ketentuan

akuntabel.16

di

Lingkungan

Percepatan

sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin

para

pejabat

media

Menurut

struktural

bukunya

yang

bagi

PNS

Logemann diterjemahkan

yang

dalam oleh

memenuhi kompetensi jabatan yang

Makkatutu dan Pangkerego, jabatan

diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu

adalah17: ”Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai

diadakan promosi PNS atau pengisian jabatan berdasarkan sistem merit dan terbuka, dengan mempertimbangkan

13

16

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 14 Surat Edaran No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, hal. 2 15 Pasal 1 poin 12 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah

Pasal 4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah 17 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hal. 124.

110


pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Peraturan-peraturan

hukum

itu

mengenai: 1. Pembentukkan jabatan-jabatan

Logemann menghendaki suatu

dan susunannya;

kepastian dan kontinuitas pada suatu

2. Penunjukan para pejabat;

jabatan

3. Kewajiban-kewajiban,

supaya

berfungsi

organisasi baik.

tugas-

Jabatan

tugas, yang terikat pada jabatan;

dijalankan oleh pribadi sebagai wakil

4. Wibawa, wewenang-wewenang

dalam

dengan

dalam

kedudukan

dan

hukum,

berbuat atas nama jabatan, yang

jabatan;

disebut pemangku jabatan. Apakah

5. Lingkungan

pemangku

demikian

jabatan

berwenang

yang

tugas

lain? Logemann menjawabnya bahwa

meliputinya;

“dalam hal ini perlu ditempatkan (pengganti)

daerah

pada

dan

lingkaran personil, atas mana

mewakilkan jabatan kepada orang

figura-subsitu

terikat

dan

6. Hubungan

yang

jabatan

itu

wewenang

dari

jabatan-jabatan antara satu sama

diangkat untuk mewakili jabatan itu

lain;

dengan sepenuhnya di bawah pimpinan

7. Peralihan jabatan;

pemangku

8. Hubungan antara jabatan dan

jabatan”.

Inilah

yang

menurut Logemann disebut dengan

pejabat.

pemangku jamak, karena ada pertalian

Logemann menunjukkan pen-

antar

jabatan-jabatan

itu,

tingnya perhubungan antara negara

tampak sebagai sebagai satu kesatuan.

sebagai organisasi dengan pengisian

Secara

teoritis,

seperti

tata

cara

jabatan, oleh karena itu teorinya

pengisian jabatan yang baik telah

disebut

dikemukakan oleh Logemann bahwa

pengertian jabatan dirumuskan dalam

bagian yang terbesar dari Hukum

frasa jabatan negeri, yang diartikan

Negara (Staatsrecht) adalah peraturan-

sebagai jabatan dalam bidang eksekutif

peraturan hukum yang menetapkan

yang ditetapkan berdasarkan peraturan

secara

perundang-undangan,

mengikat

bagaimana

akan

terbentuknya organisasi negara itu.

Teori

Jabatan.

Adapun

termasuk

di

dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan

111


kepaniteraan pengadilan sebagaimana

jabatan perlu dikemukakan istilah-

diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

istilah sebagaimana diatur dalam Pasal

Undang Nomor

1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43

43

Tahun 1999

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok

Logemann menempatkan “jabatan”

dari

aspek

negara

Kepegawaian, yaitu18:

sebagai

1.

Unsur

atau

elemen,

ialah

organisasi otoritas yang mempunyai

komponen yang terkecil suatu

fungsi yang saling berhubungan dalam

pekerja,

suatu

menarik,

totalitas

tertentu,

lingkungan

sehingga

negara

kerja disebut

misalnya

memutar,

menggosok,

dan

mengangkat;

sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi.

2.

Tugas

atau

task,

Negara sebagai organisasi jabatan yang

sekumpulan

melahirkan otoritas dan wewenang,

merupakan usaha pokok yang

dan jabatan adalah bagian dari fungsi

dikerjakan

atau

yang

memproses bahan kerja menjadi

berkelanjutan.

hasil kerja dengan alat kerja dan

aktivitas

pemerintahan

bersifat

tetap

atau

Jabatan

muncul

sebagai

pribadi

unsur

ialah

karyawan

yang

dalam

dalam kondisi jabatan tertentu;

(persoon) atau subjek hukum, yang

3.

Pekerjaan

atau

job,

adalah

dibebani kewajiban dan dijadikan

sekumpulan kedudukan yang

berwenang untuk melakukan perbuatan

memiliki

hukum, akan tetapi untuk melakukan

tugas-tugas

tindakan harus melalui “pejabat” atau

berada

“pemangku jabatan”. Dalam hal ini

organisasi.

harus ada pemisahan mutlak antara

occupation adalah sekumpulan

pribadi

selaku

pekerjaan yang berisi tugas-

“pejabat” dan selaku manusia sebagai

tugas pokok yang mempunyai

Prive.

persamaan dan yang telah sesuai

pemangku

Dalam

jabatan

rangka

memperoleh

persamaan

dalam

pokoknya

dalam

satu

Jabatan

dan unit atau

dengan kesatuan organisasi.

pemahaman yang lebih luas mengenai

18

Budi. (2014). Pengertian Jabatan. Diakses Melalui http://seoulmate.dagdigdug.

com/pengertian-jabatan/pada tanggal 15 Juni 2015

112


Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam

bukunya

kecakapan,

pengetahuan,

berjudul

keterampilan dan kemampuan yang

Hukum

Administrasi

juga sama meskipun tersebar di

Negara

Indonesia

menyatakan

bahwa19:

“Jabatan

Pengantar

lingkungan diadakan

yang

meminta

ialah

pekerjaan dan

kepentingan

tetap

dilakukan

negara

berbagai tempat.

suatu

Di satu sisi sistem lelang ini akan

yang

membawa dampak positif karena PNS

guna

akan mempunyai peluang yang lebih

(kepentingan

banyak

umum)”

untuk

struktural

menduduki

seperti

jabatan

dikatakan

oleh

Jabatan adalah kedudukan yang

Kepala BKD DKI Jakarta I Made

menunjukkan tugas, tanggung jawab,

Karmayoga bahwa pengisian jabatan

wewenang, dan hak seorang PNS

melalui

dalam

merupakan lompat galah untuk karier

susunan

sesuatu

satuan

mekanisme

PNS,

ditinjau dari sudut strukturil yang

kemungkinan PNS dari bidang lain

menunjukan secara tegas kedudukan

menjadi camat atau lurah. Saat ini

dalam rangkaian jabatan yang ada

melalui mekanisme lelang jabatan

dalam organisasi, seperti Direktur,

diketahui bahwa salah seorang yang

Sekertaris, dan dapat ditinjau dari

lolos menjadi adalah seorang dokter

sudut

gigi

yang

kegiatan-kegiatan

menunjukkan

yang

yang

dulu

sangat

ini

organisasi. Pengertian jabatan dapat

fungsi

karena

lelang

sebelumnya

kecil

menjabat

sebagai kepala puskesmas21.

dilakukan

dalam suatu organisasi seperti juru

Di sisi lain, mekanisme ini

ketik, peneliti, dan juru kesehatan20.

menuntut PNS untuk merencanakan

Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan

serta

pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang

mandiri dengan mencari peluang karir

sama atau berhubungan satu dengan

di berbagai tempat yang menurut dia

yang lain, dan yang pelaksanaannya

mungkin, inilah yang disebut oleh

19

Utrecht, E. (1986). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan keempat. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm 71 20 Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir.Diakses Melalui http://ilmukritis. wordpress.com /2012/02/28/definisi-pekerjaan-

menggapai

kariernya

secara

profesi-jabatan-dan-karir/ pada tanggal 11 Juni 2015 21 Sumber: http://www.tempo.co/read/news/ 2013/06/27/083491662/Lompat-Galah-KarierPNS-Lewat-Lelang-Jabatan

113


Constant D. Beugré22 sebagai protean

pengembangan karir pegawainya dan

careeratau

bermacam-

membiarkan pegawainya mengembang-

ragam atau karir yang berubah-ubah.

kan karirnya sendiri. Oleh karenanya

Walaupun mempunyai dampak positif

bagi sebagian besar PNS lelang jabatan

namun protean career menyimpan

ini bagaikan masuk dalam sebuah

banyak jebakan karena jalur karir yang

ruangan

tidak linier dan bahkan bisa menjadi

menyebabkan bingung untuk melang-

kacau balau.

kah, namun bagi sebagian lain meru-

karir

yang

yang

gelap

gulita

yang

Menurut Gary Dessler23, dalam

pakan peluang untuk leluasa dalam

pengembangan karir pegawai ada tiga

menentukan tujuan, bahkan banyak

hal yang saling berhubungan dan saling

pilihan untuk menduduki suatu jabatan

terkait satu sama lain yaitu individu

dengan

pegawai, pimpinan, dan organisasi

jabatan.

dimana peran

masing-masing dalam

mempunyai

pengembangan

mengikuti

berbagai

lelang

Aspek yang dperhatikan dalam

karir

pengisian jabatan dengan mekanisme

pegawai. Peran pimpinan diantaranya

lelang ini dapat dikemukakan sebagai

adalah memberikan dukungan dan

berikut: pertama, konsep keterbukaan

penilaian pengembangan karir, melaku-

sebagaimana dicanangkan oleh Kemen-

kan diskusi dan memberikan dukungan

terian

rencana pengembangan karir, sedang-

diterjemahkan secara sempit hanya pada

kan peran organisasi diantaranya adalah

saat seleksi/lelang jabatan tetapi konsep

memberikan peluang pendidikan/pelati-

keterbukaan ditujukan pada keseluruhan

han dan pengembangan karir, membe-

proses

rikan informasi karir dan program karir,

birokrasi memang harus dijauhkan dari

serta menawarkan beberapa pilihan

anggapan “bertele-tele”, lama, diper-

karir yang sesuai untuk pegawai yang

sulit, dan sebagainya namun hendaknya

bersangkutan. Jadi dalam pola karir

tidak mengacaukan struktur birokrasi

pegawai, organisasi dan pimpinan tidak

yang telah diatur menurut undang-

boleh lepas tangan sama sekali dalam

undang; ketiga, idealnya pengetahuan

22 Chapter VI of E-Human Resources Management, Human Resource Portal and the Protean Career: A Three Factor Model,

Hershey, London, Melbourne, Singapore: Idea Group Publishing, 2005, hlm 58-59. 23 Ibid.

114

PAN-RB

manajemen

hendaknya

karier;

tidak

kedua,


dan ketrampilan seseorang berbanding

rintah

akan

mendapatkan

pejabat

lurus dengan pendidikan seseorang oleh

struktural terbaik diantara yang baik;

karena itu dalam penerimaan CPNS

Kedua, penggunaan fit and

dicantumkan syarat jenis dan jenjang

proper test dalam pengisian jabatan

pendidikan untuk menduduki jabatan

menyebabkan persaingan positif akan

tertentu, demikian juga dalam jabatan

terbuka. Ada logika yang mengatakan

struktural hendaknya ada jenis dan

bahwa tidak ada kualitas yang lahir

jenjang pendidikan juga harus menjadi

tanpa

syarat yang menentukan seseorang

persaingan mendo-rong semangat bagi

untuk menduduki jabatan struktural

peningkatan

tertentu. Jika semua jenis pendidikan

disiplin PNS. Selama ini PNS yang

bisa

jabatan

duduk dalam jabatan tertentu masih

struktural, dalam penerimaan CPNS-

banyak yang belum teruji kualitasnya.

pun seharusnya juga menganut hal yang

Di samping itu, budaya birokrasi masih

sama.

mengindi-kasikan adanya keterkaitan

menduduki

semua

Pengisian jabatan melalui sistim lelang

membawa

dampak

sebuah

persaingan.

kualitas,

Adanya

kinerja

dan

emosional dan ekonomis tertentu dalam

sebagai

mendu-dukkan

berikut:

seseorang

dalam

jabatan. Keterkaitan emosional seperti

Pertama, mendapatkan outcome

adanya kedekatan secara kekerabatan,

yang positif yaitu terangkatnya PNS

organi-sasi kemasyarakatan maupun

yang

dan

organi-sasi kemahasiswaan sehingga

profesionalitas yang memadai sesuai

sese-orang mendapat kesempatan untuk

dengan jabatannya sekaligus memiliki

dipromosikan dalam jabatan. Keter-

hati nurani yang bersih atau paling tidak

kaitan secara ekonomis terkait dengan

memiliki rekam jejak yang baik.

jual beli jabatan untuk mendapatkan

Mantan Menteri PAN dan RB, Azwar

keuntungan

Abubakar mengakui, melalui promosi

tertentu.

memiliki

kompetensi

ekonomi

dan

politik

secara terbuka, akan mendapatkan

Ketiga, bagi pejabat Pembina

pejabat struktural yang profesional,

kepegawaian dan pejabat eselon I, II

memiliki kompetensi tinggi, berkinerja

yang berwewenang dalam memberi

baik, berintegritas, dan sesuai harapan

mandat bagi PNS dalam jabatan

organisasi. Dengan kata lain peme-

tertentu, lelang jabatan dapat ber-

115


manfaat untuk menghindarkan diri dari

masyarakat,

intervensi

yang

implementasi masih menunggu pem-

"orangnya”

buktian, yaitu apakah tataran imple-

dalam jabatan strategis di lingkungan

mentasi akan berbanding lurus dengan

masing-masing. Jabatan politik dan

konsep teoritisnya. Tentu peran aktif

kepartaian saat ini memiliki bargaining

masyarakat juga menjadi faktor penting

position untuk mempengaruhi kepu-

bagi peningkatan kualitas pelayanan

tusan pejabat publik karena memang

publik. Hal ini harus dibarengi dengan

atasan pejabat publik secara struktural

upaya pengawasan masyarakat yang

adalah

jauh lebih intens agar pejabat yang telah

berbagai

berusaha

pihak

menempatkan

pejabat

politik

(menteri,

gubernur dan bupati).

namun

dalam

tataran

diseleksi lebih fokus pada pelayanan

Keempat, memperkuat sistem

masyarakat.

managemen karir berdasarkan merit

Ada beberapa faktor yang dapat

sistem, yaitu terbuka peluang yang

menyebabkan proses assessment tidak

sama bagi setiap PNS untuk mening-

berhasil, antara lain:

katkan karir berdasarkan kompetensi

Pertama, mekanisme seleksi

yang dimilikinya. Selama ini terkesan

pastilah memakan waktu yang relatif

proses rekrutmen PNS dalam jabatan

lama dan biaya yang besar. Proses

yang

seleksi pastilah melibatkan berbagai

dilakukan

oleh

Baperjakat

berjalan kurang objektif dan transparan

lembaga

sehingga PNS malas untuk meraih

Kepegawaian Negara, Kemenpan dan

prestasi tertentu. Ada kesan kemam-

RB dan Perguruan Tinggi. Selain

puan adalah nomor dua, nomor satunya

proses seleksi, tentu harus melewati

adalah kedekatan dengan pejabat dan

prosedur standar bagi setiap daerah.

faktor nasib.

Adanya tahapan ini menyebabkan

Kelima, bagi masyarakat, mekanisme

ini

merupakan

terkait

seperti

Badan

proses asssesmen berjalan relatif lama

kesempatan

dan memerlukan biaya penyeleng-

terbaik untuk membuktikan apakah

garaan. Mengingat jabatan eselon di

kinerja pelayanan publik akan semakin

setiap level itu sangat banyak, mulai

baik? Secara teori tentu dapat dikemu-

jabatan eselon I, II, II dan IV yang

kakan bahwa mekanisme ini berimpli-

kosong akibat mutasi atau pensiun

kasi terhadap peningkatan pelayanan

setiap bulannya pastilah biayanya juga

116


besar.

PENUTUP Kedua, mekanisme seleksi juga

Lelang jabatan struktural adalah bentuk

tidak menjamin hasilnya baik, meng-

dari promosi jabatan yang dilakukan

ingat pengalaman bernegara ada saja

secara

oknum-oknum yang diberi kepercayaan

Transparan karena dilakukan secara

tertentu

Assessor

terbuka dan setiap orang yang memiliki

Centre bisa saja tidak memberi nilai

syarat administratif berupa tingkat

secara objektif karena ada kepentingan

kepangkatan dan golongan, diperbo-

tertentu, baik kepentingan diri sendiri

lehkan mendaftarkan diri untuk mengisi

maupun kepentingan orang lain secara

lowongan yang tersedia. Selektif karena

tidak sah. Budaya birokrasi belum

proses

menunjukkan perubahan perilaku yang

melalui uji kompetensi ataupun fit and

berintegritas dan layak dipercaya.

proper test. Lelang jabatan memiliki

kurang

amanah.

transparan

dan

pelaksanaannya

selektif.

dilakukan

Ketiga, keterbatasan aparatur

nilai fositif dalam rangka reformasi

yang professional di bidang tugasnya.

birokrasi yaitu untuk merekrut ataupun

Hal ini terkait pelayanan publik yang

menempatkan pejabat eselon yang

belum baik, disebabkan oleh kurangnya

memiliki kompetensi dan profesio-

PNS yang profesional. Kurangnya

nalitas yang memadai. Namun disisi

profesionalitas ini diakibatkan oleh

lain diharapkan assesmen centre dapat

tingkat

kurang

bekerja secara professional. Sebab jika

yang

tidak dilakukan secara profesioanl,

terbatas dan sedikit minat untuk belajar

assesment centre dapat memperpanjang

secara mandiri.

karena itu,

jalur birokrasi sekaligus memperluas

walaupun proses penyaringan dalam

kesempatan untuk melakukan KKN.

jabatan

dilakukan

Diharapkan melalui penerapan konsep

dengan baik namun karena kompetensi

lelang jabatan ini dapat merubah

dan profesionalitas yang ada masih

paradigma masyarakat terkait pengisian

terbatas maka hasilnya juga kurang

jabatan struktural yang selama ini

memuaskan.

terpola bahwa yang dekat yang dapat.

pendidikan

memadai,

yang

pelatihan

tertentu

jabatan

Oleh

sudah

117


DAFTAR PUSTAKA

Portal and the Protean Career: A

Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir

Three Factor Model, Hershey,

Hukum. Jakarta: PT. Toko Agung.

London, Melbourne, Singapore:

Aminuddin Ilmar. (2013). Hukum Tata

Idea Group Publishing, 2005.

Pemerintahan. Makassar: Identitas. C.S.T.

Peraturan Perundang-undangan

Kansil.

(2005).

Sistem

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Pemerintahan Indonesia.Jakarta:

Tentang

Bumi Aksara.

Undang Nomor 8 tahun 1974

Utrecht, E. (1986). Pengantar Hukum

keempat.

waian.

Surabaya:

Peraturan

Pustaka Tinta Mas. Logemann,

Makkatutu

dan

oleh

Pangkerego.

Negara

2000

Nomor

100

Tentang

Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Struktural .

(1975). Tentang Teori Suatu Hukum Tata

Pemerintah

Tahun

diterjemahkan

Undang-

tentang Pokok-Pokok Kepega-

Administrasi Negara Indonesia. Cetakan

Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Positif,

2003

Tentang

Wewenang

(Over de Theori Van Een Stelling

Pengangkatan,

Staatsrecht).

Pemberhentian Pegawai Negeri

Jakarta:

Ikhtiar

Baru-Van Hoeve.

Pemindahan,

Sipil.

Poerwasunata, W.J.S. (2003). Kamus

Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2012

Bahasa Indonesia edisi ketiga,

Tentang Tata Cara Pengisian

Jakarta: Balai Pustaka.

Jabatan Struktural Yang Lowong

Sri

Hartini,

dkk.

Kepegawaian

(2010). di

Hukum

Secara Terbuka di Lingkungan

Indonesia.

Instansi Pemerintah.

Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor

Chapter VI of E-Human Resources

19 Tahun 2013 Tentang Seleksi

Management, Human Resource

Terbuka Camat dan Lurah.

118

Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Recommend Documents