KATA PENGANTAR. Dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Padang yang disusun sebagai langkah. Padang, Maret 2014

Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan

rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah

Nomor 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Laporan ”Identifikasi Masalah Dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Padang” yang disusun sebagai langkah awal untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Padang Tahun 2014-2019 yang akan disusun nantinya setelah Kepala Daerah

terpilih nantinya serta Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2014 – 2019.

Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015 sebagai

penjabaran Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan

capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang.

Demikian Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun

2015 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Padang,

Maret 2014

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Rosail Akhyari P., S.STP, M.Si NIP. 19800629 199810 1 001 1


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

2


Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja Pembangunan

Daerah yang

selanjutnya

disebut

RKPD,

merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan

pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena

RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan,

RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA

merupakan

pedoman

bagi

penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD

ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut,

3


RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. Menciptakan Pemerintah.

kepastian

kebijakan,

karena

merupakan

komitmen

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan

dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan

umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional

dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan 4


pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai

dasar, yaitu : a.

b.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara c.

Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor d.

4421) ;

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor e.

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan f.

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ; 5


g. h. i.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

tentang

Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia k.

Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rancana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, l.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

6


o.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan

dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang

dilaksanakan langsung oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kota Padang dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang, adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang ;

2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Halaman judul

Kata Pengantar Daftar Isi BAB l

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.3

Maksud dan Tujuan

1.2 1.4

Landasan Hukum

Sistematika Penulisan 7


Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB ll

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian terget Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP No 6 Tahun 2008

dan PP No 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan

uraian

mengenai

sejauhmana

tingkat

kinerja

pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap 8


capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional seperti SPM dan MDG’s, tantangan dan

peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam

bagian

ini

diuraikan

hasil

kajian

terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. BAB lll

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

9


3.3

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap

rumusan

program

dan

kegiatan,

rekapitulasi program kegiatan serta penjelasan jika rumusan

program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB VIII

PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencan tindak lanjut.

10


Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam

pelaksanaannya.

Oleh

karena

itu

Renja

Bagian

Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015 ; 11


b.

Memperhatikan

keberlanjutan

(sustainable

development)

untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang s.d. tahun 2014 dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari Program/Kegiatan Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 847.164.350,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta

Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah )

Output

: Terselenggaranya Kegiatan Administrasi, Operasional, Perlengkapan, Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor, tersedianya makanan dan minuman harian

pegawai dan pelaksanaan rapat, terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Peresmian Outcomes

Gedung Pemerintahan.

: Lancar dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang baik

dan aman serta Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan telah diresmikannya

Realisasi Kegiatan

:

Gedung Pemerintahan Kota Padang. 100%

: 1. 2.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik ;

3. Penyediaan 4. 5.

Jasa

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional ;

dan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ; Penyediaan Alat Kantor ; 12

Perizinan


6. 7. 8. 9.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan ;

10. Penyediaan Makanan dan Minuman ;

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;

12. Penyediaan Alat Kebersihan ;

13. Peresmian Gedung Pemerintahan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah Dana : 808.056.500,- (Delapan Ratus Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah )

Output

: Terlaksananya

Dinas/Operasional, Kantor

dan

Pembangunan Kuranji.

Pemeliharaan

Penyediaan

Kelengkapan

Pemeliharaan Jasa

Kendaraan

Meubiler

Perkantoran

Gedung

Kantor

dan

Camat

Outcomes

: Lancar dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang baik

Realisasi

:

Kegiatan

dan aman 80%

: 1.

Pengadaan Mebeleur ;

2. Pemeliharaan

Rutin

Dinas/Operasional ;

Berkala

Kendaraan

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler ;

4.

Pembangunan Kelengkapan Gedung Kantor Camat

3.

Penyediaan Jasa Perkantoran ; Kuranji (DAK). 13


c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 145.653.570,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah )

Output

: Terlaksananya 11 (Sebelas) Kelurahan sebagai

Outcomes

: Lancar dan terlaksananya Kelurahan sebagai Satuan Kerja

Realisasi

:

Kegiatan

percontohan Kelurahan SKPD. Perangkat Daerah. 100%

: 1.

Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

d. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 8.877.500,- (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )

Output

: Terlaksananya Laporan Keuangan dan Aset.

Realisasi

:

Outcomes Kegiatan

: Lancarnya pelaporan keuangan dan aset. 100%

: 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

e. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 120.002.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Dua Ribu Rupiah )

Output

: Terlaksananya Kerja Sama antar Pemerintah Daerah,

lancarnya kunjungan kerja/Stuidi Banding DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain.

14


Outcomes Realisasi Kegiatan

: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan

lancarnya penerimaan tamu kunjungan kerja/studi

:

banding ke Pemko Padang. 95%

: 1. 2.

Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lainnya ;

Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi.

f. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 59.641.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah )

Output

: Buku Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, terdukungnya pelaksanaan Tapal Batas Kota Padang

Outcomes

dengan

Padang

Pariaman,

Terlaksananya

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami.

: Terwujudnya pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, terlaksananya pelaksanaan Tapal

Batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, tersedianya Inventarisasi Pembakuan Nama rupabumi Realisasi Kegiatan

:

Unsur Alami. 100%

: 1.

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Penunjang Penegasan Batas Daerah.

3. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami.

g. Program Pembinaan Sistem Penyelengggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 304.878.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah )

15


Output

: Terlaksananya rakor bulanan Camat, penilaian Camat

terbaik dan kompetensi Lurah, pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan serta terkoordinasinya

kegiatan Rakor Pemprov dan Kabupaten/Kota dengan Outcomes

SKPD terkait.

: Lancarnya penyelenggaraan pemerintah kota, kecamatan, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, terpilihnya Camat terbaik dan Lurah Award serta adanya laporan

Realisasi Kegiatan

:

tindak lanjut hasil rumusan rakor kepada Gubernur. 82%

: 1. 2. 3.

Rapat Koordinasi Bulanan Camat ;

Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ; Monitoring dan Koordinasi Antar Lembaga/Instansi Pemerintah ;

4. Penilaian Camat Terbaik dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2013.

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 231.837.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah )

Output

: Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) dan EKPPD Kota Padang kepada Mendagri melalui Gubernur, tersedianya Buku LKPJ Walikota


Padang.

: Terevaluasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Mendagri RI serta adanya rekomendasi DPRD tentang

:

Pertanggungjawaban. 100%

: 1.

Penyusunan LPPD dan EKPPD Kota Padang 2012;

4. Penyusuanan LKPJ Walikota Padang Tahun 2012; 16


5. Penyusunan LPPD dan EKPPD Kota Padang 2009 – 2013;

6. Penyusuanan LKPJ Walikota Padang Tahun 2009 – 2013.

i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 160.810.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah )

Output


: Terlaksananya perencanaan kantor camat.

: Tersedianya DED Kantor Camat untuk pelaksanaan :

Pembangunan Kantor. 100%

: 1.

Penyusunan DED Kantor Camat.

j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Dana : 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah ) Output

: Terlaksananya Laporan Aset yang akurat.

Realisasi

:

Outcomes Kegiatan

: Lancarnya administrasi di Bidang aset.. 100%

: 1.

Sensus Barang Daerah.

Dari kegiatan diatas dapat kita lihat bahwa semua program kerja Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang Tahun 2013 hampir semua Program terealisasi 100%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 17


dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang, maka Bagian Pemerintahan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Organisasi :

Merumuskan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan

umum, perangkat daerah, penataan daerah, kerjasama antar lembaga dan antar daerah.

2. Fungsi Organisasi :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksanaan kerja sama Kota dengan pihak ketiga ;

b. Perumusan kebijakan penetapan perencanaan, penganggaran dan

penerapan strandar pelayanan minimal skala Kota, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

c. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta pengolahan data base laporan penyelenggaraan pemerintahan ;

d. Pengusulan penataan daerah ; e. Pembentukkan Kecamatan ;

f. Penyiapan bahan asosiasi Kota/Badan kerjasama Kota ;

g. Pengkoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan tentang tugas pembantuan,

penyelesaian

konflik

antar

kecamatan

serta

pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa ;

h. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kota dengan pihak ketiga ;

i. perumusan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan Kota dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah 18


dan pemerintahan propinsi serta fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan ;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai visi Bagian

Pemerintahan Setda Kota Padang agar dapat diimplementasikan untuk dikembangkan misi Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang yang berperan

aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan selalu tampil kedepan sebagai pengatur dan pelaksana dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang.

Pemerintahan di abad XXI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

pelanggan (Stakeholder). Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu, masyarakat diharapkan dapat berperan untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Pegawai Negeri sebagai aparatur pemerintah mempunyai peran yang cukup

strategis karena merupakan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan,

yang

berfungsi

sebagai

administrator

pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan. Aparatur pemerintah Daerah dituntut untuk

mengembangkan

sikap

keprofesionalannya,

sehingga

mampu

mengadaptasi perubahan yang sangat cepat serta mampu mendorong berkembangnya sektor – sektor perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian daerah dapat memanfaatkan kewenangannya secara

komparatif (Comparative Advantage), sehingga daerah dapat tetap eksis, bahkan lebih maju dan secara bertahap dapat menciptakan kemandirian daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimum

(SPM), untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil sesuai dengan tugas dan fungsi, serta 19


norma dan standart pelayanan SKPD (dan ini tentunya harus diimbangi

dengan penyediaan anggaran yang cukup) sesuai dengan misi Bagian Pemerintahan adalah :

1. Menciptakan aparatur dan perangkat daerah yang berdisiplin tinggi, professional, berkualitas dan bermoral

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan

kelurahan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan umum dengan mengutamakan azas keterbukaan, keselarasan dan keadilan

3. Melakukan pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan dan meningkatkan

sarana/prasarana

pelayanan kepada masyarakat.

pemerintahan

untuk

kelancaran

4. Merealisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang

nyata, bertanggungjawab dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

5. Menciptakan terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum,

penyusunan

dan

pembuatan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah setiap tahunnya.

Indikator Kinerja dari setiap Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Setda, adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya pembeliaan materai dan pembayaran paket/pengiriman. 2. Tersedianya pembayaran internet, telepon.

3. Tersedianya pembayaran STNK per Tahunnya.

4. Tersedianya perbaikan dan pemeliharaan alat kantor. 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor.

6. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik.

8. Tersedianya pembayaran surat kabar, majalah dan buku peraturan Perundang-Undangan.

9. Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. 20


10. Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan pelaksanaan rapat.

11. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Tersedianya Alat Kebersihan Kantor.

13. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 14. Terlaksananya pemeliharaan meubiler kantor.

15. Terlaksananya pengadaan atribut PDH Aparatur Bagian Pemerintahan. 16. Meningkatnya kinerja SKPD.

17. Meningkatnya kinerja Camat dan Lurah.

18. Terlaksana Laporan Keuangan dan Aset.

19. Penyampaian Laporan LPPD dan EKPPD Kota Padang.

20. Tersedianya Buku LKPJ Walikota Padang Tahun 2014.

21. Tersedianya Laporan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan.

22. Terlaksananya Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah/Apeksi dan lancarnya pembayaran iuran Anggota Apeksi Kota Padang.

23. Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja/Studi Banding DPRD, DPR, DPD dan Pemda lain.

24. Terlaksananya evaluasi sebagian kewenangan Walikota kepada Camat. 25. Terlaksananya kegiatan pendamping penegasan batas Kecamatan. 26. Terlaksananya Rapat Bulanan Camat.

27. Terlaksananya penilaian Camat terbaik dan kompetensi Aparatur Kelurahan.

28. Terlaksananya monitoring Pemko Padang terhadap Kelurahan.

Adapun perincian dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

b.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21

Rp. Rp.

4.000.000,-

12.000.000,-


c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp.

2.500.000,-

e.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

35.000.000,-

g.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Rp.

3.000.000,-

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i. j.

Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rp.

9.000.000,-

20.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

Rp.

85.000.000,-

Rp.

10.000.000,-

Rp.

200.000.000,-

l.

Penyediaan Alat Kebersihan

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional

Rp.

185.000.000,-

c.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp.

275.000.000,-

a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Rp.

8.000.000,-

Rp.

165.000.000,-

Rp.

78.000.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler 3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur b. Kelurahan a. c.

5.

Rp.

Bintek Kompetensi Camat dan Lurah

d. Pemberian Reward Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar a. Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 22

Rp.

Rp.

Rp.

3.500.000,-

2.700.000,-

210.000.000,-

Rp.

125.000.000,-

Rp.

12.000.000,-


Penunjang Kunjangan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain

a.

Rp.

60.000.000,-

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Rp.

45.000.000,-

b. Penunjang Penataan Batas Kecamatan

Rp.

55.000.000,-

b. Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi

7. Program Penataan Daerah Otonomi a. b

Penunjang Penegasan Batas Daerah

Rp.

c.

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan

a.

Rapat Koordinasi Bulanan Camat

8. Program Pembinaan sistem Pemerintahan Daerah Bawahan b. c.

Rp.

Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Monitoring dan Koordinasi antar Lembaga/Instansi Pemerintah

d. Penilaiaan Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik e.

Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

a.

Penyusunan LPPD dan EKPPD Kota Padang Tahun 2014

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Penyusunan LKPJ Walikota Padang Tahun 2014 JUMLAH

Rp. Rp.

85.000.000,-

45.000.000,60.000.000,25.000.000,-

Rp.

122.000.000,-

Rp.

155.000.000,-

Rp.

45.000.000,-

Rp.

2.518.700.000,-

Rp. Rp.

Rp.

20.000.000,75.000.000,-

95.000.000,-

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Untuk

menumbuhkembangkan

kegiatan

Pelayanan

di

Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang selama ini berjalan, maka perlu diutarakan Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dari hasil evaluasi Tahun 2013, dimana kurang tercapainya target yang disebabkan permasalahan sebagai berikut : 23


a. Masih kurangnya target realisasi fisik disebabkan adanya beberapa

kegiatan pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober 2013 dan awal bulan Desember 2013 seperti kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami.

b. Rendahnya realisasi Keuangan karena alokasi anggaran Kegiatan

Penunjang Penugasan Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman belum terealisasi sepenuhnya hanya 27 % dikarenakan

faktor pendukung dari Kabupaten Padang Pariaman yang tidak

menganggarkan Batas Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota

Padang, sehingga tidak ditindak lanjuti sampai akhir Bulan Desember 2013.

c. Rendahnya

relaisasi

keuangan

juga

disebabkan

faktor

kegiatan

Pembangunan kelengkapan gedung kantor camat kuranji masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kantor Camat Kuranji yang telah selesai dibangun sesuai DED 100%.

Sementara Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang meliputi:

1. Gempa 30 September 2009 menyebabkan banyaknya sarana prasarana gedung kelurahan dan kecamatan yang rusak serta butuh penanganan

segera untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan bagi masyarakat Kota Padang ;

2. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Bagian Pemerintahan masih menjadi

kendala dalam penyelengaraan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Setdda Kota Padang.

3. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor Camat representatif.

4. Kurangnya tenaga Kaderisasi untuk pengisian JAbatan Struktural di Kecamatan dan Kelurahan.

5. Minimnya aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masayarakat kurang optimal; 24


6. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan khususnya di bidang operasional komputer sebagai langkah awal dalam persiapan Kelurahan sebagai SKPD secara menyeluruh se-Kota Padang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Strategis

Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang

merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kota Padang. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui

keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya,

serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang.

2.5. PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Padang akan menampung usulan

program dan kegiatan yang diusulkan para stakeholders baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, maupun dari SKPD

lainnya berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD kelapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

25


Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Pelaksanaan program kegiatan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Padang yang berhubungan dengan kebijakan nasional apabila dilihat dari

prioritas nasional tidak tercakup sama sekali, kendati dari Urusan Wajib, pada Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang mencakup 4 (Empat) program, yaitu : 1.

Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.

2.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Untuk mencapai Visi dan Misi ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ini harus menjadi fokus para personil Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang dalammelaksanakan tugas bila visi dan misi ingin tercapai.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun

waktu bulanan, triwulan, Semesteran dan tahunan. Sasaran tersebut

merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana. Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

yang harus dilaksanakan agar dapat

menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang.

26


Untuk itu teleh ditetapkan sasaran untuk tahun ke 1- (tahun 2014) s/d tahun

ke lima (tahun 2019). Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan oleh Bagian

Pemerintahan Setda Kota Padang yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : 4.

Terpenuhinya tertib administrasi pada Bagian Pemerintahan. Tujuannya : Terwujudnya Sasaran

2.

pengelolaan

administrasi

lingkungan Bagian Pemerintahan.

kantor

di

: Tersedianya suatu pengelolaan administrasi kantor yang efektif dan efisien di ingkungan Bagian Pemerintahan.

Terbangunnya dan terpeliharanya kantor camat, kantor Lurah dan RDC

yang rusak/belum refresentatitif, adanya perencanaan yang matang dalam pembangunan kantor berikutnya.

Tujuannya : Terpenuhinya sarana prasarana gedung kantor kecamatan Sasaran 3. 4.

dan kelurahan yang refresentatif.

: Tersedianya

sarana

dan

prasarana

kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang.

gedung

kantor

Meningkatnya Performa/kinerja Pegawai Bagian Pemerintahan. Tujuannya : Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan. Sasaran

: Aparatur Bagian Pemerintahan.

Terlaksananya Bintek meningkatkan kinerja dan motivasi Camat dan Lurah.

Tujuannya : Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan di Tingkat 5.

Sasaran

Kecamatan dan Kelurahan.

: Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang.

Terpenuhinya kewajiban Walikota untuk LPPD, LKPJ, EKPPD, Memori Sertijab, LPPD AMJ dan LKPJ AMJ.

Tujuannya : Penyampaian Laporan LPPD, LKPJ, EKPPD, Memori Sertijab, LPPD AMJ, LKPJ AMJ kepada Mendagri melaluui

Sasaran

Gubernur.

: Pemerintah Kota Padang. 27


6.

Terevaluasi

berbagai

kegiatan

Pemerintahan

dan

meningkatnya

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan. Tujuannya : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

7.

Sasaran

Lancarnya koordinasi antar Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia. Tujuannya : Terlaksananya koordinasi antar Pemerintah Daerah Sasaran

8.

9.

: Bagian Pemerintahan. seluruh Indonesia.

: Pemerintah Kota Padang, Kunjugan Kerja DPR/DPRD/DPD dan Pemerintah Kab/ Kota Lain.

Tersedianya Batas Wilayah yang refresentatif.

Tujuannya : Terlaksananya kegiatan pendamping penegasan batas Sasaran

daerah.

: Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Padang.

Terpantaunya

pelaksanaan

Otonomi

Daerah

Kota

mempercepat Implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Padang

dan

Tujuannya : Terlaksananya evaluasi sebagian kewenangan Walikota Sasaran

kepada Camat.

: Pemerintah Kota Padang.

10. Terkoordinasinya tugas-tugas Pemerintah antar Lembaga/Instansi.

Tujuannya : Terlaksananya koordinasi tugas-tugas Pemerintah antar Sasaran

Lembaga/Instansi.


11. Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan antar instansi Pemerintah. Tujuannya : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan antar Sasaran

Instansi Pemerintah.


28


3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN Program Bagian Pemerintahan Setda Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun

dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program

merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah

ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a)

Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;

(b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, (c)

kolusi, dan nepotisme;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;

(d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; (e)

Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program

dan kebijakan layanan publik.

Adapun Program Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3.

Program Peningkatan Disiplin Pegawai.

2. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

29


7.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

9.

Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Bawahan.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan Bagian Pemerintahan Setda

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang harus selalu mengacu pada misi yang telah ditetapkan

tersebut di atas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan

langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Untuk

memberi arah terhadap realisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada misi tersebut, maka dapat dideskripsikan misi sebagai frame yang sama dan

diketahui dalam tindak operasionalisasi kerja, Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 yang pembiayaan bersumber dari dana DAU APBD Kota Padang, sebagai berikut : 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

3.

Penyediaan

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Jasa

dinas/Operasional.

Pemeliharaan

dan

Perijinan

Kendaraan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman.

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 30


12. Penyediaan Alat Kebersihan.

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler.

15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 17. Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai SKPD.

18. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Kelurahan. 19. Pemberian Reward Aparatur Kelurahan. 20. Bintek Kompetensi Camat dan Lurah.

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

22. Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain. 23. Penunjang Kerjasama Pemerintah Daerah/APEKSI. 24. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 25. Penunjang Penegasaan Batas Daerah.

26. Penunjang Penataan Batas Kecamatan.

27. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan. 28. Rapat Koordinasi Bulanan Camat.

29. Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan. 30. Monitoring dan Koordinasi antar Lembaga/Instansi Pemerintah. 31. Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2015. 32. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

33. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014.

34. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2014.

31


Bab IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kota

Padang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra

Bagian Pemerintahan 2014 – 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta

target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2015. Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai bahan dalam penyusunan

usulan rencana kegiatan penyelenggaran pemerintahan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kota Padang Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan

upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Sekretariat Kota Padang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Dalam

Pemerintahan

pelaksanaan program rutin maupun pembangunan pada Bagian

Setda

Kota

Padang

baik

rutin

dan

pembangunan

akan

diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Padang.

Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Padang

sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor,

termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat

berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENJA ini merupakan dokumen yang akan 32


mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak

faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:    

Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas

Kemampuan teknis dan profesionalisme

Mekanisme reward and punishment yang proporsional Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENJA ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Padang, 10 Maret 2014 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Rosail Akhyari P., S.STP, M.Si NIP. 19800629 199810 1 001

33

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG Indikator Kinerja NO

Uraian Urusan, Organisasi , Program dan Kegiatan

1

Capaian Program Tolak Ukur 3

2

A.

Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran Kegiatan Target 4

Tolak Ukur 5

Hasil Kegiatan Target 6

Tolak Ukur 7

Manfaat Kegiatan Target 8

Tolak Ukur 9

Target 10

Anggaran Tahun Lalu (2014)

Pagu Indikatif (2015)

Rencana Anggaran Tahun (2016)

LOKASI

Sumber Dana

KET

(Rp.) 11

(Rp.) 12

(Rp.) 13

14

15

16

285,008,800

459,000,000

627,250,000

1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan selama 1 (satu) Tahun

100%

Lancarnya operasional surat menyurat

100%

Lancarnya Operasional surat menyurat

100%

2,316,000

4,000,000

4,800,000

Bagian Pemerintahan

APBD

2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

100%

Lancarnya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

100%

Terpenuhinya pembayaran rutin Internet, Telepon, Listrik

100%

4,164,000

12,000,000

15,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / Operasional


12 bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Kendr. Lancarnya pelaksanaan tugas Kendaraan Dinas dan roda 4 : 1 Operasional unit, roda

100%

Terpenuhinya pembayaran STNK Kendaraan Operaional Kantor

100%

1,296,000

2,500,000

3,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


12 bulan

Terlaksananya perbaikan & pemeliharaan alat kantor

100%

Terpenuhinya pemakaian peralatan kerja yang refresentatif

100%

8,360,000

9,000,000

95,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

5

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


12 bulan

Terlaksananya penyediaan

alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 bulan

7

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 bulan

Terlaksananya penyediaan/pembelian alat listrik dan elektronik

8

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Pelayanan Perlengkapan Kantor Administrasi Perkantoran

12 bulan

Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

9

Kegiatan Penyediaan Bahan Peningkatan Pelayanan Bacaan dan Peraturan Perundang- Administrasi Perkantoran Undangan

12 bulan

Terlaksananya Pembayaran Surat Kabar/Majalah dan wawasan Pegawai

2 : 4 unit 100% Lancarnya operasional kantor

100%

Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

100%

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

100%

21,076,000

35,000,000

37,500,000

Bagian Pemerintahan

APBD

100%

Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

100%

Terpenuhinya Barang Cetakan, Penggandaan untuk kelancaran administrasi

100%

15,958,500

20,000,000

22,500,000

Bagian Pemerintahan

APBD

100%

Lancarnya Pelaksanaan tugas kantor

100%

Terpenuhinya komponen Instalasi Listrik atau penerangan kantor dan alat-alat listrik pendukung tugas operasional kantor

100%

1,200,000

3,000,000

3,750,000

Bagian Pemerintahan

APBD

Meningkatnya kinerja Pegawai

100%

Terpenuhinya Kebutuhan penunjang meningkatnya kualitas kinerja Aparatur

100%

45,000,000

75,000,000

90,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

Meningkatkannya Pengetahuan dan Kinerja Pegawai

100%

Terpenuhinya pendukung bahan referensi kantor

100%

8,430,800

10,000,000

12,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

100%

100%

Indikator Kinerja NO

1

II

III


Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur 6 7 100% Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi Bagian Pemerintahan Setda


Target 10 100%

(Rp.) 11 74,712,500

(Rp.) 12 85,000,000

(Rp.) 13 90,000,000

100%

100,000,000

200,000,000

100%

2,495,000

Manfaat Kegiatan

Tolak Ukur 2 3 10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Peningkatan Pelayanan Minuman Administrasi Perkantoran

Target 4 12 bulan

Tolak Ukur 5 Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk Rapat, penerimaan tamu Bagian Pemerintahan dan Tamu Kunjungan kerja serta tamu kerjasama daerah dengan Kota Padang

11 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


12 bulan

Terlaksananya Pemerintahan tang baik dan berwibawa

100%

Meningkatkan Pengetahuan dan Pengalaman Aparatur

100%

12 Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan


12 bulan

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

100%

Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran

100%

Target Tolak Ukur 8 9 100% Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, tamu untuk setiap rapat an kunjungan kerja.

Terpenuhinya kuantitas wawasan aparatur untuk lebih meningkatkan hasil kerja yang maksimal yang memenuhi target. Terpenuhinya kebutuhan Alat Kebersihan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler


12 Bulan

3

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


12 Bulan

100%

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Peningkatan Disiplin Pegawai 12 Bln Beserta Perlengkapannya

Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

Workshop Reformasi Birokrasi dan Peningkatan kinerja Aparatur Tata Kelola Penyelenggaraan SKPD setiap tahunnya Pemerintahan

104 Kel.

LOKASI

Sumber Dana

14 Bagian Pemerintahan

15 APBD

250,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

3,500,000

3,700,000

Bagian Pemerintahan

APBD

158,012,949

462,700,000

200,000,000

100%

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

100%

155,812,949

185,000,000

197,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

Terlaksananya Pemeliharaan 100% Perlengkapan Kantor

Meningkatnya kinerja aparatur

100%

Terpeliharanya Peralatan Meubeler Kantor

100%

2,200,000

2,700,000

3,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

Terlaksananya kelancaran operasional lapangan

Meningkatnya kinerja aparatur

100%

Tersedianya kendaraan operasional lapangan

100%

-

275,000,000

-

Bagian Pemerintahan

APBD

7,000,000

8,000,000

9,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

355,000,000

570,000,000

653,000,000

100%

Terlaksananya pengadaan 14 Orang Pakaian Dinas serta atribut PDH Pegawai beserta kelengkapannya kelengkapannya

100%

Terpenuhinya atribut Pakaian dinas bagi Aparatur Kantor

100%

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1


Lancarnya Tugas Operasional Kantor

Program Peningkatan Disiplin Pegawai 1

IV

Capaian Program


Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur

250 Meningkatnya kinerja Aparatur Aparatur SKPD setiap tahunnya

104 Kel.

Peningkatan Pemahaman tentang Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab setiap aparatur

250 meningkatnya Aparatur pembangunan dan pelayanan kpd masyarakat setiap tahunnya

100%

Terpenuhinya Target Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten

100%

155,000,000

160,000,000

175,000,000

Kota Padang

APBD

100%

Tercapainya Reformasi dan Tata Kelola Penyekenggaraan Pemerintahan yang baik

100%

200,000,000

-

-

Kota Padang

APBD

KET

16



1 3

V

VII

Tolak Ukur 3 Peningkatan kinerja Camat dan Lurah

4

Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan kinerja Aparatur Kepemimpinan Aparatur Kelurahan SKPD setiap tahunnya

5

Pemberian Reward Aparatur Kelurahan dan Kecamatan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Tolak Ukur 4 5 11 kec. & Meningkatnya kinerja dan 104 kel kepemimpinan Camat dan Lurah

Target Tolak Ukur 6 7 11 kec. & Meningkatnya 104 kel kepemimpinan Camat dan Lurah kepada aparatur dan masyarakat

104 Lurah Meningkatnya kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya

104 Lurah Meningkatkan Pengetahuan dan Pengalaman Aparatur

Peningkatan kinerja Aparatur 11 Kel. Dan Meningkatnya kinerja SKPD setiap tahunnya 104 Kec. Aparatur SKPD setiap tahunnya

11 Kel. Meningkatkan Motivasi Dan 104 Aparatur Kec.

Manfaat Kegiatan Target Tolak Ukur 8 9 100% Tercapainya kepemimpinan dan kinerja yang kompeten bagi pemimpin di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintahan

Target 10 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Peningkatan kinerja Keuangan dan Aset

12 bulan

Terlaksananya laporan keuangan dan aset

12 Bulan Lancarnya pelaporan keuangan dan aset

Kegiatan Penunjang Kunjungan Peningkatan Kerjasama antar Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda Pemerintah Daerah lain

12 bulan

Terlaksananya Kegiatan 12 Bulan Kunjungan Kerja/Studi Banding DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain

2

Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi

1 Paket

Terselenggaranya koordinasi antar Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota

Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi

Lancarnya penerimaan tamu kunjungan kerja/studi banding ke pemko Padang

1 Paket Meningkatnya penmyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Penataan Daerah Otonomi Daerah

1 Paket

Buku Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

60 Buku Terwujudnya Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2

Kegiatan Penunjang Penegasan Batas Daerah

Penataan Daerah Otonomi Daerah

1 Paket

Terdukungnya Pelaksanaan Tapal Batas Kota Padang dengan Kab./Kota Lainnya.

1 Paket

3

Kegiatan Penunjang Penegasan Batas Kecamatan

Tertatanya Batas Kecamatan

6 Kec.

Terlaksananya kegiatan pendamping penegasan batas kecamatan

6 Kec.

LOKASI

Sumber Dana

-

(Rp.) 12 75,000,000

(Rp.) 13 78,000,000

14 Kota Padang

15 APBD

100%

-

210,000,000

250,000,000

Kota Padang

APBD

100%

Tercapainya Kinerja dan motivasi aparatur yang semakin meningkat

100%

-

125,000,000

150,000,000

Kota Padang

APBD

10,000,000

12,000,000

13,000,000

10,000,000

12,000,000

13,000,000

Bagian Pemerintahan

APBD

133,000,000

145,000,000

170,000,000

100%

Terpenuhinya Laporan Keuangan dan aset tepat waktu

100%

100%

Terjalinnya kerjasama yang baik antar DPRD, DPD dan Pemda lain dengan Pemko Padang

100%

58,000,000

60,000,000

75,000,000

Kota Padang

APBD

100%

Terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

100%

75,000,000

85,000,000

95,000,000

Kota Padang

APBD

79,570,000

205,000,000

242,500,000

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1


Tercapainya Kepemimpinan yang berkinerja dan bermotivasi tinggi

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1

(Rp.) 11


100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

VI

2 Bintek Kompetensi Camat dan Lurah

Capaian Program


100%

Tercapainya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan tepat waktu

100%

32,000,000

45,000,000

47,500,000

Kota Padang

APBD

Terlaksananya Penyelesaian Tapal Batas Kota Padang dengan Kab. / Kota lainnya.

100%

Terpenuhinya penegasan batas daerah antar kota

100%

30,000,000

45,000,000

55,000,000

Kota Padang

APBD

Adanya kejelasan dan pengasan untuk batas masing-masing kecamatan

100%

Adanya batas-batas yang akurat antar kecamatan

100%

-

55,000,000

75,000,000

Kota Padang

APBD

KET

16



1 4

Capaian Program

Tolak Ukur 2 3 Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Penataan Daerah Otonomi nama rupabumi unsur buatan Daerah

VIII Program Pembinaan Sistem Pemerintahan Daerah Bawahan 1 Kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan Terlaksananya sinkronisasi Camat penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang dengan Kecamatan.

IX

Keluaran Kegiatan Target 4 6 Kec.

12 bulan

2

Kegiatan Pembinaan Administrasi Peningkatan Pelayanan dan Kelembagaan Kecamatan dan Administrasi dan Kelurahan Kelembagaan

3

Kegiatan Monitoring dan koordinasi antar lembaga/instasi pemerintah

Peningkatan kinerja antar instansi pemerintah

4

Kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik

Peningkatan Kinerja Camat dan Aparatur Kelurahan

5

Kegiatan Monitoring Kelurahan sebagai SKPD

Peningkatan kinerja aparatur kelurahan sebagai SKPD

11 kel.

6

Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan.

12 bulan

7

Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang

Peningkatan Pelayanan yang maksimal

Kec.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolak Ukur 5 Terlaksananya Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan Camat

Kec. & Kel. Terkoordinasinya administrasi & kelembagaan Kecamatan & Kelurahan

12 Bulan

Terkoordinasinya kegiatan Rakor Pemprov dan Kabupaten/Kota dengan SKPD terkait.

Kec. & Kel. Terlaksananya penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik setiap Tahunnya

Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur 6 7 6 Kec. Terdatanya titik koordinat Pembakuan Nama Rupabumi unsur buatan dan sejenisnya.



Target 10 100%

(Rp.) 11 17,570,000

(Rp.) 12 60,000,000

517,000,000 25,000,000

554,500,000 27,000,000 Kecamatan seKota Padang

130,000,000 Kec. & Kel. SeKota Padang

APBD

Manfaat Kegiatan Target Tolak Ukur 8 9 100% Adanya data akurat tentang Pembakuan nama rupabumi unsur Buatan dan sejenisnya


LOKASI

(Rp.) 13 14 65,000,000 Kota Padang

Sumber Dana 15 APBD

12 kali

Lancarnya penyelenggaraan Pemerintah Kota di Tingkat Kecamatan.

100%

Dapat menjaring permasalahan dan sharing informasi dan mencari solusi bersama berada dalam satu langkah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

100%

465,900,000 23,500,000

Kec. & Kel.

Terwujudnya Kinerja Aparatur Kec. Dan Kel. Yang maksimal terhadap pelayanan kepada masy.

100%

Terpenuhinya keselarasan administrasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

100%

115,000,000

122,000,000

100%

Terkoordinirnya setiap hasil Rakor Pemprov dengan SKPD terkait lainnya.

100%

17,800,000

20,000,000

22,500,000 Kota Padang

APBD

Tercapainya Program Pusat dalam Penyelenggaraan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan sebagai reward bagi pemimpin di Tingkat Kec. Dan Kel. Sebagai ujung tombak Pemerintahan. Terpenuhinya tujuan Kelurahan se-Kota Padang sebagai SKPD.

100%

145,000,000

155,000,000

160,000,000 Kec. & Kel. SeKota Padang

APBD

100%

25,000,000

-

12 Bulan Adanya Laporan tindak lanjut hasil rumusan rakor kepada Gubernur. Kec. & Kel.

Terpilihnya Camat terbaik, Lurah Award dan Seklur terbaik.

100%

Terlaksannya pembinaan Kelurahan sebagai SKPD

11 kel.

Terevaluasinya kelurahan sebagai SKPD

100%

Terlaksananya monito-ring Pemko Padang terhadap Kelurahan.

100%

Meningkatnya pelayanan kpd masyarakat.

100%

Terkoordinirnya penyelenggaraan Pemerintahan d Tingkat Kelurahan.

100%

37,000,000

75,000,000

Terlaksananya Pelayanan terpadu yang memberi kenyaman dan kepuasan masyarakat

Kec.

Terciptanya Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat yang memberikan Pelayanan yang berkualitas

100%

Terkoordinir Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat yang memberikan Pelayanan yang berkualitas

100%

102,600,000

145,000,000

- 11 Kel. SKPD

KET

16

APBD

APBD

80,000,000 104 Kel. Se-Kota Padang

APBD

120,000,000

135,000,000 11 Kecamatan

APBD

140,000,000

147,500,000

Permendagri No. 4 Tahun 2010



1 1

X

2 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang dan EKPPD Kota Padang Tahun 2013

Capaian Program Tolak Ukur 3 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target 4 100%

Tolak Ukur 5 Penyampaian laporan LPPD dan EKPPD Kota Padang kepada Mendagri RI melalui Gubernur

Target Tolak Ukur 6 7 20 buku Tersedianya informasi dan data tentang evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Manfaat Kegiatan Target Tolak Ukur 8 9 100% Terpenuhinya kewajiban Pemerintah Kota Padang menyampaikan LPPD dan EKPPD.

Target 10 100%




(Rp.) 11 40,000,000

(Rp.) 12 45,000,000

(Rp.) 13 14 50,000,000 Kota Padang

15 APBD

16 PP No 3 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun 2008

97,500,000 Kota Padang

APBD

PP No 3 Tahun 2007

LOKASI

2

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang (LKPJ) Tahun 2013

Terlaksananya pertanggungjawaban Kepala Daerah

100%

Tersedianya Bahan evaluasi pertanggungjawaban Walikota

115 buku Adanya rekomendasi DPRD tentang Pertanggungjawaban Walikota Th. 2013

100%

Terpenuhinya kewajiban Walikota dalam LKPJ.

100%

90,000,000

95,000,000

3

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

Tersedianya Dokumen Renstra SKPD

1 Tersusunnya Rencana Dokumen Program Kegiatan Bagian Pemerintahan selama 5 Tahun ke depan

100%

Terpenuhinya RPJM Bagian Pemerintahan 2014 - 2019

100%

15,000,000

-

- Bagian Pemerintahan

50,000,000

-

-

50,000,000

-

- Kota Padang

1,688,491,749

2,518,700,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1

Kegiatan Penyusunan Memory serah Terima Jabatan

Terlaksananya Pelaporan Kinerja Kepala Daerah

5 Tahun

Tersedianya Buku Memori Serah terima Jabatan Walikota Padang Tahun 2009 2013

J U M L A H

20 Bh Buku

Tersedianya informasi dan data evaluasi kinerja Walikota Tahun 2009-2013

100%

Terpenuhinya Pelaporan Kinerja Kepala Daerah selama 5 Tahun berjalan

100%

Padang,

2,616,750,000

Maret 2014

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si NIP.19800629 199810 1 001

Sumber Dana

APBD

APBD

KET

KATA PENGANTAR. Dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Padang yang disusun sebagai langkah. Padang, Maret 2014

Recommend Documents